Selasa, 21 Juni 2011 19 Rajab 1432 H/ 20 Go Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Hukum
Eksekusi Rumdin PU, PH Rudi Terus Melawan PONTIANAK. Eksepsi penasehat hukum (PH) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kalbar, TTA Ny a r o n g s e b a g a i tergugat sengketa Tata Usaha Negara eksekusi Rumah Dinas mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalbar, dilawan. Bantahan disampaikan kuasa hukum Ir Rudi Bachtiar MSi Zainuddin. ABDU SYUKRI selaku penggug at dalam sidang pembacaan replik (jawaban terhadap eksepsi tergugat) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, Senin siang (20/6). Anggota tim pengacara Ir Rudi Bachtiar, Zainuddin H Abdul Kadir SH kepada sejumlah wartawan usai sidang membeberkan sejumlah keberatan mereka terhadap eksepsi tergugat. Kami tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan. Kami menolak seluruh dalil eksepsi dan jawaban tergugat, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarnya, tegas Zainuddin, kemarin. Zainuddin mengungkapkan, jawaban tergugat yang menyatakan penggugat secara hukum tidak mempunyai kewenangan menempati rumah dinas yang dieksekusi merupakan dalil yang keliru. Sebaliknya, sebagai PNS, penggugat masih memiliki hak menempati rumah itu karena status rumah adalah rumah Dinas Golongan III. Artinya, pega Halaman 7
Tinjau Ulang SP3 Riam Merasap Seenaknya saja mengeluarkan SP3 padahal hasil megaproyek nihil. BPKP menyatakan terlalu dini tanpa masalah. BPK didesak segera audit potensi kerugian negara.
melakukan audit ďŹ sik proyek, kita minta BPK melakukan audit kerugian keuangan negara agar jelas persoalannya. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan soal mega proyek ini, tegas Thomas Aleksander SSos, anggota DPRD Kalbar Dapil Ketapang-KKU kepada Equator, Senin (20/6). Menurutnya, megaproyek yang menelan Rp 135 miliar itu sudah delapan tahun itu terbengkalai. Kalau tidak ada masalah kenapa airnya tidak mengalir. Apakah konsultan teknis atau konsultan perencanaan yang salah, atau memang dari segi pelaksanaan proyeknya yang salah. Ketika saya turun ke lokasi, dari segi pengambilan sumber air saja sudah salah. Karena air yang diambil itu tekanannya tidak baik, di Km 12-Siduk. Sehingga, dilakukan drain pompa. Untuk mendorong setiap be-
PONTIANAK. Penghentian proses hukum oleh Kejati Kalbar dalam kasus Riam Merasap Ketapang sangat disayangkan berbagai pihak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Kalbar diminta menjalankan kewenangannya melakukan audit terhadap kerugian keuangan negara. Kalau memang BPKP sudah
berapa 10 km dilakukan dran pompa agar airnya mengalir, tapi itukan tidak bias berjalan, pendorong air kan bukan hal gampang. Membutuhkan listrik 24 jam, ujar Thomas. Thomas menyesalkan penghentian proses hukum kasus tersebut. Pihak Kejati seharusnya lebih teliti dalam menangani kasus tersebut. Kita minta SP3 ditinjau ulang, untuk itu perlu ada audit dari BPK, kalau hasil audit BPK ada pelanggaran, ya ditindak tegas, kata legislator PDI Perjuangan ini. Apalagi, kata Thomas, pihak Kejati Kalbar dalam penanganan kasus tersebut baru sebatas pengumpulan bahan keterangan, belum masuk kepada tahap penyelidikan dan penyidikan. Bahkan belum ada satupun pihak yang dimintai keterangan oleh pihak Kejati. Ada apa ini, tanya dia.
