LEGISLATIF Berkas PAW Pimpinan Dewan Tulungagung Masih Belum Lengkap

Tulungagung, Bhirawa

Berkas pergantian antar waktu (PAW) Wakil Ketua DPRD Tulungagung asal PKB belum dikirim ke Gubernur Jatim. Masalahnya, sampai saat ini berkas tersebut belum lengkap.

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, Senin (6/3), mengungkapkan secara administrasi berkas PAW pimpinan dewan itu belum rampung untuk dikirim ke Gubernur Jatim. “Hampir selesai. Kita tunggu saja,” katanya.

Bupati Maryoto Birowo menyebut jika berkasnya sudah lengkap maka akan dibuatkan surat pengantar ke Gubernur Jatim. Ia memprediksi dalam pekan ini berkas tersebut sudah dikirim.

“Harapannya minggu ini juga selesai, kemudian dikirim ke Gubernur,” tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Maryoto Birowo, usai rapat paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (1/3) lalu, menandaskan akan sesegera mungkin meneruskan keputusan DPRD Tulungagung ke Gubernur Jatim usai diserahkannya berita acara usulan penggantian Wakil Ketua DPRD Tulungagung dari Adib Makarim ke Ali Masrup. “Sekarang diproses. Kalau selesai besok, kami kirim (ke Gubernur Jatim) besok,” katanya. Seperti diketahui, DPRD Tulungagung melakukan proses PAW bagi mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung asal PKB, Adib Makarim, setelah ada surat permohonan dari DPP PKB. Adib Makarim terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan saat ini ditahan oleh KPK. DPRD Tulungagung kemudian menggelar rapat paripurna dalam rangka pengumuman usulan pemberhentian Wakil ketua DPRD dan usulan peresmian pengangkatan calon pengganti Wakil Ketua DPRD Tulungagung pada Rabu (1/3). Dalam pengumuman tersebut diusulkan pemberhentian Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim dan sebagai penggantinya diusulkan nama Ali Masrup. Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, yang memimpin rapat pari- purna menyatakan pemberhentian

Adib Makarim berdasar Keputusan DPP Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) Nomor : 16929/DPP/01/II/ 2023 tertanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan pemberhentian Adib Makarim dari keanggotaan

PKB. Sedang penetapan Ali Masrup sebagai pengganti Adib Makarim sesuai Keputusan DPP PKB

Nomor : 16931/DPP/01/II/2023 tentang penetapan penggantian pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur sisa masa jabatan tahun 20192024 dari PKB. [wed.dre]

Warga Jombang Digelontor Paket Bantuan Gemarikan DPR RI-KKP

Jombang, Bhirawa

Warga Kabupaten Jombang seperti di Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang dan Desa Kebon Agung, Kecamatan Ploso, serta Desa Jipuhrapah, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang digelontor paket bantuan Program

Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan

Makan Ikan) dari Anggota Komisi IV

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Ema Umiyyatul Chusnah yang bekerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

Di Desa Kalikejambon, Kecamatan Tembelang dan Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, bantuan diserahkan pada Senin (06/03). Sementara untuk Desa Jipuhrapah, Kecamatan Plandaan, bantuan bakal diserahkan pada Selasa (07/03). Total terdapat 500 paket Gemarikan berisi paket ikan segar dan yang lain digelontorkan bagi para ibu hamil, ibu menyusui, serta ibuibu yang memiliki Balita di sejumlah desa di Kabupaten Jombang tersebut. Di Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, penyerahan bantuan

Plastik Sumbang 14 Persen Sampah di Jatim

DPRD Jatim, Bhirawa

Komisi D DPRD Jatim menyebut daur ulang sampah plastik, menjadi upaya penting pengurangan sampah di Jawa Timur. Sebab berdasarkan data, sekitar 14 persen dari sampah di Jawa Timur merupakan plastik.

Pada Jumat (3/3/2023) lalu, para wakil rakyat yang membidangi sektor pembangunan ini berkunjung ke PT. Bumi

Indus Padma Jaya di Kabupaten Jombang. Pabrik ini sebelumnya diresmikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada februari lalu.

Pabrik ini menjadi milestone yang bakal membantu mengurangi sampah di masyarakat khususnya sampah plastik. Anggota Komisi D DPRD Jatim Hidayat mengapresiasi hal tersebut.

“Jadi upaya ini dapat membantu mengurangi permasalahan tumpukan sampah plastik di Jawa Timur,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Senin (6/3).

Kunjungan Komisi D DPRD Jatim itu dilakukan untuk melihat langsung proses di pabrik tersebut. Hidayat mengapresiasi lantaran dinilai bisa jadi upaya untuk mengatasi problem sampah. Legislator yang hadir dalam kesempatan itu memberikan dukungan pada pengelolaan daur ulang sampah.

Anggota Komisi D DPRD Jatim Satib menyebut upaya ini juga selaras dengan Peraturan daerah yang digagas oleh dewan.

“Seperti yang kita ketahui sampah di Jawa Timur sudah menumpuk sekali,” ujarnya sembari menjelaskan jika 14 persen diantaranya merupakan plastik.

Menurut Satib, DPRD Jatim sebelumnya telah memiliki Perda

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 yang berisikan mengenai pembangunan pengelolaan sampah regional di Kabupaten/Kota.

Sebelumnya DPRD Jawa Timur telah memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012 yang berisikan mengenai pembangunan pengelolaan sampah regional di Kabupaten/ Kota. Misalnya di daerah Mojokerto, Kediri, Probolinggo, Malang Raya termasuk juga Gresik dan Sidoarjo.

Kemudian ini disusul dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur termasuk salah satunya mendorong percepatan pembangunan TPA regional. Satib berharap dengan adanya pabrik itu bisa terjalin sinergi.

