4 Maret 2012

Page 1

Koran Utama di Kalbar

Minggu, 4 Maret 2012 11 Rabiul Akhir 1433 H/12 Jie Gwee 2563

Menteri Pelancongan Serawak Datok Amar Abang H Abdul Rahman Zohari (kiri) dan Datok Capt. Mohd Nawawi saat menjelaskan rute penerbangan dan tourisme Sarawak Malaysia. DKS/EQUATOR

Jajaran Direksi Baru PTPN XIII (dari kiri ke kanan) Anang Chairul K (Direktur SDM & Umum), Pandapotan Girsang (Direktur Produksi), Baim Rachman (Direktur Utama), Sunardi R Taruna (Direktur Perencanaan & Pengembangan) dan Umar Affandi (Direktur Keuangan).

Pasca Dilantik Menteri BUMN

Dirut Baru PTPN XIII Siap Tingkatkan Produktivitas PONTIANAK. Sehari setelah dilantik Menteri BUMN, Dahlan Iskan di Jakarta, Direksi Baru PT Perkebunan Nusantara XIII melakukan serah terima jabatan, Sabtu (3/3) di Aula Kantor Direksi PTPN XIII, Jalan Sultan

Halaman 7

Eceran Rp 2.500,-

http://www.equator-news.com

Terbit Pertama: 29 November 1998

Kurang Dikemas, Obyek Wisata Tidak Berkembang Jalur Udara BIMP EAGA Sangat Menjanjikan PONTIANAK. Sangat sedikit obyek wisata di Kota Pontianak yang bisa dijual untuk mengimbangi pesatnya pertumbuhan pesawat dan penumpang angkutan udara di kawasan BIMP EAGA Kalimantan, yakni Brunei Darusalam, Kota Kinabalu, Tawao, Kuching, Kota Pontianak, Balikpapan dan Tarakan.

10

Anggaran untuk pariwisata minim. Dinas terkait tidak punya gagasan apalagi terobosan baru untuk mengembangkan obyek wisata Kota Pontianak. Mereka hanya berkutat pada rutinitas pekerjaan administrasi semata. Mereka hanya membuat kegiatan yang monoton setiap tahun dan membosankan, ungkap Satarudin,

Ketua Komisi B DPRD Kota Pontianak kepada Equator, Sabtu (03/3). Menurutnya, kopi gourmet atau warung kopi di Kota Pontianak bisa dikemas bersama wisata kuliner lainnya. Suasana dan nuansa Sungai Kapuas juga bisa diolah dengan gagasan baru.

Halaman 7 Hilfira Hamid

Satarudin

Petugas Imigrasi

Tersangka

PONTIANAK. Duta Besar Afganistan, Ghulam Sakhi Ghairat, Sabtu (3/3), datang ke Pontianak untuk memastikan diusutnya kasus tewasnya imigran gelap asal negaranya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang diduga dianiaya petugas Imigrasi. Pihak Kedubes Afganistan datang mempertanyakan kronologisnya (tewasnya Taqi Naroye) seperti apa. Sejak korban ditemukan setelah pelarian hingga menyerahkan diri ke Rudenim. Peran kita (polisi) seperti apa, itu yang dipertanyakan, kata Kapolresta Kombes Pol. Muharrom Riyadi kepada wartawan di Mapolresta, kemarin. Melalui Sekretaris Kedubes Afganistan, Mira Marteen, Ghulam mengatakan kedatangan mereka ke Pontianak ingin mengetahui secara langsung duduk persoalannya. Kemudian meminta kasus tewas Taqi Nekoyee diusut tuntas. Termasuk kasus penganiayaan yang mengakibatkan beberapa imigran di Rudenim Pontianak harus dirawat di rumah sakit. Kami hanya minta kepada pihak kepolisian yang menangani kasus kematian

warga Afganistan agar diusut tuntas. Kami hanya minta dua kasus yang dilakukan petugas Imigrasi, yakni penganiayaan hingga meninggal, serta rekannya yang lain sampai masuk ke rumah sakit, ujar pejabat Kedubes Afganistan itu. 10 Tersangka Perkembangan dari kasus penganiayaan hingga menewaskan imigran gelap asal Afganistan bertambah. Dari empat orang kini berkembang menjadi sepuluh orang yang sejak kemarin langsung ditahan guna kepentingan penyidikan. Ke sepuluh tersangka yang diduga melakukan penganiayaan itu seluruhnya petugas Imigrasi berinisial AH, RS, AA, AP,WS, Wd, TQ,My, SA,MR. Mereka pegawai Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Namun jumlah tersangka dapat saja bertambah, tergantung perkembangan hasil penyidikan. Sedangkan korbannya Ali Abbas, 29, Abdul Qadir, 30, menderita luka-luka serius. Taqi Naroye, akhirnya tewas menyusul tertangkapnya pemuda tersebut