Selain itu, Thomas juga meminta kepada Kejati Kalbar menjelaskan secara rinci langkah-langkah yang sudah dilakukan kejaksaan, mulai dari pelaksanaan proyek sampai kepada hasil audit BPKP Kalbar. Pihak Kejati menyebutkan kesimpulan audit investigatif yang dilakukan BPKP belum menemukan indikasi kerugian Negara. Dan karena dasar itulah pihak kejaksaan menghentikan proses hukumnya. Artinya kesimpulan itu masih belum, bukan tidak menemukan indikasi kerugian. Karena itu, pihak kejaksaan diminta untuk meminta BPK Perwakilan Kalbar melakukan audit, pungkasnya. Anggota DPRD Kalbar Daerah Pemilihan Ketapang-KKU, H Miftah kepada Equator (20/6) tadi malam mengatakan Halaman 7
Henrikus Pilih Resiko Terkecil
Ketimbang Gagal, Pakai Gravitasi
Henrikus. DOK
KETAPANG. Meski mega proyek pipanisasi Riam Berasap merupakan kebijakan bupati sebelumnya, Morkes Effendi, namun Bupati Ketapang saat ini, Henrikus, berupaya agar proyek itu dapat dimanfaatkan ma-
syarakat. Kita memang merencanakan itu, startnya harus dari Riam Berasap. Kami tidak mencampuradukkan program lama dengan program baru. Kita kaji untuk menghemat Halaman 7
Entertainment
Filter Management Garap Kompetisi DJ Pontianak PONTIANAK. Untuk pertama kalinya, DJ competition digelar di Pontianak sebagai langkah untuk membuktikan Kota Pontianak memiliki DJ-DJ yang patut diperhitungkan di tingkat nasional. Selama ini, gaungnya tidak kedengaran di tingkat nasional. Makanya, kami berinisiatif membuat kejuaraan yang bertajuk Heineken music DJ Wanted Pontianak Next 201 yang akan dilaksanakan pada 26 Juni 2011 mendatang, ungkap Mohammad Qadavy, penyelenggara dari Event Filter Management Koordinator Cabang Pontianak kepada Equator, Minggu (19/6) malam. Menurut pemilik sapaan Davy ini, kompetisi termotivasi karena di luar Kota Pontianak terutama di Jakarta, nama Pontianak untuk komunitas dance music tidak dikenal sama sekali. Mereka masih menganggap DJ di Kota Pontianak masih terselubung. Berbeda dengan di Pulau Sumatera yang begitu dikenal oleh luas di Indonesia selain Pulau Jawa, tuturnya. Dijelaskan Davi, ide awal digelarnya kompetisi ini ketika dirinya dipanggil untuk di interview pada salah satu radio ternama yakni HardRock FM pada awal Januari 2011. Pada saat itu, interview juga dilakukan berbarengan dengan DJ Romi yang merupakan legenda DJ di Indonesia. Di mana DJ Romi merupakan DJ yang mengembangkan dance musik di tanah air musik ini. Selain di interview, dirinya juga unjuk Halaman 7
Nasib TKI
Ruyati Dipancung Pembelajaran Berharga PONTIANAK. Kasus Ruyati, TKI asal Kampung Ceger RT 03/01, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi yang menjalani hukuman pancung di Arab Saudi beberapa hari lalu menjadi pembelajaran berharga untuk pemerintah, termasuk Kalbar. Ke depan, kasus ini diharapkan tidak terjadi lagi. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalbar, Adi Cahyono menilai kasus Ruyati merupakan bentuk tidak adanya perhatian pemerintah terhadap nasib para TKI yang bekerja di luar negari. Ini bukti pemerintah cenderung mengabaikan nasib TKI kita, tutur Adi dijumpai di kantor KNPI, kemarin (20/6). Pemerintah, kata Adi, mestinya bisa memperjuangkan keringanan hukuman terhadap Ruyati. Namun kenyataannya, hal itu tidak dilakukan secara optimal sehingga wanita malang tersebut harus meregang nyawa. Pemerintah sebaliknya mengaku tidak mendapat laporan soal ancaman hukum yang menimpa TKI tersebut. Ini kan aneh. Seharunya pemerintah mencari tahu. Bukan menunggu laporan, kesalnya. Adi berharap pemerintah bisa bersikap tegas Halaman 7
Injet-injet Semut Tinjau Ulang SP3 Riam Merasap -- Ade api, pasti ade asap. Tul, betul, betul.
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Tim Dayung Kiber jauh meninggalkan pesaingnya pada Lomba Dayung Dragon Boad di Sabah, Malaysia. IST
Kiber Sambas Jawara Dragon Boat Sabah
SABAH. Setelah menjuarai Lomba Dayung di Kuala Lumpur Malaysia 2009 lalu, tahun ini Tim Dayung Kijang Berantai (Kiber) kembali menjuarai ajang bergengsi Dragon Boat 2011 di Sabah, Malaysia. Kiber memboyong dua kategori bergengsi yang diperebutkan seluruh tim diantaranya Dragon Boat 200 Meter menyabet juara I diikuti tuan rumah Sabah sebagai juara II dan Penang juara III. Dragon Boat 800 Meter, Kiber
menyabet juara I, disusul Brunei Darussalam sebagai juara II dan Penang juara III. Menurut Al Amruzi, Ketua Tim Dayung Kiber, dalam pertandingan kategori 200 meter, tim dayung Kiber A jauh meninggalkan Tim Dayung lainnya, sedangkan Kiber B tidak mampu memberikan yang terbaik karena pada final tersebut Kiber B bertanding di jalur tepi, sehingga ombak laut membuat perahu dragon Kiber
SK Menteri PU 154
Hanya 3 Siswa SD/MI Tidak Lulus
Meresahkan Asosiasi Konstruksi PONTIANAK. Terbitnya SK Menteri Pekerjaan Umum (PU) Nomor 154/2011 menuai keresahan kalangan asosiasi perusahaan konstruksi di Kalbar. Begitu banyak persepsi atas regulasi yang sarat muatan kepentingan untuk memilih kepengurusan LPJK Nasional maupun Daerah. Munculnya SK Menteri PU Nomor 154/2011 ini mengakibatkan banyak SMS simpangsiur yang ditujukan ke LPJKD, kata Ir H Bambang Widianto, Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalbar kepada wartawan, Senin (20/6).
