HARIAN
THE POLITICAL NEWS REFERENCE
Rakyat Kalbar
Harga Rp 2.500,(Luar kota + ongkos kirim)
Jawa Pos Media Group
THE NEW
Jumat, 28 Juni 2013
Redaksi/Sirkulasi/Iklan: Graha Pena Kalbar, Jalan Arteri Supadio (Ahmad Yani II) Km 3,5 Kubu Raya
PENGGEREBEKAN PESTA SABU GAGAL TOTAL 1 Polisi Dilempari
Kotoran Manusia 2 Siswi SMP Sekamar
dengan Dua Laki-laki
3 Polres dan Satpol PP
Obok-obok Belakang dan THM
Baca
PATROLI Hukum dan Keadilan
Telp: 0561 768677 (Hunting) Fax: 0561 768675. e-Mail: rakyatkalbar@yahoo.com
Pembicaraan dengan Perempuan Disadap KPK
Politisi PKS Meradang JAKARTA-RK. Harta, tahta, dan wanita selalu menjadi biang kerok dalam kehidupan pejabat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak henti-hentinya menyelidiki harta dan keterlibatan wanita dalam kasus korupsi yang melibatkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Karena selalu mendapatkan sorotan, politisi PKS Fahri Hamzah dan Aboebakar Al-Habsy pun meradang. Apalagi yang disorot itu percakapan antara beberapa politisi PKS dengan wanita via selular. Tentu saja KPK melakukan ini, dilatarbelakangi banyaknya
perempuan yang merasakan uang hasil dugaan korupsi yang menjerat beberapa politisi PKS tersebut. Soal penyadapan, saya ini tahu kalau saya disadap oleh KPK. Saya kerap disadap soal perempuan. Memang kenapa? Apa urusannya saya disadap, orang itu istri saya, kata Aboebakar Al-Habsy, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS melontarkan kritik kepada pimpinan KPK dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (27/6). Dia menuding KPK mengetahui dirinya sering bertengkar dengan istrinya melalui sambungan telepon. Lantaran, KPK telah menyadap telepon genggamnya. Saya lagi marah-marah sama istri saya saja disadap. Jadi, KPK tahu kalau saya sering marahi istri saya. Ya itu karena disadap pas saya lagi marah s a j a . Ta p i kalau
Sasarannya Politisi Terlibat Korupsi JAKARTA-RK. Ocehan sejumlah politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tentang penyadapan disikapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sadapan dilakukan hanya sebatas menyelidiki kasus dugaan korupsi yang meliliti beberapa petinggi PKS. Selama ini, KPK melakukan penyadapan secara prosedural, berdasarkan aturan yang ada, undang-undang yang ada. Tidak ada pelanggaran, kata Abraham Samad menjawab tudingan sejumlah politisi PKS yang belakangan ini makin keras mengkritik KPK di gedung DPR Jakarta, Kamis (27/6). Tidak perlu ada yang dipersoalkan oleh pihak manapun, apabila KPK melakukan kegiatan penyadapan. Kecuali, penyidik KPK melakukan penyadapan secara liar yang dapat dituntut secara hukum. Selama ini kami tidak melakukan penyadapan secara liar. Tadi teman-teman DPR katakan kami menyadap, itu tidak benar, tegas Samad. Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo menerangkan, pihaknya tak melakukan penyadapan terhadap anggota DPR. KPK hanya melakukan penyadapan terhadap orang-orang yang diduga ikut telibat dalam kasus korupsi. Halaman 6
Rusman Ali-Hermanus Kehilangan Suara PPD
Anas Siapkan Kendaraan Politik Baru JAKARTA-RK. Keluar dari Partai Demokrat (PD), rupanya diam-diam Anas Urbaningrum merancang organisasi baru untuk menjadi kendaraan politiknya. Namanya Pergerakan Indonesia. Gede Pasek Suardika, politisi yang dikenal sebagai orang dekat mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu tidak memAnas Urbaningrum bantah kabar tersebut. Sudah tiga hari ini Anas Urbaningrum bersama keluarganya berada di Bali. Hasil dari renungannya, sudah saatnya ada organisasi yang bisa menghimpun seluruh elemen anak bangsa untuk masa depan politik yang lebih baik, kata Pasek Suardika dalam pesan singkat yang diterima Rakyat Merdeka Online, Kamis (27/6). Dari masukan berbagai kalangan, muncul Halaman 7
Tak Asal Sadap
yang lagi lembut tidak pernah disadap, jelasnya. Padahal, lanjut anggota Komisi III DPR itu, tidak ada hubungan tugas pokok dan fungsi KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi untuk melakukan penyadapan terkait hubungan pribadi orang lain. Karena itu, Alhabsy meminta agar kegiatan penyadapan perlu diatur dalam sebuah undangundang. Sebab, penyadapan itu telah melanggar hak setiap orang, tegasnya. Politisi daerah pemilihan Kalimantan Selatan itu mengaku kerap dihubungi perempuan, kemudian pembicaraannya direkam oleh penyidik KPK. Menurutnya pembicaraan itu sangat privat, sehingga tidak seharusnya disadap. Saya enggak tahu kenapa saya disadap. Halaman 6
