LEGISLATIF Milenial dan Aktivis Perempuan Deklarasikan Muhaimin Sebagai Capres

Tuban, Bhirawa

Tidak hanya restu dari para Ulama, Kiai dan Habaib, dukungan pada sosok Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Calon Presiden (Capres) pada pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang semakin menguat.

Gus Imin, begitu biasa Abdul Muhaimin Iskandar disapa, kali ini mendapat dukungan dari kalangan milenial dan aktivis perempuan di Kabupaten Tuban, yang menamakan dirinya GerakMU (Aku Pendukung

Gus Muhaimin) telah mendeklarasikan diri di Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, pada Sabtu (3/6/ 2023), akan mendukung penuh dan membantu Ketua Umum DPP PKB mencalonkan diri sebagai Capres pada Pilpres 2024 mendatang.

Para milenial dan aktivis perempuan menilai, bahwa selama ini dan sebagai ketua Partai, Gus Imin telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak.

“Kami melihat bahwa Gus Imin dan PKB telah memiliki komitmen yang kuat dalam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jika Gus Imin menjadi presiden,” kata Huda El Mustofa saat dikonfirmasi Bhirawa (4/6/2023).

Para aktivis ini yakin, kalau mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 1994-1997 ini mampu memperjuangkan dan menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia

Kilas

akan menjadi lebih konstruktif. “Kami sangat yakin, Gus Imin faham dunia kami yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak, karena beliau juga aktivis mahasiswa pada saat itu,’’ tambah Huda. Sebelum dilakukan deklarasi dukungan yang dihadiri sekitar 100 dari milenial dan aktivis perempuan, mereka mengadakan diskusi terlebih dahulu mengenai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Para aktivis ini menilai, bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia seperti gunung es, di mana sebenarnya yang terungkap di media hanya sebagian kecil saja, dan ini butuh perhatian khusus.

“Fenomena ini harus menjadi perhatian bersama, dan kami melihat bahwa Gus Imin dan PKB telah menjadi garda terdepan dalam upaya menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia,” tambahnya Huda juga mencatat beberapa contoh langkah konkret yang telah diambil oleh Gus Imin dan PKB dalam menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak, seperti terlaksananya Undang-Undang Tindak

Sejumlah Parpol Berharap Sistem Pemilu Segera Diputuskan

Jombang, Bhirawa

Sejumlah Partai Politik (Parpol) di Kabupaten Jombang seperti Partai Demokrat Kabupaten Jombang dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Jombang berharap, sistem Pemilihan Umum (Pemilu) segera diputuskan apakah tetap dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup, dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan segera memutuskan sistem Pemilu 2024 setelah adanya pihak yang mengajukan Judicial Review.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang, M Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot, Minggu (04/06) mengatakan, pihaknya harus mempersiapkan semua hal untuk kemenangan partainya jika nantinya sistem Pemilu berubah menjadi tertutup. “Yang pertama saya menunggu petunjuk ketua umum kami, karena bagaimanapun juga kami DPC ini kan garis komandonya dengan DPP. Kami menunggu petunjuk, itu yang pertama,” kata Gus Sentot.

“Yang kedua, sambil menunggu petunjuk, kami mempersiapkan sudah, dari awal kami sudah mempersiapkan bilamana nanti Pemilu ini nanti tertutup. Sambil menunggu petunjuk, kalau memang garis komando DPP lanjut, ya kami akan mempersiapkan itu. Dan kami sudah siap untuk DPC Jombang seandainya tertutup,” beber Gus Sentot.

Meski begitu, Gus Sentot berharap, kesiapan DPC Partai Demokrat Kabupaten Jombang ini tidak harus dimanfaatkan atau diartikan sebagai bentuk kesiapan menghadapi sistem tertutup.

“Saya masih ingin (sistem) terbuka,” tandas dia. “Sebenarnya (sistem Pemilu) ini segera diputuskan. Kita ini yang di bawah jangan ‘kayak’ seperti ini, menunggu ‘nggak’ jelas. (MK) harus segera memutuskan terbuka atau tertutup. Kalau tertutup kan kami segera bisa gerak apa yang harus kami lakukan sesuai petunjuk partai juga. Kalau terbuka, ya sudah, ‘nggak’ ada bedanya dengan 5 tahun yang kemarin. Jadi saya berharap, keputusan itu disegerakan,” papar Gus Sentot.

Ketua DPD PKS Kabupaten Jombang, Didik Darmadi mengungkapkan, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sistem Pemilu adalah proporsional terbuka. Hak semua masyarakat atau entitas untuk mengajukan Judicial Review ke MK,” kata Didik Darmadi.

Menurut Didik Darmadi, proses pengajuan Bakal. calon Legislatif (Bacaleg) beberapa waktu yang lalu berasumsi proporsional terbuka.

“Berharap segera ada kepastian hukum dengan keputusan final dan mengikat dari MK terkait Judicial Review tersebut,” ungkap Didik Darmadi.

