22052012

Page 1

Selasa, 22 Mei 2012 1 Rajab 1433 H 2 Lun Sie Gwee 2563 Eceran Rp 2.500,-

Koran Utama di Kalbar

Terbit Pertama: 29 November 1998

http://www.equator-news.com

Kelulusan UN SMA Diumumkan 26 Mei PONTIANAK. Harap cemas para siswa peserta Ujian Nasional tingkat SMA, MA, SMALB, dan SMK, akan berakhir karena pengumuman kelulusan akan diumumkan Sabtu (26/5). Tanggal pengumuman sampai saat ini masih belum ada perubahan, tetap 26 Mei. Kemudian untuk tingkat SMP, MTs, dan SMPLB tanggal 2 Juni, setelah itu baru tingkat SD, MI, dan SDLB tanggal 16 Juni, ungkap Ketua Panitia UN Kalbar, Sunyata kepada Equator, Senin (21/5). Pemindaian untuk tingkat SMA dan SMP sederajat ditangani oleh pihak Universitas Tanjungpura. Hasilnya sudah dibawa oleh Untan ke pusat pengembalian hasil oleh Provinsi. Kemudian H-2 Kepala Dinas kabupaten/kota atau diwakili Ketua penyelenggara UN masing-masing daerah untuk penyerahan hasil. Jadi untuk kelulusan tingkat SMA dan SMP sederajat masih ditetapkan di pusat. Hasil UN akan digabung dengan nilai raport yang sudah dikirim ke pusat. Hasil kelulusan secara keseluruhan 60 persen hasil UN dan 40 persen dari nilai raport, ujarnya. Untuk tingkat SD, MI dan SDLB masih ditentukan oleh Kepala Rayon yang ada di daerah masing-masing. Termasuk juga untuk cetak soal dulu masih dicetak di daerah. Saya berharap proses pengumuman kelulusan nanti berjalan lancar tanpa hambatan. Bagi yang berhasil lulus meluapkan kegembiraan dengan sewajarnya saja. Luapkanlah kegembiraan lebih kepada pendekatan syukur kita kepada Allah SWT, imbau Sunyata. Ia menambahkan, para siswa hendaknya mengucapkan banyak terimakasih kepada kepala sekolah dan guru yang telah membimbing, membina selama menempuh pendidikan. Tidak melakukan pawai kendaraan, coret-coret baju dan lain sebagainya. Bagi siswa yang belum berhasil ini sebagai instropeksi dan evaluasi diri untuk keberhasilan tahun depan. Jangan sampai

WAJIB DP 30 PERSEN Untuk Kredit Rumah dan Mobil PONTIANAK. Kurang dari sebulan, tepatnya 15 Juni 2012, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menyetorkan down payment (DP) alias uang muka minimal untuk kredit kendaraan bermotor dan kredit kepemilikan rumah. Kebijakan nasional ini bermaksud agar bank lebih berhati-hati dalam memberikan kredit karena faktor resiko yang besar. Jika ti-

tuk mobil. Sedangkan untuk KPR, setiap bank hanya boleh mengucurkan kredit untuk rumah tipe 70 dengan uang muka 30 persen. Namun untuk tipe 21, 36 dan 45 terbebas dari aturan baru tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan kepemilikan sepeda motor dinilai cukup tinggi dengan risiko yang tidak kecil terhadap kredit macet. Masyarakat bawah berlomba untuk punya sepeda motor lantaran DPnya 0% den-

Aturan Baru Bank Indonesia per 15 Juni 2012

Halaman 7

dak disanggupi, itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing bank yang menyalurkan kredit, ungkap Hilman Tisnawan, Kepala Bank Indonesia Cabang Pontianak, menjawab Equator di ruang kerjanya, Senin (21/5). Peraturan baru perkreditan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP trtanggal 15 Maret 2012, tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB). Bank Indonesia mewajibkan kepada perbankan agar setiap KKB roda dikenakan uang muka 25persen, dan 30 persen un-

gan cicilan sangat ringan. Dengan keluarnya edaran tersebut, masyarakat akan berhitung kembali terhadap pengeluarannya. Aturan yang dikeluarkan oleh BI ini bukan lantas ingin menyusahkan masyarakat banyak. Sebab, data yang dihimpun dari seluruh daerah se-Indonesia termasuk Kalbar, sudah mengandung risiko. Mengantisipasi lonjakan kredit motor dan mobil dengan DP murah diawal, ternyata kesulitan melunasi cicilan kedua hingga batas akhir yang ditetapkan, ungkap Hilman. Selain SE Bank Indonesia, Kementerian Keuangan juga membatasi DP kredit kendaraan semua perusahaan multiďŹ nance atau leasing, minimal 20 persen untuk motor dan 25 persen untuk mobil. Batasan itu

