28 Februari 2012

Page 1

Koran Utama di Kalbar

Selasa, 28 Februari 2012 6 Rabiul Akhir 1433 H/7 Jie Gwee 2563

Eceran Rp 2.500,-

http://www.equator-news.com

Terbit Pertama: 29 November 1998

Transmigran Terusik, IPM Kalbar Dibungkus Tanpa Fakta PONTIANAK. Pernyataan Kepala Bappeda, Robert Nusanto yang menyebutkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar anjlok karena terganjal transmigran, menimbulkan reaksi keras Perhimpunan Anak Transmigrasi Republik Indonesia (PATRI) Provinsi Kalbar. Melihat fakta yang ada, pernyataan transmigran telah menyandera IPM Kalbar merupakan pernyataan yang

bersifat propaganda bahkan politis, kata Imam Muhadi, Ketua Umum PATRI Kalbar kepada wartawan di Pontianak, Senin (27/2). Dengan pernyataan ini, kata dia, berarti memberikan makna kehadiran warga transmigran merupakan beban pemerintah daerah. Hal ini memberikan dampak politik yang tidak sehat di kalangan masyarakat transmigran. Tak seperti Robert yang bicara tanpa

Kawasan transmigrasi di Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu.

fakta, Imam justru memaparkan, angka IPM Kalbar tahun 2011 hanya menempati peringkat ke 28 dari 33 Provinsi se Indonesia, paling buntut di regional Kalimantan. Angka ini hanya sedikit lebih baik dari dari dua provinsi baru, yaitu Maluku Utara dan Irian Jaya Barat, serta NTT, NTB dan Papua. Ini, kata Imam, merupakan fakta ilmiah yang tidak terbantahkan tentang kegagalan kepemimpinan lokal

Lindungi Anak di Luar Nikah Pro Kontra Keputusan MK

KIKI SUPRIYADI

Pola Asuh Anak Bisa Terganggu

Isyatul Mardiyati

PONTIANAK. Anak terlahir di dunia ini dalam keadaan suci. Jika ia terlahir dari orangtua yang statusnya masih belum sah, maka yang salah adalah orang-

tua. Tetapi, kenyataan sekarang banyak anak menjadi korban orangtua yang tidak bertanggung jawab. Yang jadi permasalahan, jika anak di luar nikah dan orangtuanya tidak jelas akan berpengaruh pada administrasi, kata Isyatul Mardiyati Mpsi,

Halaman 7 PONTIANAK. Meski negara terlambat dalam memberikan perlindungan hukum, namun tak urung persoalan anak hasil hubungan di luar nikah sudah mendapat kepastian. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ditanggapi pro dan kontra. Saya pribadi tidak setuju den-

g a n putus a n M K terseb u t . Karena hal itu bisa memicu lebih banyak angka kelahiran di luar nikah, tegas H Miftah SHI, tokoh agama Kalbar kepada Equator, Senin (27/2). Pernyataan Miftah ini bertolak belakang dengan filosofi putusan MK atas pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaw inan. Awalnya, si anak hasil di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan si ibu dan keluarga dari pihak ibu. Namun pasal tersebut dibatalkan MK. Tetapi UU Perkawinan tak kunjung direvisi. Sebelum putusan MK tersebut, seorang laki-laki yang memiliki anak di luar nikah seenaknya saja meninggalkan tanggung jawab dan membebankan pada ibu si anak. Di satu sisi putusan MK itu mengikat bagi laki-laki yang seenaknya menggauli perempuan karena dia harus bertanggung jawab terhadap anak hasil hubungan gelap. Setelah uji material UU Perkawinan itu, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan

perdata dengan kedua orang tua biologis. Pihak keluarga melalui ibunya malah dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya. Dalam pandangan Miftah, putusan MK itu memberikan peluang orang untuk kumpul kebo . Hukum-hukum syariah harus ditegakkan, karena efek dari putusan itu sangat luar biasa. Jangan sampai ada pembenaran terhadap hubungan di luar nikah. Gunakanlah hati nurani dalam masalah ini. Libatkan tokoh-tokoh agama untuk dimintai tanggapan sebelum memutuskannya, kata Miftah yang juga anggota DPRD Kalbar ini. Anggota Komisi D DPRD Kalbar, Martinus Sudarno SH justru meminta agar mengambil sisi positifnya saja. Putusan MK itu dilihat dari tujuannya untuk melindungi hak-hak anak, karena pada dasarnya anak tidak pernah mengharapkan dilahirkan dengan cara seperti itu. Menurut Sudarno, putusan itu jangan sampai menjadi motivasi bagi orang-orang untuk melakukan hubungan di luar nikah. Artinya putusan uji materi oleh MK itu tidak menjadi alasan pembenaran bagi orang-orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Menurut saya putusan ini sebagai salah satu upaya dari perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah. Dengan putusan ini, anak-anak tersebut diakui memiliki

