HARIAN
THE POLITICAL NEWS REFERENCE
Pembalap Liar ip D elasah Warga
Rakyat Kalbar
Harga Rp 2.500,-
THE NEW
(Luar kota + ongkos kirim)
Baca
PATROLI
Jawa Pos Media Group
Selasa, 23 Juli 2013
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya
Gerakan PKI
PONTIANAK -RK. Mega proyek di Kalbar yang dananya bersumber dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) buat pening Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH. Proyek-proyek ADB, sudah dua kali tender. Ini tender yang ketiga kali, bikin kepala kita pusing juga, keluh Cornelis usai rapat paripurna di gedung DPRD Kalbar, Senin (22/7). Menteri Sekretaris Kabinet
JAKARTA-RK. Pemerintah dan rakyat Indonesia mewaspadai kemungkinan kebangkitan gerakan komunis. Mereka menggunakan segala taktik dan strategi, walaupun pada 1992, paham komunis di seluruh dunia runtuh akibat kegagalan paham ideologi Marxisme, Leninisme dan Maoisme. Sekarang ini banyak pengaruh dan paham PKI (Partai Komunis Indonesia) di Indonesia melalui isu HAM, kata Herdiansyah Rahman, pengamat
Cegah Kekerasan
Oleh : Susilo Bambang Yudhoyono
Kita sungguh bersyukur, karena dengan tenang kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan ini. Tidak semua saudara kita di berbagai penjuru dunia memiliki kemudahan yang sama. Tengok misalnya apa yang terjadi di Syria, Mesir, Irak dan juga Afganistan, yang masih diguncang ledakan bom maupun kekerasan bersenjata yang lain. Cara kita bersyukur kepada Allah SWT adalah dengan menjaga ketenteraman dan ketenangan kehidupan masyarakat kita, sehingga
(Menseskab) Dipo Alam juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-591/ Seskab/XI/2012 untuk membatasi pinjaman luar negeri yang membebani APBN/APBD. Menseskab juga bilang, jika perlu kita membangun Indonesia sendiri, tidak perlu pinjam-pinjam, papar Cornelis. Latar belakang Menseskab Dipo Alam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-591/Seskab/XI/2012, untk mengurangi beban APBD, ubah usulan pendanaan proyek utang luar
negeri. Selain itu banyak laporan adanya indikasi praktik kongkalikong dan penggelembungan anggaran yang dilakukan oleh oknum anggota DPR/DPRD, Staf Khusus Menteri, Kader Partai, dan rekanan pengadaan barang/jasa, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di beberapa Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L). Masuk juga laporan adanya usulan pinjaman luar negeri ke dalam Blue Book yang belum Halaman 6
14 Kabupaten/Kota dapat Kuota CPNS
Halaman 6
Hormati Bulan Ramadhan,
Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675. e-Mail: rakyatkalbar@yahoo.com
Proyek ADB Buat Pening Cornelis
Waspadai Kebangkitan
Kolom
Hukum dan Keadilan
Guru Belum Sarjana Bisa Diangkat CPNS
Halaman 6
imsakiyah 1 4
3 4 H
TGL
IMSAK
SUBUH
DZUHUR
ASHAR
MAGRIB
ISYA
23 Jul
04:34
04:44
11:51
15:16
17:55
19:09
PONTIANAK-RK. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar memastikan seluruh kabupaten/kota di Kalbar mendapat kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013. Bagi guru honorer yang belum sarjana diberikan kesempatan diangkat menjadi CPNS, asalkan lolos seleksi. Kabupaten/kota sudah dapat
kuota, berdasarkan rapat kami tanggal 18 Juli di Kemenpan. Masing-masing daerah ada ada formasi K-2 dan pelamar umum, kata Robertus Isdius, Kepala BKD Kalbar usai rapat paripurna di gedung DPRD Kalbar, Senin (22/7). Hanya saja kabupaten/kota di Kalbar belum mempublikasikannya kepada masyarakat.
