Harian Equator 21 Maret 2011

Page 1

Senin, 21 Maret 2011 16 Rabiulakhir 1432 H/17 Jie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com

Kalimantan Barat Sebenarnya Hukum

Musa Diperiksa Penyidik Polda PONTIANAK. Proyek kerjasama telekomunikasi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kalbar tahun 2010 senilai Rp 2,2 miliar terindikasi bermasalah. Penyidik Polda pun memeriksa sejumlah oknum pegawai yang terlibat dalam proses tender proyek tersebut. Ada sekitar 5 orang yang sudah kita periksa, kata Kompol Karijan, Kepala Satuan IV Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dit Reskrim Polda Kalbar kepada Equator di kantornya, Jumat (18/3). Siapa saja yang sudah diperiksa itu, Karijan tidak merincinya. Mereka semua dari Dishubkominfo. Mereka adalah panitia lelang proyek itu, ucap Karijan. Informasi yang dihimpun Equator menyebutkan, proyek itu bermasalah karena proses pelelangannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proyek itu dilelang dengan sistem yang sangat tertutup. Parahnya lagi, perusahaan yang memenangi tender proyek itu bukan perusahaan yang bergerak di bidang jasa telekomunikasi, melainkan di bidang media. Kemenangannya pun dilakukan menggunakan sistem penunjukan langsung (PL). Kondisi ini jelas bertentangan dengan Perpers

Hari Ini Cheng Beng Dimulai PONTIANAK. Warga Tionghoa mulai mengunjungi pemakaman sanak dan keluarganya untuk melakukan sembahyang kubur (Ceng Beng) yang dimulai hari ini, Senin (21/3). Mereka yang berada di perantauan banyak pulang untuk melaksanakan

Ratusan miliar anggaran untuk proyek menjadi ladang basah yang menjanjikan. Aroma pengkondisian untuk kepentingan tetrtentu sangat kentara. Benarkah demikian?

Puskesmas Kelola Dana Gizi Buruk

Media Visit PSF

Jembatan Gantung Percepat Pelayanan TEBAS. Kecamatan Tebas menjadi lokasi akhir perjalanan tim media visit PNPM Support Facility (PSF) selama tiga hari di Kabupaten Sambas, Rabu (17/3). Di kecamatan dengan 23 desa itu tim melihat langsung bangunan jembatan gantung yang menghubungkan Dusun Gelamak dengan Desa PanJembatan gantung yang mengkalan Kongsi. Untuk bangu- ghubungkan Dusun Gelamak dengan Pangkalan Kongsi. nan rangka jemMISRAWI batan gantung sepenuhnya menggunakan dana BLM kabupaten P2DTK. Sementara bangunan opritnya menggunakan dana sharing APBD kabupaten dengan dua kali tahap pencairan, yakni tahap 1 sebesar Rp 120 juta dan tahap 2 sebesar Rp200 juta lebih, kata Camat Tebas, Herianto SSos. Jembatan gantung dengan panjang sekitar 100 meter itu dibangun menggunakan dana sharing dari Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) melalui BLM kabupaten senilai Rp 654.709.000 serta

Halaman 7

Injet-injet Semut Proyek Multiyears dikritisi - Bisa jadi Multimasalah..

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

Halaman 7 Pemakaman yang dikelola YBS di Kecamatan Sungai Raya KKR. JULIANUS RATNO

PONTIANAK. Pengelolaan proyek infrastruktur yang berstatus multiyears senilai 148, 7 miliar menuai kecaman. Peringatan dikeluarkan agar pelaksanaannya tidak akalakalan dan bukan menjadi ajang kepentingan bisnis kalangan tertentu. Dinas Pekerjaan Umum hendaknya professional mengelola proyek multiyears. Jangan sampai dijadikan bisnis akal-akalan,

Misalnya, proyek multiyears diberikan ke perusahaan A, pendanaannya selama tiga tahun anggaran. Mestinya pekerjaan diselesaikan pada tahun anggaran pertama. Namun oleh pengusaha, dikerjakan selama tiga tahun anggaran. Ini yang dimaksud akal-akalan,

Kesehatan

Halaman 7

pengelola. Biasanya Cheng Beng ini dilakukan dengan berbagai cara antara lain membersihkan kuburan, menebarkan kertas hingga membakar kertas yang lebih dikenal dengan sebutan Gincua.

