Persen Pelajar SMP di Tulungagung Terpapar Zat Adiktif

Tulungagung, Bhirawa

Kasus narkoba di Kabupaten Tulungagung sudah sangat mengkhawatirkan. Hal ini setelah Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung menemukan 30 persen pelajar SMP setempat sudah terpapar zat adiktif, termasuk pil koplo.

“Dari skrining ketika di sekolahsekolah itu, 30 persen positif. Kita komunikasikan dengan pihak sekolah. Ratarata bahan adiktif, seperti rokok dan miras,” ujar Kepala BNNK Tulungagung, Rose Iptriwulandhani, usai upacara peringatan

Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor

Bupati Tulungagung, Kamis (6/1).

Bahkan menurut dia, para pelajar SMP tersebut juga sudah mengonsumsi pil koplo.

“Bagi saya, hal ini sudah sangat mengkhawatirkan, apalagi Indonesia darurat narkoba sehingga butuh peran aktif secara masif dari semua

Mojokerto, Bhirawa elemen masyarakat,” sambungnya. Rose mengakui penemuan 30 persen pelajar SMP terpapar zat adiktif setelah BNNK Tulungagung secara rutin melakukan tes urine siswa di sekolah-sekolah. Tes urine ini dilakukan untuk deteksi dini dan mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Selanjutnya ia menyebut kebanyakan pelajar terpapar zar adiktif karena pengaruh teman dan lingkungan. “Mereka coba-coba pakai. Dalam tahap perkembangan rasa ingin tahunya besar. Coba pakai karena pengaruh teman,” paparnya.

Sebelumnya, Rose memaparkan sengaja menggabungkan deklarasi anti narkoba dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila agar Tulungagung bersih dari narkoba.

“Harapannya kita bangkit menuju peradaban yang lebih baik,” tuturnya. Di rangkaian upacara tersebut juga disematkan rompi war on drugs (perang terhadap narkoba) oleh Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo dan Forkopimda Tulungagung pada lima perwakilan masyarakat. Yakni, TNI, Polri, ASN, pelajar/mahasiswa dan perguruan pencak silat. Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo, mendukung upaya BNNK Tulungagung dalam pemberantasan narkoba menuju Tulungagung bersih narkoba (bersinar). Ia berharap generasi muda jangan sampai terpapar oleh narkoba. [wed.gat]

Satgas TMMD 116 Mojokerto Tuntaskan Jaling Hingga JUT

Personel Satgas TMMD Reguler Ke-116 Kodim 0815/Mojokerto mengebut pengerjaan seluruh sasaran fisik pada TMMD yang berlokasi di Desa Randuharjo, Kecamatan

Pungging, Kabupaten Mojokerto. Di antara sasaran fisik ini, yakni pengerjaan peningkatan kualitas jalan lingkungan (Jaling) dan Jalan Usaha Tani (JUT) di dua dusun wilayah desa setempat.

Seperti hari ini, Minggu (4/6) capaian kedua sasaran fisik tersebut sudah tuntas dengan capaian 100 persen.

Untuk diketahui bersama, jalan lingkungan (Jaling) tersebut berada

Draf Perubahan Propemperda Tahun 2023 Disetujui DPRD Situbondo

Jajaran DPRD Kabupaten Situbondo menyetujui draft perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023, melalui rapat Paripurna, Rabu (31/5). Semula tercatat ada 29 Raperda yang akan dibahas tahun ini dan kini bertambah menjadi 31 Raperda setelah menerima dua usulan tambahan

Pemkab Situbondo.

Dua Raperda yang diusulkan oleh Pemkab Situbondo yaitu Raperda Kawasan Bebas Rokok dan Ruang Industri. Setelah diputuskan, tugas yang harus dikerjakan adalah membahas perda tersebut.

Ketua DPRD Situbondo, Edy Wahyudi melalui Ketua Propemperda, Hadi Prianto mengatakan, idealnya untuk usulan penyusunan raperda itu dilaksanakan pada akhir tahun. Selambat-lambatnya bulan Desember atau sebelum APBD disahkan.

“Ya seharusnya kalau menurut urutannya begitu. Untuk usulan penyusunan Raperda dilakukan pada Desember. Sehingga nanti akan dibahas dalam APBD, yakni setelah APBD ditetapkan, perda itu bisa langsung dibahas,” tegas Hadi.

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, DPRD menyetujui usulan Raperda pemerintah daerah itu lantaran ada beberapa alasan.

Yaitu karena daerah belum memiliki aturan perda tersebut, dan usulan pembentukan perda juga menjadi tuntutan Undang-Undang.

