Kamis, 23 Juni 2011 21 Rajab 1432 H/ 22 Go Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya
Gelora Khatulistiwa Memanas Lagi Tersisa kubu Golkar yang belum bergeming menyikapi alih fungsi lahan olahraga untuk sport center dan Carrefour. Dalih perjanjian novasi versi Pemprov dianggap salah kaprah.
PONTIANAK. Alih fungsi 6,4 hektar lahan olahraga di areal Gelora Khatulistiwa Pontianak kembali memanas. Pernyataan Pemprov Kalbar yang membantah berbuat melawan hukum dalam perjanjian kerjasama dengan PT Citra Putra Mandiri (CPM), dimentahkan. Apa yang disampaikan Ridwan dalam jumpa pers Jumat 17 Juni itu mengada-ada, tegas Andry Hudaya Wijaya, Sekretaris Komisi D DPRD Kalbar kepada Equator di ruang
Layanan Publik
Jelang Ramadan, PLN Kerahkan 200 Teknisi
kerjanya, Rabu (22/6). M Ridwan, Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kalbar berdalih perjanjian kerjasama tertanggal 16 Desember 2010 merupakan perjanjian novasi. Perjanjian ini diartikan sebagai sebuah perjanjian yang karena ada perjanjian yang akan dihapuskan dan seketika itu juga timbul perjanjian baru. Hal ini diatur dalam pasal 1413-1424 KUH Perdata. Pasal 1413 dan pasal 1424 di KUH Perdata itu tidak ada hubungan-
nya dengan pengalihan asset KONI. Ini juga tidak ada hubungannya dengan pertanyaan dewan selama ini, kritik Andry. Dikatakan Andry, Pasal 1314 KUH Perdata berisi perjanjian kerjasama menyangkut utang piutang. Sementara Pasal 1424 berisi tentang pembaharuan utang. Dewan itu meminta penjelasan tentang kerjasama yang dilakukan Pemprov dengan pihak ketiga, tanggal 16 Desember 2010. Karena
menurut kajian kita, kerjasama tersebut melanggar undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 Tahun 2005, kata Andry. Andry tetap pada pemikirannya sejak awal. Perjanjian itu juga melanggar PP 50 tahun 2007 tentang tata cara kerjasama daerah, PP 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Dipanggil Polisi, Sidik Pramono Mangkir Pengrusakan Pagar Kantor PWI
PONTIANAK. PT PLN (Persero) Cabang Pontianak berupaya keras menghindari terjadinya pemadaman aliran listrik selama Ramadan mendatang. Salah satu cara yang dilakukan dengan melakukan pemeliharaan dan perbaikan jaringan distribusi, gardu distribusi, hingga pemasangan gardu sisipan. Untuk mempercepat pengerjaan dalam pemeliharaan ini kita mengerahkan Fauzi Arubusman dan para 200 personil, ujar Asisten Manajer PLN CaFauzi Arubusman, bang Pontianak, meninjau Manager PT PLN Capetugas bekerja. IST bang Pontianak di selasela meninjau proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan, Rabu (22/6). Ada 200 titik yang dilakukan pemeliharaan. Halaman 7
PONTIANAK . Drs Sidik Pramono MH tak memenuhi panggilan penyidik Polresta Pontianak, Rabu (22/6) dalam kasus pengrusakan pagar bangunan Kantor PWI. Seharusnya hari ini (kemarin, red), Sidik menjalani pemeriksaan. Hanya saja yang bersangkutan tidak datang, ujar Kompol Puji Prayitno, Kasat Reskrim Polresta Pontianak di ruang kerjanya, kemarin. Pemeriksaan urung dilakukan karena setelah ditunggu hingga pukul 16.00 kemarin, yang bersangkutan tidak datang memenuhi panggilan penyidik. Padahal surat pemanggilan sudah dilayangkan Senin (20/6). Menurut Puji, pihaknya kembali akan menjadwalkan agenda pemeriksaan berikutnya dengan memberikan toleransi waktu hingga tiga hari ke depan. Jika sampai tiga hari mendatang dia (Sidik, red) tidak memenuhi panggilan, maka kita akan layangkan surat pemanggilan kedua, tutur Puji seraya berjanji akan memberikan keterangan lebih lanjut besok (hari ini, red). Pemanggilan terhadap Sidik ini sehubungan laporan H Al Azmi SH atas pengrusakan dan penyerobotan. Pihak Polresta Pontianak sebelumnya sudah memeriksa para saksi selain saksi pelapor antara lain Suherman, Halaman 7