Namun informasi itu tertutup untuk kabupaten/kota. Sedangkan untuk provinsi nanti saya laporkan. Kami harus laporkan dulu kepada pimpinan. Kita buka pendaftaran setelah menyampaikan alokasi formasi ke Kemenpan. Nanti baru ditetapkan oleh Menpan tentang formasi yang akan kita tetapkan nanti, baru kita buka
pendaftaran, jelasnya. Saat ini baru pada tahap izin alokasi prinsip. Alokasi prinsip dari Kemenpan sudah ada untuk formasi umum. Alokasi itu lebih banyak pada tingkat provinsi, yakni tanaga kesehatan. Sedangkan tenaga teknis itu sedikit, perbandingannya 60:40. Kalau untuk pendidikan tidak ada tingkat provinsi, ujar
Dari Observasi Soal Layanan Publik, Ombudsman RI Menilai
Politik Transaksional Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) masih menyisakan waktu sekitar setahun lagi. Namun gonjang-ganjing soal pesta politik terakbar se-Indonesia itu sudah mulai terasa. Saat ini, K o m i s i Pe milihan Umum (KPU) sebagai panitia penyelenggara sudah menetapkan 10 Partai Politik ( P a r p o l ) yang berhak mengikuti Pileg. Kesepuluh Parpol itu pun sudah menimbangnimbang jumlah kursi legislatif yang akan dibidik sebagai bentuk pengukuhannya sebagai Halaman 7
Injet-injet Semut Fathanah dan istrinya pengen bilik asmara di tahanan -- Nafsu korupsi, suap dan seks berbanding lurus, tak pandang bulan. Bang Meng
Rakyat Kalbar
@Rakyat_Kalbar
http://www.equator-news.com
Rakyat Kalbar Online
Penerimaan Siswa Baru Sarat Pungli
Lima Kementerian Layak Dapat Rapor Merah
Hari ini, ORI MoU dengan KPK Ombudsman RI (ORI) juga menyakini proses penerimaan siswa baru tahun ajaran 2013-2014 diyakini sarat dengan pungutan liar (pungli). Banyak pungli di penerimaan siswa baru. Banyak perilaku korup, tegas Ketua Ombudsman, Danang Girindrawardana, di kantornya, Jakarta, Senin (22/7). Menurut Danang, pungli ini memang tidak menyebabkan kerugian negara. Namun, yang menjadi korban dalam hal ini adalah Halaman 7
Kemensos Tak Terima, Pertanyakan Metode Survei J AKARTA -RK. Eng ing eng... Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengumumkan lima kementerian mendapat rapor merah terkait pelayanan pub-
Isdius. Dikatakannya alokasi penerimaan CPNS di kabupaten/kota lebih pada tanaga pendidikan dan kesehatan. Tenaga teknis sedikit. Jadi perbandingan seperti itu, katanya. Isdius menjelaskan, ada satu Kabupaten Bengkayang belum mendapatkan surat alokasi Halaman 6
lik, khususnya soal perizinan. Namun, pihak kementerian mempertanyakan metode yang digunakan ORI dalam Halaman 7
RAPOR MERAH̶Ketua Ombudsman, Danang Girindrawandra (kiri), merilis 5 Kementerian berkategori merah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. RMOL
S.K.A.K.! gede pasek suardika @G_paseksuardika Kasus Antasari Azhar, Anas Urbaningrum utk skala nasional, dan di daerah biasanya marak saat pilkada. Saling jatuhkan dengan senjata proses hukum
Moh. Mahfud MD @mohmahfudmd Berebutan jabatan itu tak boleh. Tp ibarat akan salat berjamaah kemudian ada orang sinting mau jd imam maka orang yang waras hrs maju jd imam.
Tutihand Matulessi @tutihand_ pengadaan internet di kecamatan seluruh indonesia oleh kemenkominfo bermasalah, digerogoti kader partai PKS ..oalah
Maman Suherman @maman1965 Wah politisi berbagi amplop di bulan Ramadan, diliput tv pula. Terima duitnya, tp jgn dipilih lagi di 2014
MUSTOFA NAHRAWARDAYA @MustofaNahra Apakah Pergantian Ketua Komisi III akan mempercepat pembubaran FPI? Atau Justru Mempersubur Preman2 Beking Pelacuran?
limalaen krova @el_krova jokowi harus beri bukti, ical harus bayar utang lapindo, prabowo hrs jelaskan kerusuhan mei 98, megawati harus apa yah ...
Bilik Asmara, Mau-maunya KPK-lah Ahmad Fathanah angkat bicara soal penolakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengenai usul bilik asmara yang diajukan istrinya, Septi Sanustika. Awalnya, terdakwa suap Halaman 7
Ahmad Fathanah