Harian Equator 28 Juli 2011 by PT. Kapuas Media Utama Press

Kamis, 28 Juli 2011 26 Sya ban 1432 H/ 28 Lak Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com

Kalimantan Barat Sebenarnya

Kajati Telaah Vonis Ringan Kimha Cornelis Tak Mau Dicap Lindungi Koruptor

Teknologi

PONTIANAK. Vonis setahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Pontianak terhadap Cornelius Kimha, terpidana korupsi pengadaan pakaian Hansip, jauh di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar berjanji meneliti putusan itu. Akan kita pelajari. Akan kita

Terrafugia Transition

Mobil Terbang akan Segera DipasarkanSehargaRp2,2 M PERNAH mengemudi pesawat layaknya menyetir mobil? Konsep ini telah lama bergaung di benak banyak orang awam, sayangnya tak kunjung terwujud. Namun para ahli penerbangan selama lima tahun ini telah membuat sebuah mobil terbang yang bisa digunakan secara umum di Inggris. Bahkan otoritas penerbangan di Amerika Serikat (AS) juga telah menyetujui model mobil terbang bernama Terrafugia Transition hasil rancangan para ahli penerbangan Inggris itu. Terrafugia Transition adalah pesawat dengan dua tempat duduk yang mampu melaju hingga 115 mil per jam dan berdaya jelajah hingga 500 mil dengan tangki penuh. Menariknya, hanya dibutuhkan 20 jam pelatihan untuk bisa mengemudikan dan menerbangkan pesawat yang dibanderol USD 250 ribu itu atau sekitar Rp 2,2 miliar. Halaman 7

telaah, tegas Tyas Muharto SH, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalbar menjawab Equator di sela menghadiri pembukaan pusat oleh-oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalbar, Rabu (27/7). Kimha dalam sidang di PN Pontianak, Senin (25/7) hanya diganjar satu tahun penjara

oleh majelis hakim yang diketuai Yunus Sesa, dengan anggota I Made S Astawa dan Imam Supriyadi. Kepala Dinas Kehutanan Kalbar ini juga hanya diminta membayar uang ganti rugi Rp 50 juta, dan membayar biaya perkara Rp 5 ribu. Sementara dalam persidangan Selasa (12/7), JPU yang diwakili Tri Lestari menuntut

terpidana dihukum 7 tahun 6 bulan. Ia juga diminta membayar uang denda Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan, serta diwajibkan mengganti uang kerugian negara Rp 1,934 miliar. Saat sidang vonis itu dibacakan, terpidana maupun pengacaranya langsung me Halaman 7

Pajak Progresif Diberlakukan 1 Agustus

Miliki 2 Mobil Kena Pajak Lebih Tinggi

Hukum

Pelanggaran Hak Anak Sering Terjadi SUKADANA. Tindakan kekerasan ﬁsik dan psikis kepada anak masih sering terjadi. Anak sering dijadikan pekerja, diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial atau alasan ekonomi lainnya. Hal ini harus segera dicegah dan diantisipasi. Pelanggaran tersebut akan berakibat fatal. Termasuk pembuangan dan pembunuhan bayi serta balita bergizi buruk yang kesemuanya sering dikaitkan dengan alasan fundamental yakni impitan kemiskinan, kata Ir H Muhammad Said, Wakil Bupati Kayong Utara ketika membuka acara pertemuan Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Kayong Utara di gedung Balai Praja, Kompleks Kantor Bupati Kayong Utara, Jumat (22/7). Pelanggaran hak anak, diakui Said, diakibatkan berbagai hal. Diantaranya, karena ketidaktahuan, kekeliruan cara pandang maupun pengabaian dan penelantaran dalam pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah sudah berusaha mengatasi berbagai permasalahan tersebut dengan menyelenggarakan upaya-upaya perlindungan anak yang meliputi tiga prinsip mendasar hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan atas hak anak, kata Said. Diakui dia, pemerintah telah membuat instrument hukum untuk memastikan jaminan-jaminan pemenuhan hak anak itu terlaksana dan penegakan hukum dapat dilakukan. Di sisi lain, saat ini pemerintah terus-menerus mengupayakan berbagai pembenahan dan perbaikan kondisi Halaman 7

Pemerintahan

Mendagri Didesak Koreksi Tunjangan Pejabat Daerah JAKARTA. Perbedaan tunjangan pejabat daerah yang cukup mencolok antara satu daerah dengan lainnya menjadi perhatian Komisi II DPR RI. Anggota Komisi II DPR RI, Abdul Malik Haramain, menyatakan bahwa saat ini diperlukan evaluasi atas perbedaan tunjangan pejabat antardaerah. Kementerian Dalam Negeri perlu melakukan evaluasi terkait tingginya jumlah tunjangan yang diterima pejabat-pejabat daerah dalam hal ini PNS terutama di empat provinsi, kata Malik di Jakarta, Rabu (27/7). Lebih lanjut Malik menyebut ada empat daerah yakni Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Di empat provinsi itu, tunjangan Sekda Provinsi berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 50 juta. Halaman 7

Injet-injet Semut Konﬂik Lahan Sawit Dabong Berlanjut -- Bukti pemerintah daerah tak becus.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

Arus lalu lintas kendaraan di jalur jembatan kapuas I Pontianak. DOKUMEN

PONTIANAK. Masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, siap-siap merogoh kocek lebih dalam saat membayar pajak. Pemprov Kalbar melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) berencana mem-

berlakukan pajak progresif terhitung 1 Agustus 2011. Dispenda akan mengenakan tarif pajak progresif bagi kepemilikan kendaraan bermotor lebih dari satu unit, ujar R Taruli Manurung SE MM, Kepala Dispenda Kalbar

kepada Equator, kemarin (27/7). Kendaraan bermotor yang bakal dikenakan pajak progresif ini adalah mobil atau kendaraan roda empat atau lebih. Pajak tersebut juga akan diberlakukan untuk

kendaraan roda dua dan roda tiga yang memiliki kapasitas mesin mulai 350 cc ke atas. Sedangkan untuk kendaraan yang kapasitas mesinnya di bawah 350 cc, tidak akan dikenakan pajak progresif. Halaman 7

Posisi Tiga Terpidana Korupsi Masih Aman PONTIANAK. Tiga dari empat terpidana kasus korupsi pengadaan pakaian Hansip masing-masing Cornelius Kimha, Tonny Ferdy, dan Rukasi merupakan pejabat aktif di jajaran Pemprov Kalbar. Meski sudah divonis, namun posisi mereka di birokrasi dipastikan masih M Zeet Hamdy Assovie aman. Sepanjang belum berkekuatan hukukum tetap (inkrah, rd) masih bisa menjadi kepala dinas, tegas Drs M Zeet Hamdy Assovie MTM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar menjawab Equator, Rabu (27/7) siang. Penegasan M Zeet ini bukan keputusan pribadi, tetapi hasil kesimpulan dari pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Jendral (Ijten) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap para pejabat yang tersangkut masalah hukum tersebut. Dari Itjen Kemendagri sudah periksa semuanya. Kesimpulannya, masih bisa menjabat, sepanjang belum ada putusan inkrah, ujar M Zeet yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) itu. Tim dari Itjen Kemendagri itu diketahui berjumlah 8 orang. Mereka turun langsung ke Kalbar untuk memeriksa para pejabat yang tersangkut persoalan hukum, terutama kasus baju Hansip ini. Tim tersebut diketahui melakukan pemeriksaan sekitar dua minggu lalu. Selama melakukan pemeriksaan, mereka didampingi oleh tim dari Baperjakat Kalbar. Meski sudah vonis, Corenlius Kimha yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kalbar, Tonny Ferdy yang menjabat sebagai Kepala Badan Kesbanglinmas Kalbar, serta Rukasi yang berstatus staﬀ biro asset belum ditahan. Putusan terhadap mereka belum inkrah, karena masih melakukan upaya hukum banding. Karena putusan yang belum inkrah inilah, Baperjakat belum bisa mengambil tindakan hukum. Nanti kalau sudah inkrah, baru akan kita laporkan dengan tim dari Itjen Kemendagri, kata M Zeet. Setelah dilaporkan, tahapnya Itjen Kemendagri dan Baperjakat akan bersidang. Dari hasil sidang itu baru diberikan putusan sesuai PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pungkas M Zeet. (bdu)

Konﬂik Lahan Sawit Dabong Berlanjut 1300 Hektar Ditetapkan Status Quo KUBU. Sebanyak 20 patok bertuliskan pengumuman status quo di pasang di areal 1300 hektar di Desa Dabong, Kecamatan Kubu oleh tim penyidik Polres Pontianak, dibantu jajaran Polsek Kubu bersama-sama tim BPN perwakilan Kubu Raya, Rabu (27/7). Pemasangan pengumuman ini karena areal tersebut masih bermasalah sehingga dinyatakan status qua agar areal tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun. Masyarakat sekitar lokasi areal diminta turut mengawasi agar tidak aktivitas perkebunan di areal yang sudah

ditanami kelapa sawit seluas 500 hektar berusia kira-kira 2,6 tahun. Areal itu ditanami sawit oleh PT Cipta Tumbuh Berkembang (CTB) yang diduga tanpa izin usaha perkebunan. Di lain pihak PT Sintang Raya mengklaim memiliki Hak Guna Usaha atas areal itu sejak 2008. Mantan Kepala Desa Dabong, A Latif mengaku PT CTB bekerja tanpa izin lengkap. Padahal, masyarakat mengetahui kalau areal tersebut merupakan HGU PT Sintang Raya. PT CTB sudah melakukan

aktivitas di lahan HGU PT Sintang Raya sejak tahun 2008 lalu, ungkap Latif kepada wartawan di lokasi perkebunan. PT CTB sudah mengetahui areal tersebut merupakan areal HGU PT Sintang Raya. Sehingga, dengan dibuatnya status quo ini, pihaknya sangat senang mengingat PT Sintang Raya memiliki izin lengkap. Sementara PT CTB diketahui memiliki banyak kekurangan izinnya. Saya akan mengawasi areal status quo yang sudah ditetapkan Polres Pontianak, tegas Latif. Halaman 7

Plang yang dipasang Polres Pontianak di areal bermasalah di Desa Dabong, Kecamatan Kubu. UUN

Memoles Perbatasan versi Malaysia (bagian 6) Oleh Abdu Syukri

Keberadaan Tebedu Inland Port (TIP) yang dibangun pemerintah Malaysia bukti salah satu dari sekian banyak keseriusan pemerintah di negeri jiran. Kondisi ini patut dicontoh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Pengusaha Kalbar Ingin Meniru Kiat Malaysia

Kata membangun kawasan perbatasan, bukan baru satu kali didengungkan. Desakan agar pemerintah membangun kawasan perbatasan Kalbar dengan Malaysia sudah sering kali disampaikan, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Selama ini masyarakat Kalbar sudah sering dihadiahi janji untuk membangun kawasan perbatasan oleh pemerintah

Sambas Rp 2.500,-

pusat. Sejumlah pejabat Negara sudah datang dan melihat langsung kondisi kesenjangan yang ada di perbatasan. Salah satu wujud nyata kesenjangan itu, adalah keberadaan TIP yang sudah dibangun pemerintah Malaysia di daerahnya. Terhadap persoalan ini, sejumlah kalangan pengusaha Kalbar kembali mendesak pemerintah pusat segera memban-

Landak Rp 3.000,-

gun kawasan perbatasan Entikong. Pemerintah mesti juga membangun pelabuhan yang sama di Entikong, tegas H Retno Pramudya SH, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Ekpedisi dan Forwarder Seluruh Indonesia (Gafeksi) Kalbar, kepada Equator belum lama ini. Retno mengingatkan, Halaman 7 Tebedu Inland Port yang sudah mulai beraktivitas.ABDUSYUKRI

Sanggau Rp 3.000,-

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000,

interaktif

Kamis, 28 Juli 2011

Aspirasi Warge Kote Pontianak Sampaikan pujian, kritik, saran dan komentar Anda terkait pembangunan dan kebijakan di Kota Pontianak. SMS Anda akan dijawab langsung oleh Walikota Pontianak, H. Sutarmidji SH MHum. HP:0819-5267-5378

ASALAH

Pengantar: Tumpahkan unek-unek, kritik, pujian ataupun komentar Anda tentang layanan umum dalam kolom SMS InterAktif. Untuk SMS yang belum dimuat harap bersabar, antre! Kami tidak melayani SMS berbau SARA dan menyudutkan pribadi tanpa fakta.

5HGDNVL PHQHULPD RSLQL SHPEDFD PDNVLPDO KDODPDQ NZDUWR XNXUDQ KXUXI 6LODNDQ NLULP NH H PDLO UHGDNVL#HTXDWRU QHZV FRP

Ironi Bangsa di Tanah Pertiwi Oleh: Fathurahman Az Zidany

Harga sejumlah kebutuhan pokok terus merangkak naik. Padahal, bulan Ramadan diperkirakan baru akan dimulai akhir bulan Juli atau awal Agustus. Tak heran bila Pemimpin Bank Indonesia (BI) Pontianak, Hilman Tisnawan disela coďŹ&#x20AC;ee morning dengan sejumlah wartawan di Kantor BI Pontianak Jalan A Yani, memperkirakan inďŹ&#x201A;asi bulan Juli 2011 sebesar 1,24 persen.Pasokan bahan pangan di pasaran diperkirakan akan sedikit berkurang.Potensi inďŹ&#x201A;asi lain diduga berasal dari meningkatnya permintaan bahan makanan menjelang Ramadan, serta awal tahun ajaran baru yang menyebabkan inďŹ&#x201A;asi ongkos pendidikan.Dalam beberapa bulan ke depan, inďŹ&#x201A;asi diperkirakan masih tinggi, terutama berasal dari ekspektasi inďŹ&#x201A;asi menjelang Ramadan dan IdulďŹ tri, serta rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 12 kilogram. Tanggapan Anda?

ANGGAPAN

Pembiaran kenaikan harga bahan pokok, maraknya jualbeli petasan setiap menjelang hari besar agama maupun hari-hari besar nasional adalah pertanda bahwa penyelenggara negara dan aparat penegak hukum di negeri ini tidak berjalan sehat, termasuk tidak taat hukum dan pembelajaran yang salah karena serakah. Sehingga kejahatan meningkat seperti maraknya korupsi, kriminalitas, terganggunya keamanan dan ketertiban lingkungan. Kondisi alam juga semakin parah, mentalitas manusia di negara ini semakin rapuh, asap tebal dimana-mana, kemacetan tak pernah berakhir, rusaknya lingkungan hidup seakan tak ada lagi yang peduli. Masing-masing menampakkan diri seperti beriman, akan tetapi tak ubah siluman adalah perbuatan berpura-pura yang bersifat semu dan abstrak, sangat merugikan masa depan bangsa. 081256594866 27-7-2011

04.30

Kapan Sidang Bansos Berantas korupsi. Kapan ya dana Bansos Kalbar disidangkan dan siapa terdakwanya. Pakaian hansip kan sudah disidangkan bahkan dikorbankan, dana Bansos Kalbar gimana, supaya kelihatan adil. 081256432311 16-7-2011

11.23

Langgar Fatwa Sampai hari ini, kami masih banyak melihat keluarga, saudara dan sopir pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang punya mobil dan pakai motor plat merah di kabupaten/kota dan Provinsi Kalbar beli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Kami juga yakin, tidak menutup kemungkinan pengurus dan keluarga MUI pusat masih beli BBM jenis premium, yang notabene untuk orang miskin, cuma media massa tidak tega menyorotinya, termasuk driver dan pejabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di pusat, apalagi di daerah masih ramai beli premium di SPBU yang katanya haram. 085822478133 16-7-2011

12.16

Polisi Ramah Satu kebanggaan bagi orangtua, setelah lulus pantohir apa lagi anak seorang penjual ikan. Semoga sukses dan berbakti kepada kedua orangtuanya, dan jangan lupa salat. Jadilah seorang Polisi yang dekat dan ramah kepada masyarakat. 085246098304 16-7-2011

20.30

Ancaman Dewan DPRD Kalbar mengancam untuk memboikot eksekutif, karena dua kali kirim surat terkait kerjasama pengelolaan aset Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tidak ada balasan, berupa jawaban atau penjelasan yang diperlukan Dewan yang terhormat (Pontianak Post, Jumat 15 Juli 2011). Menurut Retno Pramudya, Sekretaris Fraksi PPP tidak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk tidak memenuhi permintaan Dewan tersebut, karena eksekutif dan legislatif merupakan mitra kerja di pemerintahan, serta sama-sama memiliki kewajiban dan tanggungjawab kepada rakyat. Betul Bung, tapi ingat kepentingan masing-masing berbeda atau tidak sama hingga kadang-kadang apa keperluan rakyat dilupakan atau terabaikan. Apa contohnya? Maaf silakan teliti sendiri dengan cermat, sebab kalau kami kemukakan pasti ada yang tersinggung hingga marah-marah, akhirnya mengerahkan massa. Terpenting, catat saja apa prestasi kerja masingmasing hingga periode berikutnya, agar rakyat tidak salah pilih. Oke? 081352028655 15-7-2011

Harian

Jawa Pos Media Group

22.22

HP : 0819-5267-5378

Bangsa Indonesia (dahulu) adalah bangsa yang besar, jaya dan hebat. Laksamana Malahayati, RA Kartini, Diponegoro, Sultan Agung dan para pahlawan lain menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa pahlawan (hero), pemberani dan yang pasti adalah pembela kebenaran. Namun apa lapuk dikata, semakin tua umur bangsa justru tidak menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang semakin dewasa, tapi justru semakin kekanak-kanakan (mirip anak taman kanak-kanak (TK) kata Gus Dur) dan kolokan. Ada pula yang menganalisa dengan gurauan, bahwa bangsa Indonesia sedang mengalami puber kedua. Kembali liar, binal, suka berpura-pura, tegar penampilan luar tapi keropos di dalam. Seorang Sosiolog menganalisa bahwa bangsa kita sedang krisis kepercayaan diri. Gagap dan tergopoh-gopoh menghadapi bombardir bom teroris ataupun juga bom budaya hedonis, material centris. Indonesia tidak siap menghadapi laju arus zaman dan terancam oleh gerusan zaman itu sendiri. Ini sedikit berbeda dengan sejarah Persia, Romawi, Yunani Kuno, India, Arab Islam maupun China. Mereka sempat besar, jaya, kuat dan mempengaruhi peradaban luar baru kemudian ambruk. Sedangkan bangsa Indonesia, pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 belum sempat menikmati kejayaan dan kebesaran dirinya, sudah terancam bangkrut, ambruk dan akhirnya roboh. Carut-marut permasalahan di tanah air ibarat sebuah kubangan lumpur, dimana pelaku-pelaku (actor) di dalamnya terjebak dalam hasrat nafsu kekuasaan sesaat. Nafsu ini akhirnya menyingkirkan apa kata hati nurani, pikiran jernih maupun kesantunan dalam bernegara. Konstalasi dan permainan yang terjadi sulit diprediksikan dan ditebak arahnya. Siapa yang menang dan siapa yang kalah tidak dapat ditentukan, ada kekaburan dalam indikator kemenangan dan kekalahan itu sendiri. Di sisi yang lain, dikarenakan tidak adanya kesepakatan tentang awal maupun akhir permainan, yang menentukan si pemenang berhak menyandang gelar sang juara, yang ada adalah sang jawara-jawara yang tetap bertarung (on ďŹ ghting) sampai titik darah penghabisan. Reformasi Mei 1998 yang diharapkan mampu membawa perubahan dan pencerahan (enlightenment) dalam berbagai aspek kehidupan di ranah pertiwi ini, ternyata malah membawa dampak titik balik yang terparahkan. Kebebasan diartikan sebagai kemerdekaan ekspresi fisik yang out of control , lepas

kendali. Otonomi diartikan sebagai hak paten untuk menjadi raja kecil. Kekuasaan diartikan sebagai kewenangan untuk merampok. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) semakin menggejala, kemiskinan, keterpurukan dan ataukah sebentar lagi kehancuran. Cap terakhir diberikan kepada bangsa yang dulu membanggakan diri sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur ini, Indonesia adalah negara biadab (the savage country), fundamentalis dan sarang teroris. Indonesia, Bangsa yang Bukan-bukan K i r a ny a b i s a d i k a t a k a n bangsa Indonesia adalah bangsa yang tanggung dalam status ataupun bangsa yang bukan-bukan. Bukan bangsa yang kaya, namun bila dianggap miskin juga tidak mau. Banyak warganya yang sudah kaya nan jutawan, namun ternyata negara kita juga supplier tenaga pembantu rumah tangga (PRT) terbanyak di dunia. Disebut bangsa pemarah juga bukan, namun kalau dianggap sopan dan ramah tamah juga tidak. Bangsa Indonesia memang murah senyum, terbuka, ramah terhadap siapa saja, namun emosipun mudah tersulut karena sekedar masalah kalah tanding bola. Diberikan julukan negara diktator manipulator tidak mau dengan bukti banyaknya pujian (basa-basi) dari luar terhadap proses demokratisasi di Indonesia. Akan tetapi bila disebut negara demokratis yang bersih juga bukan, dengan bukti ranking koruptor kelas dunia (international transparency) yang masih tidak bergesar dari ranking 5 besar, terkuaknya kasus Gayus, Century, Wisma Atlet berikut upaya rekayasa manipulatif yang dilakukan. Dalam hal prestasi juga demikian, masih dalam status bukan-bukan. Bangsa juara juga bukan, karena sepakbola, bulutangkis dan Sea Games terus-menerus mengalami kekalahan. Namun disebut miskin prestasi juga bukan, karena tunas-tunas Indonesia terbukti jawara dalam olimpiade biologi, ďŹ sika, merakit robot dan tanding ilmu science lainnya. Bangsa cinta damai juga bukan, karena bukti banyaknya bom, kekerasan fisik dan tawuran massal di bumi pertiwi ini. Sementara diberikan julukan bangsa konďŹ&#x201A; ik juga tidak mau, karena masih ada kegiatan forum kerukunan, doa bersama dan silaturahmi antar elemen masyarakat di beberapa tempat. Bumi bangsa ini sudah tidak layak lagi disebut Zamrud Khatulistiwa, karena sudah sekian banyak hutan terbabat habis, kerusakan lahan gambut, lautan yang tercemar ataupun udaranya yang tidak lagi menyegarkan. Sementara disebut bumi yang parah tercemar juga bukan, ternyata masih banyak pemandangan elok di pulau Nias, Bali dan Kalimantan, nuansa indah di kedalaman laut Banda ataupun udara yang menyegarkan di Danau Sentarum, Kabupaten Kapuas Hulu. Bangsa kita memang berazas Ketuhanan, religius dalam konsep namun rakus

dalam pelaksanaan. Iman tidak bisa bersambung dengan amal, perkataan tidak ditindaklanjuti dengan perbuatan serta komitmen hanya dalam aturan, diskusi dan seminar. Bangsa ini memang masih religius dan moralis, tapi tidak bisa dipungkiri seringkali munafik, mengada-ada, kiboy-kiboy atau kata pepatah Melayu, jauh panggang dari apinya. Moralis tapi hedonis, religius tapi ambisius, sosialis namun egois, keadilan dalam cita-cita namun musykil dan mustahil untuk kenyataannya. Bangsa yang Sedang Sakit Kondisi bangsa Indonesia saat ini sedang dalam fase sakit , demam dan meriang. Hidup segan, matipun tak mau (la yamuutu wala yahya, atau life on dying and die on living). Indonesia sedang terkena penyakit akut KKN, gagap zaman, mati suri nurani, radang prestasi dan kanker moral level akut. Bangsa ini memang masih ada dan berdiri diantara bangsa-bangsa lain, tapi ternyata ruhnya sudah tidak ada. Bangsa ini tidak mau belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah dialami ataupun berupaya mempertahankan keberhasilan-keberhasilan yang pernah diraih. Neg ara ini pernah miss management, salah pengaturan selama 32 tahun, namun ternyata itu kembali kita lakukan karena ada yang merasa lebih asyik dan menguntungkan dengan kondisi seperti ini. Negara ini harusnya trauma dengan krisis ekonomi yang pernah dialami

dimana sempat menghancurkan sendi-sendi fundamen b a n g s a . N a m u n , t e r ny a t a tetap banyak yang merasa nyaman bermain api dalam sekam aturan moneter, asyik masyuk dalam permainan ďŹ skal serta terlena dalam ayunan praktik kolusi dan tawarmenawar kepentingan. Bahkan bangsa ini harusnya traumatis akan maraknya bencana dan musibah yang melanda, mulai dari tsunami, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi sampai dengan kapal tenggelam maupun pesawat yang jatuh. Namun iman dan nurani bangsa ini mungkin sudah beku dan tidak lagi mengambil hikmah dari segala peringatan yang diberikan Yang Maha Kuasa. Indonesia pernah memiliki Mahapatih Gajah Mada yang menyatukan seluruh kepulauan Nusantara bahkan hampir Asia Tenggara, namun saat ini pulau-pulau itu dianeksasi, ataupun dibeli sebagai hak pribadi oleh orang luar dan kita hanya diam saja. Kita pernah bangga sebagai bangsa maritim, namun saat ini nelayannelayan kita lemah tak berdaya ketika melihat kapal-kapal asing hilir mudik menyedot hasil lautan kita. Bangsa ini pernah dikagumi dengan keberaniannya menyatakan go to hell with your aids untuk Amerika, Inggris dan negara superpower lain yang berupaya menebarkan pengaruh dominasinya. Namun sekarang sekedar berkata, inilah resiko liberalisme perdagangan ketika komoditas tekstil, elektronik

sampai dengan rumah sakit asing atau bahkan kelereng dan peniti dari luar negeri membanjri pangsa pasar dalam negeri, yang kemudian berimbas pada sekaratnya usaha mikro. Bangsa ini membuka pintu welcome to my country kepada pemain bola asing, dokter asing, pekerja asing, konsultan asing dan tidak menyadari akhirnya kita menjadi penonton di stadion (negeri) sendiri. Waba du, tepat kiranya menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 66, bangsa ini harusnya bisa melakukan muhasabah dan perenungan. Bangsa ini perlu tabib yang bisa mengembalikan memori kejayaan negeri, sekaligus memberikan suplemen energi untuk segera bangkit dari keterpurukan. Bangsa ini membutuhkan sang Mesiah, Imam Mahdi yang bisa menghidupkan kembali kebekuan nurani yang sekian lama telah mati. Bangsa ini memimpikan tampilnya kaum muda dengan track record bersih yang lebih siap menghadapi tantangan zaman, jujur, kreatif dan inovatif. Bangsa ini perlu aturan, undang-undang dan pranata yang bebas kepentingan, aplikatif dan berpihak pada kebenaran. Bangsa ini memerlukan guru bangsa yang bisa memberikan petuah keteladanan dan mengajarkan hikmah kehidupan.

Penulis adalah Ikhwan Tarekat Qodiriyah Naqsyabandiyah Sanggau

TELEPON PENTING Kriiiing....!!!!

Rumah Sakit RS. Soedarso RS. St. Antonius RS. YARSI

737701 732101 739685

Polisi Poltabes Ptk Polsek Ptk Kota Polsek Ptk Barat Polsek Ptk Selatan Polsek Ptk Timur Polsek Ptk Utara

734900 7558880 774766 736184 742910 883126

Pemadam Kebakaran Din Kebakaran Kota PMK PB PMK Bintang Timur PMK Merdeka PMK Sei Raya

730897 736344 585511 7171666 7159596

PDAM PDAM

767999

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALBAR CABANG PONTIANAK

HIMBAUAN PT PLN CABANG PONTIANAK Dihimbau kepada masyarakat agar tidak bermain layang-layang, terutama di wilayah transmisi PLN. Jika ada kawat layang-layang yang menyangkut di jaringan PLN, Mohon informasikan segera ke Unit Pelayanan Teknik PLN terdekat. Kami ucapkan terima kasih kepada warga yang tidak bermain layang-layang di Wilayah Transmisi PLN Demikian himbauan ini, agar menjadi perhatian demi kenyamanan kita bersama.

HUMAS PT PLN CABANG PONTIANAK Untuk pelayanan pengaduan pelanggan melalui SMS anda dapat mengirimkan SMS ke :

No.HP. 08115718811 Tekad PLN Memberikan pelayan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan

Penerbit: PT Kapuas Media Utama Press. Pembina : Dahlan Iskan. Direktur/Pemimpin Umum: Djunaini KS. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: R Rido Ibnu Syahrie. Koordinator Liputan: Hamka Saptono. Dewan Redaksi: Mahmudi, Anton Perdana, Yuni Kurnianto, Elfrida Sinaga, Misrawie, Hermanto. Staf Redaksi: Arman Hariadi, Abdu Syukri, Julianus Ratno, Samsul Ari n. Umum dan Personalia: Djailani Kasno. Kota Pontianak: Indra Nova Jarta Kusuma. Biro Mempawah: Al Shandy (Jl Teratai Blok A No 3 Telp 0561-691326). Biro Kubu Raya: Yuniardi. Biro Singkawang: Mordiadi. Biro Sambas: M Ridho (Jl. Sukaramai Komp Didis Permai Blok G10, Desa Dalam Kaum, Sambas Telp. 0562-392738). Biro Sanggau: M Khusyairi (Ka Biro) (Jl H Juanda Kel Beringin Telp 0564-21525). Biro Landak: Kundori (Jl Jalur 2 Ngabang depan Wisma Usaha Jaya Pal.2 Ngabang). Biro Kayong Utara: Kamiriludin (Ka Biro) (Jalan Simpang Tiga Desa Siduk, Kecamatan Sukadana). Ketapang: Kiram Akbar. Biro Sekadau: Antonius Sutarjo (stinger). Biro Kapuas Hulu: Kholil Yahya (Jl M Yasin, Putussibau Utara No 3 (Telp. 0567 22877). Biro Melawi: Sukartaji (Ka Biro) (Jl Juang Nanga Pinoh. Telp. 0568-22069). Biro Sintang: Suhardin (Jl Oevang Oeray Baning Sintang (Lantai 2 Graha Pena Kapuas Post Sintang). Biro Bengkayang: Yopi Cahyono. Promo Bisnis: Darussalam. Sekred: Juliati Fitria.