Lingkungan
LPS-AIR Sorot Keberadaan PT KA PONTIANAK. Kehadiran PT Kandalia Alam (KA) yang mengeksploitasi tanaman mangrove di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya (KKR) disorot Lembaga Pengkajian Study dan Arus Informasi Regional (LPS-AIR) Kalbar. Lembaga tersebut bahkan membentuk tim pencari fakta soal aktivitas perusahaan itu. Direktur LPS-AIR, Demanhuri Gustira mengatakan, berdasarkan KA-AMDAL yang dikeluarkan dan disahkan oleh Komisi AMDAL Kabupaten Pontianak pada tanggal 04 September 2007, menerangkan tentang Kerangka Acuan AMDAL Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Mangrove Kelompok Hutan Sungai Radak dan Sungai Sepada PT. Kandelia Alam. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar bahwa masih Halaman 7
Gedung PWI di Jalan Sutoyo Pontianak yang berdiri di atas lahan orang lain. IST
Legislator PDIP Tuntut Kejelasan Riam Merasap
Berita Duka
Warga mengambil air di bak penampungan Riam Merasap .IST
Suasana duka di kediaman almarhum. A Sutarjo
Kader Terbaik Golkar Sekadau Tutup Usia SEKADAU. Mantan Ketua DPRD Sekadau periode 2004-2009, Yuni Yudarno SE MH, meninggal dunia pada usia 53 tahun di RSUD Sanggau, Rabu (22/6) sekitar pukul 04.30. Jenazah almarhum dikebumikan siang kemarin di kampung halamannya, Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu. Sebelum meninggal, almarhum sempat dirawat selama satu malam di RSUD Sanggau. Ayah tiga anak itu menderita komplikasi penyakit jantung dan liver sejak beberapa bulan terakhir. Yuni merupakan salah satu politikus andal yang dimiliki Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Sekadau. Hingga ajal menjemput, suami dari Dara Karmila itu masih menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Sekadau. Di partai, ia dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Halaman 7
Injet-injet Semut Gelora Khatulistiwa Memanas Lagi -- Sudah mulai bercampur politik ?
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Ruang Wilayah Kota Pontianak. Pernyataan Ridwan yang menilai perjanjian kerjasama awal lahan itu pada 15 Juli 2005 tidaklah tunduk kepada ketentuan pengalihfungsian yang diatur dalam pasal 67 ayat (7) UU SKN juga disorot Andry. Sekaligus bantahan soal asas retroaktif dalam pemberlakuan UU SKN itu baru ditetapkan pada tanggal 23 September 2005, sedangkan perjanjian awal kerjasama itu dilakukan pada Halaman 7
PONTIANAK. Legislator PDI Perjuangan DPRD Kalbar, Thomas Aleksander tetap menuntut kejelasan proses hukum dugaan korupsi proyek air bersih Riam Merasap di Kabupaten Ketapang. Caranya, dengan mendorong anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Ketapang untuk meminta kejela-
san soal audit itu. Kita di sini (DPRD Kalbar, red) akan mem-push kawankawan di DPRD Ketapang untuk menanyakan soal proyek itu, tegas Thomas kepada Equator di kantornya, kemarin (22/6). Sejauh ini persoalan Riam Merasap masih menyimpan tanda tanya besar. Audit
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar menyimpulkan dalam proyek itu belum ditemukan kerugian negara. Namun audit tersebut belum bersifat final. Audit terhadap proyek itu masih memungkinkan dilakukan, misalnya dengan meminta dilakukan audit ulang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar. Permintaan audit bisa oleh aparat penegak hukum atau DPRD. Kalau itu (permintaan audit oleh DPRD, red), kewenangannya di DPRD Ketapang, tutur anggota Komisi C DPRD Kalbar itu. Thomas yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua bidang organisasi DPD PDI Perjuangan Kalbar ini menilai audit ulang diperlukan untuk mengetahui kejelasan apakah proyek itu benar dikorupsi atau tidak. Selama ini kebenaran masalah itu masih simpang siur. Kita hanya ingin kejelasan, pungkasnya. Seperti diketahui, proyek Riam Merasap di Ketapang pernah diproses Kejati Kal-
