Harian Equator 29 April 2011

Page 1

Jumat, 29 April 2011 25 Jumadilula 1432 H/27 Sha Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998

Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com

Kalimantan Barat Sebenarnya Lingkungan

Shamballa Merambah Pontianak

Hildi Hamid menyerahkan bibit pohon secara simbolis kepada warga.KAMIRULUDIN

KKU Hentikan Layanan SKAU Kayu Durian SUKADANA. Kurun waktu Januari-September 2010 telah terjadi aktivitas penebangan pohon durian secara berlebihan. Pemkab Kayong Utara cepat mengambil langkah penghentian layanan pemberian dokumen Surat Keterangan Asal-usul (SKAU) untuk pengangkutan kayu durian. Perlu tindakan strategis menghentikan kegiatan penebangan kebun durian secara berlebihan, kata H Hildi Hamid, Bupati Kayong Utara pada acara Sosialisasi Kebijakan Daerah tentang Pembangunan Hutan Hak, belum lama. Dijelaskan dia, dipandang perlu menghentikan pelayanan pemerintah dalam pemberian dokumen SKAU untuk pengangkutan kayu durian. Sebagai payung hukum, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 9 tahun 2010 tanggal 16 September 2010 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 66 tahun 2009 tanggal 23 Oktober 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Hak dan Lahan Masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Beberapa pemilik hutan hak tidak hanya menebang pohon durian yang sudah tua, tidak produktif lagi atau sudah mati, tetapi juga menebang pohon durian yang masih produktif, bah

Pengikutnya diberikan amalan tertentu. Memiliki lima bahasa suci dan lima kota suci. Arahnya therapy pengobatan. Benarkah terdapat penyimpangan?

Aliran Shamballa

PONTIANAK. Dalam tiga bulan terakhir ini berlangsung praktik aliran Shamballa di Kota Pontianak. Pengikutnya sudah mencapai puluhan orang. Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pontianak telah menginventarisir kemungkinan adanya ajaran sesat dalam praktik Shamballa. Data sementara yang kita dapat, pengikut aliran ini mencapai 10 hingga 20 orang, ujar H Asy ari, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak dijumpai Equator di ruang kerjanya,

1. Mengakui Qutumi sebagai guru universal yang diberi penghargaan oleh Allah 2. Memiliki 5 bahasa suci 3. Memiliki 5 kota suci 4. Memiliki 15 malaikat agung 5. Mendaulat Nabi Ibrahim sebagai guru pembimbing Shamballa tingkat 1, 2, 3, dan 4. Nabi Ibrahim juga disebutsebut memiliki cahaya silver violet of ame. 6. Mengatakan Muhammad sebagai pemilik Energi Golden Flower (kembang emas). Sumber : Kantor Kemenag Kota Pontianak

Kamis (28/4). Shamballa tersebar di dua titik, masing-masing di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Kurma, dan Jalan Srikaya, Kelurahan Sungai Jawi Luar,

Asy ari.ABDU SYUKRI Pontianak Barat. Terakhir kita juga mendapat informasi kalau penganut aliran ini juga ada di Kota Baru, kata Asy ari. Penyebaran aliran Shamballa dilakukan secara tersembunyi oleh seorang guru yang disebut-sebut bernama Joko. Sang guru ini dikabarkan

berasal dari daerah Supadio, Kabupaten Kubu Raya (KKR). Tapi dia pendatang di Kalbar, beber Asy ari. Menurutnya, modus penyebaran aliran Shamballa dilakukan dengan prinsip pengobatan berbasis tenaga dalam. Oleh sang guru, warga yang sakit diobati dengan transfer tenaga dalam. Dalam pengobatan itu, sang guru mendatangi rumah pasiennya. Ia meminta kepada pasien yang selanjutnya direkrut sebagai pengikut tersebut melakukan berbagai amalan dan menanamkan pemahaman tentang hal-hal yang diyakini aliran Shamballa. Amalan dan pemahaman aliran Shamballa ini dituliskan dengan komputer dalam lima lembar kertas berukuran polio. Amalan ini dibagikan kepada semua pengikut aliran Shamballa.

