Harian Equator 24 Juni 2011

Page 1

Jumat, 24 Juni 2011 22 Rajab 1432 H/ 23 Go Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com

Kalimantan Barat Sebenarnya

APBD Kalbar 2011 Cacat Hukum Roda pemerintahan dibuat main-main. Aturan dikangkangi. Regulasi dan penganggaran dibuat tak keruan. Siapa yang salah, atau ada yang pura-pura bodoh.

PONTIANAK. Lima bulan sudah berlalu, APBD Provinsi Kalbar 2011 sudah digunakan untuk belanja publik, belanja rutin dan lainnya. Belakangan diketahui ternyata proses penganggaran tak sesuai mekanisme pasca rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Kecurigaan APBD cacat hukum tidak bisa ditutup-tutupi. Saya lebih memilih mengembalikan uang gaji saya di DPRD Kalbar, ketimbang saya harus diproses hukum karena APBD 2011 diduga cacat hukum, kata Andry Hudaya Wijaya

SH, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalbar kepada Equator, Kamis (23/6). APBD Kalbar senilai Rp 1,84 triliun ini sudah telanjur dipakai, padahal tak boleh digunakan dulu karena belum memiliki legalitas dari DPRD Kalbar berupa persetujuan melalui paripurna yang ditandatangani unsur pimp-

inan. Terlebih paripurna yang membahas permintaan revisi dari Mendagri tak pernah terlaksana, lantaran deadlock. Pada 27 Desemb e r 2010 di-

lakukan paripurna persetujuan APBD 2011 yang ditandatangani unsur pimpinan DPRD Kalbar. Selanjutnya diajukan ke Mendagri untuk dievaluasi. Berkas APBD dikembalikan Mendagri dengan beberapa rekomendasi sebagai bentuk evaluasi agar APBD tersebut dibahas kembali. Belum usai tindak lanjut itu di tingkat DPRD, t iba-t iba saja Pergub Nomor 55/2010 tentang

Peristiwa

penjabaran APBD tahun anggaran 2011 dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2010. Setelah paripurna itu, anggota DPRD Kalbar memang tak berada di Pontianak karena tengah melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Anehnya, meskipun paripurna batal, namun nomor di sekretariat Dewan sudah dibooking duluan Kita pertanyakan, apakah mungkin selama Halaman 7

APBD Kalbar 2011

Bc Memilih Cuti

PONTIANAK. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kalbar Bc mengambil cuti setelah digerebek, Rabu (8/6) dengan tuduhan berbuat mesum dengan pegawai honorer An. Bapak cuti, kata salah seorang pegawai kantor BPKAD Kalbar saat didatangi Equator, Kamis (23/6) siang. Pegawai berkerudung itu tidak menjelaskan apa alasan Bc mengambil cuti. Ia hanya menyinggung soal waktu cuti Bc. Cuti mulai tanggal 20 kemarin hingga tanggal 20 bulan depan, pungkasnya. Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda Kalbar, Muhammad Ridwan SH MH membenarkan soal cuti yang diambil Bc. Kemarin dia mengajukan cuti, kata Ridwan. Meski pimpinannya cuti, Ridwan memastikan kinerja Pemprov Kalbar, khususnya yang berkaitan dengan pengelola keuangan dan asset daerah tidak akan terpengaruh. Pelayanan terhadap pengelola keuangan dan asset daerah akan berjalan normal. Tidak akan terpengaruh. Kan masih ada pejabat yang di bawah dia (bawahan BC di Halaman 7

Pertanian

HKTI Bertekad Wujudkan Kaum Petani Bermartabat PONTIANAK. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kalbar menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) ke-VII di Hotel Mahkota Pontianak, Kamis (23/6). Kegiatan itu memilih kepengurusan baru periode 2011-2016. Berbagai harapan pun bermunculan. Melalui Musprov ini diharapkan HKTI Kalbar bisa mensejahterakan petani bermartabat, tegas Hilman Hamdi, salah seorang ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI dalam sambutannya mewakili Ketua Umum DPN HKTI, Dr Oesman Sapta Odang saat pembukaan Musprov HKTI, kemarin. Kata petani bermartabat yang dimaksud Hilman itu mengandung pengertian petani harus diperlakukan seperti manusia. Artinya, petani tidak lagi dipandang sebelah mata. Selain itu, petani juga harus dianggap sebagai profesi, tutur Hilman. HKTI merupakan organisasi wadah bernaungnya para petani. Organisasi ini didirikan tanggal Halaman 7