Duta Besar Afganistan Turun Tangan

Kombes Pol Muharrom berdialog dengan Ghulam S Ghairat Duta Besar Afganistan di Polresta Pontianak, Sabtu (3/3)-SYAMSUL ARIFIN.

UNHCR Pantau Penanganan Kasus PONTIANAK. Perwakilan United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta, memantau kematian Taqi Naroye, 28, pengungsi Afganistan pencari suaka yang diduga akibat dianiaya aparat Imigrasi, Selasa (26/2). Kami mengimbau pejabat berwenang dan Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh sesegera mungkin, untuk

memberikan kejelasan atas insiden tersebut, tulis Mitra Salima, pengurus UNHCR Indonesia dalam press release kepada media, Sabtu (3/3). Kematian Taqi Naroye, 28 warga Afganistan diduga akibat dianiaya yang dilakukan 10 petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudimen) tengah dipantau organisasi PBB Urusan Pengungsi dan Pencari Suaka.

Halaman 7

Halaman 7

Didukung, Usulan Potong Gaji Pejabat PT. PLN (PERSERO) WILAYAH KALBAR CABANG PONTIANAK

PEMBERITAHUAN Kami sampaikan batas bayar rekening listrik kepada pelanggan yang budiman : 1. Tanggal 01 s/d 20 pelanggan PLN diwajibkan membayar rekening listrik 2. Apabila pelanggan membayar Rekening Listrik di atas tanggal 20, pelanggan tersebut dikenakan biaya keterlambatan dan petugas PLN akan melakukan pemutusan sementara . 3. Untuk pelanggan yang terlambat dalam melakukan pembayaran Rekening Listrik di atas 90 hari (3 bulan), pihak PLN akan melakukan pembongkaran rampung. Pembayaran dapat dilakukan di Kantor PT PLN (Persero) dan PPOB yang tersebar di seluruh Wilayah Kalbar. Demikian himbauan ini, agar menjadi perhatian demi keamanan dan kenyamanan kita bersama.

HUMAS PT PLN CABANG PONTIANAK

Untuk pelayanan pengaduan pelanggan melalui SMS anda dapat mengirim kan SMS ke:

No. HP. 08115718811 Tekad PLN memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan

Injet-injet Semut 10 Petugas Imigrasi Tersangka

-- Gile gak kawan ne, maen pelasah jak. - Bang Meng

Harga Eceran :

Mempawah Rp 2.500,-

PONTIANAK. Wacana pemotongan gaji pejabat negara sebesar 10 hingga 15 persen yang digagas Wakil Ketua MPR Lukman Hakim mendapat dukungan, sebagai solusi dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Saya sangat setuju jika gaji pejabat negara dipotong antara 10 sampai 15 persen seperti yang disarankan Wakil Ketua MPR

itu. Namun, pemotongan itu harus jelas dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, khususny a masyarak a t miskin, k a t a Wakil Ketua DPRD

Kalbar, Ir Prabasa Anantatur MH kepada Equator, Sabtu (3/3). Usulan Hakim itu ditujukan kepada Presiden, MPR, DPR, menteri, gubernur, bupati/walikota dan DPRD, untuk menutupi subsidi BBM. Kenaikan BBM itu jangan sampai rakyat yang dikorbankan. Sehingga langkah tersebut memang perlu diambil untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, terutama terhadap kebijakan yang

Transmigran Dapat Prioritas PONTIANAK. Warga transmigrasi di Kalbar mendapat prioritas pada tahun ini melalui penataan kawasan, penyediaan sarana dan prasarana, pendidikan, maupun kesehatan. Selain itu juga, sertifikat bagi warga transmigrasi akan dirampingkan yang sebelumnya warga transmigrasi mendapatkan tiga buah sertifikat. Kini, hanya satu buah sertifikat, kata Jakuri Suni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar kepada wartawan, Sabtu (3/3). Dijelaskan dia, untuk sertifikat yang dimiliki oleh para transmigran sendiri, diakuinya akan dimiliki satu kepala keluarga sehingga warga transmigrasi tidak direpotkan lagi mengenai persoalan sertifikat yang kini terus dialami para warga transmigrasi. Memang kemarin satu KK memiliki beberapa sertifikat, kami mengajukan satu KK satu sertifikat, jelasnya Dalam menguraikan penataan kawasan transmigrasi ini, Dinas Transmigrasi akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat yang sebagai penerima warga transmigrasi. Hal ini dimaksudkan agar adanya kerjasama yang sinergi dalam membantu warga transmigrasi dalam pemenuhan pendidikan maupun kesehatan.