bar. Namun proses yang dilakukan tidak sampai tahap penyelidikan apalagi sampai penyidikan. Proses hukum kasus itu dihentikan hanya sampai tahap pengumpulan bahan keterangan alias Pulbaket. Alasan Kejati menghentikan kasus tersebut karena mengikuti hasil audit yang dilakukan BPKP menyimpulkan belum menemukan kerugian Negara. Kondisi ini pun menimbulkan banyak tanda tanya. Pasalnya, proyek tersebut sudah menelan dana hingga Rp 135 miliar sementara air bersih tak kunjung bisa mengalir. Kepala Sub Bagian Humas BPK Perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yuda SH mengungkapkan, BPK memang memiliki kewenangan melakukan audit terhadap penggunaan keuangan Negara. Namun tidak semua permintaan audit akan diamini BPK. Khusus untuk permintaan audit oleh aparat hukum, kata Sigit, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Antara Halaman 7
Hanya Kendala Listrik Telah SP3 Tanpa Celah Hukum PONT IANAK. D i s erang habis-habisan dalam persoalan Riam Merasap, tak membuat H Morkes Effendi kalang kabut. Mantan Bupati Ketapang dua periode ini yakin tak ada masalah dalam pelaksanaan proyek tersebut. Banyak orang tak Morkes Effendi. DOK tahu soal ini. Riam merasap itu sudah selesai, hanya kendalanya belum ada aliran listrik untuk mengoperasikannya. Paling tidak perlu Rp 25 miliar lagi untuk energi listrik, ujar Morkes kepada Equator, Rabu (22/6). Menurut jebolan Magister Hukum Untan ini, Saluran dari lokasi menuju kota sudah terpasang dalam jarak 74 km ditambah pipa dalam kota sepanjang 120 km. Sedangkan sambungan ke rumah-rumah, belum dianggarkan. Kalau musim kemarau dan mendesak sebetulnya bisa digunakan, tetapi memerlukan ongkos besar untuk mengoperasikannya untuk menghidupkan mesin pembangkit. Sedangkan tenaga listrik dari PLN di Ketapang tak Halaman 7
Atlet Kalbar Menyongsong PON XVIII Riau (bagian 7) Oleh Uun Yuniar
Pengprov Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kalbar menargetkan meraih satu medali emas dari cabang otomotif balap motor pada PON XVIII Riau 2012. Keyakinan tersebut mencuat karena prestasi gemilang pembalap senior Hadi Wijaya.
Singkawang Rp 2.500,-
IMI Target 1 Emas, Pelti Janji Buat Kejutan Di beberapa ajang balap motor tingkat nasional dan Asia, Hadi mampu menorehkan prestasi terbaiknya. Bahkan di ajang Indoprix, Hadi Wijaya beberapa kali merebut juara, dan menjadi salah satu pembalap yang akan ditumpukan di Pra PON dan PON mendatang. Sehingga kesuksesan Hadi Wijaya memecut keinginan Pengprov IMI Kalbar untuk menjadikan pembalap terbaik nasional asal Kalbar ini sebagai skuad utama IMI Kalbar di PON XVIII Riau 2012. Ketua IMI, Pak Machmud memang berkeinginan menjadi Hadi Wijaya sebagai racer utama Kalbar di ajang
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
balap motor Pra PON dan PON XVIII mendatang, kata Ketua Pelatih Balap Motor Kalbar, Mulyatim Elli didampingi Kabid Roda Dua, Pengprov IMI Kalbar, Iwan Kurniawan kepada Equator. Dengan hadirnya Hadi Wijaya sebagai skuad utama tim IMI Kalbar, dia cukup optimis, ambisi Kalbar untuk lolos Pra PON dan meraih prestasi di PON XVIII 2012 di Riau mendatang bisa terpenuhi. Kita yakin akan kemampuan Hadi. Dia pasti bisa menjadi leader yang baik di timnya nanti, katanya sembari mengatakan bahwa Hadi Halaman 7
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Para pembalap yang akan memperkuat Kalbar pada Pra PON bersama pengurus IMI. IST
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,