Selasa, 24 Mei 2011 20 Jumadilakhir 1432 H/22 Sie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Regulasi
September, DPRD Garap Perda Halal PONTIANAK. Tekad DPRD Kalbar membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Makanan dan Minuman Halal sudah bulat. Ditargetkan Perda itu bisa dibahas September tahun ini. Kita harapkan pembahasan Perda tersebut bisa kita mulai September ini, ujar Ir Izhar Asyuri, Ketua Izhar Asyuri.ABDU SYUKRI Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kalbar kepada Equator, Senin (23/5). Minimnya kepemilikan Sertifikat Halal bagi pemilik usaha makanan dan minuman di daerah ini merupakan salah satu alasan yang mendorong DPRD membuat Perda tersebut. Dalam proses pembahasan, kalangan DPRD menjanjikan akan melakukan penelitian secara menyeluruh. Dalam pembahasan nanti, kita akan menghimpun masukan dari masyarakat. Diharapkan langkah itu bisa membuat Perda benar-benar bermanfaat, ulasnya. Sertifikat Halal memang masih terkesan barang langka. Data Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Kalbar, baru 140 pemilik usaha mengantongi sertifikat tersebut.
Halaman 7
Hutan
Inpres 10 Tahun 2011 Pesanan Negara Eropa PONTIANAK. keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) tentang penundaan pemberian izin baru bagi hutan alam primer dan lahan gambut serta penyempurnaan tata kelola hutan dan gambut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai tidak mengakomodasi kepentingan industri kelapa sawit. Inpres nomor 10 Tahun 2011 ini sangat merugikan Kalbar dan cenderung diskriminatif, Inpres ini semakin jelas ketidakberpihakkannya SBY kepada rakyat Kalbar. Inpres ini merupakan pesanan Amerika dan negara-negara Eropa, tegas Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalbar, H Retno Pramudya, SH kepada Equator, Senin (23/5). Selama ini, katanya, pengembangan perkebunan sawit di Kalbar memberikan imbas terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pembangunan di daerah-daerah pedalaman. Padahal sekarang ini dan di masa akan datang, kelapa sawit menjadi salah satu tulang punggung utama perekonomian Kalbar, kata Retno.
Halaman 7
Hukum
Godok SKB Terima PNS Unsur Tenaga Hukum JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN&RB), Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan Agung tengah menggodok Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pengangkatan personel hukum di instansi penegak hukum. Tahun ini target kita menyelesaikan SKB tentang pengangkatan sarjana hukum yang akan ditempatkan di instansi-instansi hukum, kata Sesmenpan&RB Tasdik Kinanto, Senin (23/5). Diharapkan, SKB tersebut bisa diselesaikan tahun ini sehingga tahun depan rekrutmen tenaga hukum sudah bisa direalisasikan. Selain SKB, pemerintah juga akan membahas masalah teknis lainnya. Di antaranya jumlah sarjana hukum yang dibutuhkan serta mekanisme seleksinya. Kalau soal jumlah nanti dibahas setelah SKB ada. Yang jelas pengangkatannya dilakukan bertahap mulai tahun depan, disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara, ujarnya. Sebelumnya, Deputi SDM bidang Aparatur Kemenpan&RB Ramli Naibaho mengatakan, dalam mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi maka beberapa kementerian/lembaga mendapat amanat dari Presiden untuk membuat tim bersama dalam pengangkatan tenaga hukum. Sistem seleksinya pun diupayakan setransparan mungkin untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.
Halaman 7
Injet-injet Semut KONI Lawan Pemprov -- Ibarat tinju, baru ronde ke satu.
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
KONI Lawan Pemprov Rencana pelepasan asset olahraga terbentur masalah yang semakin melebar. Sejumlah legislator di DPRD Kalbar mulai peduli. Runut masalah sejak awal. Siapa yang bermain?
but, Ali Akbar menambahkan, maka kerjasama Pemprov Kalbar dengan pihak ketiga, bisa saja dibatalkan oleh kepemimpinan Gubernur yang sekarang, walaupun itu kerjasama oleh Gubernur yang lalu. Artinya di sini yang diperlukan adalah ketegasan dari kepemimpinan Gubernur yang sekarang. Bahkan, dia berharap agar kasus ini dilakukan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Jika ada yang ngotot agar asset kawasan GOR dilepas kepada pihak ketiga, ini perlu dipertanyakan.