Dinilai Beratkan Konsumen

tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor Hilman Tisnawan 43/PMK 010/2012, tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan. Namun, menurut Hilman, pembatasan DP terutama untuk masyarakat Kalbar tidak akan berpengaruh banyak. Karena

naik n y a uang muka juga tidak terlalu besar dan tidak memberatkan masyarakat. BI tentu sudah mempelajari hal ini. Sehingga untuk mengantisipasi proses pembayaran kredit ke depannya, kami yakin dengan DP yang dinaikkan menjadikan masyarakat dewasa dalam pengelolaan keuangan ke depannya, jelas Hilman. Di sisi lain, BI bahkan tetap mendorong kegiatan bisnis tetap tinggi melalui kredit pemilikan mobil yang non-konsumtif. Untuk truk dan kendaraan niaga lain yang digunakan untuk dagang, hanya dikenakan DP sebesar 20 persen. Sedangkan kendaraan mewah yang bersifat konsumtif dikenakan DP 25 persen. Ini juga salah satu cara BI mendidik masyarakat dengan mengatur DP kendaraan yang akan dibeli, tuturnya. Sementara itu, masyarakat menengah bawah yang menginginkan rumah secara kredit, justru dibebaskan dari DP alias nol persen untuk tipe 21, 36 dan 45. Kebijakan

PONTIANAK. Organisasi pengusaha properti, Real Estate Indonesia (REI) menilai kebijakan Bank Indonesia yang menetapkan DP minimal 30 persen untuk kredit kepemilikan rumah tipe di atas 70 meter persegi, memberatkan konsumen. Kebijakan BI ini akan memberatkan masyarakat sebagai konsumen. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, ungkap Aries Sanjaya, Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat REI, kepada Equator, Senin (21/5). Menurutnya, developer tidak masalah dengan kebijakan tersebut. Tetapi masyarakat sebagai konsumen yang diberatkan. Sehingga akan berpengaruh kepada daya beli masyarakat. Ada statemen yang menyatakan bahwa, developer mencari keuntungan sebesar-besarnya. Padahal kenyataannya tidak. Tetapi kami punya tanggung jawab moril. Begitu banyak masyarakat yang belum punya rumah, dan jangan lagi dipersulit dengan peraturan seperti itu, tegas Aries. Ia menambahkan, REI sudah mengadakan berbagai pertemuan berkenaan dengan bidang perumahan. Hal ini sebagai upaya bagaimana kebijakan BI bisa dikaji kembali. Bahkan REI secara resmi sudah mengirim surat kepada Bank Indonesia untuk meminta penundaan pelaksanaan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia yang menetapkan DP minimal 30 persen untuk kredit kepemilikan rumah tipe 70 ke atas. REI hari ini sudah mengirimkan surat kepada BI. Kami meminta agar aturan mengenai DP 30 persen ditunda dan tidak diterapkan Juni ini, kata Ketua Umum REI, Handaka Santosa, ketika berbicara pada seminar dengan tema Masa Depan Industri Perbankan, Multi

Halaman 6

Halaman 6

Siap Mogok, Dishub Tunggu Sopir Elpiji Perwa Jangan Tebang Pilih PONTIANAK. Forum Driver Elpiji Bersubsidi (FDEB) Kalbar memilih mogok. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pontianak, Puji Hartadi, sudah memberikan solusi namun memberatkan sopir. Pertama tahun 2011, para sopir sudah mengajukan untuk mengangkut elpiji 3 kg, tetapi pihak Dishub memberikan solusi agar menggunakan mobil pikap yang di desain khusus. Tetapi para sopir, masih tidak mau dan tetap menggunakan truk melewati Jembatan Kapuas I, ungkapnya kepada Equator, Senin (21/5) . Masih tidak puas, kata Fuji, FDEB Kalbar

PT PLN (Persero) Area Pontianak

beberapa hari lalu kembali mengajukan ke Dishub, agar truk pengangkut elpiji di bolehkan menyeberang lewat Tol I. Kami masih menungggu para sopir datang, tetapi hingga saat ini malah tidak datang-datang untuk mencari solusinya, kelitnya.