SIUPP: Nomor. 792/Menpen SIUPP/1998 Tanggal 9 Desember 1998. Terbit 7 kali/minggu

Alamat: Jalan Arteri Supadio Km 13,5. Telepon: (0561) 768677 (hunting), 725550. Fax: (0561) 768675. Telepon: (0561) 743344 (hunting), 760646. Fax: (0561) 760147.

Pracetak/Tata Wajah: Mustaan (Koordinator), Dennis, Defri (ii), Yudi. Website: Hendra Ramawan (Koordinator). Keuangan: Afrina Rosanty. Iklan: Uray Kamaruzaman (Manager), Jenggo, Deny A, A Jaiz. Pemasaran: Rosadi Jamani (Manager), Divisi Even: Mohamad Qadhafy. Distribusi: Abubakar. Iklan Jakarta: Jl. Jeruk Purut-Al-Maâ&#x20AC;&#x2122;ruf No. 4 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560 Telp. 78840827 Fax. (021) 78840828 Tarif iklan per milimeter kolom: Hitam putih Rp 7.000,00. Spot colour: Rp 10.500,00. Full colour: Rp 15.000,00. Iklan baris: Rp 5.000,00/baris (minimal dua baris maksimal 10 baris). Harga Eceran: Rp 2.500,00. Harga Langganan: Rp 65.000,00/bulan, (luar kota tambah ongkos kirim). Bank: Bank Mandiri Cabang Pontianak Sidas. Percetakan: PT Akcaya Pariwara. (Isi di luar tanggung jawab percetakan).

P R O

pontianak

Kamis, 28 Juli 2011

Dewan Pertanyakan Bangunan Suasana Rapat Kerja DPRD Kota Pontianak dengan DPRD Kabupaten Purworejo. INDRA NOVA

Supratman Bisnis Point

Kunker DPRD Kabupaten Purworejo

Satu Perda Rp 49 Juta PONTIANAK. Anggota DPRD Kabupaten Purworejo melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Pontianak untuk memperlajari pemerintahan, SOPD dan Perda, Rabu (27/7). Dalam penjelasannya, Sekretariat DPRD Kota Pontianak sempat mengungkapkan satu perda inisiatif dianggarkan sebesar Rp. 49 Juta. Anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak, Ardiansyah menegaskan bahwa jumlah tersebut bukan dibulatkan untuk anggota DPRD, namun anggaran tersebut juga melekat untuk Naskah Akademik, pakar hukum, serta sosialisasi kepada masyarakat. Ini harus dijelaskan rinciannya supaya tidak salah persepsi, kata dia. Persoalan ini muncul ketika rapat kerja sedang berlangsung, ketika Sekretariat DPRD Kota Pontianak memberikan penjelasan tentang keberhasilan anggota DPRD Kota Pontianak dalam membuat Perda bersama Pemerintah Kota Pontianak, khususnya untuk mengatur Kota Pontianak yang terkenal sebagai Kota Perdagangan dan Jasa ini. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh anggota Komisi A. Eric. S Martio ini, anggota DPRD Kota Pontianak pada tahun ini juga menggunakan hak inisiatifnya untuk membuat Perda, sampai saat ini terhitung ada lima raperda hasil dari inisiatif DPRD, yaitu Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Raperda Rukun Tetangga/Rukun Warga, Raperda Hutan Kota, Raperda Pencegahan HIV/AIDS dan Raperda Pengendalian Penyakit Menular. Satu Raperda yaitu Penanggulangan kemiskinan sedang dalam pembahasan, dan empat lainnya masih belum dibahas, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai, inginnya. Menyinggung soal SKPD, Eric mengungkapkan memang tidak dipungkiri masih banyak SKPD yang tumpang tindih, misalnya Badan Pemberdayaan Perempuan Kota Pontianak, ini terlihat ketika dilihat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ternyata terjadi tumpang tindih dengan dinas lain sehingga banyak program yang tidak jalan. Biaya rutin lebih besar dari biaya kegiatan, kalau dilihat memang badan ini tidak efektif, dan ini bisa dilakukan evaluasi oleh walikota, kata dia. Memang masalah ini tidak mudah, hal tersebut semua tergantung dari Kepala Daerah, walaupun dalam pembahasan Perda SOPD juga melibatkan anggota DPRD. Tapi yang jelas hak prerogratif terletak di tangan Walikota termasuk menentukan sosok Sekda. Usai melakukan rapat Kerja, Sekretaris Komisi A DPRD Purworejo, Yopi Prabowo menjelaskan rombongannya melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Pontianak dalam rangka untuk melihat bagaimana kinerja DPRD Kota Pontianak dalam menghasilkan Perda, koordinasi dengan pemerintah Kota serta bentuk penekanan dalam meningkatkan PAD. Banyak yang kami dapatkan disini, terutama mengenai Perda yang memang disesuaikan dengan kondisi daerah. Dan ada juga Perda dari Kota Pontianak yang bisa kami terapkan di Purworejo, misalnya Perda inisiatif Kawasan Tanpa Rokok, kata keponakan Presiden SBY ini. Politisi dari partai Demokrat Purworejo ini melanjutkan, selain belajar tentang Perda inisiatif, pihaknya juga mempelajari tentang pendapatan atau PAD Kota Pontianak, sektor apa saja yang bisa ditingkatkan dan bisa diterapkan di Purworejo. Di Kabupaten Purworejo masih mengharapkan hasil pertanian, namun jika dibandingkan dengan Kota Pontianak sangat jauh sekali, apalagi di sini sektor perdagangan dan jasa sangat menonjol, sangat pantas jika PAD nya besar sekali, ungkapnya. Walaupun demikian di Kabupaten Purworejo juga tidak bisa diremehkan, setiap tahun APBD nya selalu meningkat dan tahun ini sudah mencapai Rp 850 Miliar. (oVa)

Pembangunan Supratman Bisnis Point yang terletak di eks bangunan Soegiopranoto persis di samping SMKN 3 Kota Pontianak. INDRA NOVA

PONTIANAK. Pesatnya investasi yang masuk di Kota Pontianak memang tidak boleh dipersulit, kendati begitu investasi ha-

hari. Kita sangat mendukung investasi masuk ke Kota Pontianak. Kita juga berkomitmen untuk memberikan kemudahan

daklanjuti persoalan tersebut, dirinya secara pribadi sudah berkomunikasi dengan rekanrekannya di Komisi A. Supaya memasukkan persoalan ini dalam agenda tambahan kerja komisi A DPRD Kota Pontianak. Dikatakan Ardiansyah, tidak pernah menghalangi rencana investor untuk membangun kawasan itu menjadi pusat perbelanjaan. Namun Ardiansyah mengingatkan, Pemkot hendaknya berpikir bijak sebelum mengeluarkan IMB. Memang kawasan sentra ekonomi sangat penting. Tapi faktor lain juga harus kita pikirkan, karena kawasan itu sangat baik bagi sarana pendidikan. Makanya kita sangat berharap, kawasan itu tetap dipertahankan, pintanya. Bila kawasan itu berdiri bangunan perbelanjaan, dirinya tidak menjamin kawasan itu kondusif lagi bagi tempat pendidikan. Sekarang ketua lagi di luar, begitu unsur pimpinan datang akan kita ajukan agenda pertemuan membahas permasalahan tersebut, janjinya. (ton)

Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia

Wujud Perluasan Peran STKIP TUGAS pokok dan fungsi LPTK STKIP-PGRI Pontianak adalah melakukan pembinaan sumber daya manusia dalam disiplin ilmu kependidikan dan pendidikan disiplin ilmu. Tujuannya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan kompetitif, serta memiliki kompetensi dalam dunia pendidikan dalam berbagai aspek kehidupan. Demikian dikatakan Sekretaris Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Yuyun Savitri, S.P.d S T K I P- P G R I Po n t i a n a k membina 10 Program Studi, Prodi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu disiplin dari 10 program pembinaan tersebut, ujarnya. Program Studi Bahasa dan

DIJUAL

Warga Pontim Ngadu ke Dewan PONTIANAK. Puluhan warga Pontianak Timur mendatangi DPRD Kota Pontianak, mereka mengeluhkan minimnya pembangunan di kawasan tersebut. Senin (25/7). Kedatangan perwakilan warga ini pun, disambut langsung anggota DPRD Kota Pontianak dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pontianak Timur. Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Heri Mustamin SH, terlihat didampingi para anggota DPRD lainnya, seperti Satarudin, Alwi Almutahar SSos, MSi, Bahasan dan Syarifah Yuliana. Pada pertemuan ini kami hanya sebatas mendengar saja terlebih dahulu. Tapi kami yang hadir dalam pertemuan ini, akan mendistribusikan keluhan dari masyarakat pada alat kelengkapan dewan di komisi masing-masing. Agar pertemuan ini ditindaklanjuti, ucap Heri membuka dialog dengan masyarakat Pontianak Timur. Heri yang memimpin pertemuan, memberikan kesempatan pada para tokoh masyarakat yang hadir menyampaikan keluhan mereka. Ir Samidin, Ketua BKM Tambelan Sampit, mendapatkan kesempatan pertama mengutarakan kegundahannya. Kita sangat berharap terjadi pembangunan yang signiďŹ kan di kawasan Pontianak Timur. Karena pembangunan yang sekarang berlangsung disana, masih jauh dari harapan kita. (ton)

rus mematuhi ketentuan yang berlaku. Sehingga masuknya investasi tidak menimbulkan dampak yang buruk kemudian

pada investor. Tapi ingat, investor tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku, ucap Ardiansyah SH, MH, anggota Komisi A DPRD Kota Pontianak. Pernyataan ini dilayangkan Ardiansyah, karena dirinya melihat sejumlah bangunan yang berdiri tidak sesuai peruntukkan. Ia lantas mencontohkan bangunan Supratman Bisnis Point yang berdiri di atas lahan eks bangunan Soegiopranoto di Jalan WR Supratman, persisnya di samping SMKN 3 Kota Pontianak. Sebab mengacu pada Perda nomor 4 tahun 2002, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pontianak tahun 2002-2012. Karena lokasi yang kini dibangun, sesungguhnya diperuntukkan bagi kawasan pendidikan dan perkantoran serta pemukiman. Makanya kita mempertanyakan kenapa bangunan Supratman Bisnis Point bisa diberikan izin. Kita akan memanggil Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pontianak, Uray Indra Mulya, untuk meminta penjelasan, tuturnya. Bahkan untuk menin-

Ruko 3 Lantai, ukuran 5 x 15 mm Lokasi Strategis, jalan utama masuk Parit besar

Hubungi : 0811567613

Sastra Indonesia yang mulai mengembangkan misi peningkatan mutu dan kualitas SDM sejak 2009. ini merupakan wujud perluasan peran (wider mandate) LPTK STKIP-PGRI Pontianak dalam dunia pendidikan, pungkasnya. Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP-PGRI memiliki tujuan; pertama, Menyelenggarakan pendidikan bagi calon tenaga kependidikan/ nonkependidikan dan meningkatkan kualifikasi pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan, serta program-program lain yang relevan. Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam rangka mengembangkan dan menerapkan ilmu bahasa dan

sastra. Kedua, Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian institusional terhadap pembangunan pendidikan nasional dalam, mengaplikasikan hasilhasil pendidikan dan penelitian. Dan yang terakhir adalah menggalang kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, baik vertikal maupun horizontal, untuk mengadakan upaya pembinaan program dan personil. Dalam rangka mendukung program internal STKIP-PGRI Pontianak sendiri dan lembaga lain yang terkait. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di STKIPPGRI Pontianak menaungi Program Studi Pendidikan Bahasa

Sekretaris Prodi Bahasa dan Sastra dan para dosen. INDRA NOVA

dan Sastra Indonesia. Program studi ini satu sama lain memiliki arah pengembangan yang berbeda. Program studi pendidikan mengembangkan disiplin ilmu kependidikan, dan program studi non pendidikan mengembangkan pendidikan disiplin ilmu. Sesuai dengan struktur kurikulum, program studi pendidikan membekali mahasiswa dengan mata kuliah dasar keahlian profesi keguruan,

mata kuliah keahlian dan mata kuliah keahlian lainnya. Program studi Bahasa dan Sastra Indonesia membekali mahasiswa dengan mata kuliah disiplin ilmu bahasa dan sastra. Dengan demikian, lulusan program studi pendidikan ini memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.). Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui Jalur SPMB, Kerjasama, dan Lanjutan. (oVa)

kalbar raya

Kamis, 28 Juli 2011

Optimis Demokrat Tetap Besar Manuver Nazaruddin di tubuh Partai Demokrat (PD) dianggap ungkapan sakit hati. Dugaan adanya aliran dana dari proyek Wisma Atlet dan PT Adhi Karya dalam Kongres PD di Bandung, dianggap upaya pembusukan terhadap partai pemenang Pemilu 2009 tersebut.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KALIMANTAN BARAT BESERTA STAFF DAN JAJARAN

Mengucapkan

Selamat Ulang Tahun ke-58 Gubernur Kalimantan Barat

PONTIANAK. Pengurus DPP Partai Demokrat (PD), Ir H Bambang Widianto optimis partai berlambang bintang mercy tersebut tetap besar dan berjaya. Bambang menilai, kasus yang saat ini menimpa Nazaruddin, mantan Bendahara Umum PD tidak akan memengaruhi kebesaran partai tersebut. Saya yakin Partai Demokrat tetap besar hingga Pileg dan Pilpres 2014 mendatang. Apa yang dilontarkan Nazaruddin, itu hanyalah ungkapan sakit hati. Saya yakin ending kasus tersebut positif, tegas Bambang kepada Equator di Pontianak, Rabu (27/7).

Bapak Drs. Cornelis, MH Semoga panjang umur dan sehat selalu

Selamat atas diresmikannya Pusat Oleh-oleh dan Makanan Khas Kalimantan Barat di gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Barat, Rabu 27 Juli 2011 Tertanda,

R Taruli Manurung, SE. MM Kepala Dinas

Bambang. JULIANUS RATNO

Ketua Umum PD melalui M Nasir, sepupunya. Kemudian atas permintaan pertemuan itu, Anas menanyakannya kepada Wakil Sekretaris Jenderal DPP PD, Saan Mustofa. Kemudian Saan me-

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kalimantan Barat Beserta staff dan jajaran

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) KALIMANTAN BARAT BESERTA STAFF DAN JAJARAN

Mengucapkan

Selamat Ulang Tahun ke-58

Gubernur Kalimantan Barat

Bapak Drs. Cornelis, MH

Bambang menjelaskan, kasus Nazaruddin sudah jelas ada buktibukti yang mengarah pada dirinya. Lain halnya dengan apa yang dilontarkan Nazaruddin mengenai adanya aliran dana dalam Kongres di Bandung kepada Anas Urbaningrum. Itu tidak benar dan tidak ada bukti, serta ﬁtnah. Menurut Bambang, tuduhan yang ditujukan kepada Ketua Umum PD itu, upaya pembusukan partai, dikarenakan sikap tegas Anas selama ini terhadap Nazaruddin. Bahkan, sejak Kongres, hubungan Anas dan Nazaruddin tidak cocok. Memang sejak Kongres, Anas dan Nazaruddin tidak cocok. Karena pada saat itu Anas sangat marah atas kasus asusila Nazaruddin di Bandung. Ditambah lagi upaya Nazaruddin yang meminta kepada Anas agar menghentikan kasus yang menimpa dirinya, jelas Bambang. Dikatakan Bambang, saat itu Nazaruddin berupaya menemui

Bapak Drs. Cornelis, MH

Semoga panjang umur dan sehat selalu

Selamat atas diresmikannya

Pusat Oleh-oleh dan Makanan Khas Kalimantan Barat di gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Barat, Rabu 27 Juli 2011

Pusat Oleh-oleh dan Makanan Khas Kalimantan Barat di gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kalimantan Barat, Rabu 27 Juli 2011 Tertanda,

Tertanda,

Ir. Jakius Sinyor

DL Denny, SH

Kepala Dinas

nyarankan Anas bertemu Nazaruddin. Dalam pertemuan Anas dengan Nazaruddin itu, sambung Bambang, Nazaruddin meminta kepada Anas agar menghentikan kasus yang menimpa dirinya. Namun, secara tegas Anas menolak. Apalagi membawa nama PD untuk menghentikan kasusnya. Nazaruddin minta bantu Demokrat agar kasusnya ditutup, tapi Anas menolak, jelasnya. Atas dasar itulah, Bambang meyakini persoalan yang dihadapi Partai Demokrat akan berakhir positif. Karena tidak ada keterlibatan Anas maupun Partai Demokrat dalam kasus Nazaruddin. Begitu juga kebesaran PD di tanah air, khususnya Kalbar tetap bertahan dan bahkan perolehan suara meningkat. Pada 2011 hingga 2013 ini merupakan tahun kerja, bukan tahun politik. Program prorakyat akan terus dilakukan Demokrat. Pada 2014 nanti baru masuk tahun politik, itu juga masih jauh, kata Bambang. Dikatakan Bambang, berdasarkan teori ﬁlosoﬁ Islam, Ibnu Khaldun, ada lima fase yang akan dialami organisasi, begitu juga yang dialami PD. Fase tersebut meliputi, fase pertumbuhan, konsolidasi, kemenangan, pembusukan dan kehancuran. Sekarang Demokrat masuk fase pembusukan. Namun kita berupaya kembali pada fase konsolidasi. Makanya pada Rakornas di Sentul̶Bogor, kita lebih membahas konsolidasi partai untuk menuju kemenangan. Saya yakin PD tetap jaya. Pada 2014 nanti Demokrat tetap menang kembali, tegas Bambang yang juga menjabat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) Kalbar. (jul)

Promo Tepat Sasaran Hanya Rp15.000/hari

* Syarat dan Ketentuan Berlaku

ARIS TAXI Pontianak - Sanggau

- Melayani Carter Dalam & Luar Kota - Pengiriman Barang Telp : (0561) 7161816 Telp (0561) 3305303 Hp : 085245502235 (0561) 779655 081522675500 Hp : 081256271689 Sanggau Pontianak Kantor Cabang : Kantor Pusat : Jl. Ahmad Yani No. 24 Jl. Tabrani Ahmad (Samping Hotel Komp : Hasia Permai Merpati) No. B 8

Buat apa Bayar Mahal Kalau hasil nya Sama

Pasang 6 x Terbit 7 Kali Pasang 25 x Terbit 30 Kali JASA ANGKUTAN BARANG

Jl. Tabrani Ahmad No. 16-19 Sui Jawi Dalam Pontianak Barat Telp (0561) 773672 HP 0811563377

Mitra Dalam Perjalanan Anda

OJEK PICK UP

LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA Full ac Melayani : 1. Pelatihan mekanik motor reguler 2. Pelatihan mekanik mobil reguler 3. Pelatihan analisa engine dgn komputer/Scanner EFI 4. Penyediaan alat Scanner EFI 5. Service mesin EFI, Reset Oil, Mobil : Asia, Amerika dan Eropa

Express Express TRANSPORT MELAYANI : - Antar Jemput Luar - Dalam Kota - Menerima pengiriman dokumen & Paket TUJUAN : - Sintang - Pontianak (PP)

Melayani : • Rental/sewa pick up (L300), Carry, Grand Max, Zebra, Hilux • Angkutan (Pindahan rumah, kost dll) • Antar Jemput barang (dalam & Luar kota)

085654695608 081256815588

H u b

: 081352462870 085348154631 ALAMAT :

PONTIANAK SINTANG (081256599913) (082149172370) Jl. KH. ACHMAD DAHLAN No. 24 Jl. MT. HARYONO (Armada Kijang Innova) (Pintu Gerbang BTN)

Tidak Melayani SMS

QUEEN GORDEN

Alamat : JL. H. RAIS A. RAHMAN NO. 1 JL. (Samping Gg. BUKIT BARISAN) BARISAN) Pontianak QUEEN GARDEN Pindahan dari DECOR GORDEN ( Jl. Gusti Sulung lelanang No. 45 Pontianak)

11Jutaan

DP 10% S/d 4 Th

Xenia

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 18 Pontianak (Jl. Penjara / dpn Jl. Beringin)

Telp. (0561) 743999

Grand Max PU-BOX Gran Max

Segera Hubungi :

DODY 08125608423, 0561-7565151

IZIN PRAKTEK DINKES NO. 448/574 PKPM 2002

DISCOUNT s/d 25 Jutaan

PENYAKIT YANG DAPAT DISEMBUHKAN

EJAKULASI DINI • LEMAH SYAHWAT • MANI ENCER • IMPOTEN • PROSTAT • HERNIA • KANKER PAYUDARA • KANKER RAHIM • KEPUTIHAN • TERLAMBAT DATANG BULAN • BELUM PUNYA KETURUNAN • KISTA • AMANDEL • ASAM URAT • MATA RABUN • FLU/PILEK MENAHUN • TELINGA BERNANAH • AMBAYEN/WASIR • STROKE • DIABETES • GINJAL • TUMOR • LIVER • REMATIK • GONDOK • POLIP • AYAN • MAAG • SIPILIS • JANTUNG • ASAM URAT • ASMA • DARAH TINGGI/RENDAH • EXIM/GATAL-GATAL DITANGANI LANGSUNG OLEH SHINSHE MURSYID AL MUDAWALI HP. 081345500116 Jl. Tanjungpura Gg. Kamboja No. 19 Samping Ramayana Mall Pontianak Buka: 08.00-20.00 WIB

DRAGON Express

THERAPY

REFLEXIOLOGI TITIK-TITIK AMPUH

Melayani Antar Jemput

Setiap Hari

Undangan & Souvenir tak

Melayani : • Lebih 1000 Model Undangan Terbaru • Aneka Souvenir Kawinan ( Ratusan Model Ready Stock) • Cetak Yasin, Kop, Bon, Nota, Digital Printing

Xenia VVT-i

DP mulai 10%

DP mulai 10 %

Gran Max Pick up

TERIOS • SIRION • LUXIO • GRAN MAX PU/MB 08125747270 Hub: 0561-7062289

SUI JIN

Kunjungi Workshop Kami : PERCETAKAN ANUGRAH Jl. Kh. Wahid Hasyim No. 60 Pontianak Telp. (0561) 7057240, 7537420 (Depan Supermarket Asoka Baru) PERCETAKAN ADI Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Sahari No. 21 Pontianak (Belakang Supermarket Garuda Mitra)

Tersedia Ra dio HT

Proses Mudah dan Cepat RANGER RAS CABIN

UHF / VHF

Murah, Bergaransi, Berkualitas

D PH MURA

280 jt Cashback s/d

25 jt

SWIFT-APV-SX4-X OVER

Proses

Pontianak - Putussibau

MUDAH & CEPAT

085650820539 081257268829

JOHANES

Dapatkan Cash Back s/d 15 jt

FORD FIESTA

DP 10%

081256606125 0561 753897 7

LUXIO

Buruan Beli Daihatsu Dapatkan Promo Undian “ “DAHSYAT DAHSYAT” ” Promo Undian Bulan Juni S/d Oktober 2011

0821 1104 4790 0812 5692 9222 0852 5252 5688

Khusus menjual :

Innovation for Tomorrow

Menerima Pesanan : Bermacam Model Gorden, Bendera Hias, Umbul-umbul, dll.

ACU

Kontak Person : Deny 0811570832 Jaiz 085245411544 Telp Iklan : 0561-721229

194 jt RANGER | ESCAPE |EVEREST | FIESTA

Hubungi: YAYAT Hp: 08125721381 / 085252465555

TOKO NAVIGASI Jl. Agus Salim 36 Ptk.

0561-760452

Innovation for Tomorrow

Daihatsu Daihatsu Sebar Sebar Hadiah Hadiah Terbesar! Terbesar! Tenor

Bunga

5,1

Tahun

3 Jt-an

Angsuran Cuma

Dp 10 %

( FREE Angsuran 1 Bln)

Hubungi :

Kardiansyah 081257282270 085654400673

Pemasaran & Iklan Graha Pena Equator Jl. Arteri Supadio Km 13.5 Telp : 0561-721229

Referensi Promosi Dunia Usaha Terpercaya

5 jendela usaha

Info

Selular

Samsung Galaxy S II Memikat

Kamis, 28 Juli 2011

Laba Segar Mengalir dari Gerai Es Teler Hawa yang panas akan terasa segar setelah meneguk semangkuk es teler. Biarpun makin banyak varian minuman yang dijual di pinggir jalan, penikmat es teler tak pernah berkurang. Syafa Yusuf pun menangkap peluang ini. Lantaran bosan menjadi pegawai di sebuah bank, Syafa yang sering disapa Keken itu lalu memilih berjualan es teler. Selain masih ada peluang, ia ingin membuktikan kelezatan resep es teler ala Makassar yang menjadi warisan keluarganya. Keken mulai membuka gerai pertamanya bulan Maret 2010. Ia memberi nama usahanya Es Teler Asoy. Selang empat bulan kemudian, Keken berani menawarkan kemitraan. Kini, ia telah memiliki 81 mitra yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua.Ada beberapa menu yang tersedia di gerai Es Teler Asoy. Di antaranya, es teler, es pisang ijo, es buah, aneka jus, dan es palu butung. Harga jual beraneka minuman ini berkisar antara Rp 5.000 sampai Rp 7.000. Untuk konsep kemitraan, Keken menawarkan tiga paket kemitraan. Yakni, paket booth seharga Rp 8 juta, paket foodcourt seharga Rp 15 juta, dan paket mini cafe Rp 30 juta. Selain menjual minuman, Keken juga memberi peluang jika mitra ingin menjual makanan. Sebagai contoh, mitra paket booth bisa menjual burger. Adapun mitra paket foodcourt bisa menjual makanan ringan, seperti roti bakar; dan mitra mini cafe bisa menjual makanan berat, seperti mi ayam bakso atau

Perusahaan elektronik asal negeri gingseng, Samsung, kini menempati urutan kedua sebagai produsen ponsel terbesar di dunia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Galaxy S II sebagai smartphone terlaris dengan penjualan mencapai 5 juta unit. Sejak peluncuran perdananya di Korea Selatan pada 29 April, kemudian disusul beberapa negara Eropa pada bulan Mei dan Jepang di bulan Juni, membuat Galaxy S II meraih penjualan dengan angka yang sangat fantastis yaitu 5 juta unit. Ponsel ini merupakan model baru yang menyempurnakan model sebelumnya. Saat ini Galaxy S II merupakan ujung tombak yang mendorong kemajuan perusahaan smartphone tersebut. Seperti diketahui produsen ponsel terbesar di dunia saat ini masih dipegang oleh Nokia dan pencapaian Samsung saat ini membuatnya terus menempel Nokia. Tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti Samsung bakal menyalip Nokia dan menjadi produsen terbesar di dunia. Handset Galaxy S II akan masuk ke China pekan ini dan akan segera menghantam pasar Amerika Serikat (AS) bulan depan. Sejak diluncurkan ke pasar ritel di akhir April, Galaxy S II telah memperlihatkan pertumbuhan yang luar biasa, kata JK Shin, kepala bisnis komunikasi mobile Samsung, seperti yang dikutip Straits Times, Rabu (27/7). Pihak Samsung juga menyatakan bahwa pekan ini mereka berencana untuk merilis ponsel yang menggunakan sistem operasi Google Android, di 120 negara dengan target penjualan mencapai 10 juta unit secara global. Samsung merupakan salah satu produsen terbesar di dunia smartphone bersama dengan Nokia dan Apple. (tyo/okz)

Icip-icip

ayam goreng/bakar. Setelah menandatangani perjanjian kemitraan, Keken pun akan memberikan pelatihan dan peralatan lengkap untuk mitra. Mitra mini cafe akan mendapatkan dua tenda, satu payung besar, empat meja, dan 12 kursi. Selain itu, mitra juga akan memperoleh suplai bahan baku awal, berupa biang gula sebanyak 21 saset, dua botol sirop 600 mililiter, dan 300 gelas plastik plus sendok. Setiap saset biang gula sudah dicampur dengan bumbu rahasia dan bisa untuk 28 gelas, kata Keken. Sementara itu,

satu botol sirop bisa dipakai untuk 50 gelas. Bila stok tersebut habis, mitra wajib membeli bahan baku ke pusat. Keken mematok harga Rp 5.000 untuk satu saset biang gula, Rp 13.000 untuk satu botol sirop, dan Rp 450 untuk satu gelas plastik plus sendok. Keken membebaskan mitra untuk membeli buah-buahan yang menjadi bahan baku es teler. Ia juga sudah memberi panduan memilih buah yang baik. Kalau saya yang menyuplai, buahnya sudah tidak segar lagi, padahal mitra saya sudah sampai Papua, ujar

Keken. Salah satu mitra Es Teler Asoy, Firman Nusantara, mengaku puas dengan kuatnya dukungan dari pihak manajemen. Menurut Firman yang membuka gerainya di Bogor, pihak manajemen selalu memantau jalannya usaha, bahan baku, dan juga pengembangan menu makanan. Awalnya, Firman hanya menjual minuman saja. Tapi, untuk paket mini resto, berjualan minuman saja rugi, karena itu saya menjual makanan berdasarkan resep yang diberikan oleh Es Teler Asoy, ujar Firman.

