Polisi Bongkar Praktik Penyaluran Pekerja Migran Indonesia Secara Ilegal

Polda Jatim, Bhirawa

Polres Lumajang membongkar praktik penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa dokumen lengkap alias ilegal. Dari kasus ini Polisi mengamankan tiga orang tersangka yang dibawa ke Mapolda Jatim, Selasa (7/3).

Ke tiga tersangka, yakni HR (39) dan LJS (47). Keduanya pasangan suami istri warga Segale Anyer, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selain menangkap dan kedua pasutri, penyidik Polisi juga menetapkan SR alias INS (50), warga Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sebagai tersangka.

“Kasus ini terkait dengan dugaan pelanggaran perbuatan yang dengan sengaja menempatkan tenaga kerja migran Indonesia ke luar negeri tanpa dokumen persyaratan yang lengkap,” kata Kapolda Jatim, Irjen Pol Toni Harmanto di Mapolda Jatim.

Sementara itu, Kapolres Lumajang, AKBP Boy Jeckson S menjelaskan, kasus ini diungkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya penampungan calon tenaga kerja wanita (TKW) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.

Setelah dilakukan penyelidikan, sambung Boy, tim kemudian bergerak ke sebuah rumah di Desa Sukorejo pada Minggu (5/2). Di lokasi, petugas menemukan 17 calon TKW yang ditampung di rumah tersebut.

Mereka semua berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.

“Dari 17 CTKI itu, tiga di antaranya tidak memiliki dokumen kepen- dudukan. Ada satu orang yang tengah hamil tiga bulan,” jelasnya. Dalam pemeriksaan, masih kata Boy, diketahui 17 calon TKW tersebut sudah berada di tempat penampungan selama sepuluh hari. Mereka menunggu untuk diberangkatkan ke Timur Tengah untuk bekerja secara ilegal di Arab Saudi, sebagaimana dijanjikan oleh tersangka.

“Setelah melakukan pemeriksaan secara maraton, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu HR, LJS, dan SR,” beber Boy. Dia menambahkan, HR kenal dengan SR sejak Mei 2022 lalu. Sejak itu keduanya bekerjasama dalam pengiriman calon TKI ke Timur Tengah. Sementara LJS selaku istri dari HR baru ikut bergabung sejak Oktober 2022. HR dan SR merekrut korban setelah menerima permintaan dari SR.

Dalam kasus ini, HR dan LJS berperan sebagai sponsor, tugasnya yang menyediakan biro, mencari calon TKI dan membiayai transportasi korban dari daerah asal ke tempat penampungan. Dari kegiatan itu, pasutri tersebut menerima keuntungan antara Rp2 juta hingga Rp5 juta per calon TKI. Sejak Mei 2022, tersangka sudah berhasil memberangkatkan calon TKI ilegal sebanyak enam orang.

Terkendala Administrasi, 68 PNS Kota Mojokerto Gagal Meraih Kenaikan Pangkat

Kota Mojokerto, Bhirawa

Sedikitnya 68 orang dari 344 PNS Kota Mojokerto yang mengajukan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari sebelumnya gagal naik pangkat pada periode April 2023. Hal ini tidak lain dikarenakan berbagai faktor.

Kepala BKPSDM Kota Mojokerto Muhammad Imron menjelaskan, sejatinya total pengajuan tawaran kenaikan pangkat PNS Kota Mojoketto periode april 2023 berjumlah 344 orang. Namun yang memenuhi syarat sebanyak 276 orang, sedangkan 68 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Penyebab tidak memenuhi syarat ada pejabat fungsional yang hasil penyetaraannya kurang dari 4 tahun, dalam pangkat terakhit atau sudah dalam pangkat puncak. Ada yang belum mengikuti ujian dinas, ada yang belum memenunhi penilaian angka kredit/uji kompetensi, ada yang belum memenuhi persyaratan sampai batas waktu akhir pemenuhan berkas.

Demikian antara lain laporan Muhammad Imron, saat agenda penyerahan SK kepada 414 PNS dilingkungan Pemkot Mojokerto yang dilakukan [min.gat]

Konsensus 4 Pilar untuk

Kuatkan Kebangsaan

Pasuruan, Bhirawa

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Komisi II DPR-RI, H Aminurokhman menggelar sosisalisasi konsensus 4 Pilar Kebangsaan bersama ratusan pemuda Ansor Kota Pasuruan, Selasa (7/3).

Konsensus bertemakan Aktualisasi 4 Pilar Kebangsaan pada Lembaga Pendidikan untuk menguatkan Kebangsaan ditengahtengah maraknya intoleransi pada generasi muda.

“Konsensus empat pilar ini untuk menguatkan Kebangsaan terhadap generasi muda. Saya berharap kepada tokoh pemuda

Ansor dapat mengaktualisasi dan menumbuhkan nilai-nilai 4 pilar Kebangsaan baik untuk diri sendiri, lingkungan dan bermasyarakat luas,” ujar H Aminurokhman.

Menurut Aminurokhman, sosialisasi juga sebagai merestorasi pikiran serta mengaktifkan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar. Yakni, Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika.

