Harian Equator 21 Juli 2011

Page 1

Kamis, 21 Juli 2011 19 Sya ban 1432 H/ 21 Lak Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com

Kalimantan Barat Sebenarnya

Cornelis Mangkir, Mendagri Kecewa Aneh bin ajaib. Pembahasan penting malah ditinggalkan. Perbatasan terkutung-katung, pemekaran provinsi juga menggantung. Giliran mempersiapkan rencana aksi malah tak nongol.

Kisruh Asset Koni

DPRD Kalbar Berikan Batas Waktu Tujuh Hari PONTIANAK. DPRD Kalbar belum surut mempersoalkan pemanfaatan lahan seluas 6,4 hektar di kompleks Gelora Khatulistiwa Pontianak kepada pihak ketiga. Rabu (20/7), lembaga wakil rakyat tersebut melayangkan surat kepada Pemprov. Hari ini kita sudah layangkan surat ketiga kepada Nicodemus R Toun pemerintah provinsi. Surat itu menindaklanjuti surat kedua yang tak kunjung dijawab, tegas Wakil Ketua DPRD Kalbar, Nicodemus R Toun kepada Equator, kemarin. Surat ketiga DPRD itu bernomor: 162/200/ DPRD-A tertanggal 20 Juli 2011. Surat ini menindaklanjuti surat kedua tertanggal 14 Juni 2011 yang tak dijawab Pemprov. Legisaltor Partai Demokrat ini meyakini surat ketiga itu akan segera dibalas oleh pemerintah provinsi. Saya yakin mereka sudah bisa menjawab surat kita. Memberikan data dokumen kepada DPRD berupa dokumen dasar penguasaan aset tanah yang disengketakan, ujar Nicodemus. Dokumen itu meliputi perjanjian kerjasama Pemerintah Provinsi Kalbar dengan PT Citra Putra Mandiri (mulai MoU pertama tahun 2005 sampai terakhir), serta aturan perundang-undangan yang digunakan Pemerintah Provinsi dan dokumen pendukung lainnya. Dirinya menegaskan, dikirimnya surat tersebut merupakan bentuk kepedulian DPRD Kalbar untuk menyelesaikan persoalan pemanfaatan aset lahan tersebut. Sehingga, segala persoalan yang ada bisa segera diselesaikan, dan tentunya pemanfaatan aset tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Halaman 7

Ekonomi

Kawasan Inland Port di Tebedu, pintu masuk via Entikong Kabupaten Sanggau bukti pihak Malaysia serius mengelola perbatasan. Sedangkan dari pihak Kalbar masih setengah hati. ABDU SYUKRI

Kesenjangan Semakin Tajam Daerah Belum Fokus Garap Perbatasan JAKARTA. Dalam Rakor perbatasan yang digelar di Kemendagri kemarin, Gamawan Fauzi sempat menagih komitmen pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah masalah di perbatasan. Dari rencana aksi Rp 4,3 triliun untuk 2012, baru 16 persen yang terakomodasi dalam rencana kerja lembaga atau Rp 699,5 miliar, ujarnya. Gamawan menilai, sampai saat ini daerah belum fokus atau berorientasi ke

kawasan perbatasan. Misalnya, ada kementerian yang hanya membangun kantor wilayah di wilayah perbatasan, padahal ini merupakan tugas utamanya. Kami minta supaya mereka mengarahkan anggaran kepada hal-hal yang memang dibutuhkan secara riil di wilayah perbatasan, imbuhnya. Gamawan menilai lembaga terkait belum mengarahkan prioritas pembangunan prasarana pendukung pos lintas batas di daerah ini. Ia mencon-

tohkan, dana alokasi khusus sebesar Rp 22 triliun untuk 2012 hanya teralokasi 0,5 persen untuk pembangunan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pos lintas batas di beberapa titik perbatasan juga dianggap belum memadai. Kondisi seperti itu terjadi di Aruk, Nanga Badau, Entikong di Kalbar, Mota ain di NTT, dan Skow di Papua. Khusus untuk perbatasan Entikong yang berbatasan Halaman 7

