Koran Utama di Kalbar
Senin, 30 Januari 2012 6 Rabiul Awal 1433 H/8 Chia Gwee 2563
Eceran Rp 2.500,-
http://www.equator-news.com
Terbit Pertama: 29 November 1998
Tatung Dalam Foto di Rumah Lampion Kota Pontianak dengan Tujuh Naga dan Budaya Nusantara
Pameran foto tatung di rumah lampion stadion Kridasana.MORDIADI
KOLOM
SINGKAWANG. Pawai dukun yang kerasukan roh memang dinantikan para pengunjung dan penggembira Capgome 2563 Kota Singkawang. Sementara Kota Pontianak dengantujuh naga serta Festival Budaya Nusantara. Sebelum berarakan, foto-foto Tatung mengundang kekaguman para wisatawan domestik dan mancanegara melihat foto-foto yang dipamer dalam
keluarganya di Singkawan ini mengatakan, sangat tertarik dengan atraksi tatung. Makanya kita suka melihat foto-foto ini, selain sebagai ritual Capgome, juga ada seni yang ditampilkan para tatung itu, ujar seraya nunjuk beberapa foto tatung. Veronica mengaku daya tarik utama dalam Capgome di Singkawang adalah atraksi tatung. Apalagi tatung yang
Rumah Lampion. Sudah tidak sabar rasanya ingin melihat atraksi ratusan tatung waktu Capgome nanti, kata Veronika, warga Pontianak yang ditemui bersama rekan-rekannya ketika melihat foto-foto atraksi tatung dalam Rumah Lampion di Stadion Kridasana Singkawang, kemarin (29/1). Veronika yang menginap di rumah
tampil 6 Februari nanti mencapai ratusan orang. Sebelumnya, pada puncak Festival Imlek dan Capgome 2563 di Singkawang, diproyeksikan 750 tatung akan beratraksi. Mengenai tata tertib atraksinya sudah disosialisasikan jauhjauh hari. Tujuh Naga Seperti tahun sebelumnya, Capgome
Halaman 7
Dahlan Iskan
Pergantian Direksi yang Sangat Bising Bising! Itulah satu kata yang bisa menggambarkan dengan tepat setiap akan terjadi penggantian direksi di sebuah perusahaan BUMN. Di antara yang bising-bising itu, yang paling berisik ada dua: proses pergantian direksi di 15 perusahaan perkebunan dan satu perusahaan telekomunikasi. Memang, masa jabatan direksi di 15 perusahaan perkebunan BUMN segera berakhir. Demikian juga di Telkom. Persiapan penggantian direksi pun harus dilakukan. Maka, terjadilah apa yang terjadi sekarang ini, hari-hari ini, Perang Baratayudha! Calon yang diperkirakan akan menjadi direktur utama dihancur-hancurkan. Lewat SMS maupun kasak-kasuk. Mereka itu harus digulingkan. Kalau perlu sekalian menterinya! Beredar pula susunan direksi baru di beberapa BUMN yang katanya sudah direstui menteri atau deputi atau DPP berbagai partai. Kalau membaca susunan direksi itu, seolah-olah sudah seperti yang sebenar-benarnya. Beredar pula daftar riwayat hidup banyak orang yang dipuji-puji dengan hebatnya. Merekalah yang dijamin pasti berhasil menjadi direktur atau direktur utama. Kebisingan itu bertambah-tambah karena setiap orang juga melobi kanan-kiri, atas-bawah, muka-belakang. Termasuk melobi teman-teman dekat saya. Juga melobi adik saya yang hidup sederhana di rumah Perumnas di Madiun. SMS saya pun penuh dengan lalu lintas maki-maki dan puji-puji. Melihat dan merasakan semua kebisingan itu,
Halaman 7
Lebih Seribu Izin TAMBANG DIBAGI-BAGI PONTIANAK. Setelah tenggelamnya era hak pengusahaan hutan (HPH) yang meninggalkan lahan kritis dan memperkaya segelintir orang, kini pemerintah mulai mengobral areal berbagai pertambangan di Kalimantan Barat. Hingga 2011, untuk Kalbar sudah diterbitkan 631 izin usaha pertambangan dan 457 izin eksplorasi. Sedangkan izin eksploitasi sudah diberikan kepada 174 perusahaan, ungkap Agus Aman Sudibyo, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kalbar. Ternyata dari ratusan izin
