Senin, 23 Mei 2011 19 Jumadilakhir 1432 H/21 Sie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Hukum
Inspektorat Perketat, BPK Siap Audit Infrastruktur
Konflik Makin Memanas
Masalah di tahun 2007 kembali mencuat. Asset olahraga kebanggaan Kalbar jadi bahan rebutan. Benarkah Sport Centre Ambawang tak ada hubungan dengan konflik ini?
PONTIANAK. Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar melakukan audit terfokus terhadap aset dan infrastruktur Pemprov semester II Tahun 2011 disikapi Inspektorat Kalbar. Upaya pengawasan akan diperketat. Kita akan fokus melakukan pengawalan, tegas Drs John Itang Oe MM, Kepala Jhon Itang.abdu syukri Inspektorat Kalbar kepada Equator via selulernya, pekan lalu. Pengawalan dilakukan untuk mencegah adanya penyimpangan penggunaan anggaran dalam proyek tersebut. Kita tidak mencari kesalahan orang. Tapi kalau ada yang salah, kita harapkan bisa diperbaiki, ucap John Itang. Sebagai badan internal yang mengawasi penggunaan keuangan pemerintah, Inspektorat tentu sangat berharap penggunaan keuangan pada proyek-proyek infrastruktur tidak bermasalah sehingga akan menjadi temuan BPK di kemudian hari. Hal yang sama juga diharapkan tidak terjadi pada seluruh kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kalbar.
Halaman 7
Perbatasan
Titik Batas Indonesia Malaysia Masih Masalah BENGKAYANG. Perbatasan Indonesia-Malaysia menjadi kawasan strategis untuk membangun perekonomian. Untuk melihat perkembangan pembangunan dan ekonomi perbatasan itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan melakukan kunjungan ke Jagoi Babang-Serikin, Sabtu (21/5) Semuanya akan menghasilkan hal yang positif bila dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama yang baik. Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan akan diberikan untuk pengembangan perbatasan, terang Agung Mulyana, Deputi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Serikin, Sabtu (21/5). Namun demikian, kata dia, perlu dilakukan pengkajian, apakah lokasi lokasi itu berpotensi untuk dikembangkan. Di Kalimantan Barat, titik titik perbatasan yang akan diprioritaskan itu adalah, Entikong-Kabupaten Sanggau, Jagoi Babang-Kabupaten Bengkayang, Aruk-Kabupaten Sambas, Badau-Kabupaten Nangah Pinoh, dan Jasa-Kabupaten Sintang.
Halaman 7
Pendidikan
Untan Ketiban Hibah Rp 2 M Penelitian PONTIANAK. Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak mendapat hibah dari pemerintah pusat Rp 2 miliar. Dana tersebut untuk kegiatan penelitian dan riset, serta pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan para dosen dan mahasiswa. Rp 1 miliar untuk riThamrin Usman.ABDU SYUKRI set pengembangan energi surya yang berasal dari buah kesumba (rambutan hutan), kata Prof DR Thamrin Usman DEA, Rektor Untan dalam laporan tahunannya saat Dies Natalis ke-52 di Auditorium Untan, Sabtu (21/5). Tim riset diketahui terdiri dari dosen Fakultas Teknik dan dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA). Selain untuk energy surya, Untan juga mendapat hibah Rp 1 miliar lagi dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) melalui APBN. Dana tersebut untuk kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) di Tapal Batas Kalbar Serawak. Setiap tahun jumlah usulan proposal penelitian untuk berbagai sumber dana mengalami peningkatan secara signifikan, ujar dia. Hal itu diikuti dengan peningkatan jumlah dosen yang terlibat dalam pengusulan proposal.
Halaman 7
Injet-injet Semut Konflik Makin Memanas -- Olahraga memang perlu pemanasan.