“Jangan sampai generasi penerus bangsa, khususnya pemuda di kalangan Nadliyin kehilangan nilai akhlak yang dahulu banyak di ajarkan oleh para guru. Tentu, nantinya itu bisa berpengaruh juga tentang pemahaman pemuda terhadap ideologi bangsa semakin melemah, bahkan bisa hilang,” kata Aminurokhman.

Pihaknya juga berinteraksi dengan para pemuda yang menjadi penerus bangsa dalam memahami sikap intoleransi yang terjadi saat ini. Khususnya penggunaan perangkat elektronik yaitu handphone dalam kehidupan sehari-hari. [Hil.gat]

Lanjut Boy, baru pada rencana pemberangkatan 17 calon TKW itulah digagalkan oleh polisi. Oleh penyidik, tersangka dijerat dengan berharga, dokumen surat, foto copy KTP dan 16 lembar KK milik para korban dan rekening koran BCA dan Bank Mandiri milik LJS.

“Kami juga mengembangkan dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang,” pungkasnya. [Bed.gat]

Ketua Dewan Pers RI Paparkan Tiga Poin Penting di Puncak HPN PWI Lamongan

Tekankan Soal Akurasi dalam Pemberitaan

Lamongan, bhirawa Ketua Dewan Pers RI Dr. Ninik Rahayu, SH. MS memaparkan tiga poin penting pada puncak Peringatan Hari Pers Nasional Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lamongan Tahun 2023 yang dikemas dengan Sarasehan Jurnalistik dan Pelantikan Mappilu di Gedung Gajah Mada, Pemkab Lamongan, Selasa (7/3).

Tiga poin itu antaralain soal Pers ditengah transformasi digital dengan segala tantangan yang dihadapi perusahaan Pers, Peran Pers dan Revitalisasi Fungsi Pers.

Wanita asli kelahiran Lamongan yang memimpin Dewan Pers tersebut juga mengapresiasi atas dikukuhkanya Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu) di tubuh PWI Kab. Lamongan. Dengan begitu, Kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Kab. Lamongan melalui karya jurnalistik yang tetap mampu mengedukasi masyarakat dan menjadi kontrol sosial pada pelaksanaan Pemilu sesuai dengan Peran Pers.

“Saya turut senang , dengan adanya Mapiluu dan terselenggaranya acara yang memiliki nilai penting seperti ini. Apalagi dihadiri oleh seluruh unsur yang ada di Kab. Lamongan, mulai dari Camat, Kepala Desa, Kepa- la Sekolah SMP/SMA Negeri dan Ormas,”ujar Ketua Dewan Pers RI Ninik Rahayu saat dihadirkan menjadi Narasumber pada Sarasehan Jurnalistik dengan tema Revitalisasi Peran Pers Di Era Disrupsi Digital.

Dipaparkan tiga poin pentingnya soal transformasi digital atau perubahan massif yang semakin mengandalkan teknologi digital dengan tantanganya. Dewan Pers merangkum,

Pertama soal Fenomena, Penurunan jumlah media konvensional (Data SPS: 2021 sebanyak 599 media cetak, dan pada tahun 2022 turun menjadi 399 media. Kepesatan pertumbuhan terjadi di media siber. Pada Tahun 2022, totalnya ada 3.336. Media siber yang baru terdata prosentasenya 94,5%.

Ninik juga menegaskan jika fenomena hari ini jika ketersediaan ragam alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sangat tinggi.

“Hari ini jurnalis berlomba menjadi yang tercepat dalam menyajikan berita. Tetapi saya menekankan untuk wajib dalam hal memprioritaskan akurasi berita,” tegas Ninik. Sementara pada penjagaan terhadap kemerdekaan Pers, saat ini kita dihadapkan pada kasus perusahaan Pers yang tidak profesional. Banyak kasus yang dijumpai Dewan Pers, Mendirikan badan hukum Perusahaan Pers, Namun tidak memenuhi kesejahteraan wartawan soal 13 kali gaji, pemberian THR, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan. Wartawan merangkap sebagai pencari iklan, Tidak membekali wartawan dengan pelatihan jurnalistik. Termasuk, Membiarkan wartawan menyalahgunakan profesi,Tidak memberikan perhatian Ketika wartawan mengalami kekerasan, ancaman kekerasan, dan atau kekerasan seksual.

“Kepesatan pertumbuhan media di era digital masih belum disertai dengan literasi wartawan atas etika jurnalistik.Sejauh ini , Dewan Pers RI mencatat soal Pengaduan: 90% nya dari media siber,” terangnya. [Aha.yit.gat]

HMI Nilai Pelaporan Ombudsman ke Presiden Terkait Kemenkeu Sudah Tepat

Jombang, Bhirawa

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Syarif Abdurrahman menilai, pelaporan Ombudsman-RI kepada Presiden Joko Widodo dan DPR terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia merupakan hal yang sudah tepat. Hal tersebut disampaikan Syarif Abdurrahman, Selasa (7/3).