hubungan perdata dengan ayah biologis, keluarga ayahnya, dan juga ibunya, pungkas Sudarno. Ditemui terpisah, Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kalbar, Chatalina Pancer Istiyani SS MHum mengatakan, lembaganya hingga saat ini belum pernah menangani kasus anak di luar nikah. Namun jika ada, hak-hak anak akan terlidungi sesuai undang-undang. Kami terus memantau orang yang meminta bantuan sampai ke pengadilan, kata Chatalina. Kasus yang selama ini ditangani KPAID, kebanyakan anak yang berhadapan dengan hukum. Tetapi hanya melakukan pemantauan. Jika ada korban yang meminta pengacara, pihaknya akan meneruskan kepada jejaringan untuk dibantu, kata dia.(jul/sul) H Miftah.DOKUMEN

di era otonomi daerah. Kegagalan yang tidak dapat ditutupi tersebut kemudian dicoba untuk dibungkus sedemikian rupa, bahkan dicarikan kambing hitamnya agar kepemimpinan lokal tetap terselamatkan di mata masyarakat Kalbar. Jika disimpulkan, lanjutnya, transmigran yang diklaim menyandera IPM Kalbar berarti masyarakat transmigran

Halaman 7

Tokoh Agama Dilatih Mediasi Konflik PONTIANAK. Konflik bisa terjadi kapan saja, dalam skala kecil maupun besar. Tokoh agama memegang peranan penting sebagai panutan dalam lingkungannya sehingga bisa menjadi mediator penengah konflik. Tokoh ag ama Haitami Salim.DOKUMEN di suatu daerah biasanya tempat masyarakat mengadu dalam berbagai hal. Tidak hanya ketika menemukan masalah agama saja, bahkan juga dalam konflik. Oleh karena itulah, tokoh agama juga perlu dibekali pengetahuan bagaimana menjadi mediator konflik yang baik, ungkap Ketua FKUB Kalbar, Dr H Moh Haitamai Salim, MAg, Senin (27/2). Kondisi tersebut mendasari Training Mediation Conflict yang dilaksanakan Forum Kerukuna Umat Beragama (FKUB) Kalbar melalui bimbingan kepada tokoh agama sebagai mediator konflik. Dikelaskan Haitami, jika seseorang yang ingin menjadi penengah di antara orang yang bertikai jika tidak dibekali pengetahuan. Bukan menyelesaikan, malah menambah masalah baru. Sehingga perlunya keterampilan, keahlian dalam memediasi konflik. Nah pada training itulah kiat-kiatnya diberikan. Apalagi tokoh agama walaupun diluar dari FKUB, diaggap orang yang punya pengetahuan lebih. Sehingga, masalah apapun yang tidak berkaitan denga agama minta selesaikan dengan mereka. Misalnya sengketa tanah, orang yang mau bercerai dan lain sebagainya. Jadi wajar tokoh agama harus diberikan pengetahuan tambahan, papar Haitami. Dengan harapan setelah mereka mengikuti training ini bisa menjadi penengah yang baik. Ke depan juga akan melibatkan tokoh etnis dan aparat keamanan. Sehingga aparat

Halaman 7

Fisika dan Matematika Masih Menakutkan

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALBAR CABANG PONTIANAK

PEMBERITAHUAN Kami sampaikan batas bayar rekening listrik kepada pelanggan yang budiman : 1. Tanggal 01 s/d 20 pelanggan PLN diwajibkan membayar rekening listrik 2. Apabila pelanggan membayar Rekening Listrik di atas tanggal 20, pelanggan tersebut dikenakan biaya keterlambatan dan petugas PLN akan melakukan pemutusan sementara . 3. Untuk pelanggan yang terlambat dalam melakukan pembayaran Rekening Listrik di atas 90 hari (3 bulan), pihak PLN akan melakukan pembongkaran rampung. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor PT PLN (Persero) dan PPOB yang tersebar di seluruh Wilayah Kalbar. Demikian himbauan ini, agar menjadi perhatian demi keamanan dan kenyamanan kita bersama.