- Bang Meng
Pengurus KONI mencabut cerucuk yang ditancapkan untuk pengambil alihan asset di simpang Jalan M.T Haryono-A Yani Sabtu (21/5). YUNIARDI
KONI Menyurati Menpora kap Machmud kepada Equator di kediamannya, Minggu (22/5). Menurut Machmud, pihaknya tidak pernah diberikan surat oleh Pemprov terkait asset KONI yang akan diambil oleh Pemprov Kalbar. Sehingga dirinya akan mempertahankan asset KONI itu. Di Indonesia, yang memiliki asset lahan olahraga hanya KONI Kalbar. Surat hanya ditujukan kepada IMI Kalbar. Sementara lahan tersebut bukan milik IMI tetapi milik KONI Kalbar, kata Machmud yang juga
PONTIANAK. Ketua Umum KONI Provinsi Kalbar, Syarief Machmud Alkadri bereaksi keras atas rencana pengambilan paksa asset milik lembaga yang dipimpinnya. Dalam waktu dekat, ia melayangkan surat ke Kementerian Olahraga RI, KONI Pusat dan Presiden RI Saya sudah koordinasi dengan KONI pusat. Mereka menyuruh saya untuk membuat surat ke Kemenegpora RI dan Presiden. Sebab, ini merupakan asset KONI dan tidak pernah diambil alih oleh Pemprov Kalbar, ung-
menjabat sebagai Ketua IMI Kalbar ini. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) nomor 3 tahun 2005 yang berbunyi tidak boleh adanya pengalihan fungsi sarana olahraga milik publik. Selain itu, pasal 67 ayat 7 undang-undang nomor 3 tahun 2005 menyatakan, setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau pemerintah daerah tanpa rekomendasi
Halaman 7
PONTIANAK. Perseteruan semakin meruncing pasca pengambilan paksa asset olahraga di belakang SPBU Jalan Ahmad Yani-MT Haryono Pontianak, Sabtu (21/5). Asset yang dikelola Komite Olahraga Nasional (KONI) Kalbar ini hendak dialihfungsikan sentra komersial. Berdasarkan pasal 67 ayat 7 UU 3/2005, setiap orang dilarang meniadakan atau mengalihfungsikan prasarana olahraga milik pemerintah atau pemerintah daerah, tanpa rekomendasi Menpora dan tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang, kata Ir H Zulfadhli, anggota Komisi X DPR-RI via telepon, Minggu (22/5). Rencana pengalihan aset olahraga milik pemerintah daerah sekitar 6,8 hektar ini sebelumnya pernah dipersoalkan. Rencananya di kawasan tersebut akan dibangun pusat perbelanjaan, hotel khusus penginapan atlet dan Rukan (Rumah Kantor). Zulfadhli yang juga mantan Ketua I KONI Kalbar ini menegaskan pengambilalihan asset itu dapat dipenjara 5 tahun dan didenda mencapai Rp 20 miliar sesuai UU Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional (SKN). Kalau dilanggar, kata dia, mengacu pada pasal 89 ayat 3 UU 3/2005, setiap orang yang mengalihfungsikan atau meniadakan prasarana olahraga yang telah ada, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Zulfadhli mengaku, selama dirinya menjadi Ketua DPRD Kalbar masa khidmat 2004-2009 tidak pernah mendapat surat tembusan, tentang pengalihan aset olahraga di kompleks Gelanggang Olahraga (Gelora) Khatulistiwa KONI Kalbar dari Gubernur Kalbar kala itu, H Usman Ja far (UJ). Kalau memang benar ada surat yang dikeluarkan mantan Gubernur Kalbar UJ tentang pengalihan aset olahraga itu, silakan diusut sampai tuntas karena berten
Syarief Machmud Alkadri.DOK
Halaman 7
Syarif Usman: Silakan Tempuh Jalur Hukum PONTIANAK. Merasa mendapat surat tugas untuk memagar tanah Hak Pengelolaan milik Pemprov Kalbar seluas 64.030 m2 di Jalan. Ahmad Yani-MT Haryono Pontianak, Syarif Usman Almutahar bertindak. Namun aksi pemagaran itu mendapat perlawanan dari Ketua KONI Kalbar dan jajaran pengurus hingga berbuntut ke kepolisian. Dalam jumpa persnya, kemarin, Syarif Usman mengaku jika Ketua KONI Kalbar, Syarif Mahmud Alqadrie merasa berkeberatan dengan rencana pemagaran dan tetap mengklaim bahwa tanah itu merupakan asset KONI, maka dipersi-
lakan menempuh jalur hukum. Bukannya dengan cara merusak. Sebab memiliki dasar hukum yakni Perda nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan barang milik Daerah. Dan pemagaran merupakan bagian dari pengelolaan, penggunaan dan pengamanan asset milik Pemprov Kalbar, ungkap Usman. Usman memang telah mendapat surat tugas Nomor 593/29/TU-AS dari Asisten Administrasi dan Umum Setda Kalbar, Kartius, sehingga berani menancapkan tiang-tiang di lahan tersebut. Usman memilih untuk menyerahkan penanganannya ke-
