Harian Equator 27 Mei 2011

Page 1

Jumat, 27 Mei 2011 23 Jumadilakhir 1432 H/25 Sie Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,Kalimantan Barat Sebenarnya

http://www.equator-news.com

Studi Banding Sesko AL 9 ke PT GAS

Daerah Perlu Ketahanan Energi PONTIANAK. Sebagai negara kepulauan, setiap daerah perlu meningkatkan ketahanan energi dan bahan bakar sebagai bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Membangun daerah, membangun Kalimantan Barat, merupakan kewajiban kita sebagai pengusaha. Karena itu saya ingin daerah ini memiliki

ketahanan energi yang sangat dibutuhkan masyarakat, ungkap The Iu Sia, Komisaris Utama PT Gemilang Asia Sejahtera, kepada 56 perwira TNI Angkatan Laut sebagai peserta Sekolah Staf Komando AL (Seskoal), Kamis (17/5). Peserta Seskoal Angkatan 49 yang dipimpin

Halaman 7 The Iu Sia dan para perwira Sesko AL yang melakukan studi banding ke PT GAS di Wajok Hulu, Kamis (17/5). ABDU SYUKRI

Hukum

Pindah Tugas Jadi Satgas Intel Kejagung SAMBAS. Taliwondo SH, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 30 Mei 2011 akan dilantik menjadi Satgas Intel di Kejaksaan Agung (Kajagung) di Jakarta. Sebelumnya Taliwondo sudah menerima Surat Keputusan (SK) Mutasi selaku Satgas Kajagung pada April 2011 lalu. Saya mohon pamit Taliwondo SH. M RIDO dan mohon maaf apabila selama menjalankan tugasnya di Kabupaten Sambas banyak memiliki kesalahan. Karena inilah tugas dan fungsi yang saya jalankan sebagai jaksa, kata Taliwondo kepada sejumlah wartawan, Kamis (26/5) di ruangan kerjanya. Pelantikan Taliwondo rencananya langsung dipimpin oleh Jaksa Agung. Dalam acara pisah sambut akan dilakukan secara internal dengan acara pelepasan jabatan. Selama 8 tahun bertugas di Kejaksaan Sambas, banyak pesan dan kesan yang dirasakan di antaranya menangani perkara sidang atau kasus. Misalnya, kata Taliwondo, sulitnya menangani kasus Dewan yang disebabkan dihapusnya PP

Halaman 7

Pendidikan

M Zeet Terancam Dipidana Artinya banyak narkoba masuk melalui jalur perbatasan. Melewati border perbatasan resmi saja masih dapat lolos, apalagi melalui jalur tikus, PONTIANAK. Bukti baru terkuak dalam kisruh penyerahan lahan seluas 6,4 hektar di Komplek Olahraga Jalan MT-HaryonoAhmad Yani kepada pihak ketiga. Sekda Kalbar, Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM diketahui menandatangani kerja sama dengan pihak ketiga. Apa yang mendorong Pemprov menyerahkan lahan itu digunakan kepada pihak ketiga. Padahal dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN), sarana dan prasarana olahraga itu harus mendapat izin Menpora dan persetujuan DPRD, tegas Andry Hudaya Wijaya SH, Sekretaris Komisi D DPRD Kalbar dalam rapat kerja antara Pemprov dan DPRD Kalbar lintas Komisi di ruang Serba Guna, DPRD Kalbar, Kamis (26/5). Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00, molor hingga pukul 12.50. Dari unsur Pemprov dihadiri M Zeet, Asisten III, Kartius, Biro Hukum Setda Pemprov Kalbar, Marcelius, Dispora Kalbar, Utin K dan sejumlah staf lainnya. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur kemarin, cukup membuat pihak Pemprov gerah.

Rapat koordinasi DPRD Kalbar dengan Pemprov membahas asset KONI, Kamis (26/5). JULIANUS RATNO

Ketahuan, Main Cabut Surat PONTIANAK. Ditemui usai rapat koordinasi di Gedung DPRD Kalbar, Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM menjelaskan jika permasalahan dalam pengalihan asset lahan KONI tersebut keliru, maka pihak Pemprov akan memperbaiki bentuk kerja sama dalam perjanjian den-

gan pihak ke tiga. Kita tunduk terhadap peraturan UU. Jika kita keliru, maka kita bisa memperbaiki. Barang ini baru berbentuk rancangan draft dan belum dilaksanakan, ujar M Zeet. Dijelaskan dia, jika dalam draft kerja sama itu keliru, maka pihaknya memiliki ke-

wenangan untuk mencabut. Namun, jika permasalahan ini ada jalan keluar dan semua pihak mendukung, maka proses itu tetap berjalan. Mengenai surat tugas yang dikeluarkan Kartius kepada pihak ketiga, M Zeet menegaskan surat tugas tersebut

