Sabtu, 30 Juli 2011 28 Sya ban 1432 H/ 30 Lak Gwee 2562 Terbit Pertama: 29 November 1998
Eceran Rp 2.500,http://www.equator-news.com
Kalimantan Barat Sebenarnya Pasar Murah BUMN
Ketua Forkom BUMN Kalbar, Wagio Ripto Sumarto memantau pelaksanaan Pasar Murah BUMN Peduli di Kota Pontianak, Kamis (28/7). MARIHOT
Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa PONTIANAK. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Forum Komunikasi BUMN Kalimantan Barat menggelar Pasar Murah, serentak di empat belas kabupaten/kota. Pasar Murah BUMN Peduli dimulai Kamis (28/7) sore di Kota Pontianak. Masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan tersebut. Berikutnya serentak di seluruh kabupaten/kota se-Kalbar pada Sabtu dan Minggu, 30-31 Juli 2011. Pasar Murah kemarin, Jumat (29/7) digelar di Kota Pontianak dipusatkan di Kecamatan Pontianak Timur kantor Kelurahan Saigon, Jalan Tanjung Raya II. Halaman 7
Event
Mercure Hadirkan Nuansa Timur Tengah PONTIANAK. Para tamu Hotel Mercure Pontianak bakal disuguhkan suasana berbeda sepanjang Ramadan tahun ini. Berkerjasama dengan PT Telkomsel, pengelola hotel tersebut akan menghadirkan nuasa timur tengah. Kita akan membuat ketupat raksasa di lobi hoABDU SYUKRI tel, ujar Endrian Hananto, Endrian Hananto General Manager Hotel Mercure Pontianak saat ramah tamah dengan wartawan di Hotel Mercure, kemarin (29/7). Ketupat raksasa itu sudah mulai dibuat sejak sepekan terkahir. Diharapkan tanggal 30 Juli ini ketupat etrsebut sudah siap dan bisa dipajangkan di lobi holtel agar bisa disaksikan para tamu hotel. Ketupat itu dibuat dengan menggunakn 1001 nomor Telkomsel. Bentuknya 3 dimensi dengan ukuran 2 x 2 meter, beber Anto, panggilan akrab Endrian Hananto. Keputusan membuat ketupat raksasa dengan 1001 nomor Telkomsel itu didasari pada tema Halaman 7
Kebersihan
Abrasi terus mengikis pantai perbatasan Indonesia-Malaysia di Dusun Camar Wulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh. IST
Ayo Rebut Camar Wulan MoU dan pola pengukuran, salah. Batas negara di Kabupaten Sambas bermasalah. Ada patok siluman buatan Malaysia yang muncul. Diperparah ulah pelaku illegal logging yang menggeser batas untuk menghindari jeratan hukum.
SAMBAS. Sejarah kelam Sipadan dan Ligitan yang lepas dari negara kesatuan patut dijadikan pengalaman dalam pengelolaan tapal batas. Masalah kedaulatan Indonesia-Malaysia di Dusun Camar Wulan, Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas harus segera diatasi. Bukan pengukuran dan perjanjian yang merugikan saja. Camar Wulan juga terancam hilang akibat abrasi pantai, kata Muhidin dari Masyarakat Peduli Perbatasan kepada Equator, Ka-
mis (28/7) di Sambas. Hingga kini lokasi tersebut masih status quo pasca Memorandum of Understanding (MoU) tahun 1978 yang salah dan merugikan sehingga menyebabkan lahan Indonesia seluas 1499 hektar bergeser ke Malaysia. Pengukuran dengan cara menarik garis lurus sangat merugikan, padahal letaknya melengkung. Ini harus segera direbut dan diperjuangkan, kata Muhidin. Dijelaskan dia, dari pantauan yang telah dilakukannya ber-
dasarkan Tractates London tahun 1981 disepakati pengukuran batas negara harus sesuai watershed. Tetapi kenyataannya, dari survey yang dilakukan tahun 1975 tidak ditemukan adanya watershed atau arah mata air pada SRTP 01/Swk. Begitu juga di Camar Wulan tidak ditemukan adanya watershed, Tetapi pada patok segitiga di pasir berumput terdapat watershed, sehingga layak diduga patok tersebut sebagai patok 01 buatan Belanda-Inggris.