Singkawang Rp 2.500,-

Bengkayang Rp 2.500,-

Halaman 6

Landak Rp 3.000,-

Sanggau Rp 3.000,-

Jika pemotongan itu dilakukan, maka saya pikir akan sangat berarti bagi masyarakat yang berdampak dari kebijakan pemerintah menaikkan BBM tersebut, kata Prabasa. Hal serupa didukung Bupati Kabupaten Bengkayang, Suryadman Gidot. Ia menyatakan tidak keberatan dengan gagasan pemotongan gaji tersebut. Kalau itu

Halaman 7

Pengelolaan Perbatasan Kalbar

Setidaknya mereka juga mengupayakan adanya pembangunan pendidikan maupun pelayanan kesehatan di lingkungan warga transmigrasi itu sendiri. Dan ini sudah kita usulkan ke pemerintah agar persoalan ini dapat menjadi program prioritas, tuturnya. Terhadap permasalahan penjualan lahan transmigrasi kepada pihak lain, Jakuri Suni sangat menyesalkan. Selain itu, ada oknum warga transmigrasi yang melakukan perbuatan tidak terpuji dengan menjual lahan transmigrasinya kepada orang lain. Hal ini jelas menganggu program transmigrasi ke depan. Padahal lahan itu diperuntukkan dirinya sebagai warga transmigrasi. Tetapi kenyataannya, ada lahan yang dijual ke orang lain. kita berharap hal itu tidak terulang kembali. Mengingat program transmigrasi ini untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya, papar Jakuri. Soal sertifikat yang kini masih menjadi keluhan warga transmigrasi, Jakuri mengatalam, sebenarnya tidak mengalami kendala. Hanya saja, hal tersebut dikarenakan adanya oknumoknum warga transmigrasi yang menjual lahan milik sendiri.

Sambas Rp 2.500,-

diambil pemerintah dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat, ujar Prabasa. Legislator Partai Golkar yang juga mantan Wakil Bupati Sambas ini menambahkan, pemotongan gaji 10 sampai 15 persen itu tidak signifikan berpengaruh kepada pejabat negara, karena selama ini pejabat juga menerima berbagai tunjangan dan fasilitas dari pemerintah.

Masalah Tak Selesai, Perlu Otonomi Khusus Depan Negara RI, Provinsi Kalbar di Gedung DPR berbatasan langRI Jakarta, Kamis sung dengan Ma(1/3). laysia. Berbagai Menurut Chrismasalah sering tiandy, otonomi ditemukan di khusus tidak diwilayah perbaberikan kepada tasan. Beberapa di perbatasan seperti antaranya malah Pelabuhan darat di wilayah perbatasan Kalbar. Padahal belum mendapat- Kalbar. terjadi perbedaan kan solusi seperti minim infrastruktur fisik yang menyebab- yang mencolok antara Indonesia dengan Malaysia dibandingkan dengan perbakan isolasi kawasan. Berbanding terbalik dengan Malaysia tasan pada provinsi lain yang diberikan yang justru gencar melakukan pemban- otonomi khusus. Kondisi wilayah perbatasan Kalbar gunan di perbatasan. Akibatnya terjadi kesenjangan yang kuat. Hal ini dike- hampir sama dengan wilayah perbatasan mukakan Wakil Gubernur Kalimantan lainnya di Indonesia yakni sebagian besar Barat, Drs Christiandy Sanjaya SE MM, merupakan wilayah tertinggal, terisolir, dalam seminar bertajuk; Mewujudkan terbelakang, dengan sarana dan prasa Wilayah Perbatasan Menjadi Halaman Halaman 6

Sintang Rp 3.000,-

Melawi Rp 3.000,-

Kapuas Hulu Rp 3.000,-

Ketapang Rp 3.000, -


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.