Dikatakan Bambang, SK Menteri PU tersebut pada dasarnya menyikapi Pemilihan kepengurusan LPJK Nasional maupun Daerah. Hanya saja belum disosialisasikan di Kalbar, maka banyak asosiasi yang mempertanyakan maksud dari SK tersebut. Berdasarkan keterangan dari Kementerian PU, SK tersebut sudah disosialisasikan di berbagai daerah di Indonesia. Namun untuk Kalbar belum disosialisasikan, paparnya. Terbitnya SK tersebut berdasarkan peraturan PU sebelumnya. Yaitu Peraturan Menteri PU Nomor 10/2010. Peraturan ini
B tidak bisa laju karena kuatnya dorongan ombak. Dijelaskan Al Amruzi yang juga Kabid SMA Dinas Pendidikan ini, perlombaan dayung ini paling bergengsi karena memperebutkan piala Menteri Pelancongan (Pariwisata). Sebenarnya banyak pertandingan dayung lain, hanya untuk antar negara hanya dua kategori ini. Yang lainnya khusus untuk lokal saja. Ini sungguh luar Halaman 7
SINGKAWANG. Dari 3.476 peserta Ujian Nasional (Unas) Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Singkawang, hanya tiga orang yang tidak lulus atau 0,09 persen. Tingkat kelulusan kita tahun ini mencapai 99,91 persen, tidak lulus 0,09 persen atau hanya tiga orang yang tidak lulus, ungkap Anita Wijayanti, Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Singkawang ditemui di ruang kerjanya, kemarin (20/6). Siswa SD/MI Kota Singkawa-
Bambang Widianto. KUNDORIE
sudah direvisi melalui peraturan PU Nomor 24/2010. Seharusnya sebelum diterapkan SK tersebut, sudah disosialisasikan terlebih dahulu. Apalagi Halaman 7
ng yang tidak lulus itu terdiri atas satu orang dari salah satu SD/MI di Kecamatan Singkawang Timur dan dua orang dari Singkawang Tengah. Anita menjelaskan, kelulusan SD/MI itu didasarkan pada empat pertimbangan, yakni menyelesaikan seluruh program pembelajaran,, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian sekolah/madrasah dan lulus Unas. Halaman 7
Atlet Kalbar Menyongsong PON XVIII Riau (bagian 4) Oleh : Uun Yuniar
Ketentuan dari PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI), Cabor judo tidak melaksanakan Pra PON seperti lainnya. Judo menggunakan sistem credit point dimulai sejak PON 2008 silam. Lain halnya PSSI Kalbar.
Singkawang Rp 2.500,-
Judo Credit Point, PSSI Berupaya Keras Sekretaris PJSI Kalbar, Sy Saleh Alkadrie menjelaskan, credit point tersebut ditentukan pada setiap pelaksanaan kejuaraan di tingkat nasional, sehingga para atlet memiliki poin dalam menentukan peringkatnya apakah bisa berlaga pada PON XVIII mendatang atau tidak. Saat ini ada 3 pejudo putra dan 2 putri kita yang credit pointnya telah cukup untuk lolos ke PON XVIII Riau 2012 mendatang, ungkap Kepala Satpol PP Kota Pontianak ini. Saleh menjelaskan sebenarnya PJSI Kalbar telah mempersiapkan 15 atlet putra dan putri dari hasil seleksi Porprov X beberapa waktu lalu Keli-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
ma belas atlet tersebut diprioritaskan berlaga pada PON XVIII nanti. Namun karena ada keputusan dari PB PJSI, mau tidak mau, kuota atlet yang berlaga di PON nanti dibatasi. Artinya kita ada lima atlet saja yang berhak berlaga di PON nanti, tukasnya. Menurutnya, di ajang PON nanti, PJSI Kalbar tidak mematok target yang muluk-muluk. Karena diprediksi akan terjadi persaingan ketat dalam PON mendatang. Namun dirinya optimis, paling tidak bisa mempertahankan perunggu seperti perolehan atlet Kalbar pada PON Halaman 7
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Cabang olahraga Judo diprioritaskan berlaga pada PON XVIII nanti. IST
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,