Kasus CTB-Sintang Raya
Waspada Konik Sosial ratnya Nomor 188/0613/HK dianggap melakukan intervensi, ujar M Sadik Aziz, mantan Kepala Dinas Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan (Disbuhutam) KKR saat bertandang ke Graha Pena Equator, Kamis (28/7). Intervensi yang dimaksud Sadik, terjadi karena dalam surat tersebut Muda meminta agar proses penyidikan atau proses hukum terhadap kasus
PONTIANAK. Konik lahan perkebunan kembali terjadi. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menuai kritikan karena dianggap mengintervensi kasus hukum. Sedangkan Muda memandang persoalan tersebut lebih kepada pentingnya kondusivitas masyarakat. Dalam proses penyidikan yang sedang berjalan di Polres Pontianak, Bupati melalui su-
PT CTB ditunda. Ia juga meminta agar kasus itu dikoordinasikan dulu kepada bupati selaku pemerintah daerah. Ini sangat naĂŻf sekali, ujar Sadik. Sadik yang menjabat sebagai Ketua Forum Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) Kalbar itu menceritakan secara detail kisruh PT Sintang Raya dengan PT CTB. Menurut Sadik, PT Sintang
Raya dalam melaksanakan aktivitasnya didahului dengan mendapat legalitas berupa izin prinsip pengembangan perkebunan kelapa sawit dari Bupati Kabupaten Pontianak (sebelum KKR terbentuk). Izin bernomor 503/0587/IBappeda tanggal 24 April 2003 itu berada di Kecamatan Kubu yang sekarang menjadi Kabupaten Kubu Raya. Halaman 7
DPD Janji Kawal Pemekaran Kalbar 2016 Kalimantan Utara dan PKR PONTIANAK. Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) telah berproses selama hampir lima tahun, namun belum juga terwujud. Sejumlah elemen dan kalangan gencar mendorong pemekaran provinsi di wilayah timur Kalbar. Giliran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut memperjuangkan. Kami akan update terus dengan Bupati Sintang sebagai promotor pemekaran, tegas Hj Sri Kadarwati Aswin,
Kota se-Kalimantan Ditargetkan Sabet Adipura SINGKAWANG. Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menargetkan seluruh kota di Kalimantan mendapat Adipura, penghargaan tertinggi di bidang kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini sesuai rekomendasi hasil musyawarah Apeksi di Palangkaraya beberapa waktu lalu, kata HM Riban Satia SSos MSi, Walikota Palangkaraya sekaligus Koordinator Komwil V Apeksi ditemui usai Rapat Kerja (Raker) Komwil V Apeksi di Mahkota Hotel Singkawang, Kamis (28/7). Kota yang tergabung dalam Komwil V se-Kalimantan tersebut terdiri dari Singkawang, Pontianak, Balikpapan, Bontang, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaraya, Tarakan dan Samarinda. Riban mengatakan, kendati ditargetkan mendapatkan Adipura, bukan berarti penghargaan tersebut menjadi tujuan utama Komwil V. Tujuan utama kita, ketika orang berkunjung di kota-kota di Kalimantan akan merasa nyaman, enak dan lingkungannya asri, katanya. Halaman 7
Injet-injet Semut Ayo Rebut Camar Wulan -- Kan tidak perlu pakai bambu runcing lagi.