Ekonomi

Miliar Rupiah

Belanja Tidak Langsung Pegawai Hibah Bantuan Sosial Bantuan ke Parpol bagi hasil ke Kab/Kota Bantuan ke Kab/Kota Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung

Rp 895,51 Rp 15,87 Rp 5,53

Total

Rp 1,84 Triliun

Rp 9,67 Rp 252,85 Rp 147,31 Rp 4,29 Rp 953,13

Gedung DPRD Kalbar. IST

Alihfungsi Lahan Olahraga, Dewan Diremehkan PONTIANAK . Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ir Prabasa Anantatur menegaskan, lembaganya belum bisa menentukan langkah selanjutnya dalam menyikapi persoalan alihfungsi 6,4 hektar lahan olahraga di Gelora Khatulistiwa. Alasannya, kita masih menunggu jawaban dari eksekutif atas surat yang kira

kirimkan soal permintaan data dan dokumen kerjasama lahan itu, tutur Prabasa kepada Equator, kemarin (23/6). Menurut Prabasa, tidak ada alasan eksekutif tidak memberikan jawaban terhadap apa yang sudah dimintakan oleh dewan. Permintaan itu sudah disepakati eksekutif saat rapat di DPRD,

26 Mei lalu, tuturnya. Dalam rapat yang dihadiri Sekda, Biro hukum, Dispora, dan Biro Asset eksekutif meminta DPRD Kalbar membuat permintaan tertulis. Terhadap permintaan itu, eksekutif berjanji akan memberikan dokumen. Tapi ternyata dua kali disurati tidak diindahkan. Kita disepelekan. Padahal surat

resmi sudah kita berikan. Tidak ada alasan eksekutif tidak memberikan jawaban, katanya. Prabasa mengaku heran terhadap sikap eksekutif yang tak kunjung memberikan jawaban. Sebaliknya, mereka bahkan mencoba mengalihkan persoalan ini dengan argumentasi ma Halaman 7

Umar: Riam Merasap Belum SP3 K E T A P A N G . Pe r ny a t a a n mantan Bupati Ketapang, H Morkes Effendi SPd MH yang mengklaim kasus Riam Merasap sudah SP3 disikpai Ketua Bidang Advokasi dan HAM Rumpun Masyarakat Arus Bawah (RMAB) Kabupaten Ketapang, Umar Mansyur. Apa yang dikatakan Riam Berasap sudah SP 3 dari

Polda Kalbar, tidak benar. Yang ada SP 3 yakni laporan Ibu Veny Diriktres Konsultan Riam Merasap dan PSDH/ DR. Dua hal ini betul sudah ada SP 3 dari Polda, jelas Umar yang juga pemuka masyarakat Ketapang kepada Equator, Kamis (23/6). Dikatakan tokoh yang kritis ini, permasalahan utama air bersih Riam Merasap adalah

perencanaan oleh konsultan dengan dana Rp 900 juta. Menurutnya, diduga dana tersebut digelapkan oleh peminjam perusahaan konsultan yang dekat dengan anak pejabat semasa itu. Akibat pimpinan proyek waktu itu tidak ada pembanding perencanaan akibatnya fatal bagi masyarakat, ucapnya. Halaman 7

Umar Mansyur.Dok

Sengkarut Gedung PWI Kalbar

Sidik Terancam Dijemput Paksa PONTIANAK. Setelah mangkir dari panggi lan pihak Polresta Pontianak, Ketua PWI Kalbar, SiSidik Pramono terancam dijemput paksa dalam kasus penyerobotan hak atas tanah dan pengrusakan. Surat pemanggilan kedua telah dilayangkan. Kita masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Kalau tidak datang juga akan Sidik Pramono. Dok dijemput paksa setelah adanya kesepakatan, tegas Kompol Puji Prayitno, Kasat Reskrim Polresta Pontianak ditemui wartawan di ruang kerjanya, Kamis (23/6). Dua hari lalu, seharusnya Sidik memenuhi panggil untuk menjalani pemeriksaan, namun Ketua PWI yang mulai digoyang mossi tak percaya ini tak datang, tanpa alasan jelas. Peristiwa yang melibatkan Sidik ini bermula atas laporan Halaman 7