“Sebenarnya Ombudsman sudah tepat, melaksanakan tugasnya ketika melaporkan ini ke DPR dan presiden karena tidak melaksanakan rekomen- dasi mereka. Cuma di sisi lain, Kementerian Keuangan dapat penghargaan atas Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan juga Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Tahun 2022 dari Ombudsman RI pada bulan Desember,” kata Syarif Abdurrahman. Sementara itu, kata Syarif, Ombudsman sendiri telah menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan selaku terlapor melalui surat Ombudsman Nomor T/2149/ RM.03.02/IX/2022 pada 15 September 2022.

“Ini agak lucu sih, atau memang Ombudsman cari panggung karena viral kasus Dandy ini?,” kata Syarif lagi.

Sementara itu, Akademisi Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang, Mukari S.S M.Si mengatakan, sebagai lembaga independen yang mempunyai fungsi memberikan pengaruh terhadap layanan masyarakat, maka kesan ‘dicuekinya’ laporan Ombudsman-RI, maka terkesan fungsi lembaga tersebut menjadi mandul. “Fungsi mempengaruhi harus ditingkatkan ke pressure (menekan) dengan cara menggandeng kekuatan masyarakat lain, misalnya media. Munculnya pelaporan itu bareng dengan kasus penganiayaan oleh anak pejabat Dirjen Pajak, memberi kesan ‘ketidakberdayaan’ lembaga ini,” ujar Mukari.

“Masyarakat banyak tidak mengetahui keberadaan lembaga yang diinisiasi oleh Gus Dur tahun 2000 ini. Sebenarnya sangat penting untuk memberi layanan pada masyarakat, tetapi keberadaannya kurang dipahamidipahami,” tutup Mukari. [rif.gat]

Koramil TNI Kodim 0812 Jadi Sekolah Pembelajaran Karakter

Koramil jajaran Kodim 0812/ Lamongan kini semakin digemari anak anak usia dini yang masih duduk di bangku sekolah.

Pembelajaran karakter disuguhkan oleh pasukan doreng yang diberikan dengan penuh kegembiraan terhadap generasi bangsa.

Seperti yang dilakukan para siswa Sekolah Dasar SDN 1 Brondong, mereka melakukan kunjungannya ke Kantor Koramil 0812/18 Brondong.

Dalam kunjungannya, para siswa disambut personel anggota Koramil 0812/18 Brondong dan diberikan arahan untuk mengikuti instruksi yang diberikan Babinsa soal latihan kedisiplinan soal baris berbaris.

Babinsa Sertu Sudirkan yang langsung terjun membimbing para murid SDN 1 Brondong mengatakan, dengan Latihan Dasar Kepemimpinan dan mengenal lebih dekat tentang

Tanamkan Kedisiplinan Sejak Dini

TNI pada generasi sejak dini. Tak hanya doal kedisplinan, materi dasar kepemimpinan siswa juga diberikan guna mendidik mereka agar jelak menjadi oemimlin yang mempunyai sikap dan karakter. “Penanaman sikap disiplin militer ini merupakan dasar bagi mereka tentang cinta tanah air dan memiliki semangat patriotisme, mereka juga dikenalkan sejarah lahirnya

TNI dan sejarah Bendera Merah Putih,” ujarnya, Selasa (7/3).

Perkenalan dengan lingkungan Koramil juga dilakukan, mulai dari struktur organisasi sampai dengan kegiatan yang di laksanakan anggota Koramil 0812/18 Brondong. Danramil 0812/18 Brondong Kap- ten Inf Ali Mahmud mengucapkan terima kasih atas kunjungan para siswa SDN 1 Brondong yang bisa sebagai sarana peningkatkan hubungan silaturahmi dan ajang pembentukan karakter baik kepada generasi penerus bangsa.” ungkapnya.

Hal yang sama juga terjadi di Koramil 0812/21 Kalitengah, beserta anggota menerima kunjungan Guru dan Murid PAUD Ihyaul Ulum Desa Sugihwaras. Danramil 0812/21 Kapten Caj Imam Syafi’i mengatakan kegiatan kunjungan Murid beserta Guru PAUD Ihyaul Ulum Desa Sugihwaras adalah dalam rangka dan memperkenalkan tugas dan tanggung jawab serta lingkungan TNI umumnya, TNI-AD Khususnya kepada siswa-siswi yang hadir. “Kami senang siswa siswi PAUD

Ihyaul Ulum Desa Sugihwaras bisa berkunjung ke Makoramil 21 Kalitengah. Ini tentunya hal yang sangat positif untuk mengenalkan tugas dan tanggung jawab TNI AD juga lingkungannya kepada para siswa siswi sekalian” ujar Kapten Imam.

Dirinya menambahkan, bahwa Kegiatan pengenalan profesi kepada anak-anak usia dini ini dilakukan agar anak-anak paham tentang apa itu TNI,Cinta Tanah Air serta apa tugastugasnya Kodim maupun Koramil.

“Ini merupakan hal yang sangat positif. Kami akan drngan senang hati menerima kunjungan para generasi penerus bangsa. Sehingga para siswa siswi akan lebih mengenal tentang apa itu cinta tanah air, juga menanamkan rasa patriotisme dan kedisiplinan sejak dini,” pungkasnya. [aha.yit.gat]