“Agar nantinya dapat sekaligus melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat harapannya untuk mengendalikan jumlah sampah di Jawa Timur,” jelas Satib.

Disisi lain, pihaknya juga berharap masyarakat semakin meningkatkan kesadaran mengenai pengelolaan sampah. Tidak saja pengelolaan daur ulang sampah tapi kesadaran meminimalisir sampah plastik pribadi. Ini ditegaskan penting untuk penyelesaian problem dari hulu ke hilir. [ geh.dre] dihadiri oleh Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, Anggota Komisi IV DPRRI, Ema Umiyyatul Chusnah, pejabat dari KKP-RI serta pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur (Jatim).

“Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan Safari Gemarikan di titik kedua di Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso,” ujar Anggota Komisi IV DPR-RI, Ema Umiyyatul Chusnah saat berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab disapa Ning Ema tersebut menambahkan, Desa Kebonagung merupakan desa yang menjadi prioritas untuk bantuan Gemarikan.

“Semoga acara ini bisa memberikan manfaat barokah,” tandas Ning Ema. Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab mengatakan, Safari Gemarikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan atas instruksi Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi stunting dan kemiskinan ekstrem.

Dikatakan Bupati Jombang, untuk 2 hal tersebut di atas yakni penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, dilakukan lintas stakeholder.

“Bahkan ketika kita Rakor dengan Pak Presiden, TNI-Polri juga menjadi bapak asuh (anak stunting),” tutur Bupati Mundjidah Wahab. Untuk mengantisipasi terjadinya stunting, Bupati Mundjidah Wahab juga berpesan agar semuanya memperhatikan asupan makanan anak-anak, terutama juga pada ibu hamil.

“Jadi jangan menunggu lahir, tapi mulai dari hamil, bahkan mulai sebelum menikah, pra nikah itu juga harus mengantisipasi,” pungkas Bupati Mundjidah Wahab. [ rif.dre ]

DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati

Mojokerto, Bhirawa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati

Mojokerto tahun 2022, di Gedung Graha Wichesa

DPRD Kabupaten Mojokerto, Jalan R.A Basuni, Sooko, Kabupaten Mojokerto, Senin (6/3).

Dalam rapat Paripurna kali ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni

Zuroh dan anggota DPRD setempat serta Sekdakab. Para asisten dan staf ahli, anggota Forkopimda juga para direktur BUMD. Ka. OPD dan Camat.

Pada penyampaian nota penjelasan LKPJ tahun 2022 tersebut, Bupati Ikfina mengatakan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 19 ayat 1 menyebutkan bahwa

Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada

DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam laporannya, Bupati Mojokerto Ikfina

Fahmawati menyampaikan, secara garis besar, pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2022.

“Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 dari penetapan target sebesar Rp2.480.684.601.851 dan dapat terealisasi sebesar Rp2.573.381.118.324.77,” ujarnya.

Lanjut Bupati Ikfina, pada belanja daerah tahun 2022 dari penetapan alokasi belanja sebesar Rp2.990.550.815.911 dan dapat terealisasikan sebesar Rp2.656.994.627.366.70 yang terdiri dari Pertama, belanja operasi yang ditargetkan sebesar Rp1.910.554.583.521 dan terealisasi sebesar Rp1.745.195.102.693.19. [min.dre]

Persiapan Pemilu 2024, PDIP Surabaya Rekrut 16.320 Saksi TPS

menjaga 8.160 TPS (tempat pemungutan suara).

“Saksi harus militan dan loyal kepada PDI Perjuangan. Harus berdedikasi, punya daya juang tinggi, dan paham tata aturan kepemiluan di tingkat TPS,” kata

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, Adi Sutarwijono. Penegasan itu disampaikan di depan jajaran kader-kader pengurus PDIP tingkat kecamatan dan kelurahan, juga organisasi sayap PDIP.

Bertempat di Gedung Wanita, dalam forum Rakorcab (Rapat Koordinasi Cabang) PDI Perjuangan Kota Surabaya, Minggu (5/3/2022).

Rakorcab dihadiri Wakil Ketua

DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Whisnu Sakti Buana, Wakil Sekretaris Jordan Bataragoa. Juga Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Selain itu pimpinan dan anggota Fraksi PDI

Perjuangan DPRD Kota Surabaya, dan DPRD Jawa Timur. “Kompetensi saksi PDI Perjuangan menjadi kunci kerja finishing untuk memenangkan Pemilu 2024. Seluruh kerja keras kader-kader banteng selama ini, tiap hari tiada henti turun ke masyarakat, adalah mengamankan suara di TPS. Jangan sampai satu suara pun pemilih PDI Perjuangan yang hilang. Kita jaga sebaik mungkin,” kata Adi, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya. “Kita kawal Pemilu yang demokratis, luber dan jurdil. Agar hak politik warga masyarakat yang dijamin konstitusi dapat difasilitasi dengan sebaik-baiknya pada pesta demokrasi nanti,” katanya. Karena itu, PDI Perjuangan Kota Surabaya memastikan untuk memberi pelatihan bagi seluruh saksi agar bisa bekerja dengan kompetensi yang memadai. “Kita akan latih semua saksi TPS mengenai standar kepemiluan. Dan juga menggembleng loyalitas, dedikasi dan daya juang serta militansi para saksi,” kata Adi. Ditegaskan, PDI Perjuangan Kota Surabaya sama sekali tidak menghiraukan isu-isu penundaan Pemilu. Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sangat jelas. Bahwa seluruh kaderkader banteng harus mempersiapkan barisan, solid dan bergerak, untuk mencetak kemenangan 3 kali berturut-turut alias hatrick. [dre]