KPK Siap Ambil Alih Kasus Bansos KONI

Sekda Kubu Raya Menuai Banyak Protes

Sosialisasi

Gelar Pertemuan, Cegah Radikalisme BENGKAYANG. Gerakan radikalisme di pulau Jawa bisa saja melebar ke wilayah Kalbar. Kapolres Bengkayang, AKBP Mosyan Nimitch SIK berinisiatif melakukan Rapat Koordinasi bersama TNI dan Pemkab Bengkayang menyusul ditemukannya beberapa aliran yang masuk kategori radikalisme. Khusus di Kabupaten Bengkayang ada beberapa aliran yang masuk dalam indikasi aliran radikalisme, kata Nimitch ditemui di Aula Mess Pemda Bengkayang, Kamis (28/4). Nimitch tak merinci aliran apa yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan untuk menangani masuknya aliran radikalisme di Bumi Sebalo, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama dan ditindaklanjuti dengan memanggil dan memberikan pencerahan kepada pengikutnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mensinergikan aparat Pemda Bengkayang, TNI dan Polri untuk menyikapi masalah terorisme dan radikalisme di Bumi Sebalo Nimitch menjelaskan, kegiatan ini menindaklanjuti arahan dan petunjuk dari Menkopolkam melalui Kapolda, Pangdam dan Gubernur Kalimantan Barat. Awalnya kegiatan ini di pusatkan di Singkawang yaitu Singkawang, Kabupaten Bengkayang dan Sambas (Singbebas). Berhubung ada kendala,

Halaman 7

Injet-injet Semut PT SR Didesak Tinggalkan Kubu Raya -- Jejak kelam pemerintahan terdahulu.

- Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

Halaman 7

Ketua KPK, Busyro M menjelaskan soal take over kasus Bansos dalam konferensi pers di kampus UPB, kemarin.ABDU SYUKRI

Pemerintahan

Halaman 7

PONTIANAK. Pasca terungkapnya keberadaan aliran Shamballa, para pengikutnya tidak lagi melaksanakan amalan versi aliran tersebut. Mereka memilih tak memberikan pernyataan kepada media. Rugaya, salah seorang warga Jalan Srikaya RT/RW 3/VII, Kelurahan Sungai Jawi Luar yang anaknya disebut-sebut pengikut aliran Shamballa tidak bersedia berkomentar saat didatangi di kediamannya. Tanya ke Depag (Kantor Kemenag Pontianak) saja, katanya kepada Equator, kemarin (28/4). Ketua RT/RW 3/VII Kelurahan Sungai Jawi Luar, Mochtar Hamid mengakui keberadaan aliran Shamballa di daerahnya. Tapi saya tidak tahu pasti kapan aliran ini mulai ada di daerah saya, ucap Mochtar. Menurut Mochtar, penyebaran aliran Shamballa di kawasannya dilakukan seseorang yang datang ke rumah Rugaya.

Halaman 7

Halaman 7

KUBU RAYA. Kinerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kubu Raya Husain Syauwik mulai mendapat banyak sorotan. Tak terkecuali soal penyelesaian sewa gedung DPRD KKR yang pos penganggarannya ada di sekretariat daerah. Masalah ini segera berakhir karena ada (perjanjian Kesepahaman/MoU). Tahun 2012 baru akan dimasukkan di pos sekwan. Sekarang masih di pos sekda, ini kan sesuai MoUnya, mengenai pertemuan sebelumnya dengan sekda tidak ada masalah, tinggal berjalan, ungkap Gemuruh, Sekwan DPRD Kubu Raya ditemui di DPRD KKR, Kamis (28/4). Disinggung pernyataan Sekda yang heran anggaran sewa gedung ada di pos Sekda. Gemuruh tak menanggapinya. Saya no comment lah, dan itu berdasarkan MoU dan dianggarkan di sana. Mekanisme di sekda. Saya tidak bisa masuk.