Halaman 7 M Zeet Hamdy Assovie.DOKUMEN

Halaman 7

Bupati Sambas Janji 23 Ton Gula Ilegal Diamankan Tindak Tegas M Jasa Rektor UPB saat memberikan keterangan pers soal matakuliah pendidikan integritas di kampus UPB, kemarin.ABDU SYUKRI

UPB Menerapkan Matakuliah Anti Korupsi PONTIANAK. Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak memiliki keinginan kuat mengamputasi bibit-bibit korupsi. Salah satu upaya yang dilakukan, menyiapkan mahasiswa anti korupsi melalui pendidikan integritas. Di UPB, kita harapkan matakuliah integritas anti korupsi ini bisa diterapkan semester depan di Fakultas Hukum, tegas Dr Ir Rahmatullah Rizieq MSi, Rektor UPB kepada sejumlah wartawan disela Seminar Soliditas dan Penguatan Pendidikan Integritas di Perguruan Tinggi yang dilak

Halaman 7

Injet-injet Semut M Zeet Terancam Dipidana -- Makenye jangan ngade-ngade.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

SAMBAS. Kasus M Jasa Mani (MJ), 56, yang dikepung warga di Dusun Mawar Rt 34/17 Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas disikapi Bupati Sambas Ir H Burhanuddin A Rasyid. Dari sisi kepegawaian, karena MJ PNS di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Tebas ini, maka Dinas Pendidikan yang akan melaporkan kasus ini ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sambas, kata Burhanuddin

PONTIANAK. Dalam bulan Mei 2011, jajaran Polda Kalbar berhasil mengamankan 23 ton gula ilegal dari tiga tempat, di Mega Mall, Singkawang dan Pontianak Timur. Tanggal 9 Mai 2011 anggota berhasil mengamankan 510 karung gula seberat sekitar 11 ton di Mall Pontianak yang pemiliknya atas nama Herman, kata Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kombes Pol Bambang Priyambada SH MHum melalui

kepada wartawan, kemarin (26/5). Setelah itu, kata dia, dari BKD melanjutkan ke Bupati dan diteruskan ke Inspektorat untuk melakukan penyelidikan atau investigasi berdasarkan laporan BKD. Kejadian ini sangat merusak citra PNS, apalagi MJ bekerja di UPT Disdik Tebas dan aksinya diketahui masyarakat. Apapun hasilnya, kita tetap tindaklanjuti, jika terbukti

Halaman 7

Gula ilegal yang daiamankan polisi-SYAMSUL

Halaman 7

Penyakit Aneh Pendekar Syair Gulung (5)

Munir Bisa Manfaatkan Layanan Gratis Oleh Kamiriludin

Dinkes menyarankan pihak keluarga Mas Munir Bin Abu, 49, meminta surat rujukan dari Puskesmas setempat. Bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis.

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Upaya ini agar Munir segera dirawat intensif di rumah sakit dan tidak perlu memikirkan biaya untuk pengobatan. Pelayanan kesehatan sepenuhnya telah ditanggung Pemkab Kayong Utara melalui Dinkes. Setelah mendapat surat rujukan dari Puskesmas setempat, nanti yang bersangkutan akan dibawa ke RSUD dr Agoesdjam Ketapang atau RSUD dr Soedarso Pontianak supa-

Sambas Rp 2.500,-

Landak Rp 3.000,-

ya diberikan pelayanan intensif. Mengenai biaya pengobatan bisa melalui Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah), kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kayong Utara, Rama Sebayang SKM MPPM. Dijelaskan Rama, Pemkab Kayong Utara melalui Dinkes telah melakukan kerjasama dengan dua rumah sakit pemerintah dimaksud. Kerjasama ini dilakukan demi memak-

Sanggau Rp 3.000,-

simalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Kayong Utara. Kalau pun yang bersangkutan belum memiliki Jamkesda, menurut Rama, juga bukan alasan bagi Munir untuk tidak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Asalkan, dikatakan Rama, yang bersangkutan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang dapat ditunjukkan dan benar bahwa yang bersangkutan

Sintang Rp 3.000,-

Halaman 7

Melawi Rp 3.000,-

Rama Sebayang. KAMIRILUDDIN

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Equator 27 Mei 2011 by PT. Kapuas Media Utama Press - Issuu