Rakernas APKASI Bahas Tiga Isu Krusial Solusi Tanpa Intrik Provinsi dan Pusat

Antrean panjang, kekurangan jatah BBM.Dok

Desak Tambah Kuota BBM Kalbar 20 Persen PONTIANAK. Pemprov Kalbar dan DPRD sepakat membawa usulan penambahan kuota BBM sebesar 15-20 persen ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Gubernur Kalbar malah sudah melayangkan permintaan penambahan kuota ke Kepala BPH Migas di Jakarta. Demikian terungkap dalam rapat kerja Komisi C DPRD Kalbar bersama Pemprov Kalbar dan Pertamina di ruang ruang Bahaum DPRD Kalbr, Kamis (23/6). Hadiri Asisten II Setda Pemprov, Lensus Kandri, Kepala Dinas Distamben, Sales Area Manager Retail PT Pertamina Regional VI Kalbar, Ibnu Choldum dan sejumlah staf masing-masing. Sekretaris Komisi C DPRD Kalbar, Andi Aswad, SH mengatakan, rapat kerja antara eksekutif Halaman 7

Injet-injet Semut APBD Kalbar 2011 Cacat Hukum -- Uang rakyat kok dimain-mainkan.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

SUNGAI RAYA. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI ke VII di Taman Fantasi Kubu Raya hari ini dimulai, Jumat (24/6). Tiga isu krusial untuk mensinergikan sistem pemerintahan di pusat dan daerah. Diantaranya yang kita bahas adalah pelaksanaan otonomi daerah, ketahanan pangan dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang kerap menimbulkan permasalahan, kata Muda Mahendrawan,

Koordinator Wilayah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Kalbar kepada wartawan, Kamis (23/6). Menurutnya, tiga isu tersebut akan dibahas oleh Bupati se-Indonesia dan pihak kementerian yang nantinya dari hasil pembahasan tersebut mendapatkan rekomendasi Apkasi untuk pemerintah pusat. Muda yang juga Bupati Kubu Raya itu mengatakan, sejak reformasi, telah dilakukan desen-

tralisasi politik agar daerah dapat mengatur urusan pemerintahannya sendiri dan memilih kepala daerahnya secara demokratis. Namun, kata dia, masih terdapat permasalahan di dalam pelaksanaan otonomi daerah antara lain sinkronisasi antara kebijakan dasar desentralisasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya termasuk di dalamnya pada level operasional. Masih banyak ditemukan ber-

bagai penelitian yang merujuk bahwa pelaksanaan otonomi daerah atau masih jauh dari tujuan awalnya yaitu menyejahterakan rakyat. Selain itu, tingginya angka kemiskinan di daerah adalah bukti bahwa otonomi daerah atau desentralisasi mengalami kegagalan, tuturnya. Namun, lanjut Muda, hal itu tidak semuanya benar jika otonomi daerah tidak hanya Halaman 7

Muda Mahendrawan. Dok

Atlet Kalbar Menyongsong PON XVIII Riau (bagian 8) Oleh Uun Yuniar

Atlet panjat tebing Kalbar berhasil lolos hingga babak semi¿nal. Peluang berlaga di PON XVIII di Riau sangat terbuka lebar. Kabar pembalap sepeda malah harus giat berlatih. Mungkinkah kejayaan era 1980 terulang?

Singkawang Rp 2.500,-

Dua Tiket Dikantongi Atlet Panjang Tebing Dari 19 atlet Tim Prakualifiksai Pekan Olahraga Nasional (Pra-PON) Panjat Tebing Kalbar, dua diantaranya dipastikan lolos ke PON 2012 mendatang. Sebab, para atlet yang sejak empat bulan lalu digembleng dalam pemusatan pelatihan daerah (pelatda) ini sudah bertarung dengan ratusan pemanjat dari seluruh Indonesia, yang berlangsung di Semarang, 15-21 Juni 2011. Dari hitung-hitungan kita, Kalbar berhasil meloloskan dua tiket untuk berlaga di ajang PON XVIII tahun 2012 Riau, ungkap manager Tim Pra PON Panjang Tebing Kalbar, Yan Andria Soe kepada Equator.

Bengkayang Rp 2.500,-

Sambas Rp 2.500,-

Menurutnya, di bawah bimbingan pelatih Muhamad Atik dan dua asisten pelatih Suparman dan Hendro ini, selama pelatda yang dipusatkan di sasana panjat dinding Stadion Sultan Syarif Abdurahman Pontianak, kemampuan fisik dan teknis para pemanjat menunjukan peningkatan yang sangat signifikan. Makanya, kita mendapatkan 2 tiket ke Riau, tegasnya. Apalagi, berdasarkan pemantauan selama Pelatda berlangsung, para pemanjat yang direkrut dari seluruh pengurus cabang (pengcab) se-Kalbar itu, mampu menunjukan hasil Halaman 7

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

Olahraga Panjat Tebing. IST

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.