pada aparat berwajib, dan tidak ingin terpancing atau terprovokasi agar tidak terjadi bentrokan fisik. Begitu pula seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh dengan berbagai manuver pengurus KONI. Seolah-olah tanah yang dipermasalahkan adalah milik KONI, tegasnya. Bahkan, dalam pertemuan dengan keluarga besar Keraton Pontianak, permasalahan antara dirinya dengan Ketua KONI, Syarif Mahmud menjadi sorotan karena dikhawatirkan memecah belah keluarga besar istana, mengingat keduanya masih punya hubungan darah. Tapi dirinya menjelaskan, bahwa tanah yang diklaim Syarif Mahmud sebagai milik KONI sebenarnya adalah lahan pemerintah Provinsi Kalbar yang dipinjam 2 Mei 2008. Saat ini Pemprov Kalbar hanya ingin mengambil kembali
lahan tersebut, bukan menyerobot atau merampas tanah KONi karena memang bukan tanah KONI, ungkapnya. Ia mengaku sesuai surat tugas, maka dalam pelaksanaannya telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait, termasuk pengurus KONI Kalbar yang diketuai Syarif Machmud Alqadrie. Hanya saja tidak pernah digubris yang bersangkutan. Malahan persoalan ini justru merembet ke KONI, dimana Syarif Mahmud mengancam akan memberhentikannya sebagai pengurus KONI Kalbar. Tapi hal itu tidak menjadi masalah, asalkan alasan pemberhentian memang sesuai aturan AD/ART. Adapun lahan yang akan dipagar meliputi yakni lokasi pengelolaan dan pemanfaatan Pacuan Kuda, lokasi Driving Range/Golf mini serta sarana pendukung, lokasi pengelolaan
dan pemanfaatan Tanaman Hias, lokasi lokasi kios ‒ kios di lingkungan eks tanah KONI, lokasi Rumah Makan Galaherang serta lokasi yang dipergunakan/ dipinjam IMI Kalbar. Seluruh lokasi tersebut telah diserahkan pengelolaannya kepada pihak ketiga, melalui penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah provinsi Kalbar. Ditambahkan Syarif Usman bahwa kawasan GOR Sultan Syarif Abdurrahman sebenarnya tidak lagi layak sebagai kompleks olahraga, karena berada di dalam kota. Sebab, setiap ada kegiatan atau even olahraga selalu menyebabkan kemacetan lalu-lintas. Untuk itulah Gubernur Kalbar memindahkannya pada lokasi yang lebih luas, yakni di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya. Di sana
Halaman 7
Penyakit Aneh Pendekar Syair Gulung (1) Oleh Kamiriludin
Mas Munir Bin Abu, 49, hanya bisa pasrah. Warga RT 8 RW 3 Dusun Trijaya Makmur, Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara ini tidak bisa beraktivitas selain hanya berMas Munir Bin Abu hanya bisa terbaring. Dua kayu yang ujungnya di- baring selama beri semacam pengail digunakannya untuk menggerakkan kaca mata. 17 tahun.
17 Tahun Tak Bergerak Mas Munir tidak bisa duduk. Apalagi untuk berjalan. Dia hanya bisa mengeluarkan suara sambil terbaring di kasur kamarnya yang begitu sederhana. Sedangkan sekujur badannya kaku bagaikan kayu. Jika kakinya diangkat maka badannya pun ikut terangkat. Kondisi fisik mantan sopir bus rute Ketapang-Teluk Melano ini sungguh memprihatinkan. Badannya kurus ibarat tinggal kulit yang menutupi tulang. Hanya leher dan ke-
pala yang sedikit dapat digerakkan. Itu pun hanya bisa ke atas dan ke bawah. Sedangkan untuk melihat ke kiri dan ke kanan juga tak sanggup dia lakukan. Hanya bola matanya yang dapat dilirik ke kanan juga ke kiri. Saya sudah pernah berobat ke RSUD dr Soedarso Pontianak tetapi sudah lama yakni pada tahun 1996, kata Mas Munir ditemui Equator di kediamannya, Sabtu (21/5), Menurut dokter waktu
itu, Munir divonis mengidap komplikasi penyakit rematik, radang persendian dan asam urat. Tapi kalau menurut dukun bahwa penyakit saya ini karena terkena , ucap Mas Munir. Ayah empat anak ini mengisahkan, penyakit yang ditanggungnya saat ini mulai terjadi pada bulan Mei tahun 1994. Awalnya, hanya terasa ngilu pada bagian ujung kaki. Setahun kemudian, penyakitnya pun semakin parah hingga dirinya
KAMIRILUDDIN
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Halaman 7
Ketapang Rp 3.000,