REI Minta Kebijakan BI Ditunda

Kalbar Terbanyak Hotspot, Waspada Kebakaran Hutan

Melihat FDEB Kalbar dipastikan mogok dan akan mengganggu perekonomian bahkan stabilitas kebutuhan masyarakat, Dishub masih juga mencari solusi. Larangan truk tidak boleh lewat sudah diatur oleh Perwa tentang truk tidak boleh menyebrang lewat Kapuas I. Begitu juga, kami berharap para sopir datang ke Dishub, agar cepat dicari solusi, ungkapnya. Anggota Komisi D Mujiono mengatakan tentulah kebijakan yang dibuat Walikota merupakan kepentingan masyarakat umum untuk mengurangi beban jembatan Kapuas 1. Termasuk semua transportasi BBM dengan tanki besar. Namun harus dilihat apakah truk elpiji mengkhawatirkan dan apakah ada truk yang lebih berat dari truk elpiji, Jangan

PONTIANAK. Jumlah titik panas (hotspot) di Kalbar terbanyak di wilayah Indonesia. Data Kementerian Kehutanan RI mencatat selama kurun 2007-2011 jumlah hotspot yang terdeteksi di provinsi ini mencapai 1.000-10.000 titik panas. Besarnya jumlah hotspot yang terdeteksi itu membuka peluang terjadinya kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kalbar termasuk daerah yang sangat rawan kebakaran hutan. Juni ini wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau, perlu ada upaya antisipasi, karena hampir dipastikan kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi di musim kemarau, kata Dedi Hariri, Forest Fire Coordinator WWF-Indonesia dikonďŹ rmasi dari Pontianak, Minggu (20/5). Langkah antisipasi itu salah satunya melalui penguatan kapasitas para personil Manggala

Halaman 7

Halaman 6

Harkitnas dan Hardiknas di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Ketahanan Sosial Hadapi Tantangan

Injet-injet Semut Wajib DP 30 Persen untuk Kredit Rumah dan Mobil -- Nampaknye beritong agik nih nak kredit oto.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

Bupati AM Nasir bertindak selaku inspektur upacara Harkitnas di Badau, Senin (21/5)-- ARMAN HAIRIADI

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Sambas Rp 2.500,-

BADAU. Sang Saka Merah Putih dikibarkan dalam upacara khidmat di lapangan sepakbola Nanga Badau yang berhampiran dengan perbatasan Indonesia-Malaysia, untuk memperingati Harkitnas dan Hardiknas, Senin (21/5). Ketahanan sosial kita saat ini tengah dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti munculnya sikap apatis, merasa paling benar dan ingin menang sendiri tanpa landasan yang kuat. Jika tidak dikelola dengan baik, pada gilirannya akan berakibat melemahnya karakter bangsa kita, tegas Bupati AM Nasir, dalam sambutan

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

memperingati acara tersebut. Ratusan pelajar mewakili generasi muda bangsa, puluhan komponen tokoh masyarakat, anggota TNI, kepolisian, pegawai negeri mengikuti apel bendera yang dipimpin oleh inspektur upacara Bupati Kapuas Hulu AM Nasir. Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei dan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei yang diperingati di Perbatasan itu merupakan kali pertama. Dengan melibatkan seluruh komponen baik sipil maupun militer serta masyarakat, membangkitkan rasa cinta dan bangga akan bangsa dan negara RI.

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

Diingatkan Bupati, pembangunan karakter bangsa memiliki urgensi yang sangat luas serta bersifat multi dimensional dan multi aspek. Oleh sebab itu, pembangunan karakter bangsa setidaknya diarahkan kepada empat tatanan besar. Yaitu, untuk menjaga jatidiri bangsa, menjaga keutuhan NKRI, membentuk masyarakat yang berakhlak mulia dan untuk membentuk bangsa yang maju, mandiri dan bermartabat, kata Nasir. Pembangunan karakter bangsa, memiliki beberapa urgensi. Pertama,

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Halaman 7

Ketapang Rp 3.000, -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.