Ketapang. Mata pelajaran fisika dan matematika diakui masih menjadi momok bagi siswa dalam ujian akhir nasional. Pihak sekolah terus berupaya menghilangkan kesan angker untuk dua mata pelajaran tersebut. Khusus fisika dan matematika kami akui memang masih jadi momok. Karena itu kalau ada waktu kosong, akan diisi dengan meteri pelajaran tersebut, ungkap Saifullah, Kepala Sekolah SMUN 1 Ketapang kepada Equator, kemarin (27/2). Diakuinya, upaya-upaya tersebut tak terlepas dari ambisi pihak sekolah

untuk mempertahankan 100 persen kelulusan seperti tahun sebelumnya. Paling tidak target kami bisa mempertahankan prestasi 100 persen lulus, tekadnya. Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Ketapang, Ucup Supriatna mengungkapkan ujian akhir nasional (UAN) mulai digelar pertengahan April. Meski tak menetapkan target kelulusan, pihak sekolah diminta terus meningkatkan kualitas para siswa. UAN SMU/MA dilaksanakan pada 16-19 April. Sedangkan SMP digelar

30 GT Pantas Non Subsidi

CABANG PONTIANAK

Untuk pelayanan pengaduan pelanggan melalui SMS anda dapat mengirim kan SMS ke:

No. HP. 08115718811 Tekad PLN memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan

Lindungi Anak di Luar Nikah

-- Jangan mau nyamanye jak. - Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

Halaman 6

Nelayan Kecil Tetap Prioritas

HUMAS PT PLN

Injet-injet Semut

23-26 April dan UAN untuk SD dilaksanakan 7-9 Mei, kata Uncup. Mengingat semakin dekatnya waktu pelaksanaan ujian nasiolan, ia mengaku akan menggelar sosialisasi ke sekolah-sekolah, Selasa (24/1). Dikatakannya sebelum melaksanakan UAN, para siswa lebih dulu mengikuti ujian sekolah yang terdiri jadi ujian tertulis dan ujian praktek. Ucup mengatakan keberhasilan pada ujian sekolah juga menentukan kelulusan. Tingkat kelulusan ditentukan dari 40 persen nilai ujian sekolah dan 60

PONTIANAK. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) April 2012 menuai banyak kecaman. Khusus nelayan mempunyai pengaturan tersendiri agar tetap mendapatkan subsidi. Dari informasi yang kita dapat, semua nelayan

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

akan tetap mendapatkan subsidi. Kita meminta kepada Menteri ESDM mengeluarkan keputusan baru sebagai revisi dari keputusan tersebut, tegas Bani Amin, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Pontianak kepada Equator, Minggu (26/2). Presiden telah menetapkan Perpres Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu. Dalam lampiran peraturan yang ditandatangani presiden pada 7 Februari 2012 itu, disebutkan nelayan yang menggunakan kapal di atas 30 GT, akan dikenakan tarif BBM non subsidi. Adanya keputusan tersebut, kata Bani, seluruh nelayan nantinya tetap akan mendapatkan subsidi. Jadi, harga BBM untuk nelayan tidak akan mengalami kenaikan. Angin segar tersebut harus disertai keputusan baru dari ESDM sebagai dasar Pertamina melaksanakan keputusannya.

Sambas Rp 2.500,-

Halaman 7

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

Kemeriahan Pengukuhan Pemuda Melayu Kalbar (2)

Momentum Awal Membangun Pemuda Melayu Salam Puak..!, Melayu. Salam Agama..!, Islam. Itulah salam yang diucapkan Ketua Umum Pemuda Melayu Kalbar (PMKB), H Firman Muntaco SHMH saat memberikan sambutan usai dikukuhkan. Salam khas yang selalu dikumandangkan setiap kegiatan PMKB. Firman yang berpakaian kuning khas Melayu dan berkopiah hitam sambil memegang keris memberikan sambutan singkat di depan ribuan orang. Pengukuhan kali ini sebagai momentum awal membangun pemuda Karnaval budaya saat pengukuhan Ketum PMKB. KIKI SUPRIYADI

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Halaman 7

Ketapang Rp 3.000, -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.