243 WBP Rutan Kraksaan Terima Remisi Khusus

Idul Fitri 1444 H

Probolinggo, Bhirawa

Sebanyak 243 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kraksaan menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah. Dari jumlah tersebut, 5 WBP akhirnya langsung bebas.

Ke-243 WBP tersebut memperoleh remisi dengan besaran yang berbeda. Yakni, 91 WBP mendapatkan remisi 15 hari, 137 WBP mendapatkan remisi 1 bulan, 14 WBP mendapatkan remisi 1,5 bulan dan 1 WBP mendapatkan remisi 2 bulan.

Kepala Rutan Kelas IIB Kraksaan Alzuarman, Rabu (26/4) mengatakan WBP yang berhak mendapatkan remisi khusus Idul Fitri telah memenuhi persyaratan seperti beragama Islam dan telah memenuhi persyaratan administratif serta substantif yakni telah menjalani pidana minimal enam bulan serta tidak terdaftar pada register F atau buku catatan pelanggaran disipilin narapidana.

“Selain itu, warga binaan yang mendap- atkan remisi khusus Idul Fitri ini harus aktif mengikuti semua program pembinaan di Rutan Kelas IIB Kraksaan dan berkelakuan baik,” katanya.

Sementara Humas Rutan Kelas IIB Kraksaan Romi menyampaikan remisi khusus II atau langsung besar harusnya ada 6 orang. Tetapi karena yang 2 orang masih harus menjalani subsider/menjalani pidana kurungan, apabila tidak bisa melunasi denda sesuai petikan putusan pengadilan.

“Dengan demikian yang 4 orang ini bisa langsung bebas. Sedangkan hari ini kebetulan ada 1 orang yang bebas murni tanpa mendapatkan remisi. Jadi total yang bebas ada sebanyak 5 orang,” tambahnya. [wap.gat]

SK Wali Kota Malang Mengangkat Direksi Perumda Tugu Tirta Dinilai Cacat Hukum

Kab Malang, Bhirawa taksir sekitar Rp500 juta berupa materi, sedangkan korban luka dan korban jiwa nihil.

Sementara Pemilik Wisata Kampung Coklat Blitar, Kholid Mustofa mengatakan dan mengakui awal titik kebakaran terlihat di area sekolah memasak yang memiliki luasan sekitar 10x10 meter, namun kebakaran tersebut akhirnya merembet hingga sekitar 25 meter luasnya atau sekitar 5 persen dari luas wisata Kampung Coklat Blitar.

“Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, luka tidak ada, kerugian hanya pa abangunan saja dengan kerugiannya sekitar Rp500 juta. Meskipun demikian sampai saat ini lokasi wisata masih tetap kami buka seperti biasa, dan pengunjung masih bisa berwisata baik di area bermain, hingga galeri umum,” kata Kholid Mustofa.

Tambah Kholid, untuk lokasi terbakar ditutup sementara dan segera dilakukan pembersihan serta perbaikan, dan pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas baik serta Tim Pemadam Kebakaran dan aparat keamanan dari Polres Blitar dan TNI yang ikut mengamankan kejadian tersebut. [htn.gat]

Organisasi Masyarakat (Ormas) Kota Malang dan Kabupaten Malang pertanyakan Surat Keputusan (SK) pengangkatan jajaran Pimpinan Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tugu Tirta Kota Malang. Sebab SK yang bernomor 188.45/113 s/d 115/ 35.73.112/2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama (Dirut), Direktur Teknik (Dirtek), Direktur Administrasi Keuangan (Dirminkeu), dinilai cacat hukum. Karena Dalam SK yang diterbitkan pada 1 April 2019 posisi Dirut dijabat oleh Muhamad Nor Muhlas, Dirtek dijabat oleh Ari Mukti, dan Dirminkeu dijabat oleh Mokhamad Syaifudin Zuhri. Aktivis Malang Crisis Center (MCC) Safril Marfadi, Rabu (27/4), kepada Bhirawa mengatakan, Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Wali

Kota Malang Sutiaji itu dinilai cacat hukum. Karena masih tertera pengangkatan Direksi PDAM bukan Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Sedangkan dalam SK tersebut berbunyi pengangkatan Direksi PDAM Kota Malang, seharusnya Perumda Tugu Tirta Kota Malang.