Di hari biasa, Firman bisa menjual 30 gelas es teler. Secara keseluruhan, ia pun meraup omzet Rp 200.000 hingga Rp 300.000 per hari. Sedangkan di akhir minggu, omzetnya meningkat menjadi Rp 400.000 sampai Rp 500.000. Dari omzet ini, penjualan minuman menyumbang kontribusi Rp 420.000 dari hasil penjualan maksimal 60 gelas. Firman yang membuka gerainya di kawasan wisata ini memang tak menemui banyak pesaing penjual minuman. Yang ketat penjualan makanan, ujarnya. (peluang usaha)

Wedang Tapai, Legit Hangat

Segarnya Es Kelapa Muda

Rp 4.950.000 ADVAN G4D-62132 P6200 Intel P6200 DDR3 1 GB HDD 320GB LED 14.1"

HP Pavilion G4-1002TX Ci3 Intel Core i3-2310M with Sandy Bridge DDR3 2 GB HDD 500GB ATI RADEON 1 GB

FREE + Voucher 150.000

Rp 3.310.000 HP Pavilion G4-1003TX Ci5 Intel Core i5-2410M with Sandy Bridge DDR3 2 GB HDD 500GB ATI RADEON 1 GB

Rp 5.730.000

Rp 6.560.000

ADVAN P3N-51125

Toshiba C600-1001U C2D

Intel Atom Dual Core DDR2 1 GB HDD 250GB LED 13.3"

Intel Core 2 Duo DDR3 1 GB HDD 500GB LED 14.1" Intel HD Graphic

Rp 3.299.000

Rp 2.599.000

Rp 4.520.000

ADVAN G4i-35132T Ci3

ADVAN G4i-35132NT Ci3

ADVAN Deskbook

Intel Core i3-350M DDR3 1GB HDD 320 GB LED 14.1"

Rp 3.799.000

Intel Core i3-350M DDR3 1GB HDD 320 GB LED 14.1" Nvidia G Force 512Mb

Rp 4.099.000

Intel Dual Core E5500 DDR3 1 GB HDD 320GB Layar 15.6" All In One PC

Rp 3.099.000

CQ42-359TU P6200 Intel P6200 DDR3 1 GB HDD 320GB LED 14.1"

Rp 3.800.000 HP Probook 4420s Ci5

Rp 4.050.000 Intel Core i3-380M DDR3 1 GB HDD 320GB LED 13.3" Intel HD Graphic

Rp 5.450.000

Rp 5.880.000

Toshiba Pro C640-1022U Ci3

Printer Canon IP 2770

Rp 5.480.000 ADVAN M4-33125 Athlon AMD Athlon II Dual Core DDR3 1 GB HDD 250GB LED 14.1" Ati Radeon HD 4250

Rp 3.299.000

Intel P6200 DDR3 1 GB HDD 320GB LED 14.1"

Toshiba L630-1078U Ci3

Intel Core i5-480M DDR3 2 GB HDD 500GB Intel HD Graphic

Intel Core i3-380M DDR3 1 GB HDD 320GB LED 14.1" Intel HD Graphic

CQ42-457TU P6300

PRINTER WARNA MURAH!!!!!

agar benar-benar melakukan survei lokasi untuk mengetahui lokasi. Minimal ada jawaban, kenapa di Jakarta atau di kota lain perkembangan tak begitu bagus, katanya. Erwin mengakui prospek D goen cukup bagus. Apalagi dengan nama dan produk es kepala muda yang unik. Jumlah mitra yang banyak juga menandakan produk ini cukup diterima masyarakat. (peluang usaha)

Cash Back 450.000

Rp 2.870.000

Intel Atom N550 DDR3 1 GB HDD 320GB

ran dan bantuan pusat. Ia disarankan untuk ikut pameran waralaba. Handoyo mengakui edukasi kepada calon mitra kurang. Itulah sebabnya, di awal usaha, dia mengaku kebingungan dalam membuat minuman. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pelayanan semakin membaik. Erwin Halim, pengamat waralaba Proverb Consulting, menyarankan calon mitra

Jalan Setia Budi No.26 Pontianak No. Telp 0561 740660/740770 Fax. 0561 747351 CQ42-401AU AMD Athlon AMD Athlon II Dual Core DDR3 1 GB HDD 320GB LED 14.1" ATI RADEON HD 4250

Rp 400.000

Rp 3.790.000

Printer Canon MP 258

Huawei E153 + 3 bln Flash

G42-372TU Core i3 Intel Core i3-380M DDR3 1 GB HDD 320GB LED 14.1" Intel HD Graphic

Cash Back 300.000

Intel Core i3-2310M with Sandy Bridge DDR3 1 GB HDD 500GB

FREE + Voucher 100.000

HP MINI 110 (W7 Starter)

untuk 40 gelas. Adapun sirup satu liter seharga Rp 25.000 untuk 30 gelas, dan serbuk milkshake seharga Rp 15.000 untuk 15 gelas. Mitra juga harus membeli kelapa muda seharga harga Rp 4.000 per butir untuk 15 gelas. Tak hanya empat paket tersebut, D goen menawarkan pula paket master dengan investasi Rp 50 juta sampai Rp 100 juta. Paket master Rp 50 juta untuk wilayah kota, sedangkan master Rp 100 juta untuk wilayah provinsi. Dengan paket master, mitra merekrut mitra lagi untuk paket B atau paket A. Handoyo sudah mencoba keberuntungan laba Es D goen sejak November 2010 lalu. Ia mengambil paket master di Malang dengan investasi Rp 22 juta. Sayang, sampai saat ini, dari tiga booth paket A yang didapatkan, penjualannya belum sesuai dengan harapan. Salah satu gerainya di Dieng Plaza, Malang, hanya memperoleh omzet Rp 4,5 juta per bulan. Mungkin ini dipengaruhi cuaca Malang yang dingin. Saya pernah survei ke Surabaya dan penjualannya ramai, ujar Handoyo. Ia pun lantas meminta sa-

Cash Back 280.000

HP Pavilion G4-1002TU Ci3

Intel Atom N550 DDR3 1 GB HDD 320GB

Cash Back 450.000

Rp 3.250.000

HP MINI 110 (LINUX)

Cash Back 80.000

FREE + Modem 3G + Perdana Flash

Cash Back 100.000

Intel Atom N475 DDR3 1 GB HDD 250GB

Cash Back 170.000

Cara membuat: Panggang jahe marah di atas bara api hingga agak kecokelatan. Angkat, kupas kulitnya memarkan. Rebus jahe bersama gula, serai dan pandan di atas api kecil. Masak hingga airnya menyusut lalu tambahkan susu, rebus kembali hingga mendidih. Angkat dan saring. Taruh potongan tapai di dalam mangkuk. Tuangi kuah jahe panas. Taburi kacang tanah, sajikan panas. (dtk)

Cash Back 340.000

Bahan: 10 cm jahe biasa 300 ml air 150 g gula merah 2 sdm gula pasir 1 batangs erai, meamrkan 1 lembar daun pandan, potong-potong 200 ml susu segar 150 g tapai singkong yang masak, potong-potong 1 sdm kacang tanah sangrai

Cash Back 80.000

Untuk menambah kehangatan tubuh, di sore hari Anda bisa menyajikan wedang tapai ini. Rasanya legit gurih dengan kuah jahe susu yang hangat. Bukan hanya kenyang tubuhpun jadi terasa lebih hangat. Mau coba?

HP MINI 210-1102 (RED)

berapa nama unik dipilih untuk menu Es D goen. Menu-menu yang ditawarkan antara lain Es D goen jatuh hati, Es D goen terkesima, dan Es D goen milkshake. Itu merupakan salah satu strategi pemasaran untuk menarik orang membeli, kata Guntoro. Guntoro menawarkan empat paket kemitraan. Paket A senilai investasi Rp 10 juta, paket B dengan investasi Rp 25 juta, paket C senilai Rp 7,5 juta, dan paket D dengan investasi senilai Rp 12,5 juta. Paket B merupakan paket baru yang ditujukan untuk pasar mal. Adapun paket lainnya disarankan untuk lokasi dekat sekolah atau minimarket. Untuk paket B, Guntoro menyarankan mitra menaikkan harga jual 50% menjadi Rp 8.250â&#x20AC;&#x2019;Rp 18.000 tiap porsinya. Itu untuk mal di Jakarta. Kalau terlalu murah, pengunjung malah ragu, katanya. Dengan investasi itu, selain stan (booth) jualan, mitra juga mendapat bahan baku awal untuk 300 gelas. Namun, setelah 300 gelas itu habis terjual, mitra wajib membeli bahan baku dari pusat. Harga satu paket puding ukuran 600 gram Rp 25.000

Air kelapa muda bisa menjadi pelepas dahaga saat cuaca panas seperti sekarang. Selain menyegarkan, air kepala juga dipercaya memiliki manfaat kesehatan, seperti memperlancar sirkulasi darah. Air kelapa pun mengandung nutrisi, vitamin, dan mineral sehingga cocok untuk melawan dehidrasi. Beragam manfaat tersebut membuat kegemaran masyarakat meminum air kelapa terus meningkat. Peluang inilah yang dimanfaatkan Joko Guntoro untuk menawarkan kemitraan es kepala muda. Ia mendirikan usaha bernama Es D goen ini sejak tahun 2008. Untuk mengembangkan usaha, Guntoro mulai menawarkan kemitraan sejak Juli 2010. Setelah genap setahun, saat ini Es D goen memiliki 130 mitra yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan, dan Papua. Puding dan milkshake Berbeda dengan es kepala muda biasa, Es D goen menjual produk es kelapa asli dicampur puding, jeli, dan milkshake. Harga untuk setiap gelas D goen berkisar Rp 5.500 sampai Rp 12.000, tergantung dari campurannya. Untuk menarik pembeli, be-

Rp 4.580.000 Huawei E173 + 3 bln Flash

PRINTER WARNA + PHOTOCOPY

Modem Huawei E153 + Perdana Flash 3 bulan

Modem Huawei E173 + Perdana Flash 3 bulan

+ SCANNER

Support up to 3.6Mbps

Speed Asli 7.2Mbps BUKAN UPGRADE-AN!!!

Rp 650.000

Rp 399.000

Rp 439.000

sosialita

Pemotongan pita sebagi tanda diresmikannya kantor Desa Parit Baru yang dilakukan oleh kepala BPMPD Kubu Raya.

Kamis, 28 Juli 2011

Para undangan.

Pelayanan Masyarakat yang Diutamakan KUBU RAYA. Berkat perjuangan dari 20 anggota pemekaran Desa Parit Baru, kini desa tersebut yang diresmikan pada tanggal 7 April 2011 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Kuburaya. Desa tersebut sudah memiliki kantor resmi dalam melayani kepentingan masyarakat mereka, pada tanggal 27 juli 2011 kantor mereka diresmikan oleh perwakilan bupati yakni kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) H. Saini Umar Spd telah meresmikan kantor desa tersebut deng an ditandai pemotongan pita. Dalam sambutannya umar mengharapkan, dengan terbentuknya desa Parit Baru

ini semoga dapat melayani masyarakat dengan baik, apapun masalah yang terjadi, segera dikoordinasikan sesama mereka. Jangan pernah saling menyalahkan dalam pelayanan nanti, tetapi cepat dikoordinasikan sesama staf desa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, kata Umar kepada Equator, Rabu (27/07). Diceritakan oleh Sukito selaku ketua tim pemekaran, Desa parit Baru terbentuknya ketika dari pertemuan forum RT, karena setiap bulannya forum ini melakukan pertemuan dan berdiskusi, dari situlah ada ide yang dikeluarkan dalam pertemuan tersebut untuk membentuk adanya pemekaran Desa

Sungai Raya. Awalnya dari pertemuan rutin kami selaku RT sekitar untuk membentuk pemekaran desa Sungai Raya , kata Sukito. Untuk membentuk Desa Parit Baru ini pun banyak rintangan dan halangan yang dihadapi, sehingggan untuk menunggu proses terjadinya desa ini pun memakan waktu sampai 1 tahun 8 bulan. Banyak kepentingan terutamanya masalah tapal batas yang menjadi tarik-ulur sehingga membuatnya lama terbentuk menjadi desa tersebut. Ditambahkan oleh

Hery Yanuar, PJS Kepala Desa Parit Baru.

Hery Yanuar selaku Penanggung Jawab sementara Kepala Desa Parit Baru menjelaskan , melalui tim pemekaran Desa S u n g a i R a y a , r e n c a n a ny a desa Sungai Raya dipecah menjadi 4, diterima oleh dewan hanya 3, yakni Desa Sungai Raya, Desa Singur Dalam, Desa Parit Baru. Tim pemekaran ini lewat aspirasi masyarakat, camat, pemdes, bupati meneruskan usulan Perda hingga menjadi Desa Parit Baru. Adapun hal pokok yang akan dikerjakan Hery dalam membangun pelayanan masyarakat Parit Baru ini diantaranya membenahi administrsi desa, membentuk Kadus baru, memekarkan RT dan lainnya. Intinya semuan-

ya ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekitarnya, bahwa dengan diresmikannya kantor ini, akan membuat masyarakat sekitar menjadi keluarga sendiri dalam memberikan pelayanan kami terhadap mereka , harap pria yang masa jabatannya hanya 6 bulan ini. Dengan diresmikan kantor ini pun diharapkan nanti dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sekitarnya, agar mereka merasa puas terhadap kinerja staf desa Parit Baru. Untuk itu masyarakat jangan merasa sungkan datang kekantor ini, karena ini adalah kantor kita bersama juga , ajak Hery. (pik)

Salim Segaf Al Jufri , Menteri Sosial

Pemda Diminta Alokasikan Dana bagi Fakir Miskin JAKARTA - Kriteria fakir miskin ditetapkan oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan kementerian terkait. Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan, bahwa hal itu sudah disepakati antara Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah untuk Rancangan Undang-undang Penang anan Fakir Miskin. RUU tersebut sudah disahkan melalui Sidang Paripurna belum lama ini di Gedung DPR RI. Selanjutnya, kriteria fakir miskin yang telah ditetapkan oleh Menteri Sosial tersebut dilakukan pendataan oleh lembaga pemerintah yang menyelengg arakan urusan di

bidang pendataan (Badan Pusat Statistik) sehingga diperoleh unifikasi data makro tentang fakir miskin, kata Mensos di Sidang Paripurna DPR RI. Dia menambahkan, dari data makro tersebut, Kemensos melakukan verifikasi dan validasi sehingga mendapatkan data By Name By Address fakir miskin yang dapat digunakan oleh lembaga atau kementerian yang menangani fakir miskin. Serta dapat diakses oleh masyarakat yan membutuhkan, tegasnya lagi. Soal pendanaan menangani fakir miskin, kata Mensos, panja DPR dan pemerintah menyepakati tidak perlu

mencantumkan besarnya persentase. Tapi, tegasnya, dengan rumusan pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab untuk mengalokasikan dana yang memadai, mencukupi dan berkeadilan di dalam APBN dan APBD untuk penanganan fakir miskin tersebut. Menurut dia, sumber pendanaan penanganan fakir miskin adalah dari APBN, APBD, hibah baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tanggungjawab

dunia usaha atau Coorporate Social Responsibility. Serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, ujarnya lagi. DPR dan pemerintah juga sepakat untuk tidak membentuk lembaga baru karena dinilai akan menambah beban anggaran. Namun, disepakati cukup memperkuat lembaga yang telah ada yaitu Kementerian Sosial. Menteri Sosial sebagai leading sector dalam penanganan fakir miskin, tegasnya. (boy/jpnn)

BANTUAN MODAL Hibah Bantuan modal Usaha Hub : 082154360123

JUAL RUMAH

SINTANG

SAMBAS

JUAL TANAH

JUAL RUMAH

Komplek Warga Sejahtera Jl. Komyos Sudarso Fas : PDAM, Telp, Listrik Hub : 085345038038

Ingin berlangganan & pengecer Harian Equator di Sintang. Hub : HP. 081345184340/08115705595

Ingin berlangganan Harian Equator di Sbs. Hub : 085245698977

Komp. Mitra Indah Utama 6 C.61 Type 48,PLN,Sumur Bor,SHM,Serdam Hub : 081257989839

Jl Gajah Mada 30 Gg Dungun No 28, fas: PLN, PAM, telp, 3KT, 1KM, tp strategis, hrg nego. Hub : 762813

JUAL RUMAH

Komp. Mitra Indah Utama 6 C.61 Type 48,PLN,Sumur Bor,SHM,Serdam Hub : 081257989839

MELAWI

SINGKAWANG

Ingin berlangganan Harian Equator di MELAWI Hub : 0568-22069

Ingin berlangganan Harian Equator di SKW Hub: 081256056477

SANGGAU

BENGKAYANG

Ingin berlangganan Harian Equator di Sanggau Hub : 0564-21525

Ingin berlangganan Harian Equator di BKY Hub : 085288031117

PEMANGKAT Berlangganan Harian Equator di Pmngkt Hub : AGUS 081256032440

EKO SERVICE

SEDOT WC HUB TELP.

PAKET 25X TERBIT

2 baris Rp. 100.000 3 baris Rp. 150.000

TERBANG SETIAP HARI DENGAN

BOING 737

jam : 08.35, 14.30 Telp. (0717) 437 183, 436 980/82

jam : 07.05, 08.10 11.50, 16.50 Wib Telp. (0561) 734488

" !

jam : 16.30 Wib Telp. (0511) 58996

jam : 07.30 Wib Telp. (0542) 739225

jam : 14.20 Wib

" jam: 09.35 Wib

Telp. (0542) 887 0808

Fasilitas Selang baru tanpa bau, pengalaman 25 th di bidang WC. Juga menerima servis AC (rumah & kantor) DISCOUNT 60% GARANSI

" !

jam : 06.00, 16.30

jam : 08.00, 10.40, 16.00 Telp. (0761) 856 031

jam : 13.10

jam : 16.10, 18.10

jam : 10.50, 14.00 Telp. (0741) 7550643, 7551861

jam : 07.00, 17.05 13.00, Telp. (061) 451 2080

jam : 09.05, 15.30 (Balikpapan) Telp. (0431) 877 878, 879 674/77

" !

jam : 07.14 (SUB), 10.20 21.00 (SUB) Telp. (0411) 365 5255

" #

jam : 06.00 14.30 (SUB) Telp. (0380) 830555

jam : 07.00, 10.50, 16.20 Telp. (0751) 446600

% % "

" $

jam : 16.15 Telp. (0778) 458 866

jam : 21.00, 04.00 (SOQ) (Selasa, Rabu, Sabtu) 03.00, 22.45 Jam : 22.45 (UPG) (Selasa, Kamis, Jumat, Minggu) Telp. (0986) 215666, 835, 836, 837, 838

jam : 06.00, 07.15, 09.15 14.30, 17.20, 19.20, 21.00 Telp. (031) 504 9666

6 )-4 6 '+5 6 '(+

6 #/'4 6 %15. 6 !.,+*+-

jam : 20.00, 22.45 Telp. (0967) 550666, 683, 684

" !# %

PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI :

" % #

Telp. (0274) 32262

Telp. (0711) 378 666

Komp Batara Indah 1 Blok ii no 18. 2 Lt, 4 kmr, PLN, PDAM. Sebidang tanah jl karet tepi jln luas 10x20. Tanah kaplingan 18x10 d sungai raya dalam. Hub: 08125733579.

Telp. (024) 3549888

" % % " #

744880

Jl.Tabrani Ahmad Gg. Peramas Dalam No.6A Full Keramik,PLN, PDAM,1 KM,1 WC, 2 KT, Hrg 200 Jt Nego Hub : 081345293798081256706358

jam : 11.25 (Selasa, Kamis, Minggu) Telp. (082) 244299

" # & # Jam. 08.10 (Selasa, Kamis, minggu)

" !

)0)/2'0+ "

Kantor Cabang : Kelapa Gading : (021) 45851555 Bandung : (022) 6046699 DARI TERMINAL 1B BANDARA SOEKARNO-HATTA Computer Sabre/Abacus

jam : 14.50 (Senin, Rabu, Jumat, Sabtu) Telp. (0778) 458 866

! #

! # Selasa, Kamis, Minggu Jam 13.25

" " #

)0)/2'0+ "

atau hubungi BIRO PERJALANAN ANDA

PONTIANAK YOGYAKARTA SURABAYA BALIKPAPAN (PP)

Telp. (0361) 767 633 jam : 07.10, 14.00, 16.50 Telp. (0778) 458 866

PROGRAM ANGSURAN UMRAH YANG DISELENGGARAKAN BATAVIA AIR BEKERJA SAMA DENGAN PPUH YANG DITUNJUK

jam : 13.15, 19.45

" "

UMRAH

TERBANG SETIAP HARI DENGAN

BOING 737 AIR BUS 319

Trust Us To Fly Harga Paket Umrah Mulai

Rp. 12.500.000,Paket Perjalanan Umrah selama 9 hari 7 malam Paket umrah diangsur dengan jangka waktu angsuran: - Paket angsuran 6 bulan - Paket angsuran 12 bulan - Paket angsuran 24 bulan - Paket angsuran 36 bulan

sambungan

Gedung Pusat Oleh-Oleh dan Makanan Khas Kalbar Diresmikan PONTIANAK. Gedung pusat oleh-oleh dan makanan khas Kalbar yang berada tepat disamping Gedung Dekranasda diresmikan Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH, Rabu (27/7). Acara ini dihadiri beberapa bupati dan walikota se-Kalbar, serta pimpinan SKPD di jajaran Pemprov Kalbar. Ketua Dekranasda Kalbar, Frederika Cornelis mengaku bangga atas peresmian gedung pusat oleh-oleh dan makanan khas Kalbar tersebut. Hal itu dikarenakan gedung itu merupakan hasil usaha dari para pengurus dan pengrajin yang hanya sekitar 6 bulan berlangsung sudah dapat menyisakan anggaran sebesar Rp.50 Juta. Peresmian ini dilaksanakan berkat usaha dan kerja keras dari para pengurus Dekranasda dan juga para pengrajin. Selama kurang lebih 6 bulan, sudah dapat mengumpulkan

hasil sebanyak 50 juta, ungkap Frederika disela-sela peresmian gedung tersebut. Frederika menjelaskan, maksud dibangunnya gedung pusat oleh-oleh dan makanan khas Kalbar adalah untuk memperkenalkan kepada khalayak ramai, termasuk turis mancanegara terhadap masakan khas Kalbar. Selain itu, untuk memperkenalkan beberapa buah tangan khas Kalbar yang bisa dibawa ke daerah asal mereka. Jadi tidak susah lagi kalau ada turis lokal dan manca Negara untuk mencari makanan khas Kalbar. Seperti kerupuk basah yang asalnya dari Kapuas Hulu, kemudian lempok khas Bengkayang, dan beberapa makanan lainnya, ada disini, jelas ibu dua anak itu. Frederika menambahkan, beberapa waktu lalu, saat Ketua Umum Dekranasda, Ani Susilo

Bambang Yudhoyono bertandang ke Gedung Dekranasda, memuji bahwa Gedung Dekranasda yang ada di Kalbar jauh lebih baik dan tertata rapi. Gedung Dekranasda Kalbar juga lengkap akan hasil kerajinan khas Kalbar. Selain memuji akan gedung, A n i Yu d h o y o n o , m e n u r u t Frederika, juga berkeyakinan bahwa keberhasilan para pengrajin juga pengurus Dekranasda Kalbar akan memacu pertumbuhan perekonomian yang pesat. Ini menandakan Kalbar memang memiliki potensi terhadap pengrajin. Hasil kerajinan kita sampai-sampai dipuji oleh Ketua Umum Dekranasda yang belum lama ini hadir ke Kalbar, pungkas Frederika. Selain peresmian gedung Dekranasda, pada kesempatan itu juga diadakan perayaan ulang tahun ke 58 Gubernur

Kalbar, Drs Cornelis MH. Pria yang lahir di Sanggau 58 silam itu tampak terkejut dengan perayaan yang memang disembunyikan itu. Satu kua tar yang dilengkapi lilin dibawa ke panggung utama sesaat sebelum Cornelis meresmikan gedung pusat oleholeh dan makanan khas Kalbar. Para audien pun secara spontan menyakikan lagu selamat ulang tahun kepada orang nomor satu di Kalbar tersebut. Saya ulang tahun, biasanya hanya berdoa. Tapi sekarang dirayakan, ujar Cornelis. Cornelis menegaskan, usia 58 tahun merupakan usai yang sudah cukup dewasa. makin bertambahnya usia, tantangan juga semakin banyak. Apalagi mau dekat Pilkada ini. Yang benar kita lakukan pun masih dianggap salah. Apalagi yang salah, canda Cornelis. (bdu)

2020, Kabupaten Bengkayang Terang Benderang BENGKAYANG. Kabupaten Bengkayang memiliki dua daerah terisolir yaitu Kecamatan Siding dan Lembah Bawang. Sama halnya dengan listrik, kedua daerah tersebut juga belum dapat dijangkau oleh PLN Bumi Sebalo. PLN Bengkayang menargetkan 2020 sebuah daerah susah dialiri listrik. Adi Kuriniawan, Manager PLN Ranting Bengkayang mengatakan, sampai saat ini memiliki sebanyak 644 pelanggan sosial, untuk rumah tangga memiliki 15613 pelanggan, bisnis sebanyak 143 pelanggan, pemerintah 189 pelanggan, BTS (untuk tower alat telekomunikasi, Red) sebanyak 57 pelanggan, dan industri hanya satu pelanggan. Apabila semua pelanggan di Kabupaten Bengkayang membayar rekening listrik, setiap bulan akan mendapatkan pemasukan 1,5 miliar, tetapi tunggakan

hingga saat ini mencapai 600 juta rupiah, keluh Adi ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. Adi menjelaskan, untuk kantor Bupati Bengkayang saja sudah memakai 0,5 mega. Sedangkan yang ada saat ini hanya 1,3 mega. Untuk kota Bengkayang membutuhkan 1,8 mega, sehingga masih membutuhkan suplai tegangan dari Singkawang sebanyak 0,5 mega. Secara keseluruhan, baru 43 persen masyarakat Kabupaten Bengkayang yang menikmati listrik dari PLN. Sisanya menggunakan listrik dari genset yang menggunakan BBM jenis bensin dan solar. Untuk mencapai 50 persen warga Bumi Sebalo mendapatkan pelayanan listrik, harus mendapat pelanggan baru sebanyak 3500. Dan itu akan tercapai 2015 mendatang. 2011, target saya 500

pelanggan baru. Khusus di ibu kota kabupaten apabila ingin menjadi pelanggan baru akan ditawarkan terlebih dahulu listrik prabayar. 2020 target kita Kabupaten Bengkayang 100 persen sudah dapat dijangkau aliran listrik. Itu pun satu desa di kecamatan sudah masuk. Sampai saat ini ada dua kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan listrik dari PLN, yakni Siding dan Lembah Bawang, beber Adi. Adi melanjutkan, untuk merealisasikan hal tersebut, harus adanya saling kerjasama antara PLN dan Pemda Bengkayang. Kerjasama dimaksud tidak adanya tumpang tindih antara keduanya. Ia mencontohkan, PLN Bumi Sebalo ingin mengalirkan listrik dari Samalantan menuju daerah Lembah Bawang, karena daerah tersebut ramai penduduknya. Tetapi Pemda membangun

Pelanggaran Hak perlindungan anak secara menyeluruh yang didasari oleh strategi terpadu. Pembenahan dan perbaikan dimaksud, lanjut Said, misalnya penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Perbaikan sistem pelayanan dan pengawasan serta penyusunan berbagai pedoman untuk mewujudkan kepastian jaminan adanya perlindungan anak dalam semua kebijakan, program, kegiatan dan anggaran serta

jalan beraspal pada wilayah Samalantan ke Lembah Bawang, padahal daerah tersebut sepi penghuninya. Ini yang tidak kita inginkan. Karena itu, PLN dan Pemda harus saling satu persepsi jalur mana yang akan dibangun. Untuk Kecamatan Siding, 2011 baru akan dibangun listrik bertenaga surya, khususnya di ibukota kecamatan. Adi membandingkan antara Kabupaten Bengkayang dengan kabupaten lainnya yang ada di Kalbar, dalam hal masyarakat mendapatkan pelayanan listrik. Untuk Sambas sudah 72 persen, Sekadau 30 persen, Melawi 30 persen, dan Landak 44 persen. Drs Kristianus Anyim MSi, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang mengungkapkan, untuk Kecamatan Lembah Bawang, yang paling bagus untuk program PLN ialah dari Simpang Sebadas Kecamatan Sungai Betung.(cah)

.... . dari halaman 1

kerangka penilaiannya. Kebijakan pemerintah dalam melindungi anak telah disusun dalam sebuah Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 dengan visi untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi dalam suatu kawasan yang layak bagi anak. Bagian dari program nasional bagi anak Indonesia ini yaitu adanya pertemuan FAD yang merupakan program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas anak dan perempuan, katanya. Presiden FAD, Widia mengungkapkan, kegiatan FAD sangat memberikan dampak positif khususnya bagi anak karena untuk mengantisipasi fenomena sosial berupa menurunnya semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme anak-anak Indonesia dan untuk menghindarkan sasaran pengkaderan dari kelompok-kelompok radikal. Apalagi pada usia kanakkanak khususnya para remaja

merupakan masa krisis karena pada masa itu sedang mencari jati diri dan kepribadian yang relative lebih sangat mudah terbujuk bahkan terjebak dalam kelompok tertentu yang dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak baik secara ﬁsik maupun mental, ucap Widia. Dalam kegiatan itu juga hadir sejumlah nara sumber diantaranya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, KPAID Kalbar dan dari Polres Ketapang. (lud)

Spesial Promo

IDACHI STORE STORE 60 Disc

PROFESIONAL HEALTH CARE PRODUCTS Jl. Tanjungpura Mall Ramayana Lt. 2 No. 3 Telp. 0561-7506345 Pontianak Fs Shaper Hanya 2.95O / 1.188 Ribu