- Bang Meng
Harga Eceran :
Mempawah Rp 2.500,-
Sri Kadarwati
anggota DPD-RI asal Kalbar di sela Sarasehan Amandemen UUD 1945 di Hotel Mercure, Pontianak, belum lama ini. Menurut dia, pemekaran merupakan salah satu solusi untuk percepatan pembangunan kawasan timur Kalbar. Realisasi pemekaran PKR perlu dukungan kuat dari semua pihak, agar tidak menjadi mimpi yang tak berujung. Kadarwati menjanjikan, tetap memantau proses pemekaran Kapuas Raya. Beragam
cara dilakukan untuk mengawal pemekaran PKR, termasuk dengan ikut melakukan pembahasan secara intens di tingkat pusat. Langkah itu, kata Kadarwati, dikarenakan pemekaran sudah menjadi kehendak masyarakat di lima kabupaten (Sintang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu dan Sekadau). Sudah menjadi kewajiban bagi DPD mengemban aspirasi untuk mengawal proses pemekaran tersebut. Halaman 7
Soal batas Indonesia-Malaysia ini memang sering bermasalah. Salah satu penyebabnya perbedaan sudut pengukuran antara Indonesia yang eks jajahan Belanda dan Malaysia yang eks negara persemakmuran Inggris. Dijelaskan Muhidin, dengan ditemukannya patok 01 buatan Belanda-Inggris, jelas terjadi pelanggaran MoU 1978. Apalagi ditemukan Malaysia membuat patok SRTP 01/Swk di atas batu besar berjarak 30 meter dari pa Halaman 7
Lahan Tumpang Tindih Sebelum KKR Terbentuk PONTIANAK. Kisruh antara PT Sintang Raya dan PT CTB bergulir ke aparat hukum bulan Mei lalu. Manager Humas PT Sintang Raya, Sy Hendry Alidrus diketahui melaporkan PT CTB ke Mapolres Mempawah dengan tanda bukti lapor nomor Muda Mahendrawan TBL/230/V/2011/ Kalbar/Res/Ptk, tertanggal 23 Mei 2011. Laporan itu yang kemudian mendorong Bupati Kubu Raya, Muda Muhendrawan mengirimkan surat ke Kapolres Mempawah bernomor 188/0613/HK tertanggal 12 Juli 2011. Surat perihal Mohon Koordinasi atas Pengaduan Berkenaan Masalah Lahan itu ditembuskan ke sejumlah pihak terkait. Isi lengkap surat tersebut antara lain mempertimbangkan terjadinya permasalahan di bidang pertanahan atau sengketa lahan di wilayah KKR, khususnya di daerah/desa yang ada investasi perkebunan, dimana permasalahan tersebut muncul atau timbul disebabkan beberapa hal (tujuh point). Hal pertama, banyaknya masuk investasi perkebunan di KKR khususnya perkebunan kelapa sawit yang berdampak lahan-lahan, terutama lahan negara yang dulunya tidak mempunyai nilai ekonomis, namun dengan adanya investasi menjadi bernilai ekonomis tinggi. Halaman 7
Sambut Ulang Tahun Kemerdekaan ke 66 Oleh Abdu Syukri
Tangan Dani, 27, begitu cepat menyusun lembar helai demi helai kain dalam berbagai warna yang sudah dipadu dengan cara dijahit. Kain yang biasa disebut umbul-umbul itu dipasang pada sebatang bambu kecil. Kemudian ditancapkan sebagai contoh dagangan.
Singkawang Rp 2.500,-
Bengkayang Rp 2.500,-
Mencoba Mendulang Untung dari Penjualan Atribut Belasan bendera juga dipasang menggunakan seutas tali yang dibentangkan. Suasananya sangat kontras sekali. Sang saka merah putih, bendera kebangsaan negeri ini turut dipajang. Semua ini dipersiapkan Dany untuk berjualan atribut menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke 66 pada 17 Agustus 2011. Meskipun menyisakan
Sambas Rp 2.500,-
setengah bulan lebih, namun suasana kemeriahan sudah terasa. Saya sudah mulai jualan sejak 19 Juli lalu, ujar Dani, 27, salah seorang penjual atribut yang mangkal di Jalan Sutan Syharir, persis di depan kantor Dinas Pendidikan Kalbar, Jumat (29/7). Dani bukan asli warga Kalbar. Ia warga Garut, Jawa Barat yang sengaja datang menjajakan da-
Landak Rp 3.000,-
Sanggau Rp 3.000,-
gangannya ke Pontianak. Di sini saya jualan dengan kawan saya, Cucu ujarnya. Dani berangkat dari Garut tanggal 17 Juli. Ia selanjutnya menuju Jakarta, kemudian naik kapal laut dari Tanjung Periok ke Pont ianak. Dari Tanjung Periok ke Pontianak membutuhkan waktu dua hari dua malam, bebernya. Halaman 7
Sintang Rp 3.000,-
Melawi Rp 3.000,-
Kapuas Hulu Rp 3.000,-
Ketapang Rp 3.000,