yang dikeluarkan, tak semuanya masih bernyawa. Ada yang pingsan tanpa laporan, ada yang mungkin masih menjajakan izin kepada calon investor, malah mungkin coba-coba diagunkan ke bank kalau laku. Patut dipahami, data atau izin yang dikeluarkan Distamben Provinsi bisa tidak selaras atau sesuai dengan kabupaten. Karena per kabupaten berbeda keberadaan dan jumlah izin pertambangan di provinsi, ujar Agus Aman yang mantan Kadishut
mangan, galena, baal clay, zirkon sampai pasir kuarsa. Sementara batubara kendati sangat potensial namun belum tergali. Kabupaten Landak 22 izin, Sanggau 20, Bengkayang 16, Sintang 11, Melawi 14, Kapuas Hulu 7, Kubu Raya 11, Sambas 7, Kabupaten Pontianak 1 dan Kalbar 7 izin. Itu sudah tahap eksploitasi dengan jenis tambang bauksit, biji besi, timah, sirkon, kaolin, granit dan pasir, termasuk emas, jelas Agus. Hingga hari ini, izin usaha pertambangan
Dari Hutan Lindung Hingga Dapur Warga Kalbar ini. Setakat ini memang amanaman saja, belum terjadi rusuh seperti obral tambang emas di Bima, NTT, yang menelan korban jiwa itu. Di Ketapang misalnya, justru terbanyak dengan 60 izin eksplorasi dari 174 yang dikeluarkan meliputi bauksit, biji besi, timah, emas,
Agus Aman Sudibyo
batubara sudah tahap eksplorasi di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu. Handikap terbesar produksi batubara yang melimpah adalah angkutan. Biaya operasional pengangkutan jauh lebih mahal dibandingkan rencana laba, itu yang menghambat, ungkap Agus. Kalbar yang ratusan tahun lalu dikenal di Asia dengan emasnya, hingga 2011 masih berpotensi dengan prakiraan deposit mencapai 541,6 juta ton yang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Sekadau,
Halaman 7
KP Ketapang Harus Cari Induk Melawi, Belajar dari Konflik KETAPANG. Pemkab Ketapang sudah mengeluarkan 147 izin kuasa pertambangan (KP) untuk berbagai jenis kecuali minyak bumi. Namun dari izin-izin yang diberikan belum semua ekspoitasi. Sebab, harus ditunjuk bapak angkat bagi para pemilik KP tersebut. Henrikus Kita akan berikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), kalau sudah punya bapak angkatnya siapa atau perusahaan mana. KP-KP itu harus menginduk, kata Bupati Ketapang, Henrikus kepada Equator. Sebelumnya Bupati meminta agar KP-KP yang telah mengantongi izin agar segera melakukan aktivitas. Ia mengancam memberi sanksi kepada yang membandel. Bahkan tak segan-segan mencabut izin KP jika dua kali
Halaman 7
PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALBAR CABANG PONTIANAK
PEMBERITAHUAN Kami sampaikan batas bayar rekening listrik kepada pelanggan yang budiman : 1. Tanggal 01 s/d 20 pelanggan PLN diwajibkan membayar rekening listrik 2. Apabila pelanggan membayar Rekening Listrik di atas tanggal 20, pelanggan tersebut dikenakan biaya keterlambatan dan petugas PLN akan melakukan pemutusan sementara . 3. Untuk pelanggan yang terlambat dalam melakukan pembayaran Rekening Listrik di atas 90 hari (3 bulan), pihak PLN akan melakukan pembongkaran rampung. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor PT PLN (Persero) dan PPOB yang tersebar di seluruh Wilayah Kalbar. Demikian himbauan ini, agar menjadi perhatian demi keamanan dan kenyamanan kita bersama.
HUMAS PT PLN CABANG PONTIANAK
Untuk pelayanan pengaduan pelanggan melalui SMS anda dapat mengirim kan SMS ke:
No. HP. 08115718811 Tekad PLN memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan
Injet-injet Semut Lebih Seribu Izin Tambang Dibagi-bagi -- Cume cacing tambang jak tak dibagi-bagi.