“Kalau ada perubahan sistem Pemilu (Judicial Review dikabulkan), ada diskresi untuk partai peserta Pemilu untuk melakukan penyesuian,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Jombang, Bahana Bela Binanda menyatakan, DPC PDI-P Kabupaten Jombang siap dengan sistem Pemilu model apapun. [rif.dre]

Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Selain itu, Gus Imin juga telah menginstruksikan kantor-kantor PKB di seluruh tingkatan di Indonesia untuk menjadi kantor pengaduan dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Langkah-langkah konkret ini menjadi indikator bahwa Gus Imin pantas menjadi kandidat pemimpin nasional yang maju dalam Pemilihan Presiden 2024,” ujar Huda.

GerakMU berencana untuk menyosialisasikan figur Gus Imin kepada berbagai kalangan di Kabupaten Tuban. Relawan GerakMU akan melakukan kegiatan door to door untuk menginformasikan rekam jejak Gus

Imin kepada para calon pemilih. “GerakMU tidak hanya berhenti pada deklarasi belaka, tetapi akan bergerak di lapangan untuk memenangkan Gus Imin dalam Pilpres 2024,” pungkas Huda El Mustofa.n [hud.dre]

Tidak Ada Kewenangan MK Mengubah Sistem Pemilu

Kota Malang, Bhirawa

Polemik perubahan sistem pemilu yang mengemuka, belakangan ini, mendapat tanggapan dari pakar hukum Univeritas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. Sidik Sunarya.

Munurut SIdik, Mahkamah Konstitusi (MK), tidak bisa membuat keputusan untuk mengubah sistem pemilu 2023 menjadi proporsional tertutup bagi anggota legislatif.

Sidik Sunaryo, menyampaikan, dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sudah ditegaskan bahwa sistem pemilihan Presiden dilakukan secara langsung.

Sementara pemilihan calon legislatif dan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Menurutnya, diksi demokratis bisa diartikan langsung maupun tidak langsung, tergantung pembuat UU.

“Pemilihan presiden sudah diatur secara tegas dan tidak bisa ditafsir. Sedangkan pemilihan legislatif belum diatur dengan jelas, sehingga menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk mengaturnya (open legal policy). Dalam hal ini dewan perwakilan rakyat (DPR), dewan perwakilan daerah (DPD), bersama dengan Presiden,” terangnya.

Ditegaskan dia, bahwa ranah sistem pemilu berada di wilayah legislatif. Sehingga jika ada gugatan judisial review terkait sistem pemilu yang awalnya terbuka menjadi tertutup, kemudian MK menerimanya, maka sebenarnya MK tidak punya kewenangan akan hal itu.

“Menurut UUD 45 kewenangan penentuan sistem pemilu ada di tangan legislatif. Sementara MK merupakan lembaga yudikatif,’’ tegasnya.

Jika MK benar-benar menguji materi dan mengubah sistem pemilu dan dimaknai untuk membuat norma baru dalam UU Kepemiluan, menurutnya maka MK sebenarnya sudah mengambil alih kewenangan lembaga negara lain yakni legislatif.

“Kalau ingin menguji, seharusnya yang diuji adalah apakah sistem terbuka bertentangan dengan UUD 45 atau tidak?” tegasnya. Terkait sistem proporsional terbuka atau tertutup, Wakil Re- ktor IV UMM itu menilai bahwa keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada proporsional terbuka, calon legislatif tidak ditentukan secara urut. Siapapun boleh mendaftar menjadi caleg lewat partai apapun, sekalipun dia orang baru. Sementara pada proporsional tertutup, partai menentukan daftar caleg yang ada.

Disampaikan dia, pada sistem proporsional tertutup, misalnya partai A sudah menyiapkan 100 nama caleg. Lalu ternyata suara yang diperoleh hanya cukup untuk 10 orang, maka caleg nomor urut 1-10 berhasil menjadi legislatif. Sementara sisanya tidak berhasil. Menurutnya, dua sistem tersebut baik selama tidak ada dampak negatif seperti politik uang. Peraturan, dalam hal ini UU harus tegas untuk mencegahnya.

“Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat, menjadi lebih penting agar demokrasi bisa berjalan dengan baik,” timpalnya. Sistem pemilu urai Sidik, harus sesuai dengan nilainilai ideologi Pancasila. Harus mengandung nilai Ketuhanan karena pemilu sebagai salah satu sarana demokrasi untuk memilih pemimpin sebagai wujud ibadah kepada Tuhan. “Memasukkan nilai kemanusian dengan tidak saling mencela dan menista serta nilai kesatuan dengan menjaga keguyuban,” terangnya. Demikian juga dengan nilai permusyarawatan dan juga keadilan sosial yang harus dipegang teguh. “Moralitas demokrasi harus kembali pada nilai ideologi Pancasila dan sistem demokrasi harus pada nilai dasar konstitusi,” pungkasnya. [mut.dre]