Gamawan Fauzi

PONTIANAK. Hal krusial soal perbatasan selalu menjadi bahan Rapat Koordinasi (Rakor) di tingkat pusat. Para Gubernur di wilayah perbatasan rapat bersama Mendagri. Sayangnya Gubernur Kalbar mangkir di acara itu, Rabu (20/7) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta. Ketidakhadiran Cornelis dalam Rakor tersebut mendapat sorotan tajam Mendagri, Gamawan Fauzi. Sebelum memulai rapat, Gamawan yang didampingi Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono sempat menanyakan keberadaan pria yang juga menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalbar itu. Gubernur Kalbar hadir? Atau yang mewakilinya? tanya Gamawan. Kursi dengan papan nama Gubernur Kalbar terlihat kosong. Setelah memastikan tidak hadir, Gamawan kembali bersuara. Baiklah. Mestinya datang ini. Kemarin juga saat rapat kehutanan kabarnya dari 12 bupati cuma 3 yang datang. Padahal ada Menko ada menteri, bebernya. Ketidakhadiran ini sontak memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Apalagi perbatasan Kalbar memerlukan banyak sentuhan infrastruktur dan aspek lain agar paling tidak mampu mengikuti jejak Malaysia. Ini bukti bahwa daerah tidak serius memperjuangkan pembangunan di kawasan perbatasan. Bukan saja gubernur yang tak hadir. Dalam Rakor itu juga tak ada yang mewakili Kalbar, tegas H Retno Pramudya SH, Ketua Komisi A DPRD Kalbar bidang hukum dan pemerintahan kepada Equator, kemarin. Legislator Dapil Sanggau-Sekadau ini menjelaskan, sebetulnya sangat penting karena mengagendakan pembahasan pos perbatasan, pos lintas batas di Aruk, Nangga Badau dan Entikong di Kalbar. Sejumlah Gubernur di wilayah perbatasan hadir, hanya Cornelis yang tidak hadir. Kalau tidak hadir seperti ini, bagaimana kita mau mengkomunikasikan apa yang kita butuhkan untuk kawasan perbatasan ke pemerintah pusat, sesal Retno. Halaman 7

PT PALM Menggerakkan Ekonomi Rakyat Tukar Uang Hari Raya, BI Siapkan Rp 1 Triliun PONTIANAK. Bank Indonesia (BI) Pontianak menyiapkan Rp 1 triliun pecahan Rp 1000 hingga Rp 10.000, untuk mengantisipasi meningkatnya animo masyarakat menukarkan uang menjelang IdulďŹ tri 1432 H. Jumlah uang sebesar itu bisa saja bertambah kalau permintaan untuk penukaran uang tinggi, kata Hilman Tisnawan, Pemimpin BI Pontianak kepada wartawan di Kantor BI, Rabu (20/7). Mempermudah masyarakat melakukan penukaran uang pecahan dengan nominal kecil, BI Pontianak telah melakukan perjanjian dengan bank-bank lokal yang ada di Kota Pontianak dan sekitarnya. Sehingga masyarakat yang akan menukarkan uangnya tidak harus datang ke Kantor BI Pontianak. Penukaran uang itu, dijelaskan Hilman, bisa dilakukan seperti di Bank Rakyat Indonesia (BRI), BNI, Mandiri dan bank lainnya. Kami akan mendistribusikan uang pecahan tersebut ke daerah-daerah pedalaman, sehingga memudahkan masyarakat yang berada di perbatasan dalam menukar uang pecahan kecil, ujarnya. Dia menambahkan, hal itu dilakukan seiring adanya keluhan dari masyarakat yang berada di kawasan kantor BI Pontianak lama yang berada di Jalan Rahadi Usman Pontianak. Hilman mengungkapkan, mereka mengeluhkan sebelumnya melakukan penukaran uang lokasinya dekat, sekarang sudah jauh karena kantor kas BI Pontianak pindah ke Jalan Ahmad Yani. Dengan menukarkan uang di bank-bank lokal yang ada di Pontianak, kata Hilman, bisa jadi masyarakat berubah pikiran untuk kemudian menabung di bank tersebut. Tentunya itu akan Halaman 7

Injet-injet Semut Cornelis Mangkir, Mendagri Kecewa -- Ape sih yang diurus?