“Bupati menganggap, karena Situbondo merupakan kabupaten yang sudah layak anak, dan kabupaten sehat, sehingga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kesehatan itu sangat penting di bentuk dan segera ditetapkan,” kupas Hadi. Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Situbondo itu menambahkan, meski DPRD sudah menyetujui usulan Raperda tersebut, namun pihaknya masih belum bisa melakukan pembahasan karena belum menerima limpahan naskah akademik dan belum ada anggaran yang tersedia. “Karena ini yang mengusulkan Pemkab maka yang menyusun Naskah Akademiknya, ya mereka. Saat ini kami masih menunggu anggaran, yang kemungkinan baru dibahas saat agenda Perubahan APBD Tahun 2023,” ucap pria asal kecamatan Kapongan itu. Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Sus- di dua dusun, yakni Dusun Kamotan Wetan dengan volume 255 meter x 4 meter dan di Dusun Randurancang dengan volume 205 meter x 4 meter.

Pun demikian dengan Jalan Usaha Tani (JUT) yang berlokasi di Dusun Kamotan Wetan volume 855 meter x 2,5 meter dan di Dusun Randu Rancang volume 195 meter x 2,5 meter. Kedua titik JUT ini pun sudah rampung dengan capaian 100 persen. Komandan Satgas TMMD Ke-

116 Kodim 0815/Mojokerto melalui Wadan Satgas Kapten Caj M. Lutfi Anam, mengatakan, pembangunan Jaling dan JUT pada Program TMMD 116 Mojokerto ini dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena, sambungnya, dengan dibangunnya infrastruktur pedesaan, tentunya memiliki dampak positif bagi pergerakan ekonomi masyarakat, artinya lebih menggerakan roda perekonomian masyarakat termasuk petani didalamnya, sehingga ekonomi masyarakat lebih bergairah. Sekedar tambahan informasi, peningkatan kualitas jalan lingkungan dan pembangunan jalan usaha tani di kedua dusun wilayah Desa Randuharjo ini, merupakan program dari Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab Mojokerto yang pelaksanaannya dikerjakan TNI melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). [min.gat]

25 Warga Binaan Beragama Buddha Peroleh Remisi Khusus Waisak

Surabaya, Bhirawa

Hari Raya Waisak 2023 menjadi berkat bagi Warga

Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tersebar di Lapas dan Rutan jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim. Sebanyak 25 WBP di Jawa Timur mendapatkan remisi khusus dalam rangka Hari Raya Waisak 2023.

Kepala Kanwil (Kakanwil) Kemenkumham Jatim, Imam Jauhari mengatakan, dari 25 WBP ini, 17 orang merupakan warga binaan kasus narkotika. Sebelumnya pihaknya mengusulkan 27 orang warga binaan beragama Buddha untuk mendapatgkan remisi khusus waisak.

“Remisi khusus Waisak ini kami usulkan terhadap 27 warga binaan. Namun 2 (dua) warga binaan lainnya SK resminya belum turun, karena masih menunggu perbaikan usulan,” kata Imam Jauhari, Minggu (4/6).

Dijelaskannya, 25 orang warga binaan yanh mendapat remisi khusus Waisak ini tersebar di 11 Lapas dan Rutan di Jatim. Saat ini tim registrasi pusat masih wandi menimpali, proses penyusunan Raperda ini dibentuk atas kebutuhan masyarakat. Selain itu, imbuh dia, agar supaya tidak terjadi kekosongan hukum, maka pemerintah penting untuk mengusulkan rancangan perda Kawasan Bebas Rokok dan Raung Industri.

“Ya ini secara konsep, program pembentukan perda dibentuk

Bondowoso itu. [awi.adv] melaksanakan verifikasi usulan remisi dan SK-nya akan disusulkan kemudian.

“Prosesnya masih terus berjalan, kemungkinan SK baru turun setelah hari raya Waisak,” jelasnya.

Imam merincikan, 18 orang warga binaan ini diantaranya berasal dari pidana khusus. Selain 17 orang kasus narkotika, seorang lainnya merupakan pelaku tindak pidana korupsi. Sementara tujuh orang warga binaan lainnya dari perkara tindak pidana umum.

“Semuanya mendapatkan remisi khusus pertama, artinya meski mendapat remisi, mereka masih harus menjalani pembinaan di Lapas dan Rutan, tidak ada yang langsung bebas,” tegasnya.

Imam menambahkan, syarat-syarat bagi warga binaan yang berhak memperoleh remisi. Diantaranya berkelakuan baik dalam kurun waktu remisi berjalan. Dan minimal menjalani pidana minimal enam bulan bagi narapidana dewasa dan minimal tiga bulan bagi anak. [bed.gat]