Proyek Rp198 M Dibongkar

Halaman 7

PONTIANAK. Untuk menekan angka penderita gizi buruk, Kadis Kesehatan Kalbar, dr Andi Jap memastikan, Pemerintah Pusat akan menggelontorkan dana ratusan juta yang disalurkan ke setiap Puskesmas yang melayani kasus gizi buruk di kabupaten dan kota. Anggaran operasional bagi Puskesmas untuk penanganan gizi buruk telah dianggarkan. Bantuan operasional yang diberikan berkisar Rp 120 juta hingga Rp 150 juta, jelas Andy. Selain dipergunakan menangani kasus gizi buruk, dana itu nantinya juga dipergunakan untuk keperluan operasional mencari kasus gizi buruk di tiap kabupaten dan kota. Jadi ke depan petugas tidak lagi menunggu. Tapi sudah mencari kasus gizi buruk yang mungkin saja terdapat di pedalaman tempat wilayah kerja Puskesmas, terangnya. Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, kata Andy, membantu pembinaan, fasilitasi serta penguatan sumber daya manusia. Sebab tahun 2010, untuk Kalbar sendiri kasus gizi buruk mencapai 439 Kasus. Terbanyak di Kapuas Hulu sebanyak 117 kasus, kata Andy. Andy menjabarkan, daerah yang ditemukan kasus gizi buruk meliputi, Kota Pontianak dengan 23 kasus, Singkawang sebanyak 12 kasus,

ritual menghormati leluhur. Pantauan Equator kemarin, di areal pemakaman Yayasan Bhakti Suci (YBS) yang terletak di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, terlihat bersih. Rerumputan dan ilalang sudah dipangkas oleh pihak

tegas Tony Kurniadi ST, Anggota Komisi C DPRD Kalbar bidang Pembangunan kepada Equator, Sabtu (19/3). Praktik yang harus diwaspadai, kata Tony, bisa saja Dinas PU memberikan proyek yang bernilai ratusan miliar tersebut kepada perusahaan tertentu, sedangkan perusahaan ini tidak kredibel dalam mengerjakannya.

Halaman 7

Tidak ada akal-akalan dalam proyek multiyears. Pengerjaan tiga paket proyek multiyears sudah berlangsung sejak 2010. Besok (hari ini, red) akan dilakukan launching secara simbolis oleh Pak Gubernur di Subah, Kabupaten Sambas,

Toni Kurniadi

Jakius Sinyor

Anggota DPRD Kalbar

Kepala Dinas PU Kalbar

Proyek Multiyears Jalan di Kalbar 1. Jalan Sambas-Subah-Ledo I - Panjang = 29,5 KM (efektif) - Lama pengerjaan = 730 hari kalender - Total biaya = Rp 59,9 miliar (2010 Rp 10 M, 2011 Rp 30 M, 2012 Rp 19,9 M) 2. Jalan Sambas-Subah-Ledo II - Panjang = 29,7 KM (efektif) - Lama pengerjaan = 720 hari kalender - Total biaya = Rp 59,5 miliar (2010 Rp 10 M, 2011 Rp 30 M, 2012 Rp 19,7 M) 3. Jalan Sanggau Ledo-Seluas-Batas Serawak - Panjang = 29,2 KM (efektif) + 18 KM (Fungsional) - Lama pengerjaan = 600 hari kalender - Total biaya = Rp 29,3 M (2010 Rp 5 M, 2011 Rp 10 M, 2012 Rp 14,3 M) Sumber : Dinas PU Kalbar

Lima pasang calon bupati dan wakil bupati pada acara Debat Publik, Minggu 20/3) di ruang sidang utama Kantor DPRD Sambas.

Lima Kandidat Debat Program SAMBAS. Masa kampanye Pemilukada Sambas telah berakhir dan memasuki masa tenang. Kampanye diakhiri dengan debat publik yang diikuti lima pasangan calon, Minggu (20/3). Selanjutnya, warga Kabupaten Sambas yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menyalurkan hak pilihnya, Kamis (24/3).

Debat publik ini salah satu kampanye yang memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat program kandidat. Dengan debat publik ini diharapkan masing-masing kandidat tidak berkampanye maupun memengaruhi hingga proses Pemilukada usai. Debat kandidat merupakan kampanye terakhir, kata Sua ib SPd, Ketua KPU Kabu-

paten Sambas, kemarin. Debat kandidat kemarin digelar KPUD Sambas di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Sambas. Lima pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sambas hadir. Mereka antara lain nomor urut 1 dr Hj Juliarti Djuhardi Alwi MPH-DR Pabali Musa MAg dengan visi misi Bersama Lanjutkan (Bela)

