Kamis, 24 Maret 2011 19 Rabiulakhir 1432 H/20 Jie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Hukum
Jangan Percaya Isu Bupati KH Diganti
Hari ini Sambas Pilih Pemimpin Rusuh, Tembak di Tempat
PONTIANAK. Isu kerap menyesatkan jika tak dikonďŹ rmasi kebenarannya. Belakangan ini beredar kabar pelantikan pasangan kepala daerah baru Kabupaten Kapuas Hulu (KH). Saya minta masyarakat tak terpancing isu tersebut. Tak ada pelantikan bupati dan wakil bupati baru, kata AM Nasir, AM Nasir. DOKUMEN Bupati Kapuas Hulu kepada Equator, Rabu (23/3). Isu ini berawal setelah Baiduri memenangkan gugatan di tingkat Pengadilan Negeri Putusibau dan dikuatkan pada keputusan banding di tingkat Pengadilan Tinggi, terkait money politic. Itu semua tak masuk akal karena tak mungkin kami mengeluarkan uang berpuluh-puluh miliar, ujar Nasir. Bupati yang berpasangan dengan Agus Mulyana ini memaparkan kajian hukumnya dalam UU 32 Tahun 2004. Lagi pula kami dilantik
Pemilukada Sambas lebih dinamis. Tiga orang calon tak menyalurkan hak pilihnya. Faktor sosiologis dan suara Parpol berpengaruh kuat. Siapa pemenangnya?
Halaman 7
Arus lalulintas di Jalan Raya Adisucipto. Kendaraan bermotor tetap menjadi primadona PAD Kalbar. JULIANUS RATNO
Pajak Bermotor Primadona Kalbar Aktivitas di pertokoan Khatulistiwa Plaza.IST
Kejari Pontianak Proses Khatulistiwa Plaza PONTIANAK. Kerinduan pedagang Khatulistiwa Plaza (KP) untuk memperoleh keadilan atas kasus sengketa tempat usaha mereka, menemukan titik terang. Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak menyelidiki indikasi kerugian negara dari sektor retribusi yang dipungut PT Seroja Plaza Developer (SPD). Berdasarkan pemberitaan di Harian Equator dan keterangan yang kita dapatkan, Pak Kajari (Kepala Kejari) sudah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan, terhitung hari ini, ujar Hermawan Yudharisman SH MH, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Pontianak dijumpai Equator di kantornya, Rabu (23/3). Selain menerbitkan surat dimulainya penyelidikan, Kajari Pontianak juga sudah membentuk tim jaksa untuk menangani kasus itu. Ada empat jaksa yang ditunjuk. Selain saya, ada Yudi
Halaman 7
Cari Masukan RUU Peradilan Anak SUNGAI RAYA. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencari masukan ke daerah untuk mengkritisi Rancangan UndangUndangan (RUU) Peradilan Anak. Diharapkan setelah disahkan dapat memberikan pembinaan kepada anak yang tersangkut kasus hukum. Kita ingin mendapatkan masuMaria Goreti.MORDIADI kan dari daerah tentang produk hukum dari Jakarta, salah satunya RUU Peradilan Anak ini, kata Maria Goreti SSos MSi, Anggota DPR-RI ditemui usai Dialog Komite III DPD-RI dengan stakeholder Kubu Raya di Aula Bupati Kubu Raya, Rabu (23/3). Produk hukum dari Jakarta yang akan dikomunikasikan ke daerah itu, kata Maria, cukup banyak, di antaranya UU Sisdiknas, Kepariwisataan termasuk RUU Peradilan Anak. Kita sebenarnya ingin mengkritisi dulu klausul per klausul dalam RUU Peradilan Anak itu, agar benar-benar menempatkan anak sebagai orang yang dalam binaan, terang Maria. Maria menjelaskan, RUU Peradilan Anak ini merupakan usulan dari pemerintah untuk merevisi undang-undang sebelumnya yang menempatkan anak pada posisi terdakwa dan lainnya. Dia menginginkan dalam UU Peradilan Anak
PONTIANAK. Pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi primadona pendapatan asli (PAD) Provinsi Kalbar. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar diminta terus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor itu. Laju pertumbuhan kend-