PONTIANAK. Pengambilan paksa asset olahraga di belakang SPBU Jalan Ahmad Yani-MT Haryono Pontianak mendapat perlawanan dari para pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalbar. Tujuh orang pengurusnya mengadu ke DPRD Kalbar, Senin (23/5). Jika asset tersebut milik Pemprov, seharusnya pihak Pemprov merupakan pihak pertama. Tetapi di dalam surat pernyataan pelepasan asset Nomor 039 A tahun 2007 yang dimuat oleh KONI Kalbar, tertera Gubernur selaku pihak kedua, kata Firdaus Zar in, Sekretaris Umum KONI Kalbar dalam pertemuan dengan perwakilan lintas Komisi di DPRD Kalbar, kemarin. Selain Firdaus, hadir juga dari unsur KONI antara lain Ketua Biro Provinsi, Luthfi A Hadi, Sekretaris II KONI Kalbar, Sutopo, Pendidikan dan Pelatihan KONI Kalbar, Sulaiman, Ketua Biro Umum KONI Kalbar, Sy Samsul Bachri, Humas KONI Kalbar, Uray Budianto dan Anggota Biro Provinsi KONI Kalbar, Suko Edy. Mereka diterima di ruang Bahaum yang dihadiri Ketua Komisi A, H Retno Pramudya SH, Wakil Ketua Komisi B, Ir Sy Izhar Assyuri, serta anggota Komisi lainnya, H Baisoeni ZA, Drs Inosensius dan N CH Saiyan SH MH. Pada pertemuan itu Firdaus mengupas awal mula keberadaan asset hingga berujung pada upaya pengambilalihan paksa. Di dalam surat itu tertera bahwa asset KONI dilepas oleh Gubernur. Seharusnya, jika asset ini merupakan milik Pemprov, maka Gubernur harus menjadi pihak pertama bukan kedua, ujar Firdaus. Masalah, ujar Firdaus, bermula dari Gubernur Kalbar yang dijabat Usman Jafar yang juga Ketua Umum KONI Kalbar. Keluarnya surat pernyataan pelepasan asset Nomor 039A tahun 2007 membingungkan. Karena dalam surat tersebut
Halaman 7
Halaman 7
Pengurus KONI Kalbar bertandang ke DPRD kalbar kemarin--JULIANUS RATNO
Batalkan Perjanjian dengan Pihak Ketiga PONTIANAK. Pemprov Kalbar didesak membatalkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan asset kawasan Gedung Olahraga (GOR) Pangsuma Pontianak. Batalkan saja perjanjian dengan pihak ketiga, karena penggunaan kawasan GOR itu masih diperlukan oleh KONI Provinsi Kalbar dalam pembinaan olahraga di daerah ini, tegas HM Ali Akbar, anggota DPRD Kalbar dalam jumpa pers, kemarin (23/5). Dijelaskan dia, tanah kawasan GOR itu memang asset Pemerintah Provinsi Kal-
bar, tapi sepanjang tanah itu masih diperlukan oleh KONI untuk kegiatan pembinaan olahraga di daerah ini, maka seharusnya KONI tetap mengelola kawasan tersebut. Walaupun itu bukan asset KONI, tapi kawasan itu diperlukan KONI untuk pembinaan olahraga, yang juga berarti untuk pembinaan atlet, yang dalam hal ini para atlet itu membawa nama baik daerah ini, maka wajar jika keberadaan KONI didukung untuk mengelola kawasan itu, kata Ali Akbar yang juga Ketua Pengda Persatuan Sepak Takraw Indo-
nesia Provinsi Kalbar ini. Menurutnya, perjanjian kerjasama antara Pemprov Kalbar dengan pihak ketiga bisa saja dibatalkan. Apa yang tidak bisa, karena Pemprov yang mempunyai kuasa dan kewenangan di sini, ya bisa saja dibatalkan, ujarnya. Ia mencontohkan kasus Pasar Plamboyan, yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ternyata, setelah kepemimpinan Buchary, kerjasama tersebut dapat dibatalkan oleh Walikota Sutarmidji. Belajar dari kasus terse-
Photovoltaic Alternatif Listrik Perbatasan PONTIANAK. Warga di wilayah perbatasan Kalbar masih banyak yang belum menikmati listrik PLN. Rasio kelistrikan Kalbar saat ini berada pada angka 45,16 persen. Kondisi ini bisa diatasi jika pemerintah mau mengembangkan energi matahari dengan prinsip photovoltaic. Matahari merupakan sumber energi utama yang dapat dijadikan alternatif sumber energi listrik, khususnya di daerah perbatasan. Sayang, hal tersebut belum optimal dilakukan, ujar Dr Eng Ferry Hadari ST M Eng, peneliti energi listrik matahari dari Fakultas Teknik Untan kepada Equator, Senin (23/5). Khusus di daerah perbatasan, sumber energi listrik bahkan masih diimpor dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Hal ini menyebabkan keterpurukan ekonomi masyarakat, ketertinggalan pembangunan, dan keterisolasian kawasan. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat perbatasan,