H Rusman Ali
S UNGAI R AYA -RK. Dukungan partai politik (Parpol) terhadap bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kubu Raya, H Rusman Ali SH-Drs Hermanus MSi menyusut. Partai Persatuan Daerah (PPD) memastikan menarik dukungannya. Awalnya PPD yang
memiliki satu kursi di DPRD Kubu Raya ini mendukung pasangan Rusman Ali-Hermanus
(Pemilukada) Kubu Raya pada 19 September 2013 mendatang. Namun hingga memasuki masa
PPP Bebaskan Pendukungnya Memilih Siapa Saja sebagai bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Pemilihan Umum Kepala Daerah
pendaftaran, tidak ada surat rekomendasi yang dikeluarkan partai besutan Oesman Sapta Odang
(OSO) tersebut. Padahal ketika deklarasi beberapa waktu lalu, spanduk PPD bersama PBR (Partai Bintang Reformasi), PAN (Partai Amanat Nasional) dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) terlihat di beberapa wilayah Kubu Raya. Namun saat pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Halaman 7
Tahun ini Kasus Century Diboyong ke Pengadilan KPK Sita Dokumen BI Pimpinan Boediono JAKARTA-RK. Setelah menggeledah enam ruangan dari empat direktorat Bank Indonesia (BI) Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa pulang 20 kardus (seukuran kardus mie instan) dokumen, Selasa (25/6) lalu. Insya Allah sebelum Pemilu kita akan bawa kasus Century
ke pengadilan, tahun ini, ujar Ketua KPK Abraham Samad di gedung DPR Jakarta, Kamis (27/6). Dia berjanji memboyong skandal Bank Century ke pengadilan tahun ini juga. Hasil penggeledahan penyidik KPK di kantor Bank Indonesia pada Selasa (25/6) kemarin akan mengungkap ak-
tor intelektual pemberian dana Rp6,7 triliun kepada Bank Century tahun 2008. Terutama keterlibatan Wapres Halaman 7 Abraham Samad memberi keterangan pers terkait dengan beberapa kasus soal penggeladahan di Bank Indonesia (BI) akan membuka tabir skandal Century. R MOL
Zona Nyaman PERSOALAN baik dan buruk ternyata tak sesederhana seperti yang dibayangkan. Persoalan ini menjadi salah satu tema pokok dalam ďŹ lsafat etika. Para pemikir maupun ďŹ lsuf berusaha merumuskan apakah yang disebut baik dan buruk . Meski berangkat dari pertanyaan yang sama, tapi mereka punya
Anton DH Nugrahanto @Anton_djakarta 30m Makin rusak aja nih penggede-penggede PKS, Suka Maen Perempuan Karena Sunnah kacau cara berpikirnya, agama.
Injet-injet Semut Rusman Ali-Hermanus kehilangan suara PPD
jawaban yang berbeda. Ada yang merumuskan bahwa sesuatu disebut baik ketika menimbulkan enak . Demikian pula sebaliknya, yang disebut tidak baik adalah menimbulkan tidak enak . Padangan ini berpendapat bahwa Halaman 7
Ulil Abshar Abdalla @ulil 1h Ideologi Ikhwab (PKS) menanamkan sikap2 keagamaan yg tertutup, eksklusif dan benci pd paham yg beda. Berlawanan dg semangat merah-putih.
-- Yang penting maseh bise maju. Bang Meng
Rakyat Kalbar
@Rakyat_Kalbar
http://www.equator-news.com
Rakyat Kalbar Online
Suara Rakyat @TrioMacan2000 35m Kalo ada pasti di tgkp KPK dari dulu @fachribasalamah: can, Fahri Hamzah itu bersih dari korupsi gak sih ? Kenceng bgt kayanya lawan KPK
komaruddin hidayat @komar_hidayat 1h Dlm organisasi terkecil sampai yg sangat besar spt Negara, sll terdapat jarak/kekecewaan antara idealita dan realita.
Budi Setyarso @BudiSetyarso 1h Logika politikus yang sedang terdesak suka terbalik-balik
irfan @Irfannn_25 2h MaďŹ a pangn siap beraksi lg can @TrioMacan2000 RT @merdekadotcom: RI-Vietnam akan tandatangani perjanjian soal pangan http://dlvr.it/3ZXTKJ
S.K.A.K.! Kesal, Buka Palang Parkir Lagi-lagi Dahlan Iskan dibuat kesal karena terjebak macet. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu hendak keluar dari komplek Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kekesalannya memuncak ketika mengetahui hanya Dahlan Iskan ada satu loket parkir yang dibuka, sehingga kemacetan sudah mengular panjang. Luar biasa macetnya di komplek Senayan dan hanya satu loketnya buka di situ, dan itu bukan untuk pembayaran. Kan bayarnya pas sudah langsung masuk tadi, tutur Dahlan usai menghadiri Rakor di Gedung Kementerian Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (27/6). Halaman 7