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
PT KPB Ajukan Sanggah Banding
Pemulihan Nama Baik Sultan Hamid II (1)
Putusan KPPU Belum Berkekuatan Hukum Tetap Tesis Anshari Dimyati yang Teruji PONTIANAK. Panitia pengadaan barang/ jasa dengan tugas Unit Layanan Pegandaan (ULP) di lingkungan Dinas PU Provinsi Kalbar telah menjawab sanggahan pelelangan paket pembangunan Rumah Budaya yang dilayangkan PT Bima Putra Bangsa. Dinilai tidak mendasar, sanggah banding pun dilayangkan kepada Gubernur Kalbar. Kami telah mengajukan sanggahan banding kepada Gubernur atas pengumuman dan jawaban sanggahan kami nomor 01/KPB/2012 tanggal 17 Januari 2012 oleh panitia pengadaan barang/jasa dengan tugas ULP, ungkap Tony Handri, ST, Direktur Utama PT Bima Putra Bangsa di Pontianak, Minggu (29/1). Surat sanggahan banding dengan nomor 03/KPB/I/2012 itu tertanggal 27 Januari 2012. Dia menjelaskan, dalam surat No. 226/ ULP/DPUP/2012 tanggal 20 Januari 2012, panitia lelang telah dengan sengaja memotong kalimat dari naskah asli putusan KKPU Nomor 03/KKPU-L/2011 tanggal 19 Oktober 201. Kata Tony, dalam surat tersebut panitia lelang hanya mencantumkan kata-kata dilarang mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia selama dua tahun. Padahal pada naskah aslinya disebutkan melarang mengikuti tender yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesia
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
selama dua tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. ujarnya. Dia mengungkapkan, panitia lelang dengan sengaja menambahkan kata-kata beserta pengurusnya, padahal pada naskah asli putusan KKPU tidak ada kata-kata beserta pengurusnya tersebut. Pemotongan dan penambahan katakata tersebut merupakan upaya dengan tujuan memojokkan. Putusan KKPU itu, ditegaskan Tony, belum memiliki kekuatan hukum tetap karena PT Bima Putra Bangsa saat ini sedang mengajukan banding atas putusan tersebut. Di dalam perkara yang ditangani KKPU tersebut yang dijadikan tergugat adalah perusahaan, bukan orang perorang. Jadi tidak ada hubungannya antara perusahaan kami dengan perkara tersebut, jelasnya. Atas bukti dan fakta yang ada itu, kata Tony, maka dengan tidak diusulkannya perusahaannya sebagai calon pemenang pada pelelangan pekerjaan pembangunan Rumah Budaya, karena putusan perkara Nomor 03/KKPUL/2011 tanggal 19 Oktober 2011 oleh KPPU adalah perbuatan melanggar aturan. Untuk itu kami mohon agar dilakukan eveluasi ulang dan menetapkan perusahan kami sebagai pemenang karena penawaran kami lebih mengutungkan negara, katanya.
Sambas Rp 2.500,-
Halaman 7
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
Ribuan orang menyaksikan persidangan tak adil Sultan Hamid II di Lapangan Banteng-Jakarta, 8 April 1953. ISTIMEA
“Teruntuk Pemimpin Negeri Khatulistiwaku; Allahyarham Tuanku Sultan Syarif Hamid Al-Qadrie (Sultan Hamid II), ku persembahkan pembelaanku untukmu”.
Sintang Rp 3.000,-
Oleh: Hanafi Mohan Begitulah yang dinyatakan oleh Anshari Dimyati, mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia menjelang Sidang Terbuka untuk mempertahankan tesisnya pada hari Selasa, 24 Januari 2012 di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
Melawi Rp 3.000,-
Salemba, Jakarta. Tesis berjudul Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia; (Suatu Analisis Yuridis Normatif pada Studi Kasus Sultan Hamid II) tersebut, telah diujikan di hadapan Dewan Penguji: Prof Dr jur Andi Hamzah SH, Prof Mardjono Reksodiputro SH MA, dan Dr Surastini
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Halaman 7
Ketapang Rp 3.000, -