Ketua MUI Ketapang, Ridwan HS. KIRAM
KETAPANG. Seorang buruh bangunan, Ismiyanto, 24, warga Gang Radam, Jalan Gajah Mada, Sukabangun dijemput polisi karena diduga menyebarkan ajaran menyimpang dari Islam, Selasa (23/3). Mereka melakukan ajaran tarikat. Tetapi salahnya dari segi amalan yang tak
memerlukan salat, yang dipentingkan adalah zikir, jelas Ridwan Hs, Ketua MUI Ketapang ketika ditemui wartawan di Mapolres Ketapang, kemarin. Untuk menghindari halhal yang tak diinginkan, Ismiyanto dibawa petugas Mapolres Ketapang ketika sedang membangun rumah
walet milik kades di Tanjung Pasar. Ridwan mengatakan Ismiyanto memperoleh ajaran tersebut dari gurunya. Namun Ridwan tak menyebutkan siapa guru Ismiyanto. Hingga saat ini setidaknya pria yang hanya lulus SD itu telah memiliki tujuh orang
Halaman 7
Retno Pramudya Sekretaris F-PPP
Thomas Aleksander Sekretaris F-PDIP pihak ke penguasa, tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, tegas H Retno Pramudya SH, Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar kepada Equator di ruang kerjanya, Rabu (23/3).
Pemilik Kayu Meradang
Halaman 7
Sebuah daerah tidak cukup mengandalkan pendapatan dari sektor sumber daya alam saja, sebab memiliki keterbatasan. Sehingga harus disiasati, salah satunya membangun perkampungan budaya
2011. Program tersebut cenderung pada kepentingan penguasa yang berorientasi proyek sehingga perlu dikaji lebih dalam. Program tersebut adalah proyek mercusuar yang ber-
Mengaku Ditipu Jimi-Agustina
Anggaran sebesar itu, kata Retno hanya untuk gagahgagahan saja. Padahal masih banyak jalan rusak, masih banyak anak-anak yang tidak mampu bersekolah.
Anggaran sebesar itu hanya gagah-gagahan saja. Padahal masih banyak jalan rusak, anak-anak tidak mampu bersekolah, banyak rakyat sakit tidak mampu berobat. Jangan sampai seperti proyek multiyears yang akan bermasalah
PONTIANAK. Fraksi PPP DPRD Kalbar sepakat menolak program pembangunan perkampungan budaya Provinsi Kalbar senilai Rp 23 miliar pada APBD Provinsi Kalbar tahun anggaran
Yusuf Mansyur memperlihatkan cek kosong yang diberikan Jimi. ABDU SYUKRI
PONTIANAK. Yusuf Mansyur melapor ke Polda Kalbar, Senin (21/3) akibat ditipu pasangan suami istri, Hiak Hui alias Jimi dan Agustina senilai Rp 2,1 miliar. Pemilik kayu ini diberi cek oleh pelaku, tapi tak bisa dicairkan alias cek kosong. Saya sudah melaporkan kasus penipuan ini ke Polda Kalbar, tegas Yusuf kepada wartawan, Rabu (23/3). Penipuan berawal saat Yusuf memasok bahan baku kayu ke PT Surya Indah Khatulistiwa (SIK) sejak Desember 2010 hingga Februari 2011. Selama kurun waktu tersebut, ada sekitar 5 kali Yusuf memasok kayu dengan harga sekitar Rp 2,1 miliar. Terhadap kayu-kayu itu, Jimi kemudian membayar Yusuf dengan menggunakan 7 lembar cek mengatasnamakan CV Elco Motor yang ditandatangani Jimi dan Supardi. Sebagian cek itu saya tukarkan ke temanteman yang sudah memasok kayu ke saya, ucapnya. Sampai batas waktu jatuh tempo, Yusuf kemudian berniat mencairkan cek yang diberikan Jimi. Ternyata cek yang sudah ada di tangan itu tidak bisa dicairkan, alias cek kosong. Kawan-kawan yang mendapatkan cek itu menagih kepada saya. Rumah saya sampai
Halaman 7
Fraksi PPP Tolak Rumah Budaya
Menelusuri Keberadaan Istana Kerajaan di Kalbar (bagian 89)
Sinergi Keraton Mempertahankan Budaya Tugas dan tanggung jawab pemangku budaya Melayu di Bumi Dara Nante, tidak bisa hanya dibebankan kepada keraton saja. Tiga pilar mesti bersinergi.