Air Climber Hanya 1.280 / 1.088 Ribu

New Europa Pan Hanya 800 / 328 Ribu

New Black Power

Hanya 1.450 / 738 Ribu

Health Mobile Pillow Hanya 875 / 388 Ribu

Hanya 1.350 / 798 Ribu

Body Slender

S/d

Selama Persediaan MASIH ADA Tgl 26 Juli s/d 1 Agustus 2011

Crosstrainer Hanya 6.750 / 3.968 Ribu

Akupuntur Hanya 1.750 / 1.068 Ribu

Kamis, 28 Juli 2011

Konﬂik Lahan Sementara itu, Corporate Legal PT Sintang Raya, Anton Adhita Sakti mengaku pihaknya sudah sering menempuh upaya kekeluargaan menyelesaikan konﬂik lahan ini. Bahkan pihak Pemkab Kubu Raya dan DPRD juga sudah pernah memediasi permasalahannya. Namun, pihak PT CTB

tidak menunjukkan iktikad baik, meski sudah melanggar perundang-undangan. Ini namanya penyerobotan. Sehingga areal ini ditetapkan menjadi status quo hingga keluar keputusan terkait areal tersebut, tegas Anton. Pantauan Equator, plang yang dipasang bertuliskan

Pengusaha Kalbar pihak Indonesia jangan protes terhadap keberadaan TIP. Sebaliknya, Indonesia harus evaluasi diri terhadap kinerjanya dalam membangun kawasan perbatasan. Kondisi ini membuktikan bahwa kita ini selalu terlambat. Ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap perbatasan Kalbar. Mestinya sama-sama mengikuti membangun dry port di Entikong, tutur pria yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Kalbar itu. Menurut Retno, pembukaan dry port di Entikong membawa banyak keuntungan bagi Indonesia, termasuk Kalbar. Keuntungan dimaksud menyangkut kelancaran dan ketertiban distribusi barang, serta faktor

keamanan barang dari aksi penyeludupan. Pemerintah Kalbar juga jangan diam. Walau pun dana untuk pembangunan kawasan perbatsan lebih banyak dari Entikong, namun pemerintah Kalbar mesti proaktif meminta pemerintah pusat membangun kawasan pebatasan, desak Retno. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kalbar, DL Denny SH memastikan pemerintah daerah tidak tinggal diam. Melalui badan pengelola kawasan perbatasan, kita sudah lama mengusulkan ke pemerintah pusat, ujar Denny. Namun, usulan itu tertunda karena ada peraturan dari

Mobil Terbang Hanya dengan menyentuh satu tombol saja, butuh 15 detik untuk melipat sayap secara otomatis dan kekuatan mesin akan dialihkan dari baling-baling ke roda belakang. Terrafugia Transition juga bisa dikemudikan di jalanan hingga kecepatan 65 mil per jam dan dirasakan muat garasi ukuran standar. Ini seperti Transformer kecil, ujar pendiri Terrafugia, Carl Dietrich merujuk pada robot mainan anak-anak yang mengispirasi film laris Hollywood berjudul Transformer. Untuk tahap pertama, Terrafugia Transition ditujukan ke pasaran AS karena negeri Paman Sam itu memiliki banyak

landasan dan 600 komunitas penerbangan. Aktor John Travolta yang memiliki pesawat dan sertiﬁkat pilot Boeing 707, termasuk salah satu orang terkenal yang mengincar Terrafudia Transition. Meski demikian, 20 warga Inggris telah menyatakan minatnya untuk membeli Terrafugia Transition. Konglomerat Richard Branson yang mengantongi rekor dunia setelah mnyeberangi Selat Inggris dengan mobil amﬁbi, mengatakan bahwa Terrafugia Transition merupakan ide cemerlang. Saya benar-benar ingin mendengar lebih banyak dan melihatnya sendiri, ucap bos Virgin itu seperti dilansir

Mendagri Didesak Di DKI Jakarta, untuk eselon I tunjangan mencapai Rp 50 juta, sedangkan untuk eselon II tunjangannya mencapai Rp 28 juta. Padahal jumlah orang miskin meningkat menjadi 363 ribu orang pada tahun 2011, ini jelas tidak sejalan dengan keberpihakan kepada masyarakat, cetus Abdul. Tak hanya di DKI Jakarta, tunjangan pejabat di Provinsi Banten juga disorot. Dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 1,6 triliun, tunjangan untuk Sekda Banten mencapai Rp 50 juta. Hal tersebut cukup kontras dengan Provinsi Jawa Timur

yang memiliki PAD mencapai Rp 5 triliun tetapi tunjangan daerah untuk Sekdanya lebih rendah dari DKI dan Banten. Provinsi Jawa Barat juga tercatat memberikan tunjangan yang cukup besar. Tunjangan untuk Sekda Jabar mencapai Rp 40 juta. Jumlah tunjangan ini perlu dievaluasi karena kontradiktif dengan jumlah angka kemiskinan di beberapa daerah tersebut yang justru naik dan tidak berkurang. Di samping itu, tingginya jumlah tunjangan ini menimbulkan kecemburuan terutama utk daerah-daerah ter-

Miliki 2 Mobil Untuk kendaraan di atas air, juga tidak dikenakan pajak progresif, bebernya. Pajak progresif adalah tambahan untuk kendaraan kedua atau ketiga hingga seterusnya, apabila pemilik kendaraan itu masih satu orang atau satu keluarga yang domisilinya sama sesuai Kartu Keluarga (KK). Dengan begitu, jika seorang suami sudah memiliki kendaraan, maka kendaraan milik istri atau milik anaknya yang masih tinggal satu alamat akan dikenakan pajak progresif. Taruli menjelaskan, pemberlakuan pajak progresif ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Kalbar Nomor 56 Tahun 2010. Pergub tersebut memuat tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang disyahkan oleh Pemda bersama DPRD Kalbar. Menurut Taruli, mobil yang akan dikenakan pajak progresif

itu meliputi jeep dan sejenisnya, station wagon, pick up, dan double cabin. Kendaraan milik badan sosial, lembaga sosial, keagamaan, pemerintah, TNI/ Polri, dan Pemda, tidak dikenakan pajak progresif, ujarnya. Besaran pajak progresif ini berbeda untuk kendaraan kedua, ketiga hingga seterusnya. Untuk kendaraan kedua, akan dikenakan pajak progresif sebesar 2 persen dari nilai pajak yang sesungguhnya. Kalau biasanya kena pajak Rp 600 ribu, maka pemilik kendaraan akan membayar Rp 612 ribu, katanya mencontohkan. Taruli melanjutkan, untuk kepemilikan ketiga, kendaraan akan dikenakan pajak 2,5 persen dari nilai pajak sesungguhnya. Kepemilikan ke empat akan dikenakan pajak sebesar 3 persen. Untuk kepemilikan ke lima hingga seterusnya, akan dikenakan pajak sebesar 3,5 persen, bebernya. Taruli menyarankan pemi-

Kajati Telaah FS 729-4 Motorized Manual Hanya 6.385 / 4.098 Ribu

Cocok Untuk Melayani Pesan Antar

FS 1980 Motorized Treadmill Hanya 6.150 / 3.988 Ribu

Slimming Suit Hanya 800 / 388 Ribu

NIUBA Hanya 675 / 258 Ribu

: Fitness Centre, Hotel, Apartemen Dan Lain-lain : Grosir dan Eceran Note : Stock Terbatas, Hanya 1 Minggu Bonus Langsung : 1 Unit Eye Masager Utk Pembelian Di Atas Rp. 3 Jt : Dalam dan Luar Kota (Khusus Luar Kota Tambah Ongkos Kirim) SMS 087883556888

nyatakan banding. Namun JPU yang diwakili Tri Lestari dan Rita Hilga menyatakan pikirpikir dan masih akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan (Kajati). Tyas meng aku belum mendapatkan laporan resmi dari jaksa yang menangani kasus Kimha. Saya baru kemarin baru pulang dari Jakarta. Masih tunggu laporan dari jaksa dulu, imbuhnya. Jika laporan secara resmi itu sudah diberikan, selanjutnya hasil vonis tersebut akan mereka telaah. Nanti akan kita lihat. Kalau ada celah banding, kita akan banding. Kita akan tetap mencari keadilan seadil-adilnya, katanya. Seperti diketahui, Kimha merupakan satu dari empat orang yang diduga terlibat

dalam korupsi pakaian Hansip di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalbar tahun 2008-2009. Tiga lainnya adalah Rukasi, Tonny Ferdy, dan Danal Ginanjar. Pada tahun 2008, Kimha sempat menjabat sebagai Kepala Kesbangpolinmas Kalbar. Karena ulah keempat orang ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar menemukan kerugian Negara hingga miliaran rupiah. Rukasi yang berperan sebagai Ketua Panitia Lelang sudah divonis, 2,5 tahun penjara. Tonny Ferdy yang menjabat sebagai pengguna anggaran alias Kepala Kesbangpolinmas Tahun 2009 divonis 2 tahun penjara. Sementara Danal Ginanjar yang menjabat sebagai Direktur CV

.... . dari halaman 1 laporan polisi No Pol : LP/ B/230/V/2011/Kalbar/Res/ Ptk, tanggal 23 Mei 2011 menegaskan tanah tersebut dalam sengketa, tidak boleh digarap/dipergunakan dan atau t idak boleh ada kegiatan dalam bentuk apapun, menunggu keputusan hukum/ status quo.(oen)

.... . dari halaman 1 Menteri Perdagangan yang menyatakan Entikong bukan sebagai pelabuhan ekspor-impor. Beruntung regulasi itu sudah berakhir pada akhir tahun lalu. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dishubkominfo Kalbar, Evidiar SIp MM mengatakan, pihaknya akan melakukan pembicaraan secara bilateral dengan pemerintah Malaysia terkait persoalan TIP. Pembiacaraan dimaksud merupakan pembicaraan resmi forum Sosek-Malindo yang rencananya akan dilaksankan di Pontianak, Oktober mendatang. Ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan pra SosekMalindo yang kita laksanakan di Kuching beberapa waktu lalu. Pihak pengelola TIP akan hadir, katanya. (selesai)

.... . dari halaman 1 Daily Mirror, kemarin. Badan Keselamatan Lalu-lintas AS juga telah memberi jalan bagi mobil terbang itu meluncur di jalan tol karena memang dianggap memungkinkan untuk digunakan di jalanan AS. Sedangkan Otoritas penerbangan sipil di AS, Civil Aviation Authority (CAA), telah mengonﬁrmasi bahwa dari Badan Keselamatan Lalu-lintas AS akan mempermudah Terrafugia Transition mengantongi sertiﬁkat keselamatan dari Badan Keselamatan Eropa di Cologne. Standar keselamatannya (Eropa) sangat mirip dengan AS, ujar juru bicara CAA, Jonathan Nicholson.(jpnn)

.... . dari halaman 1 dekatnnya, ucap Malik. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, tingginya tunjangan bagi pejabat daerah itu juga berpengaruh terhadap APBD masing-masing daerah. Sebab rata-rata pengeluaran rutin pemerintah daerah untuk belanjai pegawai mencapai 60 hingga 70 persen. Evaluasi ini diperlukan untuk mengukur sejauh mana efektiﬁtas tunjangan tersebut untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah serta mengukur kekuatan keuangan daerah, tandasnya. (jpnn)

.... . dari halaman 1 lik kendaraan yang melakukan pengalihan hak atau jual beli kendaraan untuk segera melakukan balik nama. Jika hal itu tidak dilakukan, pemilik lama akan dikenakan pajak progresif jika membeli kendaraan baru, karena terhitung sebagai kepemilikan kendaraan kedua. Disisi lain, ini untuk kepastian hukum kepemilikan kendaraan, ujarnya. Disinggung soal jumlah kendaraan yang bakal dikenakan pajak progresif tersebut, Taruli belum bisa memberikan kepastian. Tapi Dispenda sudah melakukan pendataan, katanya. Berdasarkan data Dispenda, hingga sekarang pemasukan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sejak Januari hingg a Juni 2011 mencapai Rp 118,154 miliar. Dengan pemberlakuan ini kita harapkan pendapatan pajak akan meningkat, kata Taruli. (bdu)

.... . dari halaman 1 Putracoutama atau perusahaan pemenang tender, divonis 2,5 tahun penjara. Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH enggan berkomentar banyak tentang vonis Kimha ini walaupun sebelumnya sempat mengajukan sebagai penjamin penangguhan penahanan untuk Tony Ferdy, terpidana lainnya dalam kasus ini. Itu urusan hakim. Nanti kalau kita ngomong, dibilang melindungi koruptor pula, tegas Cornelis kepada Equator, kemarin. Meski demikian, Cornelis tampaknya tidak mau lepas tangan dalam terhadap permasalahan yang dihadapi anak buahnya. Sebagai atasan, tentu dia perlu menunjukkan kepedulian. Kita lakukan upaya hukum. Tapi upaya hukum yang standar, tukas Cornelis. (bdu)

Kamis, 28 Juli 2011

Puncak Peringatan HUT PWRI Ke-49 Kalbar

Melawi Maju Bersama PWRI

NANGA PINOH. Puncak kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) ke- 49 tingkat Provinsi Kalbar , Rabu (27/7), di pendopo Bupati Melawi. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Hukum dan Pemerintahan, H Togi L Tobing SH MH, Ketua Umum PWRI Kalbar, dan pengurus PWRI kabupaten/kota se Kalbar. Keberadaan PWRI dianggap sangat penting dalam pembangunan Melawi. Lantaran ide, pikiran dan pengalaman anggota PWRI sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintah. Lantaran PWRI sendiri merupakan organisasi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari berbagai instansi serta mantan pejabat negara yang memiliki macam-macam dasar pendidikan, pengalaman kerja serta dedikasi yang luar biasa.

Bupati Melawi H Firman Muntaco SH MG menilai keberadaan PWRI tidak bisa terlepas dari birokrasi pemerintahan. Keberadaan PWRI sangat diharapkan bisa memberikan masukan dan pemikiran untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, karena yang bergabung di dalam PWRI ini telah banyak memiliki pengalaman. Saya minta kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) Melawi untuk menghormati para pensiunan pejabat, aparatur, dan PNS yang ada di kabupaten Melawi, harapnya. Firman berharap peringatan HUT PWRI Tingkat Kalbar ke-49, PWRI semakin berjaya dan dikenal oleh masyarakat. Agar ke depan tidak lagi menjadi pertanyaan masyarakat, apa itu PWRI. Atas nama Pemkab Melawi Saya mengucapkan HUT PWRI tingkat Provinsi Kalbar ke-49, pungkasnya. (*)

Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan pemerintahan ,H. T L Tibing, SH. MH (berbaju hitam sebelah kanan) dan Bupati Melawi

Staf Ahli Gubernur Kalbar, Bidang Hukum dan Pemerintahan, H. Togi L. Tobing, SH MH, saat memberi sambutan dalam HU

Ketua Tp PKK Melawi Ny. Henny Dwi Rini Firman dan Wakil Ketua Tp PKK Melawi Ny Nurbetty Eka Mulyastri Panji

H. Firman Muntaco SH MH, H. Togi L. Tobing, SH MH, saat menuju ruang peringatan PWRI

Bupati Melawi, H Firman Muntaco, SH MH saat memberi sambutan dalam HUT PWRI

Penyerahan piagam yang dilakukan oleh Staf Ahli Gubernur bidang Hukum dan pemerintahan, H. Togi L Tibing, SH. MH

H. Firman Muntaco, SH MH saat memberikan cintra mata pada anggota PWRI

Para undangan yang menghadiri peringatan PWRI di pendopo bupati

Tari adat Dayak yang memeriahkan peringatan HUT PWRI

Wakil Ketua Tp PKK Melawi Ny Nurbetty Eka Mulyastri Panji memberi cintra mata pada anggota PWRI

Tari adat Melayu yang memeriahkan peringatan HUT PWRI

CUSTOMER SERVICE - Ingin berlangganan - Koran datang siang - Tidak terima koran

Hubungi: Bagian Pemasaran Hp. 081345479786 (Santo) 08125746667 (Abu Bakar) 08125639448 (Mulyadi)

PATR LI

Kamis, 28 Juli 2011

Minta Uang Belanja, Istri Dihajar PONTIANAK . Meminta uang belanja, Ida Soraya, 41, dihajar Sf, 43, suaminya, di kediamannya Jalan Khatulistiwa, Selasa (26/7) sekitar pukul 21.00. Ibu

dua anak tersebut menderita luka robek di bibir, memar di kedua lengan dan sakit seluruh badan. Berdasarkan keterangan Ida

kepada petugas, kejadian bermula, meminta uang belanja kepada Sf untuk keperluan anak. Bukannya memberi, malah Sf memukul Ida dengan tangan berulang kali ke wajah dan tubuh. Tidak hanya itu, Sf juga memukul Ida menggunakan sepotong kayu berukuran sekitar panjang 150 centimeter. Ida berusaha melawan. Namun apa daya, tidak mampu menahan tenaga suaminya. Bukan hanya luka robek di bibir dan mengeluarkan darah. Kedua lengannya memar dan seluruh badan terasa sakit. Bukan kali ini saja, dia (Sf, red) memukuli saya, tapi sudah sering, kata Ida kepada petugas.

Malam itu juga sekitar pukul 23.00, Ida langsung melaporkan peristiwa ini ke Mapolsek Utara. Mendapatkan laporan, Sf sekitar pukul 01.00 diciduk polisi. Sf dibekuk saat bersembunyi di rumah keluarganya yang tidak jauh dari kediamannya. Kepada petugas, Sf mengakui perbuatannya memukul Ida. Namun ia memukul hanya menggunakan tangan kosong. Pria tersebut membantah memukul menggunakan kayu. Bahkan saat itu, Ida sempat melawan. Pemukulan yang dilakukan pelaku lantaran Ida membanting HP dan memukul sepeda motornya. Kejadian bermula

ketika di kamar, Ida meminta uang tambahan belanja. Lalu saya bilang tidak ada, karena penghasilan saat ini sedang sepi, ujar Sf kepada petugas. Namun istrinya tidak mau tahu. Sehingga terjadilah pertengkaran di antara pasangan suami istri (pasutri) ini. Istrinya saat itu sempat membanting HP dan memukul motornya. Melihat itu, Sf berang lantas memukul istrinya dengan tangan kosong. Bahkan sempat terjadi pergumulan diantara keduanya. Setelah itu Sf pergi meninggalkan rumahnya. Ternyata Ida melapor ke polisi. Hingga akhirnya Sf dijemput polisi di kediaman keluarganya. (arm)

Dua Kijang Bertanki Siluman PONTIANAK . Jajaran Polsek Timur mengamankan dua unit mobil tanki siluman di SPBU Parit Mayor, Jalan Tanjung Raya II, Rabu (27/7) siang. Usai diberi pengarahan dan membuat surat pernyataan, kedua mobil tersebut akhirnya dilepas. Kedua mobil jenis Kijang warna biru ini diamankan saat Polsek Pontianak Timur menggelar razia. Beberapa kendaraan yang sedang antre mengisi BBM di SPBU dicek petugas. Ternyata ada dua unit mobil yang memodiďŹ kasi tanki yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kedua mobil tersebut selanjutnya dibawa ke Mapol-

Dua Mobil Kijang tanki siluman diamankan di Mapolsek Pontianak Timur. ARMAN

sek Timur beserta sang sopir. Di kantor polisi, sang sopir diberikan pengarahan. Selanjutnya mereka diminta untuk membuat surat pernyataan

untuk tidak mengulang lagi perbuatannya. Setelah diberi pengarahan dan membuat surat pernyataan, mereka diperbolehkan

pulang. Kapolsek Timur, Kompol Bibit Triyono menjelaskan, razia yang dilakukan jajarannya, menanggapi keluhan ma-

syarakat. Untuk merespon itu, pihaknya melakukan razia dan akhirnya ditemukan dua mobil bertanki yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Dua mobil ini diindikasikan hendak mengisi BBM secara berlebihan. Dimana tanki mobil diperbesar dengan menambahkan tanki di belakang jok mobil, katanya. Saat diamankan, mobil-mobil tersebut belum sempat mengisi BBM. Namun ikut mengantre dan keburu diamankan polisi. Kegiatan ini juga untuk mengantisipasi kelangkaan BBM pada bulan Ramadan, tegas Bibit. (arm)

Protes Jalan Rusak, Tanam Pohon Pisang PONTIANAK . Melampiaskan kekecewaan, masyarakat Jalan Dharma Putra, Kelurahan Siantan Hilir, Pontianak Utara menanam pohon di tengah jalan rusak. Mereka memprotes jalan tak kunjung diperbaiki pemerintah. Jalan Dharma Putra merupakan salah satu dari empat jalan alternatif di Pontianak Utara. Jalan tersebut menghubungkan Jalan KhatulistiwaBudi Utomo. Maka tidak heran bila selalu ramai dilintasi masyarakat. Karena bisa menjadi alternatif mempersingkat perjalanan sekaligus menghindari arus kepadatan lalu lintas di Jalan Khatulistiwa. Namun Jalan Dharma Putra rusak parah. Lubang menumpuk di sepanjang jalan tersebut, sehingga menjadi genangan air sat hujan atau akibat air pasang. Masyarakat sangat menginginkan jalan tersebut mendapat kepedulian pemerintah. Usulan pembangunan telah diupayakan pada pemerintah Kota Pontianak. Masyarakat melakukannya sejak 2010 hingga 2011. Tetapi realisasinya tidak kunjung tiba. Hal tersebut membuat masyarakat kecewa. Bentuk protes sekaligus sindiran kepada Pemkot yang menelantarkan Jalan Dharma Putra, maka ditanamlah pohon pisang di tengah jalan. Pada 2010 masyarakat yakin Jalan Dharmaputra di bangun. Material berupa pasir, kayu dan batu sudah ditimbun sepanjang jalan. Tapi hingga kini tanpa realisasi. Bahkan sampai material yang ada telah hilang. Kami sangat kecewa, ini saja mengabaikan usulan kami, kata Anwar Rabani Ketua Forum RT/RW lintas Dharma Putra, Rabu (27/7). Sebatang pohon pisang menjadi bukti tanda protes dan kekecewaan warga setempat. Mereka menan-

Ilustrasi. IST

Anak Mencuri, Ibu Lapor Polisi PONTIANAK. Saking kesalnya dengan ulah An, Sutiyeh, 35, melaporkan anak kandungnya ke Mapolsek Utara, Rabu (27/7) kemarin. An nekat membawa kabur mesin air, HP dan uang Rp50 ribu milik ibunya, Senin (25/7) sekitar pukul 12.00. Sebelum hilang, mesin air disimpan di bawah tangga. Sedangkan HP awalnya dipinjam An. Alasannya untuk menghubungi sang pacar. Ternyata, HP tidak dikembalikan. Ketika diminta ibunya, An mengaku HP telah dijual. Selain itu An juga sempat mengambil uang Rp50 ribu milik ibunya. Uang tersebut diambil dari dompet dalam kamar. Sementara yang mengetahui ulah An adalah tetangganya sendiri. Mendapat kabar tersebut, Sutiyeh merasa kesal melihat polah anaknya itu. Wanita tersebut melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum. Atas peristiwa tersebut, warga Jalan Dharma Bhakti, Kecamatan Pontianak Utara ini merugi Rp800 ribu. Kasus ini ditangani aparat kepolisian Sektor Utara. (arm)

Dipinjam Kawan, Motor Tak Kembali

PONTIANAK. Sepeda motor Revo milik Jamalludin, warga Sungai Kakap tak dikembalikan Hermansyah, rekannya. Kasus tersebut dilaporkan ke Polsek Barat, Selasa (26/7). Motor Jamalludin dipinjam di Gudang Semen Gresik, Kamis (21/7) lalu. Dikatakan Jamalludin, kejadian itu berawal ketika dirinya hendak masuk kerja, di Gudang Semen Gresik. Setibanya di depan gudang, bertemu dengan kenalannya, Hermansyah yang hendak meminjam motor. Alasannya pulang ke rumah untuk ganti baju. Tanpa ada ďŹ rasat yang buruk, pria tersebut langsung meminjamkan motor kepada kenalannya. Tanpa sepengetahuan Jamalludin, motor tersebut dipinjamkan Hermansyah lagi kepada seseorang berinisial, An. Laki-laki tersebut baru kenal satu hari dengan Hermansyah. Tidak disangka setelah motor dibawa An, ditunggu-tunggu motor dan pelaku tidak juga kunjung datang. Merasa curiga motor tidak juga dikembalikan, Jamalludin bertanya kepada Hermansyah, ternyata juga sedang menunggu motor tersebut. Hingga kini motor tersebut tidak juga kembali dan Hermansyah juga tidak mengetahui keberadaan An. KTP dan STNK serta dompet juga ada di dalam jok motor saya, karena biasa kerja memang saya masukkan dalam jok motor, kesal Jamalludin. Menurutnya, motor tersebut masih kredit. Jamalludin mengaku pusing memikirkan untuk pertanggungjawabannya ke dealer. Saya lebih pusing lagi, istri saya ini sedang dalam kondisi hamil dan sudah akan melahirkan, eh malah dapat musibah seperti ini. Untuk bulan depan angsuran kredit sengaja memang sudah saya bayar bulan ini, karena istri saya bilang bayar saja dulu, ujarnya. Sudah mencari ke sana kemari, namun tidak juga menemukan motor tersebut. Jamalludin akhirnya melaporkan kejadian itu ke Mapolsek Barat, guna pengusutan lebih lanjut. Akibat kejadian itu, Jamalludin merugi Rp17,5 juta. (sul)

2011, Sudah 44 Nyawa Melayang Warga Jalan Dharma Putra menanam pohon pisang di tengah jalan. ARMAN

capkan pohon pisang persis di kubangan jalan. Melalui simbol tersebut, pemerintah diminta tidak menutup mata. Sekaligus menjelaskan kepada pengendara yang melintas bahwa kondisi Jalan Dharma Putra memprihatinkan. Anwar ikut menyampaikan, rusaknya Jalan Dharma Putra menandakan ketidakadilan pembangunan di Kota Pontianak. Padahal pembangunan mesti merata dan menyeluruh. Tidak memusatkan hanya pada kawasan tertentu. Sebab seluruh masyarakat sangat membutuhkan akses jalan. Kalau hujan, kondisi jalan menjadi

masalah. Sulit dilintasi karena banyak genangan air. Kami sudah sering menyampaikan keluhan kepada Pemkot. Selalu diminta membuat pengajuan. Ajuan telah dibuat, perbaikan tetap tidak berjalan. Usulan kami adalah Jalan Dharma Putra harus rabat beton. Karena memang kondisinya sudah mendesak, kata Anwar. Panjang lintasan jalan Dharma Putri tidak terlalu panjang. Hanya sekitar satu kilometer. Lokasinya memang cukup strategis bila dikembangkan. Untuk menjadi jalan alternatif. Minimal menekan kepadatan

jalan Khatulistiwa. Ikut menjadi kekesalan Anwar, masyarakat Dharma Putra ikut dikenakan pajak. Misal pajak kendaraan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Dimana pajak tersebut menjadi pemasukan Pemkot melalui Dispenda. Sementara pembangunan yang diinginkan masyarakat tak dipenuhi. Jangan sampai kami memandang pemerintah pilih kasih. Pembangun harus berjalan dengan adil, kata Anwar. Hal serupa dikemukakan ketua RW 27 Kelurahan Siantan Hilir Dharma Putra, Rahmadi.