Menurutnya, SK tersebut diterbitkan saat nama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih bernama PDAM, dan seharusnya ada perbaikan atau dilakukan pelantikan kembali setelah nama PDAM berubah menjadi Perumda Tugu Tirta

Kota Malang. Sehingga dengan SK itu bukan Direksi PDAM, seharusnya tertera Direksi Perumda Tugu Tirta

Kota Malang. Sehingga dengan adanya SK tersebut, maka pihaknya berencana melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berada di Surabaya.

“Kami (MCC) bersama 6 Or- mas lainnya yakni Pro-Desa, CNB, JIS, DUMAS, HP PDAM, dan KALIKU, berencana menggugat ke PTUN atas SK itu,” tegasnya. Hal yang sama juga dikatakan Koordinator Badan Pekerja LSM ProDesa Kabupaten Malang Ahmad Kusaeri, SK itu untuk Direksi PDAM Kota Malang, sedangkan saat ini namanya PDAM berubah menjadi Perumda Tugu Tirta, jadi seharusnya dimunculkan lagi SK Direksi Perumda Tugu Tirta. Sehingga SK yang saat diterima Direksi Perumda Tugu Tirta salah penempatan, yan mana seharusnya dilakukan pelantikan atau penerbitan SK baru untuk Direksi Perumda Tugu Tirta. “Contohnya, di Kabupaten Malang, yang mana Direksi PDAM Kabupaten Malang dilantik lagi menjadi Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan,” ujarnya. [cyn.mut.gat]

Yunus Susanto Calon Kuat DPC Peradi Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Kepengurusan DPC Peradi (Dewan Pengurus Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia) Sidoarjo yang sudah selesai masa baktinya pada Pebruari 2023 lalu. Informasi yang berkembang akan segera melakukan Muscab untuk mengisi kepengurusan yang baru, menggantikan Ketua DPC Peradi Sidoarjo Bambang Soetjipto, SH M.Hum

Nama-nama yang beredar, dan siap menggantikan tampuk kepemimpinan Bambang Soetjipto adalah Yunus Susanto, Ananta dan Ben Hardjon yang menjabat Sektretaris DPC Peradi Sidoarjo. Isu yang beredar calon kuat adalah Yunus Susanto, karena dikabarkan telah mendapatkan dukungan dari Bambang Soetjipto.

Menurut Bambang Soetjipto untuk pelaksanaan Muscabnya segera dilakukan, namun masih menunggu persiapan-persiapan agar semuanya bisa berjalan dengan baik.

“Yang jelas tanggal 12 Februari 2023 masa kepengurusan DPC Peradi Sidoarjo sudah berakhir, sehingga segala sesuatu kita persiapkan dulu, baik administrasi peserta dan tempat muscab,” jelas advokat senior ini, sebelum hari H Idul Fitri 1444 H kemarin. Ia menegaskan, sebagai ketua dirinya pasti patuh pada aturan. “Saya selaku ketua tidak mungkin menyalahi aturan AD/RT. Walaupun saya yang mendirikan Peradi, masak tetap saya gandoli terus, silakan yang mau maju majulah,” tegas Bambang Soetjipto. Perlu diketahui, Masa Bhakti Kepengurusan Peradi Sidoarjo berakhir bulan Pebruari 2023. Ketua Peradi yaitu Bambang Soetjipto punya hak prerogatif mengajukan perpanjangan masa bhakti sampai bulan Agustus 2023, dan di acc sama Peradi Pusat. Diperkirakan pelaksanaan Muscab DPC Peradi Sidoarjo pada bulan Agustus 2023 mendatang. [ach.gat]

Lebaran 2023 Konsumsi Listrik PLN Naik