Pengikut Aliran Bungkam

Warga berdemo menolak PT Sintang Raya di Kantor Bupati Kubu Raya, kemarin (28/4). BUDI YOYOK

Tanpa Plasma, Warga Desak PT SR Hengkang KUBU RAYA. Ratusan warga dari perwakilan tiga desa, Olak-olak Kubu, Pelita Jaya dan Desa Mengkalan Jambu, Kamis (28/4) pagi menggelar unjuk rasa mendesak PT Sintang Raya (SR) angkat kaki dari Kubu Raya karena pengelolaan kebun sawit PT SR tidak memiliki plasma. Selama ini PT SR mengelola lahan masyarakat tanpa permisi sehingga merugikan masyarakat sekitar. Hal ini dinilai sudah merampas hak masyarakat, kata Katmiyanto, Koordinator Aksi usai berorasi di depan Kantor Bupati KKR, Kamis (28/4). Menurut dia, PT SR dianggap tidak mengindahkan penghentian sementara terhadap lahan yang masih belum rampung statusnya. Salah satu warga malah ada yang di tahan di Polres

Mempawah akibat ingin menyetop kegiatan PT SR, ujar dia. Warga menyesalkan lambannya reaksi Pemkab menangani masalah ini, karena masyarakat sudah menunggu 4 tahun sejak 2007 lalu agar perusahaan jangan lagi melakukan aktivitasnya di desa mereka. Katmiyanto bersama ratusan warga kemarin menuntut Bupati Muda Mahendrawan menyetop aktivitas perusahaan perkebunan itu. Sementara itu, Asisten I Bagian Pemerintahan, Agus Supriady, perwakilan dari Pemkab mengatakan, sejak 2008 Pemkab sudah beberapa kali melakukan konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN Pusat), menyangkut pada saat Hak Guna Usaha (HGU) PT SR

diterbitkan. PT SR ini merupakan produk dari Kabupaten Pontianak sebelum Kubu Raya dimekarkan, HGUnya tetap muncul dan tetap berjalan, kata pria yang juga Ketua Tim Pembina Pengguna Pengawas dan Penatagunaan Lahan (TP4L) ini menjelaskan, Agus menambahkan, Pemkab telah berusaha membenahi, meskipun beberapa kali pelaksanaan di lapangan bermasalah. Kita meminta kepada PT SR agar menindaklanjuti Peraturan Menteri Kehutanan ‒ Permentan No. 27 tentang plasma usaha perkebunan. Karena dalam Kementan tersebut sudah jelas bahwa plasmanya itu harus jelas kepada masyarakat, papar dia. Dikatakan Agus, Pemkab akan mengirimkan surat ke-

pada PT SR, agar menahan diri terlebih dahulu terkait penggarapan lahan yang masih belum terselesaikan status lahannya. Agus juga mengimbau perusahaan agar tidak mengabaikan masyarakat setempat. Setelah dari Kantor Bupati, ratusan warga yang diangkut menggunakan tiga unit itu melanjutkan aksinya ke kantor DPRD Kubu Raya. Di sana mereka diterima Ketua Komisi C, Komisi D. Ketua Komisi C, Agus Sudarmawan berjanji membawa keluhan warga ke dalam rapat-rapat internal DPRD KKR. Apa yang disampaikan oleh bapak-bapak, kami berjanji akan segera menindaklanjutinya. Kami juga tidak berani berjanji dalam waktu seminggu per