Menurutnya pemerintah harus komitmen terhadap janjinya. Untuk mengatasi permasalahan jalan rusak. Sebab hal tersebut pernah disampaikan ketika menggelar pertemuan di rumah ibadah. Antara masyarakat dengan pihak pemerintah pada 2010. Tapi mana realisasinya. Masyarakat butuh bukti. Bukan janji. Memang Dharma Putra ini bukan bagian dari Kota Pontianak? Pembangunan jalan rusak diabaikan. Bahan material sudah ditumpuk tapi tak ada pengerjaannya. Jangan sampai kami dianaktirikan, kata Rahmadi. (arm)

PONTIANAK. Tahun 2011 kecelakaan lalu lintas di kawasan Pontianak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada 2011, jumlah korban jiwa 44 orang, sedangkan 2010 mencapai 103 meninggal. Pihak kepolisian mengharapkan pengendara agar lebih hati-hati, supaya tidak menjadi korban selanjutnya. Satuan Lantas Polresta Pontianak serta jajarannya akan terus melakukan razia cipta kondisi demi keamanan masyarakat. Supaya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar dugaan. Maka kami akan meningkatkan penjagaan di kawasan yang menjadikan tempat rawan kecelakaan, khususnya di Ayani II Pontura, Timur dan Ambawang, ungkap Kompol Boy Samula, Kasat Lantas Polresta Pontianak, Rabu (27/7). Boy mengatakan, pihaknya mempersiapkan penjagaan di bulan Ramadan. Seperti biasanya, setelah sahur anak muda suka kebit-kebutan. Kelengahan bisa dijadikan kesempatan bagi penggemar motor racing balapan liar. Remaja kebanyakan melakukan setelah sahur. Supaya tidak terjadi hal semacam kebut-kebutan, anggota tetap antisipasi, tegas Boy. Remaja terkadang memanfaatkan di tempat yang jauh dari jangkauan polisi, agar mudah lari dari kejaran. Ada beberapa tempat, diantaranya Jalan Ayani II, depan Kodan Baru, Jalan Ampera Sungai Ambawang dan Bundaran Alianyang Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang. Mereka mengambil kesempatan saat petugas lengah, kata Boy. (sul)

musyawarah kite

Distanak Kontrol Mutu Daging SUNGAI RAYA. Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kabupaten Kubu Raya akan melakukan kontrol, mutu daging ayam dan sapi di setiap peternakan Kubu Raya. Langkah ini dilakukan, untuk memberikan rasa amana pada warga yang mengonsumsi daging saat Ramadan nanti. Seperti biasa, untuk persediaan stok daging sapi dan ayam menjelang Ramadhan dipastikan mencukupi, bahkan berlebih. Namun kita tetap akan melakukan kualitas daging agar asuh dan aman di kosumsi oleh masyarakat, kata Kepala Distanak Kubu Raya, Suharjo kepada wartawan. Diakui Suharjo, persediaan daging di Kubu Raya pada setiap perayaan hari besar keagamaan setiap tahunnya selalu tercukupi. Bahkan selama ini, Kubu Raya menjadi salah satu daerah pemasok daging bagi Kota Pontianak dan kabupaten lainnya di Kalimantan Barat. Karena selama ini, Kubu Raya memiliki cukup banyak peternakan sapi dan ayam. Dimana sebagian besar peternakan tersebut, menjual hasil ternaknya maupun daging kepada pengecer yang ada di Kota Pontianak dan kabupaten lainnya. Saat ini kita sudah membentuk tim untuk melakukan pengawasan mutu daging di setiap kecamatan. Tim ini nantinya akan bergerak untuk memantau proses pemotongan hewan di setiap rumah potong hewan, peternakan, bahkan pada melakukan pemantauan di pasar, kata Suharjo. Dari tim itu juga nantinya Distannak Kubu Raya akan melakukan pemantauan harga daging di setiap pasar. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan harga daging yang dijual kepada masyarakat. Suharjo juga mengimbau kepada masyarakat agar bisa memberikan informasi kepada pihaknya, jika ada penjual daging yang menjual daging tidak layak kosumsi atau harganya terlalu mahal. Dari laporan tersebut tentu akan sangat berarti bagi kita untuk menjaga kualitas daging. Agar aman di konsumsi, dan terjangkau masyarakat. Namun kita bersyukur, selama ini tidak pernah mendengar kasus, daging yang dijual tidak layak, pungkasnya. (oen)

kubu raya

Kamis, 28 Juli 2011

Menuju Perubahan

Polemik Lahan PT WBA

Pansus Deadline Dua Hari SUNGAI RAYA. Rapat dengar pendapat antara Minoto yang perwakilan pemilik PT Wana Bangun Agung (WBA) dengan Panitia Khusus (Pansus) PT WBA DPRD Kubu Raya berlangsung panas. Pimpinan Pansus memberikan deadline (batas waktu) selama 2 hari, untuk memberikan jawaban dan para pemilik perusahaan pada pertemuan berikutnya. Kita berikan deadline pada PT WBA, untuk menyelesaikan konﬂik internal mereka. Sebab persoalan ini, berujung pada belum dibayarnya hak-hak karyawan. Pak Minoto yang hadir dalam pertemuan ini mewakili PT WBA, kita minta menyampaikan hasil pertemuan ini pada para pemilik, pesan Ketua Pansus PT WBA DPRD Kubu Raya, Darmawansyah H Mahmud. Dikatakan Darmawansyah dalam pertemuan tersebut, Pansus memberikan tiga pertanyaan yang harus disampaikan Minoto, pada Soﬁa yang kini berada di

Jakarta. Pertama, mengenai kesanggupan pihak manajemen menyelesaikan hak-hak karyawan yang belum dibayar. Lalu para anggota Pansus juga mempertanyakan, apakah perusahaan akan take over. Bila terjadi take over, apakah proses tersebut dapat dilakukan tanpa atau dengan persetujuan dari para pemegang saham. Kemudian manajemen perusahaan hendaknya menghadirkan para pihak yang menanamkan saham-sahamnya di PT WBA, guna memberikan klarifikasi. Semua pihak yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan hadir tanggal 28 Juli nanti. Selain itu, ibu Sofia selaku pemilik PT WBA dapat memberikan penjelasan pada para anggota Pansus, ujarnya. Bila memang Sofia tidak hadir, Minoto sebagai perwakilan pemilik PT WBA hendaknya dapat memberikan keputusan. Karena tiga pertanyaan yang kami berikan dalam rapat sebelumnya,

tentu sudah dikonsultasikan pada Soﬁa selaku pemilik. Mendapatkan pertanyaan tersebut, Minoto berjanji, akan menyampaikan seluruh pertanyaan Pansus pada Sofia. Permintaan Pansus akan saya tampung, kata Minoto. Ta p i k a t a M i n o t o , u n t u k menuntaskan permasalahan yang kini membelit PT WBA, hanya degnan cara take over. Sehingga posisi PT WBA akan kembali nol. Masalah ini sangat memusingkan kepala, ujarnya. Pertemuan dihadiri puluhan karyawan PT WBA yang mayoritas ibu-ibu ini terlihat memanas, tatkala manajemen PT WBA yang turut hadir memberikan jawaban berbelit-belit. Mereka juga memberikan appluse, pada anggota Pansus PT WBA DPRD Kubu Raya yang bersuara lantang terhadap manajemen PT WBA. Mafhum saja, semenjak polemik di tubuh PT WBA terjadi. Para karyawan yang selama ini menggantungkan nasibnya dis-

ana semakin tidak jelas. Mereka pun mengadukan permasalahan tersebut, pada wakil rakyat untuk membantu dalam memperjuangkan nasib mereka. Kami disini hanya minta kejelasan PT WBA. Jangan memberikan komentar yang tidak jelas. Sebab walaupun bagaimana, kami tetap memperjuangkan hak-hak karyawan. Kami tidak ingin Kubu Raya dirusak investor yang tidak jelas. Hanya buat masalah saja, tegas Mustafa, salah seorang anggota Pansus. karena pertemuan tidak melahirkan kesimpulan, pimpinan rapat lantas mengakhiri pertemuan untuk kemudian dijadwalkan kembali. Sementara Minoto, langsung mengambil langkah seribu meninggalkan ruang sidang. Jangan wawancara sama saya, nanti saja, katanya seraya bergegas. Hasil kajian dari tim Pansus dan instansi terkait, PT WBA harus membayar Rp 12 miliar pada karyawan mereka. Dana

itu, untuk menyelesaikan 16 bulan masa kerja karyawan yang gajinya tidak dibayarkan pemilik PT WBA. Akibat carut-marutnya segitiga penanaman saham yang tidak bertanggung jawab. Mulai dari Acuan, Sukimin, dan Jimi. Diketahui, Komisaris PT WBA, Sofia yang keteteran dengan modal mendatangkan Acuan, untuk mendapatkan suntikan modal tahun 2009. Namun hanya berjalan 1,2 tahun Acuan mengibarkan bendera putih, alias menyerah mengelola PT WBA. Kemudian tahun 2010, masuk Halim yang didukung Sukimin menyuntikan tambahan modal. Namun duet Halim dan Sukimin, ternyata tidak bisa bertahan lebih dari 3 bulan. Sebab keduanya juga kekurangan modal. Kemudian muncul nama Jimi, penanam saham lainnya. Tapi status Jimi hingga kini belum jelas, lantaran yang bersangkutan masih menghuni salah satu ruangan hotel prodeo Mapolda Kalbar. (oen)

Kurang Piawai Kelola Sekolah

SUNGAI RAYA. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, Frans Randus menuturkan, terhambatnya pembangunan di SMA Negeri 1 Sungai Raya bukan disebabkan status lahan sekolah yang masih menjadi milik TNI AD. Tetapi lebih karena kurang piawainya kepala sekolah dalam mengelola anggaran. Sebenarnya, tidak ada permasalahan dalam pembangunan lokal kelas baru di SMA 1 Sungai Raya. Karena kita sudah membicarakan hal itu pada Sampah di ruas jalan akses menuju jembatan kapuas yang pihak TNI. Bahkan sampai dibakar, pembakaran sampah seperti ini tidak diperkenankan kini, TNI sama sekali tidak lagi. karena dari pembakaran akan menimbulkan debu-debu mempermasalahkan status yang berbahaya bagi kesehatan. lahan tersebut. Saya juga

heran, kok tiba-tiba pihak sekolah mengeluarkan pernyataan, tidak bisa memperbaiki sekolah karena status lahan tersebut, ungkap Frans, pada wartawan, belum lama ini. Dia juga heran, kenapa pihak sekolah tidak bisa melakukan pembenahan terhadap sekolah tersebut. Terlebih banyak lokal kelas yang mengalami rusak dan kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal lanjutnya Frans, pada APBD tahun 2011 Dinas Pendidikan Kubu Raya sudah mengucurkan dana bantuan untuk pembangunan 8 lokal kelas bagi sekolah tersebut. Namun kenyataannya, pihak sekolah malah membangun 12 lokal kelas tanpa sepengetahuan Dinas Pendidikan. Kita sangat menyayangkan hal

tersebut. Seharusnya kalau ada anggaran lebih, sebaiknya digunakan untuk perbaikan kelas yang rusak, bukan malah membuat kelas baru. Kalau sudah seperti itu jelas saja anggaran yang sudah dikucurkan selalu kurang, katanya. Belum lagi kucuran dana peningkatan management mutu pendidikan yang juga di berikan Dinas Pendidikan, untuk sekolah Rp 165 juta pertahun. Jika ditambah dengan pungutan daftar ulang serta kesepakatan pungutan biaya masuk, antara pihak sekolah dan orang tua. Tentu uang yang ada lebih dari cukup, melakukan perbaikan sekolah yang rusak. Anehnya, kok masalah lahan yang jadi pengalihan, tanya Frans. Dikatakan Frans, bila memang

pihak TNI AD akan mengambil alih tanah tersebut, tentu akan mereka akan melakukan konﬁrmasi terlebih dahulu pada Dinas Pendidikan. Namun sampai sekarang, pihak TNI AD sama sekali tidak mempermasalahkannya. Malah mereka tidak pernah melakukan konfirmasi apapun dengan kita. Apalagi selama ini, saya tidak pernah mendengar permasalahan tersebut dari pihak SMA Negeri 1 Sungai Raya, kata Frans. Sebelumnya, status kepemilikan tanah di SMAN 1 Sui Raya yang merupakan aset TNI, disebut sebagai salah satu penyebab tidak dilakukan perehaban. Sehingga di setiap sudut bangunan terjadi kerusakan. Sebab untuk mendapatkan

dana renovasi, syaratnya status tanah harus hak milik, bukan milik pihak lain. Kita sudah coba mengusulkan anggaran Rp 700 juta pada permintah pusat tahun 2009. Tapi pengajuan tidak dikabulkan, karena salah satu persyaratannya adalah tanah sekolah harus miliki sertiﬁkat. Sementara ini bukan milik kita tapi punya TNI, kata Kepala SMAN 1 Sui Raya, Basilius Oybur. Disebutkannya, pada tahun 1986 pernah diusulkan perubahan status kepemilikan tanah tersebut. Namun belum ada tanggapan dari Korem kala itu maupun Kodam saat sekarang. Ia mengharapkan, Panglima Kodam dapat mendengarkan permasalahan yang menjadi kendala SMAN 1 Sungai Raya.(oen)

gema kabupaten pontianak

derap bestari

Bantah Terima Persenan Proyek ANGGOTA DPRD Kabupaten Pontianak, Amelia membantah isu terkait menerima persenan proyek yang ditudingkan kepada dirinya. Menurut dia, isu tersebut sengaja diembuskan oknum tidak bertanggungjawab yang ingin merusak citra dan karakternya selaku wakil rakyat. Saya sangat kaget dengan pemberitaan di koran Amelia yang mengatakan, kalau saya mengambil persenan proyek Jalan Semparong, Desa Semudun. Itu hanya isu tidak yang tidak bertanggungjawab. Saya mensinyalir ada orang tertentu yang ingin melakukan pembunuhan karakter terhadap diri saya selaku wakil rakyat, kata Amelia kepada wartawan ditemui di kediamannya, Rabu (27/7). Legislator Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) Kabupaten Pontianak ini menceritakan, beberapa waktu lalu dirinya pernah dihubungi seseorang yang mengaku Kades Semudun. Orang tersebut mempertanyakan kepada dirinya, kalau Proyek Jalan Semparong merupakan salah satu aspirasi yang disampaikannya selaku anggota dewan. Kalau masalah keterlibatan dalam pembahasan anggaran memang ada. Karena Jalan Semparong itu merupakan salah satu aspirasi masyarakat. Apalagi masyarakat Desa Semudun juga konstituen saya di daerah pemilihan (Dapil) Sungai Kunyit. Menurut masyarakat setempat, jalan itu belum pernah tersentuh pembangunan sejak tahun 80-an silam, bebernya. Amelia memberikan pandangan bahwa konsep kerja antara Kades dan Anggota DPRD itu hampir sama. Yakni sama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi kita tidak perlu membahas dan mempermasalahkan ini proyek aspirasi siapa. Yang harus kita lakukan, bagaimana memperjuangkan agar proyek tersebut dapat dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan untuk kepentingan masyarakat luas, ungkapnya. Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pontianak itu membantah keras isu yang ditudingkan kepada dirinya tersebut. Sebagai wakil rakyat, dia mengaku hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengabdi kepada masyarakat dan daerah Kabupaten Pontianak. Jadi isu tersebut sama sekali tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya bersama anggota dewan lainnya hanya menjalankan tugas untuk memperjuangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat. Biarlah masyarakat yang menilai kebenaran isu tersebut dan sejauh mana hasil kerja saya untuk masyarakat, ujarnya. Ke depan, Amelia mengharapkan kerjasama semua pihak untuk mensukseskan berbagai realisasi pembangunan di masyarakat. Untuk merealisasikan aspirasi masyarakat itu harus ada kerjasama semua pihak. Mulai dari desa dalam bentuk penyampaian proposal, pembahasan bersama eksekutif-legislatif serta masyarakat itu sendiri untuk menjaga dan menyukseskan pembangunan di lingkungannya, tegasnya. (hry/shn)

Komisi Tak Pantas dapat Mobdin MEMPAWAH. Sikap pimpinan DPRD yang mengembalikan mobil dinas (Mobdin) lantaran kisruh internal dewan. Polemik tersebut mendapatkan tanggapan beragam di masyarakat. Aktivis Pemuda Kota Mempawah, Iswandi mengecam tuntutan Komisi di lembaga wakil rakyat Mempawah yang berhasrat ingin mendapatkan Mobdin. Kita sangat menyesalkan wacana Komisi dewan yang menuntut Mobdin dari pemerintah daerah. Komisi dewan itu tidak pantas mendapatkan Mobdin. Sikap seperti itu semakin menunjukkan kalau para legislator tersebut merupakan orang-orang yang serakah, sesal Iswandi kepada Equator, Rabu (27/7) di Mempawah. Menurutnya, para anggota dewan yang terhormat, harusnya mengoreksi diri terlebih da-

hulu sebelum menuntut haknya. Karena, sejauh ini kinerja dewan, khususnya Komisi belum menunjukkan pencapaian yang maksimal. Baik untuk daerah maupun masyarakat Kabupaten Pontianak. Dewan jangan menuntut hal yang berlebihan. Sementara kinerjanya saja masih belum beres. Selama ini, kinerja dewan belum memberikan kontribusi apa-apa untuk masyarakat dan daerah Kabupaten Pontianak. Perlu ditegaskan, kalau jajaran Komisi dewan tidak pantas mendapatkan fasilitas Mobdin, geramnya. Iswandi mengingatkan, jajaran Komisi harus mengurungkan niatnya untuk mendapatkan Mobdin. Jangan sampai tindakan dewan itu memicu timbulnya aksi mosi tidak percaya dari masyarakat. Jika masih dianggarkan, maka jangan salahkan

apabila rakyat melakukan tindakan anarkis dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyatnya. Apakah masih kurang gaji, sehingga anggota dewan meminta Mobdin. Jika dibandingkan dengan kinerja dewan yang hanya datang ke kantor, duduk, membaca koran dan menonton televisi, gaji yang diberikan daerah lebih dari cukup, apakah Mobdin diperlukan? Karenanya, jajaran Komisi jangan berlebihan dengan meminta fasilitas yang mewah, tegasnya. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto mengaku dirinya beserta Anggota Komisi A tidak pernah meributkan atau berhasrat untuk mendapatkan fasilitas Mobdin dari pemerintah daerah. Komisi A tidak pernah meminta atau berwacana mendapatkan

Mobdin. Karena, semua anggota Komisi A sudah memiliki mobil pribadi masing-masing. Makanya Komisi A tidak terlalu ambisius untuk mendapatkan Mobdin, cetusnya sembari tertawa. Legislator PDI Perjuangan ini mengingatkan, hendaknya rekan-rekan anggota dewan lebih memahami dan menyadari perbedaan antara status pimpinan dan anggota biasa. Memang semua anggota dewan itu memiliki hak yang sama. Namun, yang membedakan antara anggota dan pimpinan itu adalah wewenang. Kalau bicara hak memang sama, tetapi kewenangannya yang berbeda, tuturnya. Menurut Susanto, jauh lebih elegan kalau pimpinan memang didahulukan untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah daerah. Namun, apabila kemampuan keuangan daerah memungkink-

an untuk memberikan fasilitas mobil untuk jajaran Komisi, boleh-boleh saja. Tindakan pimpinan mengembalikan Mobdin tersebut sudah tepat. Dari pada persoalan ini justru menimbulkan permasalahan baru, memang ada baiknya Mobdin tersebut dikembalikan saja. Selanjutnya, tinggal menunggu kebijakan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini, tegasnya. Mobdin Chevrolet Captiva dianggarkan sebesar Rp700 juta dalam APBD Kabupaten Pontianak tahun anggaran 2011. Mobdin tersebut direalisasikan untuk dua pimpinan DPRD, Legislator PPP, H Amin H Aminin dan Legislator PDI Perjuangan, H Rusli Abdullah. Namun, baru 20 hari direalisasikan Mobdin itu dikembalikan pimpinan menyusul kisruh internal di DPRD. (hry)

Perayaan HUT RI ke-66

Ratusan Pelajar Ikut Gerak Jalan Salah satu peserta gerak jalan HUT RI ketika dilepas di Halaman Kantor Bupati Pontianak. MEMPAWAH. Kemeriahan perayaan HUT RI ke-66 tahun 2011 sudah terasa. Rabu (27/7), Pemerintah Kabupaten Pontianak menggelar lomba gerak jalan tingkat pelajar. Ratusan pelajar SD, SMP dan SMA penuh semangat mengikuti lomba tersebut. Mengambil lokasi start di Halaman Kantor Bupati Pontianak, para peserta dilepas Wakil Bupati, H Rubijanto. Lomba gerak jalan santai dalam rangka menyambut HUT RI ini merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Pontianak setiap tahunnya. Lomba seperti ini san-

gat baik dan positif untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat, kata Rubijanto. Dia menjelaskan, diselenggarakannya lomba gerak jalan tersebut yang jadwalnya lebih awal dari perayaan HUT RI, lantaran pada bulan Agustus mendatang sudah memasuki bulan Ramadan. Sehingga kegiatan lomba dimajukan, agar para peserta dapat tampil dengan maksimal. Lomba ini sengaja dimajukan kegiatannya. Karena, pada perayaan HUT RI nanti sudah memasuki bulan puasa. Kalau lomba harus dilaksanakan pada bulan puasa, kasihan para

Hery/Equator

peserta yang menjalankan ibadah puasa. Sebab, lomba gerak jalan cukup menguras stamina peserta, pendapatnya. Dalam kesempatan itu pula, wakil bupati mengingatkan agar para peserta lomba gerak jalan senantiasa menjaga disiplin dan ketertiban, saat mengikuti lomba. Terutama pada saat melintasi jalan raya dan lokasilokasi keramaian. Jangan sampai para peserta mengganggu kelancaran aktivitas pengguna jalan lainnya. Demi kelancaran kegiatan lomba gerak jalan ini, saya meminta peserta untuk tertib dan

menaati peraturan lalu lintas. Kita menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tuturnya. Ke depan, Rubijanto berharap, kegiatan lomba gerak jalan tersebut tidak hanya dilaksanakan pada momentum perayaan HUT RI saja. Melainkan juga pada peringatan lainnya. Tujuannya guna menggalakkan olahraga demi terciptanya masyarakat yang sehat dan kuat. Mudah-mudahan kegiatan lomba jalan seperti ini lebih sering diadakan. Karena, olahraga gerak jalan ini sangat cocok dan tepat untuk membangun daya tahan tubuh yang kuat, sehingga tercipta manusia yang sehat, harapnya. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pontianak, Zulkiﬂi Salim mengatakan, kegiatan gerak jalan menyambut

HUT RI ke-66 tahun 2011 tersebut dibagi dalam dua kategori lomba. Yakni kategori pelajar dan umum. Untuk gerak jalan kategori pelajar kita laksanakan pada pagi hari. Sedangkan gerak jalan kategori umum akan dilaksanakan pada malam hari. Kelompok pelajar diikuti 72 grup, sedangkan umum baru akan dilaksanakan malam nanti. Lokasi startnya di Halaman Rumah Dinas Bupati Pontianak, ungkap Zulkifli. Para peserta SD melalui start dari Halaman Kantor Bupati Pontianak menuju ke Jalan Daeng Menambon, Jembatan Antibar, Simpang BRI Mempawah, Jalan R Kusno, Jalan Dr Rubini Mempawah dan finish di lokasi start. Sedangkan peserta SMP dan SMA dari Simpang BRI ke Jalan R Kusno, Jalan GM Taufik, Jalan Dr Rubini dan finish di Halaman Kantor Bupati.hry)

suare kite

HAN, Momen Evaluasi dan Introspeksi Singkawang. Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) bukanlah kegiatan seremonial tanpa makna. Momen ini hendaknya menjadi ajang evaluasi sekaligus introspeksi terkait pemberian hak-hak terhadap anak. Apakah kita selama ini telah memberikan hak anak yang sudah seharusnya mereka peroleh, tanya Edy R Yacoub, Wakil Walikota Singkawang ketika puncak Peringatan HAN di Taman Impian Pasir Panjang Indah Singkawang, kemarin (27/7). Pertanyaan yang dilontarkan Edy R Yacoub dalam sambutannya tersebut bukan menuntut jawaban lisan dari peserta peringatan, selain 300 anak yang memadati tempat rekreasi ternama di Kota Singkawang itu. Tetapi, mengajak para orangtua dan seluruh elemen masyarakat untuk mengintrospeksi terkait pemberian hak-hak terhadap anak. Pertanyaan yang menuntut evaluasi diri tersebut disampaikan Edy R Yacoub kepada orangtua yang hadir ataupun tidak dalam puncak kegiatan peringatan HAN itu, dengan harapan dimasa mendatang, hak-hak yang diperoleh anak-anak lebih baik lagi. Dalam peringatan HAN itu, hadir para kepala dinas di lingkungan Pemkot Singkawang, camat se-Kota Singkawang, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Organisasi Peduli Anak dan lainnya. Di tempat yang sama, Ketua Panitia HAN Singkawang dr Nurmansyah MKes menjelaskan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai bagian dari masyarakat untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kegiatan ini untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian terkait pemenuhan hak-hak anak seperti hak pendidikan, kesehatan, perlindungan, kasih sayang serta hak-hak lainnya, kata Nurmansyah. Peringatan HAN tersebut setidaknya dihadiri 300 anak yang terdiri atas anak yatim, panti asuhan, siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan anak jalanan di Kota Singkawang. Semuanya tampak antusias mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Kegiatan tersebut diantaranya senam ceria, lomba menggambar dan mewarnai, drama, pantomime dan tarian anak. Hal tersebut sesuai tema peringatan, Anak Indonesia Sehat, Kreatif dan Berakhlak Mulia: Sehat Bergembira Bersama Anak-anak. Selain itu, terdapat pula doorprize untuk anak-anak. Hadiah kejutan tersebut disediakan PT Askes yang bekerjasama dengan Pemkot Singkawang dan para donatur. (dik)

Kamis, 28 Juli 2011

PLN Bebaskan Jaminan Langganan Listrik Singkawang. PT PLN (Persero) tidak lagi menarik biaya jaminan langganan listrik dan lainnya bagi pelanggan baru. Pelanggan hanya dikenakan biaya penyambungan dan mempunyai Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk penyalaan aliran listrik. PLN pusat telah berkomitmen tidak akan menarik biaya selain untuk penyambungan, tegas H

Achmad Ismail, General Manager (GM) PT PLN (Persero) Cabang Singkawang ketika Sosialisasi BP Konsuil di Kampung Batu, Rabu (26/7) lalu. Ketika pelanggan telah memenuhi persyaratan untuk memasang listrik, PT PLN akan segera melakukan pemasangan meteran listrik (Kwh). Sementara untuk penyalaannya dilakukan setelah pelanggan menun-

jukkan SLO. Oleh karenanya kata Ismail, ketika belum mengantongi SLO, pelanggan dilarang membuka segel di meteran listrik. Bila pelanggan membuka segel, secara hukum PLN tidak lagi bertanggungjawab untuk melakukan penyalaan, ingatnya. Dia menjelaskan, SLO tersebut merupakan jaminan kalau penyalaan instalasi listrik di rumah

pelanggan itu aman dan ramah lingkungan. Untuk mendapatkannya, harus mengajukan permohonan ke Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil). Di tempat yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Singkawang, Yohannes A Urip mengingatkan, kelaikan instalasi listrik di rumah masyarakat sangat penting. Semua instalasi sebelum

Singkawang. Sebelum penyalaan aliran listrik, pelanggan diharuskan mengantongi Sertiﬁkat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik (Konsuil). Untuk mendapatkannya, minimal harus mengeluarkan biaya Rp 66 ribu. Kalau ada yang membayar melebihi tarif yang ditentukan, laporkan saja karena itu sudah menyalahi aturan, kata Kepala Bidang Pembangunan dan Sumber Daya Manusia Konsuil Pusat, M Amroe SH MH ditemui usai Pembukaan Sosialisasi BP Konsuil Area Singkawang di Kampung Batu, Rabu (26/7).Biaya untuk mendapatkan SLO tersebut sesuai dengan Surat Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi Nomor 4047/45/600.4/2006. Selain biaya pemeriksaan sesuai dengan daya yang akan digunakan, juga termasuk PPn 10 persen, ucap Amroe. Penentuan biaya untuk mendapatkan SLO tersebut telah melibatkan unsur pelanggan listrik, Asosiasi Instalatir (Akli), PLN dan ketenagalistrikan. Biaya lain tidak ada, walaupun

jarak rumah konsumennya jauh dari Konsuil, terang Amroe. Biaya yang harus dikeluarkan pelanggan listrik tersebut, merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan SLO dari Konsuil, badan independen bentukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Persyaratan lain, instalatir yang memasang instalasi listrik di rumah pelanggan harus menyerahkan gambar (sketsa) jaringan ke Konsuil, mengisi Surat Permintaan Pemeriksaan Instalasi (SPPI) dan mengkonﬁrmasikan ke Bidang Teknik mengenai jadwal pemeriksaan instalasi.

dioperasikan harus mendapatkan penilaian layak, bebernya. Hal tersebut untuk menghindari berbagai hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan keselamatan pelanggan listrik. Masyarakat hendaknya memahami hal ini dengan baik, kelaikan tersebut agar listrik yang mengalir di rumah tetap aman, ujar Urip. (dik)

Biaya Pembuatan SLO

Biaya SLO Paling Murah Rp 66 Ribu

SAMBAS

singkawang Spektakuler

Daya Biaya PPn Jumlah (VA) Pemeriksaan (10%) (Rp) 450 60.000 6.000 66.000 900 70.000 7.000 77.000 1.300 85.000 8.500 93.500 2.200 95.000 9.500 104.500 3.500 105.000 10.500 115.500 4.400 132.000 13.200 145.200 5.500 165.000 16.500 181.500 6.600 198.000 19.800 217.800 7.700 231.000 23.100 254.100 10.600 265.000 26.500 291.500 11.000 275.000 27.500 302.500 13.200 330.000 33.000 363.000 16.500 412.000 41.200 453.200 23.000 575.000 57.500 632.500 33.000 660.000 66.000 726.000 41.500 830.000 83.000 913.000 53.000 1.060.000 106.000 1.166.000 66.000 1.320.000 132.000 1.452.000 82.500 1.443.750 144.375 1.588.250 105.000 1.837.500 183.750 2.021.250 131.000 2.292.500 229.250 2.521.750 147.000 2.572.500 257.250 2.829.750 197.000 3.447.500 344.750 3.792.250 Sumber: Surat Dirjen Listrik dan Pengembangan Energi No.4047/45/600.4/2006