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

PONTIANAK. Meski terbilang baru berinvestasi perkebunan sawit di wilayah Kabupaten Kubu Raya (KKR), namun PT Palmdale Agrosia Lestari Makmur (PALM) telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Dusun Loncek Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang. Atas nama pemerintah, kami sangat berterimakasih atas apa yang sudah dibangun pihak perusahaan untuk masyarakat di sini, ujar Drs Agus Supriyadi, Asisten I Pemkab Kubu Raya ketika melakukan peninjauan Corporate Social Responsibility (CSR) dan penyerahan SK Bupati tentang calon petani plasma PT PALM di Dusun Loncek, Rabu (20/7) pagi. Perusahaan ini tidak hanya mengejar untung, tapi mau memerhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Halaman 7

Yansen diiringi simpatisan yang turut menyaksikan sidang vonis, Rabu (20/7) di Pengadilan Negeri Sanggau.M.KHUSAIRI

Yansen Akun Divonis 1 Tahun

Asisten I Kubu Raya, Agus Supriyadi menyerahkan SK Bupati tentang Calon Petani Peserta Plasma PT PALM kepada Kepala Desa Teluk Bakung, Valentines Agip SSos di Dusun Loncek, Rabu (20/7). ABDU SYUKRI

SANGGAU. Yansen Akun Eendy, mantan Bupati Sanggau periode 2003-2008 divonis 1 tahun oleh hakim Pengadilan Negeri (PN) Sanggau, Rabu (21/7) dalam perkara pengadaan lahan tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Meliau tahun 2007. Persidangan dipimpin hakim ketua Lie Soni SH didampingi hakim anggota Lanora Siregar SH dan Edy Alek Serayok SH MH. Vonis serupa juga, diputuskan untuk H Zawawi SSos mantan Kabid Kekayaan di DP2KAD Sanggau serta Ramlan Maringga BA mantan Camat Kecamatan Meliau. Halaman 7

Menengok Kondisi Fasilitas Publik di Kota Pontianak (bagian 8) Oleh Anton Perdana

Terbatasnya lahan di Kota Pontianak membuat pihak Pemkot Pontianak memutar otak untuk memberikan layanan publik. Upaya membebaskan lahan bagi fasilitas umum patut dicoba, demi memberikan rasa nyaman.

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Pemkot Mulai Garap WC Umum Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Pontianak memastikan, pasar tradisional yang sudah rampung peremajaannya menyediakan sarana WC umum bagi pengunjung. Sarana yang sama, juga dibangun di sejumlah lokasi wisata seperti Taman Alun Kapuas atau Tugu Khatulistiwa. Khusus untuk WC umum di Taman Alun Kapuas sedang tahap pengerjaan, kemungkinan sudah rampung bulan September nanti. Namun untuk Tugu

Sambas Rp 2.500,-

Khatulistiwa akan kita susun perencanaannya, ucap Kepala Dinas PU Kota Pontianak, H Edi Rusdi Kamtono kepada Equator, Selasa (19/7). Sarana publik yang sedang dalam tahap pengerjaan ini, tidak hanya diperuntukkan bagi WC saja. Namun bangunan dua lantai itu, nantinya dipergunakan sebagai pos pengamanan di Taman Alun Kapuas. Bahkan bangunan itu nantinya menjadi tempat untuk memonitor aktivitas masyarakat di

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

Taman Alun Kapuas. Sehingga seluruh gerakan masyarakat dapat terpantau. Sebab dari lantai 2 bangunan ini, beroperasi CCTV yang terpasang di penjuru taman. Kita berupaya mengubah image Taman Alun Kapuas, karena sejak direnovasi lokasi ini sekarang menjadi salah satu objek tujuan wisata masyarakat Kota Pontianak, yakinnya. Selain ruang monitoring CCTV di lantas atas, lantai bawah juga Halaman 7

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

WC umum yang dibangun Pemerintah Kota Palembang di areal Plaza BKB di bawah jembatan Ampera. Keberadaan WC seperti ini sudah penting di Kota Pontianak.

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Equator 21 Juli 2011 by PT. Kapuas Media Utama Press - Issuu