Polisi Tahan Penganut Aliran Aneh - Makenye, Jangan nak aneh-aneh..
Mempawah Rp 2.500,-
Halaman 7
Halaman 7
Zikir Tapi Tak Mementingkan Salat
Injet-injet Semut
Harga Eceran :
jelas penggunaan BBM, akan jelas pendapatan dari sektor PBBKB. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kalbar, Ir Sy Izhar Asyyuri mengungkapkan, berdasarkan perda pajak daerah, selain kendaraan umum di darat
DPRD Kalbar, Andi Aswad, SH kepada Equator, Rabu (23/3) malam. Menurutnya, pajak dari sektor itu sampai saat ini masih menjadi primadona PAD Kalbar. Namun, yang juga harus diketahui adalah jumlah kendaraan bermotor di Kalbar, sehingga akan
Polisi Tahan Penganut Aliran Aneh
Halaman 7
- Bang Meng
araan bermotor secara nasional sebesar 13 persen. Dan kalbar tidak jauh dari angka itu. Untuk itu kita harapkan baik PKB maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) mengalami peningkatan setiap tahunnya, tegas Sekretaris Fraksi Khatulistiwa Bersatu
SAMBAS. Kamis (24/3) hari ini, pemilih menentukan siapa yang bakal menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 20112016. Dari lima pasangan calon, diprediksi tiga pasangan calon yang akan saling kejarkejaran suara. Peluang dua putaran juga sangat terbuka. Sangat memungkinkan dilaksanakan dua putaran karena secara normatif masing-masing berpeluang sama kuat. Setidaknya tiga pasangan yang suaranya terpaut sedikit. Mereka adalah JPM, PAS dan Darwin-Darso, kata Drs Gusti Suryansyah MSi, pakar politik Kalbar kepada Equator, tadi malam. Gusti Suryansyah memaparkan Pemilukada dipengaruhi faktor sosiologis dan psikologis. Kecenderungan pemilih akan sulit melepaskan nilai-nilai yang dianut berdasarkan lokasi tempat tinggalnya, yang berarti sangat kental nilai-nilai kemelayuannya . Tetapi, kata dia, pengaruh dari partai politik yang mengusung calon juga sangat besar pengaruhnya. Di Kabupaten Sambas terdapat dua parpol yang mendominasi perolehan suara yakni Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Selain itu pemilih memungkinkan menggunakan prinsip
Upacara perkawinan melayu.DOK
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Keraton Surya Negara sebagai salah satu cagar budaya di Kota Sanggau. bukan hanya milik keluarga dan ahli waris semata. Namun sudah menjadi milik seluruh masyarakat di Kabupaten Sanggau. Untuk itu, sudah sepantasnya mendapatkan dukungan dan perhatian bersama. Ketiga elemen yakni keraton, masyarakat dan pemerintah harus sinergis. Ini demi masa depan budaya Melayu di Kabupat-
en Sanggau kedepan, ujar Raja Sanggau Drs H Gusti Arman MSi, kemarin. Tanggung jawab keraton sangat berat. Selain harus mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Tapi, juga dituntut mampu melestarikan dan menumbuhkembangkan warisan budaya yang dimilikinya. Sekarang tidak bisa disisihkan yakni tugas dan tanggung jawab dalam membentengi masyarakat Kabu-
paten Sanggau dari pengaruh budaya global yang kian merajalela sekarang ini, ujarnya. Keraton Surya Negara, kata dia, terbilang mampu memainkan peranannya tersebut. Baik melalui upacara adat yang secara rutin digelar maupun lewat berbagai kegiatan lain, yang bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Upayanya adalah membuka kesempatan bagi masyarakat
Halaman 7
Sambas Rp 2.500,-
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,