Halaman 7

PONTIANAK. Penanganan kasus korupsi dana Bansos KONI Kalbar senilai Rp 22,14 miliar tak kunjung masuk ke meja Kejaksaan. Polda beralasan masih menunggu izin presiden untuk memeriksa Usman Ja far dan Zulfadhli. Jika penanganan dari Polda Kalbar tidak mengalami kemajuan, bisa saja di take over kasusnya (diambil KPK), ujar Busyro Muqaddas, Ketua KPK saat konferensi pers usai Seminar Nasional bertajuk Mewujudkan Bangsa Berintegrasi dan Bebas Korupsi Melalui Pendidikan di kampus Universitas Panca Bhakti (UPB), Kamis (28/4). Busyro menegaskan, pengambilalihan penananganan kasus yang sudah ditangani kepolisian dan kejaksaan sangat memungkinkan. Dalam undang-undang tentang KPK, ada klausul yang membolehkan pengambilalihan tersebut. Tapi ada prosedurnya. Etikanya juga harus ada karena sama-sama aparat hukum. Yang jelas koordiansi, ucap Busyro. Kasus dana Bansos KONI sudah ditangani Polda Kalbar sejak 2009 lalu. Hingga sekarang belum juga masuk ke tahap penuntutan. Kalau alasan penanganan terhambat masalah izin presiden, mungkin perlu pressing dari kalangan masyarakat maupun NGO, bebernya. Pressing juga bisa dilakukan ke presiden untuk mempercepat penerbitan izin pemeriksaan. Pressing bisa dilakukan kalangan NGO atau masyarakat dengan mengirimkan surat langsung ke presiden. Tembusan surat itu berikan ke KPK. Kita siap membantu buat mempercepat turunnya izin Presiden, kata ucap Busyro. Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Mukson Munandar mengatakan, pe

Halaman 7

Tingkat Pencapaian Otonomi Daerah

Singkawang Peringkat III Otda se-Indonesia Oleh Mordiadi

Dari 34 kota hasil pemekaran di Indonesia, Kota Singkawang menduduki peringkat ketiga penyelenggaraan Otonomi Daerah (Otda) di bawah Banjar Baru, Kalimantan Selatan dan Cimahi, Jawa Barat.

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Penentuan peringkat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 120-277 Tahun 2011 tentang Peringkat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom Hasil Pemekaran (DOHP) Tahun 1999-2009. Dalam Surat Keputusan Mendagri tersebut, disebutkan sepuluh besar peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomo karena mendapat nilai total di atas 53,50. Secara berurutan Banjarbaru (Kalsel), Cimahi (Jabar), Singkawang (Kalbar), Ta-

Sambas Rp 2.500,-

sikmalaya (Jabar), Palopo (Sulsel), Cilegon (Banten), Banjar (Jabar), Batam (Kepri), Tanjung Pinang (Kepri), dan Tomohon (Sulut). Hasil evaluasi pemekaran tersebut juga menyebutkan daerah otonomi baru yang menduduki urutan terendah, karena nilainya totalnya di bawah 10, yakni Sabu Raijua (NTT), Deiyai (Papua), Maybrat (Papua Barat), Tambrauw (Papua Barat), Nias Utara (Sumut), Buru Selatan (Maluku), Puncak Jaya (Papua) dan Paniai (Papua). Penentuan peringkat penyelenggaraan pemerintahan DOHP

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

tersebut berdasarkan evaluasi terhadap empat faktor, yakni kesejahteraan rakyat dengan bobot nilai 30 persen, pemerintahan yang baik 25 persen, pelayanan publik 25 persen, dan daya saing 20 persen. Kita pantas bersyukur mendapat urutan ketiga. Ini hasil kerja keras semua, kata Dr Hasan Karman, Walikota Singkawang kepada wartawan, Kamis (28/4). Kendati memperoleh urutan ketika terbaik seluruh Indonesia, Hasan menilai, pencapaian Kota

Sintang Rp 3.000,-

Halaman 7 Patung Naga di Kota Singkawang-dok

Melawi Rp 3.000,-

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.