Selanjutnya, Konsuil akan melakukan pemeriksaan instalasi ke rumah pelanggan listrik. Yang diperiksanya seperti cara pemasangan instalasi, penghantarnya, proteksinya, perlengkapan material, perlengkapan hubungan, polaritas atau warna urutan kabel, tahanan isolasi dan pembumian atau arde. Pasca pemeriksaan tersebut, Konsuil akan menentukan apakah pelanggan layak mendapatkan SLO atau tidak. Bila ternyata instalasi tidak sesuai dengan standar, akan dinyatakan Tidak Laik Operasio (TLO), kata Amroe. (dik)

sambas terigas

tumpahansalok

Sosialisasi Raperda BPBD dan Izin Kesehatan

Tiadakan Olahraga

Jangan Membebani Keuangan Daerah

Sambas. Selain jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengalami perubahan, Pemkab Sambas juga meniadakan kegiatan olahraga selama Bulan Suci Ramdan 1432 Hijriah. Meski begitu apel pagi dan siang tetap dilaksanakan sesuai jam kerja. Perubahan jam kerja bagi PNS ini berdasarkan pengumuman Gubernur Kalbar Nomor: 451/1491/ BKD-D tanggal 15 Juli 2011 tentang Jam Kerja Seluruh PNS, Instansi Vertikal, Lembaga Pemerintah dan Non Departemen, ungkap Kabag Humas, PDE dan Sandi Setda Sambas, Zulkifli SP dalam rilis resminya, Rabu (27/7). Dijelaskan Zulkifli, jam kerja yang semula pukul 07.00 hingga 15.00 mengalami perubahan satu jam selama bulan Ramadan untuk waktu pulang ngantor. Pada hari Senin hingga Jumat, jam kerja dimulai pukul 07.00 hingga 14.00. Khusus jam istirahat pada hari Jumat dimulai pukul 10.30 hingga 13.00, jelas Zulkifli mengutip Surat Bupati Sambas tentang Jadwal Jam Kerja pada Bulan Suci Ramadan. Selama bulan Ramadan paparnya, apel pagi maupun apel siang tetap dilaksanakan sesuai jam kerja. Sedangkan kegiatan olahraga yang biasa dilakukan setiap hari Jumat selama bulan Ramadan ditiadakan. Pengumuman jam kerja yang telah disampaikan ini akan berlaku sejak hari pertama Ramadan hingga berakhirnya Ramadan, bebernya. (edo)

muare ulakan

Jalan Tabrani Dibuat Dua Arah Sambas. Jalan Tabrani di Desa Saing Rambi Sambas, mulai dari Tugu Terigas sampai Tugu Gabsis akan dibuat menjadi dua jalur. Jalan tersebut dibangun selebar 13 meter. Masing-masing jalur selebar 6 meter, ungkap Kepala Dinas PU Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Sambas Ir H Ferry Madagaskar MM usai mengikuti Musrenbang RPJMD di DPRD Sambas, Selasa (26/7) lalu. Dijelaskan Ferry, hingga saat ini pembangunan pelebaran jalan sudah dikerIr H Ferry Madagaskar MSi jakan. Ia berharap masyarakat turut serta mengawasi proses pengerjaan jalan yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang 4 kilometer ini. Masyarakat mesti berhati-hati menggunakan kendaraan, karena sekarang proyek sudah dilaksanakan, imbaunya. Setelah pekerjaan jalan dua arah ini selesai paparnya, pekerjaan akan dilanjutkan mulai dari Desa Lorong sampai Jalan Lingkar dengan lebar jalan 6 meter. Untuk Jalan Lorong paparnya, pembebasan lahan sudah dihibahkan oleh masyarakat. Tentunya ini sangat membantu sekali, tuturnya. (edo)

Sambas. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mendesak direalisasikan. Tapi keberadaan instansi baru tersebut tak boleh sampai memberatkan keuangan daerah. Aspirasi tersebut terungkap saat DPRD Sambas mensosialisasikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu BPBD dan Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan, Rabu (27/7) di Ruang Sidang Utama DPRD Sambas. Pada sosialisasi tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Sambas Junaidi meminta undangan yang hadir memberikan saran, kritik dan masukan untuk menyempurnakan Raperda BPBD Kabupaten Sambas, mengingat adanya keterbatasan anggaran. Dari hasil sosialisasi ini, apakah akan dibentuk BPBD tersendiri atau digabung dengan instansi vertikal, mengingat keterbatasan anggaran. Dari hasil ini akan kita sampaikan kembali saat pendapat akhir (PA) fraksi, kata legislator Partai Hanura ini. Sedangkan Plt Kepala Bappeda Kabupaten Sambas Agus Supardan menyarankan, agar pembentukan BPBD segera direalisasikan, mengingat keberadaan BPBD sangat diperlukan daerah dalam mengantisipasi terjadinya bencana. Hal senada diungkapkan Elﬁzar, Kasi Linmas Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Sambas. Menurutnya, di Kalbar memang jauh dari

kemungkinan terjadinya bencana gempa dan gunung meletus seperti di pulau Jawa, tetapi bencana akibat ulah manusia, seperti kebakaran lahan, pencemaran lingkungan keruhnya sungai akibat penambangan tanpa izin (Peti) dan banjir setiap tahun selalu terjadi di Kabupaten Sambas. Dengan dibentuknya BPBD, tentunya sangat bermanfaat bagi daerah, katanya. Di tempat yang sama, H Mulyadi H Jantan, anggota DPRD Sambas meminta agar Pansus I dapat memaparkan hasil kerjanya mengenai Raperda BPBD, sehingga saran dan masukan bisa diselami dari pasal per pasal. Sedangkan Harry, perwakilan masyarakat sangat mendukung dibentuknya BPBD. Tapi harus disesuaikan dengan keuangan daerah. Kalau anggaran minim, sebaiknya digabungkan saja ke instansi vertikal yang sesuai. Hanya menyayangkan pembahasan Raperda BPBD tidak melibatkan Badan SAR. Seharusnya SAR dilibatkan, sehingga bisa memberikan masukan dalam penyempurnaan raperda, sarannya. Muazah Aladawiyah anggota DPRD Sambas ikut menimpali, pembentukan BPBD harus disesuaikan dengan keuangan daerah, karena kita pasti tidak ingin hasil dari pembahasan raperda ini, ke depannya justru malah menjadi beban daerah saja.

DPRD Sambas menggelar Sosialisasi Pembahasan Raperda BPBD dan Raperda Perizinan Bidang Kesehatan, Rabu (27/7) di Ruang Sidang Utama DPRD Sambas. .M Ridho Untuk itu, ia berharap rumusan raperda yang telah dibuat sesuai hasil kerja Pansus 1 yang menyarankan agar BPBD digabungkan dengan instansi terkait, seperti Badan Lingkungan Hidup ataupun Kesbangpolinmas menjadi pilihan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sambas Drs Ramzi meminta agar Pansus I membahas raperda ini secara matang, apakah perlu dilakukan penambahan instansi atau tidak. Masalah ditolak atau tidak hasil pansus, nanti akan dibahas pada pendapat akhir fraksi, tegasnya. Menyikapi masukan dan saran

dalam kegiatan yang berlangsung dari pukul 10.00 hingga 12.00, Junaidi bersama anggota Pansus 1 berjanji akan menyampaikannya dalam PA fraksi. Dari paparan dan masukan, dapat kita tangkap bahwa audien sangat mendukung terbentuknya BPBD, agar digabungkan dengan instansi terkait. Ini akan kita bahas bersama pansus dan fraksi pada PA fraksi, ungkapnya saat sosialisasi yang dihadiri Asisten II Setda Sambas dan pejabat di lingkungan Pemkab Sambas, Polres dan instansi terkait. Setelah pembahasan Raperda

B P B D, D P R D S a m b a s m e n s o sialisasikan pembahasan Raperda Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan. Sosialisasi raperda ini dipimpin ketuanya, H Bujang Dare. Pansus II DPRD Sambas mendapatkan saran dan kritikan serta masukan dari Muhardi yang mewakili Persatuan Perawat Kabupaten Sambas, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Sambas dan perwakilan Dinas Kesehatan. Selain itu, Eko Suprihatino anggota Komisi D DPRD Sambas dan Polres Sambas juga menyampaikan sarannya. (edo)

Jaga Kamtibmas, Polres Datangi Sekolah Sambas. Untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Sambas, Satuan Bimbingan Masyarakat (Binmas), Satuan Reskrim (Satreskrim) dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sambas gencar bersosialisasi ke sekolah.

Sosialisasi kata Kasat Binmas Polres Sambas AKP Purwanto, dilaksanakan guna mendekatkan hubungan antara polisi dan pelajar yang dibingkai dalam Polisi Mitra Sekolah (PMS). Agenda ini sudah kita laksanakan di tiga kecamatan, yaitu Tebas, Semparuk dan Pemangkat. Besok (hari ini, red) sekitar pukul 09.00 giliran sekolah di Kecamatan Sambas,

khususnya SMAN 1 dan SMAN 2 Sambas, terangnya mewakili Kapolres Sambas AKBP Pahala Panjaitan, Rabu (27/7). Dalam sosialisasi, Polres Sambas meng imbau pelajar ag ar menaati aturan lalu lintas dan tidak menggunakan handphone (HP) saat berkendaraan di jalan raya, karena sangat membahayakan pengendara lain. Jug a

menyampaikan sosialisasi bina kemitraan polisi dan pelajar, serta mengimbau pelajar tidak terlibat penggunaan narkoba karena dapat berdampak buruk bagi masa depan, jelasnya. Diungkapkannya, dalam kegiatan tersebut, Satlantas Polres Sambas bertugas menyampaikan sosialisasi mengenai laka lantas. Sedangkan sosialisasi narkoba

disampaikan Satreskrim Polres Sambas. Sementara untuk sosialisasi kemitraan polisi dan pelajar disampaikan Binmas Polres Sambas. Kita berharap dari sosialisasi ini dapat menekan tingginya angka laka lantas dan keterlibatan penggunaan narkoba oleh pelajar, serta terjalinnya hubungan kemitraan polisi dan pelajar, ungkapnya. (edo)

12 apai kato kito

melawi membangun

Melawi Dapat Bansos Pendidikan Terbanyak

Tenis Meja Melawi CUP II Ditutup

Ketua Panitia Pelaksana, Hj Kartika Sari Astuti SH menyerahkan piala dan uang pembinaan kepada pemenang kejuaraan tenis meja Melawi Cup II, Selasa (26/7). DEDY IRAWAN/EQUATOR NANGA PINOH. Pelaksanaan kejuaraan tenis meja Melawi CUP II tahun 2011 yang dimulai dari tanggal 20 hingga 26 Juli 2011lalu kini ditutup. Kegiatan yang merupakan sebuah wadah untuk mengembangkan bakat di bidang olahraga tenis meja itu ditutup Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudapar) Melawi, dr Santoso T MSi, Selasa (26/7) malam. Dalam sambutannya, Santoso mengucapkan selamat kepada para pemenang. Dalam pertandingan pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Namun yang paling penting dari itu semua, menurut Santoso, adalah sportiﬁtas dan mempererat tali silaturahmi. Kita berharap ke depan Kejuaraan yang diikuti oleh 11 kecamatan di Melawi ini menimbulkan para pemenang dalam kejuaraan yang bisa lebih meningkatkan prestasinya lagi, baik untuk di tingkat provinsi maupun nasional. Untuk yang kalah, jangan berhenti berlatih, ucapnya. Prestasi olahraga di Melawi hingga saat ini sudah sangat luar biasa. Tapi jangan puas dengan prestasi yang ada pada saat sekarang. Sementara Ketua Panitia Pelaksana, Hj Kartika Sari Astuti SH mengatakan kejuaraan tenis meja Melawi Cup II tahun 2011, merupakan suatu perayaan dalam memperingati HUT RI ke-66. (ira)

Wujudkan Cerdas Berkualitas NANGA PINOH. Dinas Pendidikan (Dikdas) Kabupaten Melawi melalui bidang pendidikan dasar telah melakukan komunikasi yang intensif ke pusat, sehingga mendapat bantuan sosial pendidikan terbanyak di Kalbar. Hal itu sebuah kebanggaan untuk mencapai Melawi cerdas sesuai dengan visi dan misi Bupati Melawi. Bantuan sosial pendidikan yang kita usulkan ke Menteri Pendidikan kurang lebih jumlah sebanyak 121 sekolah. Sesuai dengan surat direktur pembinaan sekolah dasar nomor 262/02/TU/2011 tanggal 16 Maret 2011, ungkap Yeskil Leban SPd Ind, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Melawi, Rabu (27/7). Lebih lanjut Yeskil mengatakan, tidak hanya bantuan sosial pendidikan saja. Melawi juga mendapat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) yang saat ini sudah berjalan selama dua tahun. Bantuan PMTAS itu diberikan kepada semua murid Taman Kanak-kanak (TK) dan murid SD. PMTAS ini sudah berjalan selama dua tahun. Ini diserahkan langsung kepada sekolah-sekolah TK dan SD se-Kabupaten Melawi. Ini membuktikan Dinas Pendidikan Melawi selalu berupaya untuk meningkat mutu pendidikan dan kesejahteraan

H MAA 8 JA TIS 1 GRA

Perwakilan Kalbar

WUJUDKAN NIAT DP: 3,5 Jt (Umroh) ANDA KE TANAH SUCI 5 Jt (Haji) Sisanya bisa diangsur Daftar segera Umroh dan Haji murah dan terjangkau

Melayani: - Umroh - Umroh Plus - Haji Plus - Tiket pesawat

Kanak-kanak yang rajin belajar maka pangkal pandai, Kabupaten Melawi berusaha menjadi kawasan maju dan sejahtera. DOKUMEN/EQUATOR sekolah serta pelajar, ujarnya. Selain itu, tambahnya, untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun Melawi juga mendapatkan Bea Siswa Murid (BSM). Jumlah murid saat ini

yang mendapatkan BSM sudah mencapai 4000 orang. BSM ini diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu dan berprestasi, paparnya.

Dari berbagai bantuan yang diperoleh dinas pendidikan untuk mencapai Melawi cerdas itu, sudah memperlihatkan hasilnya. Seperti tingkat kelulusan SD, SMP dan SMA

yang meningkat tahun ini. Hasilnya sudah terlihat, hasil kelulusan SD, SMP dan SMA di Melawi tahun ini, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, tukasnya mengakhiri. (ira)

Perusahaan Diminta Utamakan Tenaga Kerja Lokal

ARMINAREKA PERDANA Tour & Travel

Kamis, 28 Juli 2011

Contact person HENDI: 08156873535 HENDI: VONNY:: 081257924050 VONNY

TERBAIK, TERPERCAYA DAN UTAMAKAN PELAYANAN Office: (H.A. Muchrin) Jl Juang No 123 Nanga Pinoh, Kab. Melawi 78672, telp/fax (0568)21207

NANGA PINOH. Warga Melawi sangat menghormati bila ada tamu yang datang. Begitu pula dengan kedatangan investor sawit PT SMS. Pun begitu, warga desa juga meminta saling menghargai. Agar ada hubungan yang baik antara perusahaan. Tak berlebihan bila warga Dusun Otak, Desa Tebing Karangan meminta agar perusahaan berkoordinasi saat melakukan aktivitas. Mereka pun meminta agar perusahaan menguta-

makan mempekerjakan warga local. Tentunya sesuai dengan kemampuan warga, bila tidak mampu jelas perusahaan bisa mendatangkan tenaga dari luar. Penerimaan karyawan atau pekerja harus mengutamakan orang setempat. Kami tidak melarang perusahaan untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar. Tapi setidaktidaknya harus ada pemberitahuan pada ketua adat, kata Mamat, Ketua Adat Dusun Otak, kemarin (27/7). Lantas dijelaskan Mamat, pemberitahuan pada pihak desa ini bertujuan untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan. Bukan

hanya mendatangkan karyawan, mendatangkan alat berat juga mesti berkoordinasi dengan pihak dusun. Kami bukan meminta materi, namun sebagai warga yang telah berpuluh-puluh tahun hidup di daerah ini. Hendaknya perusahaan menghormati itu, ujarnya. Tempat sama, warga Dusun Otak, Desa Tebing Karangan menegaskan pada dasarnya warga sangat mendukung dengan adanya perusahaan masuk di desa mereka. Lantaran diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang ada di desa tersebut.

Selain bekerja, kita juga bisa menikmati dampak lainnya. Yakni terbangunnya jalan ke desa dan dusun. Kalau mengharapkan dari pemerintah mungkin lama. Tapi kalau perusahaan tanpa ada kampanye terlebih dahulu, jalan sudah ada, ulasnya. Keinginan warga Dusun Otak ini muncul lantaran perusahaan masih belum memanfaatkan orang desa secara maksimal dan banyak sekali aktivitas tanpa permisi dengan pemerintah desa maupun adat. Hingga itu, Rabu (20/7) silam warga melakukan aksi unjuk rasa.

Bahkan saat itu warga menutup jalan dengan pagar papan yang dilapisi dengan tongkang. Mereka meminta agar tuntutan mereka ditanggapi perusahaan. Mesti begitu, persoalan tersebut telah selesai yang diawali dengan dialog. Bahkan tuntutan warga yang menjadi karyawan dipenuhi. Bahkan perusahaan kana mengeluarkan surat perjanjian kerja dan Jamsostek. Bahkan, setelah kesepakatan dilakukan, antara warga dan perusahaan menggelar acara makan bersama. Selanjutnya mereka akan mengadakan acara syukuran di dusun Otak. (aji)

sintang raya Terus Bina UMKM Sintang. Sekretaris Daerah Sintang, Drs Zulkifli HA menuturkan, meski pun pengaruh Globalisasi sudah masuk ke lingkungan masyarakat. Namun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berupa produk kerajinan tenun, anyaman dan meubel masih tetap mampu bersaing. Hal ini karena kualitas kehidupan masyarakat Tradisional nusantara telah menjadi warisan yang tinggi nilainya, ujarnya saat membuka Pameran Produk UMKM unggulan daerah Kabupaten Sintang tahun 2011 di Gedung Pancasila, Senin (25/7). Zulkifli mengatakan, produk unggulan UMKM perlu dipertahankan sebagai unggulan daerah. Pengenalan produk UMKM ini dapat dilaksanakan secara berkala. Karena hal tersebut dapat menunjukkan peningkatan, dan kemajuan dalam mempromosikan dan pemasaran produk-produk khas Kabupaten Sintang. Kegiatan ini juga agar adanya nilai kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, ucapnya. Pemerintah, lanjut Zulkifl i, berupaya memfasilitasi serta mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, memercayai, memperkuat dan menguntungkan sesuai amanat UU RI nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan UU RI Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan adanya nilai kemitraan antara UMKM dengan para pengusaha besar di kabupaten Sintang ini diharapkan iklim UMKM Sintang berkembang, harapnya. Kegiatan berlangsung selama dua hari mulai dari 25-27 Juli. Jenis-jenis produk unggulan Sintang yang dipamerkan di antaranya jenis tenun, anyaman dan meubel dari akar limbah kayu, hingga berbagai jenis makanan tradisional asli Sintang. (din)

Pertamina Jamin BBM Aman Sintang. Kepala Depot Pertamina Sintang, S Lumban Raja menjamin suplai Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sintang selama Ramadan, aman. Baik BBM jenis Premium, Solar, maupun Minyak tanah ada. Masalah suplai selama bulan Ramadan masyarakat Sintang tidak perlu khawatir, karena stok kita sekarang ada untuk delapan hari ke depannya, ungkapnya pada wartawan kemarin lalu. Dikatakan Lumban Raja, distribusi terhambat jika terjadi kemarau, namun masalah tersebut masih bisa diatasi dengan menggunakan jalur darat. Pihaknya saat ini sudah menyiapkan beberapa tangki untuk mengangkutnya BBM dari Sanggau bila memang terjadi hambatan di jalur sungai. Jadi tidak usah khawatir. Apalagi sampai saat ini, kita tetap mempersiapkan stok BBM untuk beberapa hari ke depannya, kata Lumban Raja. Selain suplai untuk umum, PT Pertamina Sintang juga menyiapkan suplai BBM untuk PLN Ranting Sintang. Sampai saat ini suplai tidak ada mengalami kendala yang begitu berarti. Semuanya berjalan dengan lancar, kalau pun ada pemadaman listrik, itu bukan disebabkan karena BBM yang kurang, terang Lumban Raja. (din)

Milton Kembali Gelar Sidak Sintang. Bupati Sintang, Milton Crosby didampingi sejumlah unsur Muspida di lingkungan Pemkab Sintang, kembali melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah pusat perbelanjaan di dalam Kota Sintang, Rabu (27/7) kemarin. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok dan kebutuhan masyarakat, menjelang H-3 pelaksanaan puasa dan lebaran satu bulan kedepan. Dari Pendopo, Milton beserta rombongan menuju Pasar Junjung Buih, terletak di kawasan Pasar Inpres, bertujuan memastikan persediaan daging. Ditengah keramaian pembeli, Milton menyempatkan diri bertanya kepada beberapa pedagang mengenai persiapan daging saat puasa dan lebaran. Berdasarkan pemaparan para pedagang, ketersediaan dan suplai daging hingga saat ini masih tergolong lancar. Sampai saat ini masih amanaman saja, ujar salah seorang penjual daging Sapi saat ditanya Milton soal persediaan daging. Harga daging sapi belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Perkilo masih dijual dengan harga Rp 75 ribu hingga Rp 80 ribu. Sama halnya dengan daging ayam, harga masih relative stabil, dari Rp 40 sampai Rp 45 perkilo. Usai meninjau Pasar Junjung Buih, Milton beserta rombongan menuju SPBU Melawi Timur, terletak di ruas Jalan MT Haryono,

Kilo Meter Dua, guna mengecek distribusi dan persedian BBM di SPBU tersebut. Tampak antrean cukup panjang baik kendaraan roda dua maupun roda empat di SPBU itu, membuat jalanan cukup sesak. Di SPBU itu Milton dan rombongan tidak begitu lama, lantaran pemilik SPBU tidak berada di tempat. Mendapati hal itu, Milton dan rombongan melanjutkan perjalanan ke salah satu gudang sembako, yakni Sarana Makmur Sentosa (SMS) yang berada masih satu kawasan dengan SPBU Melawi Timur. Berdasarkan hasil peninjauan didapat kesimpulan ketersediaan bahan pokok masih aman hingga lebaran kedepan. Persediaan barang tidak ada masalah, walaupun permintaan terbilang mulai cukup banyak. Hingga lebaran kita pastikan pasokan cukup, ucap Manager SMS. Setelah melakukan cross cheek mengenai kebutuhan daging dan sembako, Milton dan rombongan melakukan peninjauan ke terminal Sungai Durian, memastikan arus mudik berjalan aman dan lancar. Kita ingin semua berjalan aman dan lancar. Sedapat mungkin, sebelum melakukan perjalanan kondisi kendaraan dicek terlebih dahulu. Baik mesin maupun keadaan ban, pinta Kapolres Sintang, AKBP Firly R Samosir, pada penjaga terminal. Milton mengatakan, secara umum

Milton didampingi Muspida saat melakukan Sidak. Suhardin Equator kebutuhan puasa dan lebaran di Kabupaten Sintang tidak ada masalah. Pihaknya tetap akan terus meman-

tau perkembangan pasar saat puasa dan lebaran. Sudah kita cek, tidak ada masalah. Semua aman-aman

saja. Mudah-mudahan puasa dan lebaran tahun ini berlangsung aman dan lancar, harap Milton. (din)

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Sintang. Memasuki tahun 2012 mendatang, Kabupaten Sintang bakal menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) eletronik. Beberapa langkah mulai ditempuh, antara lain sosialisasi tentang kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, Selasa (26/7). Dalam kesempatan itu menghadirkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementrian Dalam Negeri dan Kepala Biro Dukcapil Setda Provinsi Kalbar. Beberapa materi dipaparkan, antara lain kebijakan penerapan KTP

elektronik serta mekanisme pelaksanaan penerapan KTP elektronik. Langkah awal dimulai dengan cara melakukan identifikasi jumlah penduduk wajib KTP perdesa/kelurahan. Membuat jadwal mobilisasi penduduk wajib KTP. Membuat rencana penggunaan kendaraan transportasi dari desa/kelurahan dan membuat rencana pemanggilan penduduk wajib KTP untuk pengambilan KTP elektronik. Berkenaan dengan tata cara penerbitan KTP elektronik secara massal, terlebih dahulu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

membuat dan menyerahkan daftar penduduk wajib KTP kepada camat. Setelah itu camat menandatangani surat pemanggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk wajib KTP. Kemudian petugas di kecamatan melalui kepala desa/lurah menyampaikan surat pemanggilan kepada penduduk wajib KTP. Penduduk yang telah menerima surat panggilan mendatangi tempat pelayanan KTP elektronik dengan membawa surat pemanggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki. Amanahnya, tahun 2012 sudah harus dimulai, ungkap Kadis

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sintang, Syarif M Tauﬁk, sela-sela sosialisasi. Dikatakan Tauﬁk, penerapan KTP elektronik berdasarkan UndangUndang Nomor 23 tahun 2006, PP Nomor 37 tahun 2007, Pepres Nomor 25 tahun 2008, Pepres Nomor 26 tahun 2009, Pepres nomor 35 tahun 2010, Kepres Nomor 10 tahun 2010, Permendagri nomor 6 tahun 2011 dan Permendagri nomor 9 tahun 2011. Kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan ada pada pemerintah, mulai dari menteri dalam negeri, pemerintah

provinsi, pemerintah kabupaten yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terangnya. Tujuan administrasi kependudukan, kata Tauﬁk, agar adanya data base kependudukan yang akurat dari pusat hingga ke kabupaten. Jika data base ini sudah terbentuk, otomatis akan disertai dengan penerbitan NIK, dengan demikian dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP dan Akta dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak ada lagi dokumen kependudukan yang ganda dan palsu, terang Tauﬁk. (din)

uncak kapuas KAPUAS HULU

Kamis, 28 Juli 2011

Membangun Bumi Kapuas Hulu

pemakaman lama penuh ningkau nuan

BKKBN Gandeng Mahasiswa

Rehabilitasi Hutan Tanggulangi Pemanasan Global

Survei PUS dan RPJMN

PUTUSSIBAU. Masyarakat dunia semakin cemas dengan adanya pemanasan global yang berdampak pada kehidupan manusia dan lainnya. Satu-satunya cara untuk menanggulangi hal itu adalah dengan melakukan rehabilitasi terhadap hutan yang berfungsi sebagai paru-paru bumi. Agus Mulyana. Beberapa waktu lalu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Agus Mulyana membuka acara peresmian pelatihan kelompok tani rehabilitasi hutan dan lahan. Dalam sambutannya Agus mengaku khawatir dengan adanya isu pemanasan global yang terjadi pada di bumi ini. Perubahan iklim telah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat dan selalu mengisi halaman depan dalam setiap media, paparnya. Akibat dari perubahan iklim tersebut, menurut Agus telah banyak mengakibatkan terjadinya bencananya. Hutan merupakan suatu jalan yang paling ampuh untuk menanggulangi hal itu. Banyak negara-negara luar negeri mengadakan program penghijauan dengan tujuan tidak lain sebagai pelestarian hutan, agar hutan itu menjadi penompang dengan adanya pemanasan global akhir-akhir ini. Di berbagai belahan dunia sering terjadi bencana, seperti tanah longsor, banjir dan kekeringan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan, tuturnya. Hal tersebut tidak lain disebabkan oleh tidak adanya hutan yang dilestarikan. Oleh karena itu pelestarian hutan merupakan faktor yang sangat penting untuk menanggulangi terjadinya pemanasan global. Indonesia adalah salah satu negara penyumbang terbesar dalam mengurangi pemanasan global yang terjadi pada bumi. Bahkan negara luar seperti Jerman telah mengadakan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk melakukan pelestarian hutan di daerah Kapuas Hulu beberapa waktu yang lalu, sampai saat ini program itu masih berjalan. Negara-negara luar melirik Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak hutan khususnya di daerah Kapuas Hulu, luas hutan dan lahan masih sangat menunjang untuk dijadikan sebagai program mengurangi global warning yang jadi ancaman dalam kehidupan manusia. Sekarang kelompok tani sangat berperan aktif dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan untuk dilestarikan menjadi hutan yang multifungsi, ungkapnya. Selain bisa menurunkan pemanasan global hutan di Kapuas Hulu bisa dimanfaatkan dalam meningkatkan sumber daya alam, seperti hutan karet yang bisa diambil manfaatnya dijadikan sumber mata pencarian masyarakat. Kami selaku pemerintah selalu memberikan dukungan dalam rehabilitasi hutan dan lahan dan terus memotivasi untuk selalu menjaga lingkungan dari kerusakan, tandasnya. (lil) KHOLIL YAHYA/EQUATOR

PUTUSSIBAU. Tahun 2011 ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Kalbar menggandeng Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, mengadakan survei yang terdiri dari mini survei Pasangan Usia Subur (PUS) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal tersebut dilakukan secara merata di seluruh wilayah Kalbar, setiap kabupaten akan diwakili lima mahasiswa dari Fakultas Ekonomi semester akhir. Di Kapuas Hulu sendiri mahasiswa yang ditunjuk Untan adalah, Imam Hadi, Natalia, Binsentius, Priyadi, Yulita Hubung. Kegiatan tersebut untuk menyukseskan pendataan PUS dan RPJM yang ada di kota/kabupaten, termasuk juga dengan Kabupaten Kapuas Hulu. Program tersebut dimulai dari 11 Juli sampai selesai, untuk Kapuas Hulu sudah berlangsung selama 8 hari. Rencananya pendataan itu akan dilaksanakan selama 14 hari. Selama delapan hari kami sudah melakukan survei terhadap tiga belas kecamatan, kata Imam Hadi M, salah satu dari mahasiswa. Terkait dengan pendataan Imam

mengeluhkan dengan minimnya dana yang diberikan oleh tingkat I yang ada di provinsi, imbasnya untuk ke-13 kecamatan tersebut tidak bisa dijangkau secara keseluruhan. Letak desa jauh dan jalur transportasi sangat sulit untuk melaluinya, sehingga kami tidak bisa menjangkaunya untuk melakukan survei. Ditambah dengan minimnya pendanaan yang kami dapat dari tingkat I, keluh Imam, ketua tim survei mahasiswa untuk daerah Kapuas Hulu. Untungnya, lanjut Imam pihak tingkat II di Kabupaten berinisiatif untuk memberikan bantuan guna menyukseskan program itu. Kami difasilitasi oleh pihak PP dan KB dalam menjalankan program ini, paparnya. Dari ke-5 peserta mahasiswa, hanya empat orang saja yang bersedia untuk ikut dalam program pendataan tersebut, salah seorang di antara mereka, Paryadi tidak ikut karena alasan pribadi. Ada tiga desa yang tidak bisa kami jangkau untuk dilakukan survei di antaranya di Kecamatan Danau Sentaru, Desa Mawan dan di Kecamatan Silat Hilir, Desa