Terpikat Terigas, nomor urut 2 Drs H Darwin MuhammadDarso dengan visi misi Sambas Besaprah, nomor urut 3 Ir H Prabasa Anantatur MHIr H Hasanusi MM dengan visi misi membawa Sambas Bersaing dan Bermartabat, nomor urut 4 Drs H TuďŹ triandi MM-H Perden Firdaus dengan visi

suk daerah yang cukup tertib dalam pelaporan LKPD. Tahun lalu, KKR masuk dalam lima daerah yang menyerahkan LKPD tetap waktu. Empat daerah lainnya adalah Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Bengkayang, dan Kabupaten Sanggau. Menurut Gunawan, saat ini laporan keuangan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di KKR sudah terhimpun. Tahap selanjutnya,

PONTIANAK. Pedagang Kapuas Plaza tak mengenal lelah menuntut keadilan terhadap penerbitan sertiďŹ kat tempat usahanya. Setelah upaya melalui kepolisian belum membuahkan hasil memuaskan, kini para pedagang berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak turun tangan. Kita minta Kejari Pontianak segera turun tangan. Jangan hanya diam tanpa mengambil tindakan, tegas Shanti, Sekretaris Asosiasi Pedagang Kapuas Plaza (APKP) saat menghubungi Equator, Minggu (20/3). Kejari, kata Shanti, tidak perlu menunggu laporan. Kasus ini sudah mencuat di media, baik cetak maupun elektronik, serta sudah dibahas di DPRD Kota Pontianak yang telah ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) KP. Kejari harus bertindak memproses Bambang Wijanarko, desaknya. Bambang Wijanarko adalah Direktur PT Seroja Plaza Developer (SPD). Sejumlah pedagang di perusahaan ini beranggapan Bambang sudah melakukan penipuan terhadap mereka. Menurut Shanti, aksi penipuan itu terjadi saat pemecahan sertiďŹ kat hak guna bangunan di Khatulistiwa Plaza menjadi beberapa persil. Terhadap pemecahan itu, pedagang sudah membayarnya.

Halaman 7

Halaman 7

Halaman 7

KKR Terpacu Ikuti Jejak Melawi PONTIANAK. Prestasi yang dicapai Pemkab Melawi sebagai entitas paling awal menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar berdampak positif. Daerah lain mulai terpacu mengikuti jejak, salah satunya Kabupaten Kubu Raya (KKR). Kami menargetkan menyerahkan LKPD 31 Maret ini, tegas Drs Gunawan Putra M

Si, Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan Keuangan Daerah (Kabid APKD) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KKR kepada Equator, Sabtu (19/3). Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggungjawab Keuangan Negara, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, setiap entitas wajib menyerahkan LKPD-

nya paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran selesai. Artinya, untuk penggunaan APBD tahun 2010, LKPD-nya paling lambat diserahkan ke BPK tanggal 31 Maret tahun ini. Kita komitmen untuk tertib dalam laporan keuangan. Karen itu, kita berusaha keras mengikuti undang-undang itu, ujar Gunawan. Selama ini kabupaten yang dipimpin Muda Mahendrawan ini memang terma-

Pedagang KP Desak Proses Bambang

Menelusuri Keberadaan Istana Kerajaan di Kalbar (bagian 86)

Menampung Dua Sekretariat Ormas Melayu Keberadaan Keraton Surya Negara Sanggau cukup memberikan kontribusi besar bagi perkembangan di segenap aspek. Lebih dari sekadar saksi sejarah Salah satu objek wisata di Kabupaten Sang- dan tempat benda purgau. MUSTAAN bakala.

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Sambas Rp 2.500,-

Landak Rp 3.000,-

Namun, merupakan wadah untuk pemersatu masyarakat di Bumi Dara Nante. Maka tak salah jika Keraton Sanggau di lain sisi, dijadikan sebagai sekretariat untuk Majelis Adat dan Budaya Melayu (MABM) serta Forum Komunikasi Pemuda Melayu (FKPM) Kabupaten Sanggau.

Sanggau Rp 3.000,-

Luasnya bangunan Keraton tersebut, sangat memungkinkan di berbagai ruangan yang ada digunakan untuk kedua sekretariat tersebut. Diketahui, sekretariat MABM berada di bangunan samping paling belakang di Keraton Sanggau tersebut. Sedangkan untuk sekretariat FKPM menempati ban-

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

gunan samping kiri depan. Keberadaan kedua organisasi ini, jelas tidak bisa dipisahkan dengan keraton. Demikian pula dengan eksistensinya, jelas memerlukan dukungan dan saling berkaitan. Menurut Raja Sanggau Drs Gusti Arman MSI, kehadiran

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Halaman 7

Ketapang Rp 3.000,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.