tetapi juga dapat mengganggu stabilitas pertahanan keamanan nasional, ucap Ferry. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut menyediakan energi listrik dalam bentuk photovoltaic. Ferry bersama sejumlah dosen lainnya bahkan sudah melakukan penelitian listrik model ini. Dalam penelitian itu, mereka juga menggabungkan dengan penelitian berbasis Sel Surya Tersensitasi Nanopigmen KaolinitBixin (tanaman kesumba). Menurut Ferry, penelitian mengenai nanopigmen kaolinit-bixin sebagai fotosensitizer pada sel surya TiO2 belum pernah dilakukan sebelumnya. Padahal, kaolinit dan tanaman kesumba (penghasil pigmen bixin) banyak terdapat di Kalbar. Sementara energi matahari di daerah ini rata-rata mencapai 5 kwh per meter persegi. Ikatan rangkap konjugasi yang dimiliki oleh bixin menyebabkan pigmen ini memiliki kemampuan untuk menyerap serta menyim-
pan energi matahari yang akan dikonversi menjadi energi listrik. Penggunaan pigmen alami sebagai fotosensitizer pada sel surya sampai saat ini belum dioptimalkan, bebernya. Padahal, iklim tropis dan letak geografis yang strategis menyebabkan daerah kita memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati yang melimpah, khususnya keanekaragaman tanaman tropis. Biji kesumba memiliki kandungan pigmen utama yang disebut bixin dan mampu menyerap serta menyimpan energi dari matahari. Namun, adanya ikatan rangkap konjugasi tersebut juga mengakibatkan bixin mudah terdegradasi sehingga memiliki stabilitas yang rendah terhadap sinar ultraviolet. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitasnya sebagai penangkap dan penyimpan energi matahari, bixin harus dimobilisasi pada suatu matriks padat, salah satunya pada kaolinit.
Halaman 7
Penyakit Aneh Pendekar Syair Gulung (2)
Semakin Diobati Semakin Parah Oleh Kamiriludin
Ketabahan tergambar dari garis wajah Mas Munir. Meski belasan tahun menjalani kesakitan, namun dianggapnya sebagai ujian penuh hikmah. Mimpimimpi selalu Mas Munir hanya bisa mengangkat kepalanya beberapa datang sebagai centimeter saja dalam posisi terbaring. Sekujur badannya pertanda. kaku tak bisa digerakkan selama 17 tahun. KAMIRILUDDIN
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Sambas Rp 2.500,-
Landak Rp 3.000,-
Mas Munir Bin Abu, 49, menganggap penyakit yang dijalaninya kini merupakan kodrat. Walaupun awalnya sama sekali tidak pernah menyangka musibah yang begitu berat melanda dirinya. Mungkin ini sudah kodrat pada diri saya untuk menghadapi penyakit ini. Mungkin semua ini ada hikmahnya dan kita sebagai hamba harus ikhlas menjalaninya, kata Mas Munir menjawab Equator di kediamannya RT 8 RW 3 Dusun Trijaya Makmur, Desa Teluk Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, baru-baru ini. Selama berbincang-bin-
Sanggau Rp 3.000,-
Sintang Rp 3.000,-
cang dengan Equator, mantan sopir bis umum jurusan Ketapang-Teluk Melano (PP) pada tahun 1994 ini tak terlihat mengeluh. Pria yang jago menciptakan karya syair gulung ini pun hanya pasrah menjalani ujian dari Sang Khaliq yang ditimpakan padanya sejak 17 tahun silam. Bahkan, tak jarang Mas Munir tersenyum dan sesekali tertawa mengiringi obrolan panjangnya. Dari senyum dan tawa Mas Munir menggambarkan ayah empat anak ini tak pernah menyerah dan selalu optimis menjalani hidup.
Halaman 7
Melawi Rp 3.000,-
Trophy yang berhasil diboyong
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,