Kasi KB di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB Kapuas Hulu, Asmawati berpose bersama empat mahasiswa Untan, kemarin. KHOLIL YAHYA/EQUATOR Baru, Penai. Ketiga desa tersebut merupakan desa yang sulit untuk dijangkau, sehingga kami harus memerlukan dana besar untuk sampai ke sana, sementara dana dari tingkat I hanya pas-pasan, tutur Imam kepada EQUATOR, Rabu (27/7). Untuk transportasi setiap perjalanan dalam melaksanakan

program ke kecamatan, mahasiswa selalu bantu dari Kantor PP dan KB, dalam tiap kecamatan diwakili 1-2 mahasiswa. Untuk Kapuas Hulu mungkin tidak bisa kami jangkau semua, terbatasnya tenaga dan dana menjadi faktor utama dalam program ini, tukas Imam. Anggaran dana yang dikeluar-

kan oleh tingkat I sangat minim sehingga untuk tempat tinggal mereka ditampung di rumah Kasi KB PP dan KB Asmawati. Demi untuk menyukseskan program ini saya berani memberikan tumpangan untuk mereka, bahkan saya juga membantu keperluan mereka dengan menggunakan dana pribadi, ujar Asmawati. (lil)

Fasilitasi Siswa Berprestasi

H Hasan. KHOLIL YAHYA/EQUATOR PUTUSSIBAU. Semakin banyak prestasi yang diraih Kabupaten Kapuas Hulu dalam ajang pendidikan olahraga memunculkan inisiatif Ketua Harian PSKH H Hasan untuk memberikan fasilitas terhadap siswa-siswa yang berprestasi

dalam melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Beberapa waktu lalu siswasiswa Kapuas Hulu telah berhasil menjadi juara satu dalam ajang Liga Pendidikan Indonesia (LPI) tingkat provinsi yang dilaksanakan di Pont ianak. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari adanya siswa yang mempunyai prestasi dalam keberhasilan itu. Siswa yang berpretasi akan diberikan kemudahan untuk melanjutkan sekolah, untuk peserta LPI ini mereka adalah anak SMP jadi mereka bisa daftar di sekolah nergri bisa tanpa tes, ucapnya. Sekarang, sambungnya, sekolah negeri sudah menyediakan penerimaan bagi anak-anak yang mempunyai prestasi dalam olahraga. Untuk mendaftar nantinya mungkin mereka bisa men-

Hasan mengimbau agar prestasinya terus ditingkatkan, lebihlebih untuk para peserta LPI yang nantinya akan mewakili Kalbar dalam ajang selanjutnya di Bogor. Hal itu memerlukan persiapan yang sangat maksimal. Makanya kepada setiap peserta harus mau melakukan latihan-latihan kecil di rumahnya pada saat senggang, agar semua trik permainan mereka tidak terlupakan dan dimakan oleh waktu. Persiapan anak Kapuas Hulu saat LPI kemarin relatif sangat singkat, hanya melakukan latihan selama tiga hari saja, tapi untuk tahap selanjutnya hal ini tidak boleh dianggap remeh, karena itu akan membawa kita kepada kelelahan, pesannya Hasan kepada para peserta LPI. Selain itu nantinya dalam waktu latihan anak-anak akan

gandalkan prestasi olahraga mereka sebagai acuan dalam penerimaan di SMA, karena anak yang berprestasi belum tentu dalam mata pelajaran lain juga mempunyai nilai, paling dalam pelajaran olahraga saja yang tinggi, tutur Hasan saat penerimaan LPI di Kantor Pemda Kapuas Hulu beberapa waktu yang lalu. Menurutnya prestasi mereka dapat diperhitungkan dalam segala hal baik itu saat mereka mau melanjutkan sekolah ataupun setelah mereka lulus dari sekolah itu nanti. Prestasi dalam olahraga merupakan suatu nilai plus bagi seseorang, tidak hanya di sekolah tapi saat melamar pekerjaan nantinya di kota-kota besar itu, prestasi olahraga sangat menunjang terhadap lamarannya, jelas Hasan. Bagi yang sudah berprestasi,

di lat ih untuk menghadapi lawan yang sesuai dengan ukuran mereka bahkan, dalam sesi latihan itu akan diundang para pemain yang tingkatnya lebih t ingg i. Kami akan melat ih mereka dengan menghadirkan lawan dari tingkat SMA, supaya mereka lebih maksimal dalam latihan tersebut, tandasnya. Latihan itu sangat menunjang terhadap skill individu atau kelompok yang mereka miliki, dengan semakin banyak berlatih mereka akan semakin membuat mereka bertambah siap dalam melakukan pertandingan. Dalam persiapan untuk mewakili Kalbar nanti, kami akan memberikan waktu banyak terhadap anak-anak untuk melakukan latihan melalui tenaga pendidik yang sudah ahli di bidangnya, pungkasnya. (lil)

bumi daranante Kabupaten Sanggau Membangun pemakaman lama penuh bangun kebersamaan

Harapkan Diputus Satu Suara SANGGAU. Kepala Seksi Urais, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, H Hermanto Yanen mengharapkan penetapan awal Ramadan bisa diputuskan satu suara di seluruh organisasi massa Islam di Indonesia. Pemerintah berencana mengumumkannya pada 31 Juli 2011. Insya Allah tak akan ada perubahan, ujarnya, kemarin lalu. Dikatakannya, cara perhitungan yang sudah dilakukan oleh Muhammadiah telah menetapkan awal Ramadan tahun ini jatuh pada 1 Agustus 2011. Sementara yang menggunakan Ruqyah baru akan dilakukan pada 31 Juli 2011. Cara Ruqyah ini dilakukan pada sore hari, yaitu pada titik-titik yang telah ditentukan. Dan biasanya mudah untuk melihat ada atau tidaknya bulan. Kemudian, setelah seluruh tim melakukan proses Ruqyah yaitu sekitar pukul 19.0020.00, maka akan dilakukan sidang Itsbat, yakni sidang untuk menetapkan apakah 1 Ramadan jatuh pada 1 Agustus atau 2 Agustus 2011. Mudah-mudahan pada 31 Juli langit cerah sehingga tidak ada perbedaan pendapat di antara tim yang melakukan proses Ruqyah, harapnya. (SrY)

Jelang Puasa, Kerja Bakti SANGGAU. Persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1432 hijriah beberapa hari lagi. Pengurus dan jama ah Masjid Agung Al-Mu awwanah Sanggau, menggelar kerja bakti, akhir pekan lalu. Kerja bakti itu membersihkan lingkungan masjid terbesar di Sanggau tersebut. Tujuannya, agar bulan Ramadan memiliki nuansa tersendiri jika dibandingkan bulan lain. Kita sengaja memang bersih-bersih. Harapannya, nuansa bulan puasa ini, lebih terasa. Jika dibandingkan bulan lain, Hendri SE sekretaris pengurus Masjid Agung Al-Mu awwanah Sanggau, kemarin. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan momentum, untuk mempererat tali silaturahmi antarpengurus dan jama ah masjid. Khususnya bagi umat Islam yang akan menunaikan ibadah puasa, agar mempersiapkan diri lahir dan bathin. Stamina dan ďŹ sik harus dijaga, mengingat cuaca di Sanggau akhirakhir ini sangat ekstrim, pintanya. (SrY)

Hadi: Harus Paham Tupoksinya

Kades Balai Tinggi Dilantik Wakil Bupati Sanggau, Paolus Hadi SIP MSi sedang menyematkan tanda jabatan di pundak, Syahlan Kades Balai Tinggi, kemarin. SANGGAU. Wakil Bupati Sanggau Poulus Hadi S IP MSi mengungkapkan seorang kepala desa,

mestinya paham dengan tugas pokok dan fungsinya. Jadi kepala desa, harus mema-

hami apa yang menjadi tupoksinya. Kades mempunyai otoritas atas wilayah desa masing-masing, ujar Hadi ketika melantik, Syahlan Kepala Desa Balai Tinggi, Kecamatan Meliau, Selasa (26/7) lalu. Hadi berharap, ke depan roda pemerintahan di desa tersebut, dapat berjalan sesuai harapan. Khususnya, terkait dengan arah dan tujuan pembangunan desa serta optimalisasi pelayanan administrasi kepada masyarakat. Kades mesti bertanggungjawab, dalam menjalankan amanah yang telah diberikan masyarakat, tukasnya. Selain itu, tambah Hadi, hendaknya mempelajari serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya mengenai

peraturan daerah (perda) maupun peraturan desa (Perdes). Nah, kita minta kepala desa harus segera membenahi sarana dan prasarana pemerintahan. Sehingga masyarakat yang memerlukan pelayanan akan merasa nyaman bila berada di kantor desa, ungkapnya. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kata Hadi, hendaknya dilaksanakan secara optimal serta tidak melupakan lebih terpenting. Untuk itu, jelas lebih mengedepankan asas keterbukaan. Khususnya dalam melaksanakan program pembangunan yang didanai melalui APBD-Es tersebut. Peran kades ini sangat penting sekali. Kades juga bisa mengajukan alokasi pembangunan untuk wilayah desanya, tuturnya.

Sebaliknya, tanggungjawab kepala desa ini, jauh lebih ringan. Jika mempunyai sebuah jalur komunikasi dan musyawarah yang baik. Kades ini mempunyai peran kepala desa sangat sentral, imbuhnya. Terkait dengan program pembangunan, Hadi memaparkan, melihat daerah Kabupaten Sanggau yang cukup luas. Maka, dana APBD yang ada tidak bisa merealisasi pembangunan secara menyeluruh. Maka langkah awal dengan pembangunan secara bertahap. Melalui program desa fokus. Diketahui, tahun 2010 telah memulai 18 desa fokus yang telah dibina. Bahkan pada tahun mendatang, tentunya ditingkatkan, ujarnya. (SrY/dnl-hms).

Jabat Ketum SP-BUN PTPN XIII SANGGAU. Sejak dilantik selaku Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan (SP-BUN) se PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII, wilayah Kalimantan, belum lama ini. Sutek P Mulih merupakan putra asli Entikong, Kabupaten Sanggau, gencar melaksanakan sosialisasi mengenai aturan perburuhan serta kesepakatan SP-Bun dengan manajemen PTPN XIII. Diketahui, terpilihnya Sutek P Mulih selaku Ketua Umum SP-Bun PTPN XIII, merupakan kebanggaan bagi masyarakat di Kabupaten Sanggau umumnya dan Kecamatan Entikong khususnya. Soalnya, tak semua karyawan di sebuah perusahaan besar, mempunyai kesempatan untuk memimpin wadah yang menaungi puluhan ribu karyawan

tersebut. Salah satunya gebrakan pria yang dikenal vocal dan tegas ini, menggelar sosialisasi mengenai Batas Usia Pensiun (BUP) untuk karyawan di lingkungan perusahaan yang mempunyai nama besar itu. Sosialisasi diikuti pengurus SPBUN dan utusan/perwakilan SP BUN kebun/unit usaha PTPN XIII Distrik Kalbar yang berada di Kaltim, Kalsel dan Kalteng.Ketentuan perpanjangan masa kerja atau perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) yang disosialisasikan merupakan kesepakatan bersama antara Direksi PTPN XIII dengan SP-BUN PTPN XIII, yang ditandatangani pada 23 Juni 2011. Kesepakatan tersebut ditandatangani Direktur Utama PTPN XIII, Kusumandaru NS dan Direktur

SDM & Umum PTPN XIII, Wagio Ripto Sumarto dari perusahaan. Sedangkan dari unsur serikat pekerja oleh ketua umum SP-BUN, Sutek P Mulih dan sekretaris umum Darwin Tarigan.Sutek P Mulih menegaskan, setelah dirinya mendapatkan kepercayaan memegang tampuk SP-BUN. Ia bertekad dan berupaya, untuk menjembatani setiap persoalan yang muncul antara perusahaan dengan karyawan. Tentunya, dengan cara mencarikan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Puji Tuhan, kawan-kawan telah memberikan amanah kepada saya untuk memimpin SP-Bun PTPN XIII ini. Bagaimana pun, amanah ini akan saya jaga. Karyawan dan perusahaan harus berjalan seimbang, agar keduanya semakin maju dan berkembang

Dipaparkan, manajeke depan, tuturnya. men PTPN XIII sekarang Selain itu, pria yang telah berhasil mengelola dikenal dekat dengan berperusahaan dengan baik bagai kalangan ini memdan sehat. punyai komitmen, untuk Dengan kondisi demikimemperjuangkan hak an, tidak tertutup kemungkaryawan. kinan, akan dibarengi denNamun, tentunya dengan meningkatnya kesgan syarat. Karyawan ejahteraan karyawannya. itu sendiri menunjukkan Tentunya yang disesuaietos kerja dan pengabkan dengan peningkatan dian yang tinggi terhadap Sutek P Mulih. kinerja karyawan dan perusahaan. perusahaan, paparnya. Kita professional dan proporsional. Perusahaan jelas akan Intinya tegas Sutek, pihaknya akan memerhatikan hak karyawannya. senantiasa menjembatani kepentNah, jelas karyawan itu sendiri ingan perusahaan dan kepentingan mengimbangi dengan peningkatan karyawan. Guna untuk terciptanya kinerja dan loyalitas terhadap peru- harmonisasi dalam kerja. Demi unsahaan. Jika demikian, jelas akan kita tuk peningkatan dan perkembangan perusahaan ke depan. (SrY) perjuangkan, tukasnya.

injeh karaja

Polres Sertijab Tiga Perwira NGABANG. Tiga perwira di jajaran Polres Landak dimutasi. Kabag Ops Kompol Ferdiansyah digantikan Kompol Ngatiya Kabag Sumda AKP Harjito digantikan AKP Stepanus Siel Kitar dan Kapolsek Menjalin IPTU Sutijono diganti IPDA Seta Jaladriyanta. Upacara serah terima jabatan langsung dipimpin Kapolres AKBP Firman Nainggolan di halaman Mapolres, Rabu (27/7). Sertijab di kepolisian atau mutasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dalam sistem pembinaan operasional kepolisian untuk lebih efektif dan eďŹ sien serta pembinaan, kata Nainggolan. Ia menegaskan, Sertijab juga dalam rangka pengembangan karier personil yang melaksanakan dengan maksud penyegaran dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada pejabat yang selama ini sudah mengabdi sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Selamat datang kepada pejabat yang baru agar segera menyesuaikan diri, kata Nanggolan. (rie)

suara direk

landak edoâ&#x20AC;&#x2122; Membangun Negeri Intan

Kamis, 28 Juli 2011

Kabel Bawah Tanah Bocor Listrik dalam Kota Byarpet NGABANG. Sudah tiga hari tiga malam masyarakat kota Ngabang ngomel-ngomel akibat listrik byarpet. PLN mengaku ada kebocoran kabel di dalam tanah dan akan ditelusuri. Ada kabel tanah ada yang tembus di daerah lapangan Bardan depan kantor Dispenda. Kita baru cek karena kejadiannya kemarin (Selasa) pukul 12.00

ke atas dan baru ketemu akan kita jemper langsung, kata Manajer PLN Ranting Ngabang Urbanus dikonfirmasi, Rabu (27/7). Menurutnya, mengantisipasi agar listrik normal maka dialihkan tidak melalui kabel tanah. Karena kabel tanah hanya untuk pembagian jurusan jaringan. Jadi kita akan lihat dan telu-

suri penyebab bocornya kabel itu. Kita mohon kepada masyarakat maklum atas ada masalah listrik. Karena ada kerusakan kabel dalam tanah, ujar Urbanus. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Landak Klemen Apui juga kesal melihat kondisi byarpet listrik. Ia hanya menyarankan kepada pihak PLN jika memang ada

pemadaman agar diumumkan kepada konsumen agar memaklumi. Jika memang ada kerusakan agar segera mengambil langkah-langkah preventif. Karena menjelang bulan puasa juga umat Muslim agar merasa tidak terganggu dalam beribadah, kata Klemen Apui. Anggota DPRD lainnya Petrus

Mi on juga kesal akibat listrik beberapa hari ini byarpet. Ia menilai harus dilihat kondisi terlebih dahulu, jika memang mesin bagus tapi masih byarpet berarti orangnya atau SDM di PLN apakah serius atau tidak dalam bekerja. Jadi perlu lihat kelemahan-kelemahan di dalam. Mungkin manajemen harus diperbaiki, tegas. (rie)

FKUB Butuh Dukungan Dana Dewan Wajib Ikut Memikirkan

Razia Pekat Jelang Ramadan NGABANG. Jajaran Satuan polisi pamong praja (Satpol-PP) Pemkab Landak dan Polres Landak siap melakukan razia atau penertiban penyakit masyarakat (Pekat) menjelang Ramadan. Kepala Satpol-PP Banda Kolaga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Polres Landak untuk menggelar kegiatan imbauan sekaligus penertiban di cafe atau tempat yang menyediakan fasilitas hiburan di malam hari. Kami sifatnya memberikan imbauan dan arahan kepada cafe atau tempat sejenis yang menyediakan fasilitas hiburan malam. Diharapkan agar kegiatan malam hari yang mereka lakukan tidak mengganggu pelaksanaan Ibadah bagi umat Islam selama bulan Ramadan, katanya di Ngabang, Rabu. Kapolres Landak, AKBP Firman Nainggolan mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut akan segera dilakukan. Untuk petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) nanti akan diserahkan kepada Pemkab Landak. Kami masih menunggu Juklak dan Juknis dari pemda seperti apa, karena itu kita juga melibatkan Satpol-PP, kita nanti mem-back up pelaksanaannya. Diharapkan dalam operasi ini, semua pihak bisa bekerja sama dengan baik, tegasnya. (rie)

NGABANG. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Landak periode 20072013 sudah lama terbentuk tapi belum tersosialisasi dengan optimal karena minim anggaran. Hal ini terungkap saat pertemuan antara pengurus FKUB Landak dengan pengurus FKUB Kalbar yang digelar di aula Hotel Hanura Ngabang, Rabu (27/7). Pengurus FKUB Kalbar, Konstantinus Yusing mengatakan, tidak tersosialisasinya keberadaan FKUB di tengah-tengah masyarakat beragama dikarenakan tidak ada anggarannya. Nah dengan keterbatasan waktu dan biaya, akhirnya sosialisasi keberadaan FKUB ini menjadi mandek, tutur Konstantinus kepada wartawan usai pertemuan. Ia mengaku, pengurus FKUB bisa saja membuat rencana anggaran yang diusulkan ke Pemerintah. Sebab dalam SKB Menteri nomor 01 tahun 1969 sudah jelas bahwa segala pembiayaan FKUB ditanggung oleh anggaran Pemerintah. Tapi tidak semua stakeholder yang

ada memahami, sehingga anggaran atau rencana kerja yang dibuat kebanyakan tidak dipenuhi. Kita berharap kepada lembaga legislatif supaya bisa mendukung keberadaan FKUB, terutama masalah anggaran untuk kegiatan FKUB. Kita juga minta anggota DPRD agar bisa memahami SKB Menteri nomor 01 tahun 1969, tegasnya. Karena, lanjutnya, kalau anggota legislatif bisa memahami SKB Menteri tersebut, saya pikir anggota legislatif pasti akan mengabulkan anggaran yang diajukan FKUB sendiri. Karena kalau anggaran FKUB ini dicoret terus, saya kira tidak perlulah FKUB ini dilanjutkan, ucapnya. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa (Kesbang) Badan Kesbangpolinmas Landak, Bambang Triyogo mengakui bahwa instansinya memang mempunyai tanggungjawab untuk membina FKUB tersebut. Namun, untuk mensosialisasikan keberadaan FKUB di tengah-tengah masyara-

Pertemuan FKUB Landak dan FKUB Kalbar di aula Hotel Hanura Ngabang, Rabu (27/7).

kat, tentu didukung oleh perencanaan program dari Badan Kesbangpolinmas Landak melalui anggaran yang ada di dalam APBD.

Tapi kalau di dalam usulanusulan tersebut yang mencakup program-program dari Badan Kesbanglinmas yang sangat penting tidak pernah direalisa-

KUNDORI/EQUATOR

sikan, apapun yang kami laksanakan maupun yang sudah kami bentuk seperti FKUB, tentu tidak akan bisa berjalan dengan optimal, kata Bambang. (rie)

bumi lawang kuari

balai betomu

Dua Raperda Disetujui SEKADAU. Dua rancangan peraturan daerah tentang nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Raperda Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disetujui menjadi peraturan daerah (Perda). Setuju, itulah salah satu kalimat dalam Pendapat Akhir (PA) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disampaikan dalam rapat paripurna mendengarkan PA tujuh fraksi di DPRD Sekadau. Bertempat di ruang rapat kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Sekadau, Selasa (26/7) jam 13.30 WIB. Ditandai penandatanganan kedua Raperda dilaksanakan Ketua DPRD Sekadau dan Wakil Bupati Sekadau. Hadir dalam paripurna tersebut wakil Bupati Sekadau Rupinus SH MSi, Sekda Yohanes Jhon, kepala SKPD, kepala kantor, kepala badan, kepala bagian, camat sekabupaten Sekadau. Dalam arahannya Wakil Bupati Sekadau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Sekadau. Di mana telah menguras waktu serta tenaganya. Sehingga dua Raperda berhasil disahkan menjadi Perda, tanpa kerja sama yang baik serta saling mengisi terhadap masing-masing kekurangan. Maka tidak mungkin dua Raperda dapat disahkan hari ini, keberhasilan yang dicapai semua bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, kata Rupinus. Dengan disahkan dua Raperda, sambung Wabup, sebagai acuan bagi semua pihak terutama eksekutif untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sesuai acuan yang ada. Sementara fraksi PDIP dalam pendapat akhirnya mengatakan, walapun fraksinya dapat menyetujui kedua Raperda menjadi Perda, namun diberi catatan. Untuk Raperda RPJMD, fraksi PDIP berharap agar rencana pembangunan yang dituangkan dalam RPJMD, tersebut hendaknya lebih terarah sesuai dengan kebijakan keuangan daerah. Strategi daerah dan kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kata Horison, wakil Fraksi PDIP. Masih kata dia, dari uraian tadi, RPJMD harus disesuaikan dengan RKPD, karena RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dalam jangka satu tahun. Di mana dalam RKPD memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung pemerintah daerah maupun yang mendorong partisipasi masyarakat, namun harus tetap mengacu pada rencana kerja pemerintah. Kemudian enam fraksi lainnya, semua ingin mendorong agar RPJMD hendaknya menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan pembangunan setiap tahun, karena RPJMD merupakan panduan bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan lima tahun ke depan. Sesuai dengan visi dan misi Pemkab Sekadau yang diemban Bupati dan Wakil Bupati Sekadau dan dibantu unit-unit kerja yang ada. (tar)

Diklatsar Anggota Tagana Sekadau SEKADAU. Tanggap Bencana Nasional ( Tagana) Sekadau, gelar pendidikan dan latihan dasar (Diklatsar) penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat. Penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, terhadap penyelamatan, rehabilitasi secara serentak, cepat, tepat, akurat, serta melibatkan lintas sektor, lintas wilayah. Sehingga memerlukan koordinasi dari berbagai instansi terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyara-

kat ketika terjadi bencana. Seluruh sistem, dalam pengaturan organisasi, rencana, dan program yang berkaitan dengan hal-hal inilah yang disebut penanggulangan bencana, agar menjadi efektif. Penanggulangan bencana harus melibatkan semua sektor, termasuk sektor non- pemerintah, swasta dan masyarakat. Di samping harus melibatkan masyarakat di semua tingkatan, kata Drs Garbo Wahyu Garinda, instruktur dari Tagana Provinsi Kalbar ditemui Equator di lokasi Diklatsar Tagana Sekadau, Rabu (27/7).

Penanggulangan bencana di Indonesia secara umum, sambungnya, memasuki babak baru dengan ditetapkan undang-undang nomor 24 tahun 2007 (UU 24/2007) tentang penanggulangan bencana. Sesuai dengan UU tersebut, penanggulangan bencana telah ditindaklanjuti dengan tiga Peraturan Pemerintah (PP), PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, PP 22/2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, PP 23/2008 tentang peranan lembaga internasional, papar Garbo.

Diutarakan dia lagi, ada tiga prinsip-prinsip pelaksana kampung siaga bencana (KSB). Di antaranya KSB adalah instrumen untuk melakukan pelembagaan penanggulangan bencana berbasis masyarakat, selain ditujukan untuk menangani permasalahan kesiapsiagaan bencana masyarakat yang juga ditujukan untuk pembelajaran masyarakat, tentang cara dan mekanisme pemberdayaan masyarakat. Selalu mengutamakan pelaku utama adalah masyarakat, dalam setiap tahapan dan langkah kegiatan, terangnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigaris (Dissosnaker-Trans), Yohanes Anes SKm berharap agar pihak terkait baik tingkat atas maupun DPRD Sekadau, dapat membantu pihaknya dalam hal anggaran bagi kelangsungan operasional tim Tagana Sekadau. Untuk melakukan pelatihan yang lebih intensif lagi, karena Tagana butuh dukungan dari semua pihak. Supaya dalam tanggap bencana Tagana selalu siap dengan segala kondisi dan didukung fasilitas yang ada, harapnya. (tar)

Wabup Rupinus hadiri sosialisasi lingkungan hidup di gedung Kateketik Sekadau, Rabu (27/7). ANTONIUS SUATRJO/EQUATOR

Awasi Pembakaran Hutan SEKADAU. Wakil Bupati Sekadau Rupinus mengungkapkan, pengawasan terhadap aktivitas pembakaran hutan perlu diperketat, tidak hanya oleh instansi terkait, tapi masyarakat atau petani mesti dapat mengatur jadwal bakar ladang dengan teratur. Guna menghindari terjadinya kerusakan hutan. Pelaku usaha semisal perusahaan perkebunan jug a mesti benar-benar menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam setiap kegiatan operasionalnya. Hal

tersebut diungkapkannya saat membuka kegiatan sosialisasi lahan dan lingkungan di gedung Kateketik, kemarin (27/7). Petani mesti mengatur jadwal membakar ladang agar tidak bersamaan dengan petani yang lain, karena resikonya lebih tinggi. Apabila hari ini ada yang membakar, sebaiknya yang lain menunda dulu untuk meminimalisir resiko. Ini juga untuk kepentingan bersama, kata Wabup. Hal tersebut termuat pula dalam surat Bupati Sekadau no-

mor 660.1/ LH/H yang berisikan imbauan untuk antisipasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Dalam surat imbauan itu terdapat 13 poin yang di antaranya meminta agar seluruh elemen masyarakat, terutama jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD), kepala desa, dan tokoh masyarakat agar menggalakkan sosialisasi tentang ancaman kebakaran dan pencegahannya. Salah satu langkah sederhana yaitu dengan tidak membuang punting rokok sembarangan,

serta jangan meninggalkan ladang apabila api masih menyala, terang Rupinus. Langkah ini juga, lanjut alumni Fakultas Hukum Untan itu, merupakan upaya untuk menghindari isu global, akan adanya complain dari negara tetangga akibat asap yang ditimbulkan dari aktivitas pembakaran ladang. Kita yang masih memiliki hutan harus berupaya agar jangan sampai negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura misalnya, menuntut karena turut ter-

cemar asap. Ini tanggungjawab kita bersama, kata Rupinus menjelaskan. Sementara itu ketua panitia sosialisasi, Abdurrasyid memaparkan kegiatan ini sekaligus memberikan pemahaman tentang bahaya yang terkandung dalam asap. Kita berupaya membentuk kesepakatan bersama peserta yang hadir di sini untuk mengawasi pembakaran lahan, agar tidak menimbulkan efek buruk terhadap kesehatan, pungkasnya. (tar)

padah bertuah

Perseorangan Tak Bisa Gunakan Parpol SUKADANA. Balon perseorangan yang telah diveriﬁkasi jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/ atau KPU kabupaten/kota, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota atau pasangan calon GuSyarif Usman Alsaggaf SE bernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, melalui parpol atau gabungan parpol. Demikian disampaikan anggota KPUD Kabupaten Kayong Utara, Syarif Usman Alsaggaf SE saat sosialisasi Peraturan KPU Nomor 13/2010 di Penginapan Anugerah Sukadana, Rabu (27/7). Sedangkan untuk parpol atau gabungan parpol, dijelaskan Usman, hanya dapat mengusulkan satu balon. Balon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagaimana dimaksud, tidak boleh dicalonkan lagi oleh parpol atau gabungan parpol lainnya.(lud)

Tak Benar SDN 10 Tolak Siswa Tak Berakta SUKADANA. Pit didampingi istrinya Atol meminta maaf kepada Kepala SD Negeri 10 Desa Nipah Kuning, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Permintaan maaf ini dia sampaikan lantaran mengakui salah atas statement yang pernah disampaikannya ke koran ini, belum lama ini. Saya minta maaf kepada Kepala Sekolah SD Negeri 10 Desa Nipah Kuning atas pernyataan saya yang mengatakan bahwa anak saya tidak diterima saat mendaftar ke sekolah lantaran tak memiliki akte. Sebetulnya, saya belum pernah mendaftar dan baru mendengar kata orang bahwa jika tidak memiliki akte kelahiran tidak bisa diterima di sekolah, katanya, tadi malam (27/7). Atol mengatakan, sekarang anaknya telah diterima dan sudah menjalani proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Bahkan, saat dia mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut sama sekali tidak ada kesulitan. Ternyata apa yang dikatakan orang kepada saya tidak benar, makanya saya sekali lagi minta maaf kepada pihak sekolah dan juga Dinas Pendidikan atas kekeliruan yang saya lakukan, ucapnya mengaku bersalah. Terpisah, Kepala Sekolah SD Negeri 10 Desa Nipah Kuning, Suryanto SPd membantah kalau pihaknya menolak bagi anak yang mendaftar lantaran tak memiliki akte kelahiran. Tidak benar kalau disebut kita menolak anak yang mendaftar ke sekolah ini karena tak memiliki akta, bahkan dalam penerimaan kita tidak mempersyaratkan akta untuk bisa masuk ke sekolah ini. Yang bersangkutan (Jaka, Red) anak dari Atolsekarang sudah menjalani pendidikan di sekolah ini, ujar Suryanto. (lud)

geliat kayong utara Kamis, 28 Juli 2011

Cakada Tak Harus Orang Asli Daerah KPU Sosialisasikan Peraturan KPU 13/2010 SUKADANA. Untuk menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak diwajibkan harus orang daerah setempat. Orang luar juga dibolehkan ikut mencalonkan asalkan figur bersangkutan dikenal dan juga mengenal. Dalam peraturan perundangundangan tidak disebutkan harus orang daerah setempat. Namun, secara tersirat disebutkan bahwa figur yang siap maju harus dikenal dan mengenal. Jadi, biasanya parpol yang mengatur dalam merekrut bakal calon, ungkap Ketua KPUD Kabupaten Kayong Utara, Dedi Effendi SH saat mensosialisasikan Peraturan KPU nomor 13 tahun 2010 (13/2010) tentang teknis tata cara pencalonan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Penginapan Anugerah Sukadana, Rabu (27/7). Penjelasan singkat diatas disampaikan mantan anggota KPUD

Kabupaten Ketapang ini sebagai jawaban atas pertanyaan yang dilontarkan sejumlah peserta sosialisasi. Terkait dengan rekening dana kampanye, dikatakan Dedi, tidak ada batasan. Dalam Undang-Undang, tidak disebutkan batas minimal atau maksimal dan yang pasti harus memiliki rekening dana kampanye, kata Dedi menanggapi pertanyaan peserta sosialisasi lainnya. Dedi mengungkapkan, sosialisasi yang dilakukan bukan bagian atau proses pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kayong Utara. Sebab, dikatakan dia, pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kayong Utara masih lama. Sosialisasi yang kita lakukan ini hanya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas. Termasuk, untuk menyebarluaskan informasi dan tidak termasuk tahapan Pemilukada sebab Pemilukada Kayong

KPU Kabupaten Kayong Utara mensosialisasikan Peraturan KPU 13/2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Penginapan Anugerah Sukadana, Rabu (27/7).

Utara masih lama, ungkapnya. Dalam sosialisasi itu, selain Dedi Effendi yang hadir selaku nara sumber, hadir juga anggota KPUD Kayong Utara, Syarif Usman Alsaggaf SE dan Burhanuddin SPdI. Syarif Usman memaparkan teknis pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Disebutkan, untuk ajukan menjadi bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa melalui partai politik maupun melalui jalur perseorangan. Dua jalur yang bisa dilakukan ini, tetap harus mengikuti aturan dan mekanisme yang berlaku, tandasnya.

Adapun peserta sosialisasi yang hadir mulai dari pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan, pemuka masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Para peserta terlihat aktif menyampaikan pertanyaan dan masukan berkaitan tentang sosialisasi yang disampaikan. (lud)

Hari Ini, Program KUBe Disosialisasikan Lilik: KUBe Upaya Sejahterakan Warga Miskin

Lilik Hariadi SAg MSi melihat hasil laut yang didapat warga nelayan di wilayah Kecamatan Pulau Maya Karimata. KAMIRILUDDIN/EQUATOR

SUKADANA. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar direncanakan

akan mensosialisasikan program kredit usaha bersama (KUBe) di Kabupaten Kayong Utara, Kamis

(28/7). Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Sosial pada Dinsosnakertrans Kabupaten Kayong Utara, Lilik Hariadi SAg MSi kepada Equator, Rabu (27/7). Sosialisasinya akan dimulai pukul 08.00 WIB besok (hari ini, Red) di Balai Nirmala, kompleks Pendopo Bupati Kayong Utara, kata Lilik menjelaskan. KUBE dikatakan Lilik, untuk meningkatkan kesejahteraan sosial para kelompok miskin. Meliputi, terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pendapatan keluarga, meningkatnya pendidikan, dan meningkatnya derajat kesehatan. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan dinamika kehidupan kelompok sosial seperti pengembangan

hubungan yang semakin harmonis, pengembangan kreativitas, munculnya semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial, munculnya sikap kemandirian, munculnya kemauan, dan lainlain, sehingga menjadi sumber daya manusia yang utuh dan mempunyai tanggung jawab sosial ekonomi terhadap diri, keluarga dan masyarakat serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui pendekatan KUBe ini diharapkan juga kelompok sasaran mampu menggali dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, sumber daya manusia dan sumber lingkungan serta sumber-sumber lainnya yang ada di sekitarnya untuk kepentingan pengembangan potensi yang dimiliki, seperti

pemanfaatan lahan untuk pertanian, pemanfaatan air untuk pengembangan usaha ternak ikan, pemanfaatan tenaga yang menganggur untuk menjadi tenaga kerja di KUBe yang dikelola, dan lain-lain, ujarnya. Diharapkan dengan pola seperti ini, dikatakan Lilik, mereka akan mudah mengintegrasikan sumber-sumber tersebut ke dalam kepentingan-kepentingan kelompok. Kelompok mempunyai wewenang untuk mengelola, mengembangkan, mengevaluasi dan menikmati hasil-hasilnya. Pemerintah hanya memfasilitasi agar KUBe dapat berhasil dengan baik. Dilihat dari komposisi ini, pendekatan KUBe merupakan pendekatan yang relevan di dalam pemberdayaan kelompok miskin tersebut, tandasnya. (lud)

kabupaten ketapang

pempadahan

Pekerja Tambang Ilegal Capai 5000 Orang KETAPANG. Pertambangan illegal di Kabupaten Ketapang menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah maupun aparat. Meski operasi sudah sering dilakukan, namun pada kenyataannya praktik melanggar hukum itu tak juga dapat dibasmi. Bupati Ketapang, Henrikus, bahkan mengungkapkan Drs Henrikus MSi ada sekitar 5000 pekerja yang bekerja di pertambangan illegal (PETI) di Ketapang. Hal itu diungkapkannya di hadapan anggota komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Ketapang, Selasa (26/7). Diungkapkannya pula akibat dari pertambangan illegal tersebut terjadi pencemaran air sungai Pesaguan. Ia mengaku penertiban pertambangan illegal sudah sering dilakukan bahkan penertiban tersebut menelan dana yang cukup besar. Sekitar 10 kali penertiban kita lakukan dan penertiban tersebut menelan dana ratusan juta, ungkapnya. Karena itu sebagai salah satu solusi yang bisa dilakukan, kata dia adalah melegalkan mereka melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan memberikan surat izin pertambangan rakyat. Kewenangan WPR memang ada di kita namun harus menunggu Wilayah Pertambang (WP). Namun memerlukan waktu yang lama. Kita tidak bisa menunggu birokrasi yang terlalu lama, jelasnya. Orang nomor satu di Pemkab Ketapang itu menilai jika harus menunggu proses birokrasi yang terlalu panjang itu maka ribuon ton timah illegal akan terus keluar. Bahkan jumlah yang keluar mengalahi jumlah pertambangan yang legal. Ribuan ton hasil tambang keluar, royalti tidak dapat, lingkungan rusak dan satu satunya cara adalah melegalkan mereka dengan memberi surat izin pertambangan rakyat dan mencarikan bapak angkat untuk mengayomi, membeli hasil tambang serta memberikan jaminan keselamatan, rincinya. Lebih lanjut dikatakan Henrikus, untuk pertambangan yang illegal sangat gampang di evalusi. Namun yang sangat sulit adalah pertambangan ilegal. Backing (penopang) pertambangan ilegal cukup kuat, selorohnya. Ia menambahkan apabila tak diatur dengan regulasi, persoalan tersebut tak akan selesai. Karena ini perlu bantuan dari komisi VII DPR-RI untuk mencarikan solusi. (KiA)

Komisi VII DPR-RI Prihatin Antrean BBM KETAPANG. Antrean panjang di SPBU menjadi keprihatinan sejumlah anggota dari Komisi VII DPR RI saat berkunjung ke Ketapang. Mirisnya lagi, pemandangan tersebut sudah berlangsung sekitar setengah tahun lamanya. Saya sangat prihatin melihat antrean BBM yang begitu panjang, ujar H Dito, salah seorang anggota Komisi VII DPR RI, Selasa (26/7). Ia menilai, kelangkaan BBM yang terjadi lantaran disparitas harga yang tinggi. Perbedaan harga yang tinggi itu, kata dia, sangat rentan penyelewengan. Selama disparitas harga tinggi,

maka akan terus terjadi penyelewangan. Karena adanya penyelewengan dan kekurangan BBM antrean akan terus terjadi, tuturnya. Keprihatinan terhadap persoalan BBM di Ketapang juga dilontarkan anggota Komite BPH Migas, Ibrahim. Ia mengatakan, kejadian serupa juga terjadi di kota-kota lain. Menurut dia, dua penyebab terjadinya kelangkaan BBM di Ketapang, yaitu kuota dan keberadaan tambang illegal. Namun saat ini, kuota sudah ditambah yang nantinya akan dibag i ke kabupaten-kabupaten. Kuota Kalbar untuk

premium sudah over hingga enam persen. Begitu juga dengan solar, over enam persen, jelasnya. . Soal tambang illegal, ia mengatakan, selama ada daerah pertambangan akan terjadi kekurangan BBM. Karena ada indikasi BBM bersubsidi diambil pertambangan illegal. Hasil penelitian kami BBM bersubsidi diambil oleh tambang liar, ungkapnya. Karena itu kata dia, jika persoalan pertambang an-pertambangan illegal tidak diselesaikan jangan harap masalah BBM juga akan selesai. Karena itu, Ibrahim berjanji

akan menurunkan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melacak dan melakukan investigasi. Untuk menyelesaikan masalah BBM, selain diperlukan penambahan kuota juga perlu investigasi penyalahgunaan BBM di Ketapang, tegasnya. Berbeda dengan Ibrahim, Pj Kepala Dinas Pertambang an dan Energ i Kabupaten Ketapang, Ir Cipriana Lestari mengungkapkan, masalah antrean BBM di Ketapang sudah berlangsung enam bulan. Cipriana menilai kelangkaan BBM terkait dengan pertumbuhan kendaraan bermotor roda

dua yang mengalami kenaikan sebesar 30 persen. Dalam satu bulan ada penambahan kendaraan bermotor roda dua sebanyak 2 ribu. Sedangkan kendaraan roda empat sebanyak 98 kendaraan, ungkap Cipriana. Selain itu lanjutnya, berdasarkan data yang diperoleh dari tim pengawasan yang ditempatkan di SPBU, terungkap ada sekitar 40 persen pengendara yang melakukan peng isian BBM bersubsidi berulang ulang di SBPU. Ada yang sampai melakukan pengisian BBM sebanyak 11 kali di SPBU, kata dia. (KiA)

Curiga Ada Pelanggaran

KPRI-GWIS Gelar Rapat Luar Biasa KETAPANG. Adanya kecurigaan dari para anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)Guru Wilayah Selatan (GWIS) terhadap pengurus periode 20072009, memaksa koperasi khusus guru itu menggelar rapat luar biasa, kemarin di gedung pancasila. Selain itu pula tak ada serah terima antara pengurus lama ke penguru yang baru. Tujuannya mengklarfikasi permasalahan yang lama. Adanya kecurigaan dari anggota terhadap kepengurusan dan keuangan yang tak jelas. Anggota mau meminjam, tapi tidak ada uangnya, kata Suryadi, Ketua Dua KPRI GWIS, kemarin. Dikatakannya rapat tersebut sevbagai langkah untuk menjernihkan persoalan yang sudah ada. Ia mengaku sebenarnya persoalan sudah lama. Harusnya pergantian pengurus sudah ada serah terima sejak 2010. Hal senada diungkapkan anggota Badan pengawas KPRI GWIS, Lusi Andriani. Dikatakannya pada dasarnya anggota tidak mempermasalahkan kredit macet. Masalah utama terletak pada pengurus baru dan pengurus yang lama. Bagaimana

Rapat anggota luar biasa KPRI-GWIS yang digelar di Gedung Pancasila, kemarin (27/7). KIRAM AKBAR/EQUATOR

memperjelas kepengurusan baru dan kepengurusan lama. Kami menekankan kepada anggota sifatnya terbuka. Anggota juga harus punya keberanian untuk mengkritik pengurus

yang melakukan penyelewengan. Kami harus pertahankan jangan sampai KPRI GWIS tenggelam, tegasnya. sementara itu, Ketua Pusat Koperasi Pegawai RI (PKP-RI),

H Arsyad Djarnie, meminta agar seluruh anggota menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Karena prinsipnya koperasi dibangun dengan asas kekeluargaan. Meski demikian

ia menegaskan harus ada klariﬁkasi dari para pengurus yang lama terhadap dugaan penyelewengan itu. Harus ada kejelasan dari keuangan, hutang, asset. Kalau tidak selesai ranah hukum. Tapi harus ditempuh dulu ranah kekeluargaan. Pengurus yang lama itu tidak sesuai dengan program kerja. Program kerja harus disetujui anggota. Pengurus hanya menjalankan amanat dari anggota, terangnya. KPRI-GWIS sendiri adalah koperasi yang anggotanya khusus guru yang berstatus PNS dan berbadan hukum. Koperasi ini dibentuk sejak 1971. Tujuannya untuk menyejahterakan para anggotanya. Melalui koperasi ini para guru dapat meminjam uang yang mereka sendiri akan mendapatkan hasilnya. Sifatnya simpan-pinjam. Ketimbang meminjam ke bank lebih baik ke koperasi. Karena akan kembali ke anggota juga. Di koperasi ini prinsipnya dari, oleh dan untuk anggota. Mereka akan memperoleh SHU nantinya. Jasa pinjamannya hanya 1,1 persen, jelas Ketua Umum KPRI GWIS, Hairudin. (KiA)

Kom.Bisnis

Manajemen 13 BUMN Dirombak

Kamis, 28 Juli 2011

Arief Kamatresna Janji Hipmi Kalbar Dorong Kewirausahaan

BPD dan BPC Solid Dukung RSO untuk Ketum HIPMI PT Merpati diawasi karena diduga sering merugi. ISTIMEWA

JAKARTA. Gelombang penyegaran terus bergulir di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kali ini, jajaran direksi dan komisaris di 13 perusahaan pelat merah yang dirombak. Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, pergantian direksi/komisaris diperlukan untuk menyegarkan sekaligus memberi suntikan tenaga dan semangat baru di BUMN. Pergantian ini untuk mendukung kelancaran operasional BUMN, ujarnya di Kantor Kementerian BUMN, Selasa (26/7). Beberapa BUMN besar yang masuk dalam perombakan, di antaranya PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Untuk Merpati, pemerintah mengangkat Mohammad Roem sebagai Direktur Keuangan, menggantikan Farid Lutﬁ. Kemudian di PT Pos Indonesia, pemerintah mengangkat Tavip Parawansa sebagai Direktur Keuangan dan Budi Setiawan Direktur Teknologi dan Jasa Keuangan. Adapun untuk PT Pelindo I, pemerintah mengangkat Alfred Natsir sebagai Direktur Utama, Imran Iskandar sebagai Direktur Personalia, dan Farid Lutﬁ sebagai Direktur Keuangan. Untuk PT Pelindo IV, pemerintah mengangkat Harry Sutanto sebagai Direktur Utama dan Parsoroan Herman Harianja Direktur Personalia dan Umum. Di sembilan BUMN lain, pemerintah melakukan perombakan untuk kursi komisaris. Di antaranya Perum Jasa Tirta I, PT Pupuk Sriwidjaja, PT TWC Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, PT Inhutani IV, Perum Produksi Film Negara, PT Batan Teknologi Persero, PT Pengembangan Pariwisata Bali Persero, Perum Perhutani, dan PT ASDP Indonesia Ferry. Sementara itu, Garuda Indonesia segera mendapat suntikan tenaga baru di jajaran direksi. Menurut Mustafa, pihaknya sudah mengantongi nama calon yang akan segera dilantik. Nanti dari (Bank) Mandiri. Sudah ada namanya, tapi saya tidak mau sebut dulu, katanya. Menurut Mustafa, sebagai perusahaan yang sudah go public, Garuda harus memiliki direktur keuangan yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, orang-orang Mandiri punya pengalaman baik di bidang korporasi, terangnya. Saat ini, posisi Direktur Keuangan Garuda dirangkap Elisa Lumbanturoan yang juga menjadi Direktur Informasi dan Teknologi (IT). Elisa mengisi posisi sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Keuangan setelah Eddy Porwanto mengundurkan diri pada 19 Juli 2010 lalu. (owi/oki/jpnn)

Impor Disiapkan Hadapi Spekulan Jelang Lebaran

Sembako diharapkan tak mahal-mahal sangat selama Ramadan. ISTIMEWA

JAKARTA. Musim kenaikan harga menyambut Ramadan telah diantisipasi pemerintah. Pemerintah bersiap membuka kran impor bila memang dibutuhkan untuk menghadapi lonjakan harga yang dilakukan spekulan di pasaran. Upaya ini dilakukan pemerintah bila pasar murah dan operasi pasar tidak efektif berjalan. Kita bisa melakukan impor untuk terus meningkatkan cadangan beras kita melawan spekulan. Saya mengecek ke Dirut Bulog, operasi pasar beras di seluruh daerah jangan dibatasi, kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di Istana Negara, Senin (25/7). Saat ini kata Hatta, melalui koordinasi bersama Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog, operasi pasar dikombinasikan dengan CSR baik dari BUMN maupun swasta terus digelar secara nasional. Kegiatan ini akan terus diintensifkan hingga memasuki bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita menginginkan harga itu turun dan stabil, meskipun setiap puasa dan lebaran harga memang cenderung naik. Namun sebagai Menko Ekonomi, tentu saya menginginkan harga-harga itu stabil, itu yang kita jaga, kata Hatta. Dari laporan yang masuk kata Hatta, saat ini ketahanan pangan masih dalam kondisi aman. Stok beras cukup, demikian pula dengan daging dan telor. Untuk daging sapi, kuota impor kembali disuport dari Australia setelah sempat moratorium beberapa waktu lalu. Sapi sudah normal lagi dengan Australia. Kuota impor pada kuartal ketiga 180 ribu ekor dan untuk kesiapan lebaran sudah cukup, kata Hatta. (az/jpnn)

PONTIANAK. Berbagai terobosan untuk mengembangkan potensi pengusaha muda akan menjadi program prioritas Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kalbar 2011-2014, Arief Kamatresna. Ia berjanji akan meningkatkan kemantapan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan kewirausahaan di kalangan pengusaha muda. Arief yang sebelumnya sebagai pengurus di BPP Hipmi juga berjanji akan mengoptimalkan BPC-BPC di seluruh Kalbar. Menurutnya, BPC merupakan kekuatan Hipmi, karena BPC-BPC lah yang ada anggotanya. Arief yang menekuni usaha konstruksi ini menambahkan, bersama jajaran pengurus lainnya, ia akan melakukan penataan organisasi dan kelengkapannya, memberdayakan pengurus, baik BPD maupun BPC, serta seluruh anggota Himpi di Kalbar. Arief terpilih secara aklamasi dalam Musda X Hipmi Kalbar yang diselenggarakan 25 Juli 2011. Ia yang menggantikan Iwan Gunawan pun mengatakan akan meneruskan program mantan ketua umum sebelumnya yang sudah berjalan dengan baik. Sebagai Ketum Hipmi baru, bersama seluruh BPC se-Kalbar, Arief juga memberikan dukungan penuh kepada kader Hipmi Kalbar, Rasa Sapta Oktohari (RSO) yang mencalonkan diri sebagai Ketum HIPMI, menjelang munas Hipmi pada Oktober mendatang. Sebagai simbolis dukungan, Ketum BPD Hipmi beserta Ketum BPC Hipmi se-Kalbar memberikan sebilah Mandau sebagai symbol dukungan.

Raja Sapta Oktohari didampingi mantan ketua umum Hipmi Kalbar periode 2008-2011, Iwan Gunawan, serta Ketua Umum Hipmi Kalbar, Arief Kamatresna, beserta para Ketum BPC se Kalbar saat penutupan Musda X BPD Hipmi Kalbar. RSO merupakan calon ketua umum HIPMI yang siap bertarung pada Munas Hipmi bulan Oktober mendatang. ISTIMEWA

Musda X BPD Hipmi berlangsung sukses. Pembukaan Musda dilangsungkan di Hotel Santika yang dibuka Ketua KADIN Kalbar, Santioso Tio. Penutupan dan pelantikan pengurus BPD Hipmi Kalbar periode 2011-2014 selanjutnya dilaksanakan di Hotel Grand Mahkota.

Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum Hipmi, Erwin Aksa. Hanya saja Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH yang diagendakan menutup kegiatan berhalangan hadir karena alasan kondisi kesehatannya. Penutupan Musda juga dihadiri pengurus BPP Hipmi, Wakil Walikota,

HIPMI Perguruan Tinggi, serta berbagai pimpinan organisasi dan lembaga. Di sela Musda juga diberikan Hipmi Award kepada berbagai pihak yang dinilai telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan Hipmi selama ini. (ray/biz)

Gelar Pelatihan Guru dan Siswa

Program ICT Telkomsel Bantu 122 Guru di Kaltim

Pembukaan CSR ICT Samarinda untuk dunia pendidikan. ISTIMEWA

SAMARINDA. Sukses menggelar program ICT guru di 18 kota se-Indonesia yang diikuti 2.800 guru bidang matematika pada tahun 2010 Telkomsel sebagai perusahaan Good Corporate Citizenship yang peduli pada dunia pendidikan tahun ini tahun ini, Telkomsel kembali menjalankan program tersebut. Sasarannya kali ini mencakup 22 kota dengan peserta tidak hanya pendidik bidang matematika, namun juga pengajar ilmu ﬁsika dan kimia. Salah satu parameter sukses penerapan kegiatan corporate social responsibility (CSR) adalah pelaksanaan yang berkelanjutan. Hal itu pula yang menjadi prinsip dasar Telkomsel dalam mengimplementasikan program kegiatan CSR. Salah satunya adalah program CSR bidang pendidikan, ICT Guru sebagai salah satu aktivitas utama tanggung jawab sosial Telkomsel. Telkomsel, tidak menempatkan CSR hanya sekadar komitmen, namun harus berkelanjutan dan terus memiliki nilai kreasi dan manfaat bagi negeri. Termasuk pada program CSR bidang

pendidikan ICT Guru 2011. Tahun ini sasarannya selain guru matematika, juga melibatkan pengajar bidang ﬁsika dan kimia. Dengan memperkenalkan pemanfaatan perangkat information and communications technology (ICT), kualitas dan kompetensi pengajar bidang tersebut dapat lebih ditingkatkan. Dari 22 kota se-Indonesia, di Kalimantan kegiatan ini akan dilaksanakan di kota Samarinda dan Palangkaraya. Di kota Samarinda, kegiatan ICT (Information Communications Technology) Educations Center diikuti oleh 122 lebih guru Fisika SMU sederajat dari kota Samarinda, Tenggarong, dan Balikpapan yang dilaksanakan di Hotel Mesra Samarinda. Program ICT Education Center ini berupa pelatihan selama dua hari tentang pendekatan praktis terbaru pembelajaran Fisika yang diharapkan mampu membantu proses belajar mengajar di sekolah. Selaras dengan komitmen Telkomsel untuk turut mengembangkan kualitas SDM di Indonesia melalui sektor

pendidikan sesuai dengan core bisnis yang dimilikinya, maka program ICT Education Center juga menggunakan pendekatan kombinasi antara metode pembelajaran yang aktif dengan penerapan teknologi sebagai penunjang metode pembelajarannya. Pelatihan dalam program ICT Educations Center khususnya dalam bidang studi Fisika ini dilaksanakan sebagai bentuk sharing knowledge atau berbagi pengetahuan bersama tentang cara baru dalam pembelajaran Fisika, ujar Hendro Tri Cahyono, GM Sales and CS Telkomsel Regional Kalimantan. Menurutnya, pemilihan guru Fisika sebagai target dalam pelatihan ini, dikarenakan mata pelajaran ini pada umumnya sangat ditakuti oleh siswa. Ketakutan para siswa ini akan diperparah jika guru Fisika, dalam memberikan pengajaran tidak memberikan kemudahan pemahaman di bidang Fiska itu sendiri. Metode yang dibagi dalam pelatihan ini selaras sekaligus menunjang program Kementerian Pendidikan

nasional bahkan ke arah sinergi. Saat ini Kementerian Pendidikan Nasional telah mengembangkan teknik metodologinya. Sedangkan pelatihan ICT Education Center ini lebih menitikberatkan pada konten dengan banyak pendekatan termasuk dengan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Sehingga materi pelajaran yang disampaikan ke siswa diharapkan lebih menyenangkan, lebih mudah penerapannya, sekaligus para guru nantinya akan selalu mendapatkan update bahan ajar untuk diimplementasikan di sekolah masingmasing melalui forum di website www. telkomselsahabatguru.com. Inti program ICT Guru Telkomsel 2011 sendiri terbagi atas tiga kelompok besar aktivitas, yaitu: Oﬀ Air Event, mencakup pelatihan guru dan siswa, yang akan membahas tuntas mengenai bahan ajar serta update solusi (penyelesaian soal). Kemudian Online Retention Web Platform sebagai sesi diskusi mengenai ICT dengan materi berupa: sentra ﬁle bahan ajar, diseminasi online (coverage) dan forum. Selanjutnya pada tahap terakhir, V Books, peserta akan diperkenalkan dengan bahan ajar terkait berupa virtual pada website www.telkomselsahabatguru.com. Konten harus selalu di up-date setiap tahun. Kalau konten sudah dikuasai, mereka akan siap, tak perlu kesulitan menghadapi perubahan kurikulum. Gurunya pintar, muridpun akan pintar, jelasnya. Kegiatan pelatihan ICT ini dilakukan bersama Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang merupakan wadah para guru tingkat SMP dan SMU di suatu kabupaten dan memiliki kesamaan pengajaran. Saat ini Telkomsel dimiliki oleh pemegang saham PT Telkom 65% dan SingTel (Singapura) 35%. Telkomsel merupakan operator telekomunikasi selular dengan market share terbesar di Indonesia yang kini dipercaya melayani lebih dari 94 juta pelanggan. (lam/biz)

Komisi VII DPR-RI Kunjungi PT Harita

Albert Yaputra, anggota DPR-RI dari daerah pemilihan Kalbar. DOKUMEN

KETAPANG. Sebanyak tujuh anggota komisi VII DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke PT Harita, Kabupaten Ketapang, Selasa (26/7). Ketujuh anggota Komisi DPR-RI, yakni Albert Yaputra, H Sutan Sukarnotomo, H Dito, Halim Kalla, Irvansyah, H Agus Sulistiyono, serta Pius Lustrilanang. Kunjungan kerja yang dipimpin Albert Yaputra ini dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan pertambangan yang ada di Ketapang. Kunjungan kerja kali bertujuan untuk mendapatkan masukan secara terbuka, detail terhadap kendala yang dihadapi perusahaan, kata Albert di sela-sela kunjungan kerja di Perusahaan Pertambangan PT Harita Prima Abadi Mineral Kendawangan. Tujuan lainnya kata dia adalah untuk mengimplementasikan undang-undang dan regulsi. Sejauh mana langkah-langkah proaktif perusahaan dari konversi RKP menjadi IUP, laporan tahapan kerja peru-

sahaan saat ini. Sikap proaktif dan kepatuhan perusahaan terhadap UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU kehutanan dan UU penataan lingkungan serta rekomendasi amdal, pengelola lingkungan, rencana pemantauan lingkungan dan apakah terjadi tumbang tindih lahan antara hutan lindung, hutan konservasi, dan taman nasional, paparnya. Kunjungan Kerja DPR-RI ke Ketapang didampingi langsung oleh Bupati Ketapang, Henrikus, Wakil Bupati Ketapang Boyman Harun, Sekda Ketapang, Andi Djamiuddin, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Ketapang, serta Pimpinan SKPD. Dalam kunjungan di PT Harita, rombongan langsung melihat proses penambangan serta pencucian hasil tambang. Selain itu rombongan juga melihat kawasanan pertambangan yang telah di aklamasi menjadi kawasan perkebunan sawit dan kebun karet. Bupati Ketapang, Henrikus, menjelas-

kan bahwa di kabupaten Ketapang terdapat sebanyak 147 perusahaan pertambangan. Yang sudah memiliki IUP dan produksi sebanyak 66 perusahaan dan yang belum ada sebanyak 81 perusahaan, ungkap Henrikus. Ia mengatakan Pemkab Ketapang menyambut baik adanya perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Ketapang karena dapat menyerap tenaga kerja. Dalam kesempatan tersebut, mantan Wakil Bupati Ketapang ini mengatakan mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan atau Corporate Social Responsibility (CSR/ pertanggungjawaban sosial perusahaan) diharapkan perusahaan pertambangan dapat dihubungkan dengan rencana pembangunan daerah Kabupaten Ketapang. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Pengawasan Produksi Mineral Dirjen Mineral Kementrian ESDM, Syaful menjelaskan bahwa setiap pemegang IUP wajib mem-

buat program CSR dan di konsultasikan kepada Bupati. Menurutnya selama ini program CSR dibuat oleh pemegang IUP. Kedepan,ia berharap CSR harus dikonsultasikan ke bupati. Dalam membuat program CSR harus berkonsultasi ke bupati, tegasnya. Sementara itu, GM PT Harita Erry Sopian mengatakan bahwa untuk CSR PT Harita telah membangun jalan di daerah Kendawangan dan Air Upas sepanjang 159,4 KM dengan anggaran senilai Rp47.838 miliar, pembangunan sumur galian. Untuk pendidikan, telah diberikan bantuan bukubuku sekolah, pembangunan SMP swasta. Selain itu, untuk pemberdayaan masyarakat areal Pertambangan, dibuka areal untuk budidaya ikan air tawar, penanaman sayur mayur. PT Harita juga merupakan salah satu sponsor pembangunan Masjid Agung di Kendawangan serta pelaksanaan MTQ, tuturnya. (KiA)