Harian Jurnal Asia Edisi Senin, 01 Agustus 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 11

Hal. 17

PMI Diminta Kerja 24 Jam

Perizinan Ekspor-Impor Dipermudah

Industri Jamu Berkembang Pesat Hingga Pasar Dunia

Hal. 9

Hal. 11

Hal. 21

Gubernur Aceh Deklarasi Maju Independen

Layanan Penerbangan Haji Ditingkatkan

Pelajar Tebingtinggi Tulis Pantun Terbanyak di Indonesia

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Senin, 1 Agustus 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.143 Tahun V

Tanah Adat Jadi Pertimbangan

SK Menhut 459/2014 Dikaji Ulang Medan | Jurnal Asia Pemerintah berencana melakukan kajian ulang terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 459 tahun 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan di Sumatera Utara. "Memang akan ada 'review' terhadap SK Menhut No 459 Tahun 2014 untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan juga pemerintah," ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar di Parapat, Minggu (31/7). Dia menegaskan, "review" dinilai perlu dilakukan terkait komitmen pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat serta memperlancar sejumlah pem bangunan di daerah. Selain itu, revisi juga perlu dilakukan sehubungan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat. Dia menegaskan, kajian ulang terhadap SK Menhut produk pemerintahan periode sebelumnya itu perlu disesuaikan dengan memperhatikan catatan-catatam serta riwayat tanah dari masyarakat yang ada di Sumut. Agar nanti hasilnya bagus atau bisa memenuhi keinginan rakyat dan kepentingan pemerintah, kementerian sudah dan terus ber-

diskusi dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi dan termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham). "Kajian ulang juga akan disesuaikan dengan kajian terkait perhutanan sosial yang juga sedang disusun," ujarnya. Tokoh masyarakat Batak, Effendi Muarasakti Effendi Simbolon, menye butkan pemerintah me mang sudah seharusnya mem per tim bang kan tanah adat. Apalagi, katanya, kawasan sudah lama dihuni masyarakat secara turun temurun. "SK 44 itu memang layak dikaji dan bahkan harus dicabut karena keputusan itu ' mengusir' masyarakat yang sudah lama tinggal dan berusaha di kawasan ter se but. Peng gusuran bukan hanya me nimbulkan konlik, tetapi mengu­ rangi kepercayaan rakyat kepada pemerintah," katanya. Jaga Kelestarian Pegiat lingkungan meminta Pemerintah memperhatikan dengan serius kelestarian alam Danau Toba dalam program pengembangan pariwisata yang ingin menjadikan ka wasan tersebut sebagai tujuan wisata dunia. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

MAKANAN JEMAAH CALON HAJI. Gubernur Sumatra Utara, T Erry Nuradi (kiri) melihat paket makanan untuk jemaah calon haji selama dalam penerbangan, pada “Meal Test” di Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatra Utara, Selasa (26/7). Peninjauan tersebut untuk melihat kesiapan panitia dan juga pihak maskapai dalam melayani jemaah calon haji selama dalam penerbangan.

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

TERJUN PAYUNG DANAU TOBA. Prajurit TNI menampilkan atraksi terjun payung di kawasan Danau Toba, Parapat, Simalungun, Sumatra Utara, Minggu (31/7). Kegiatan rangkaian penutupan Musyawarah Masyarakat Adat Batak 2016 yang bekerja sama dengan TNI tersebut untuk melatih kesigapan prajurit sekaligus untuk memperkenalkan Danau Toba kepada dunia internasional. Indeks Saham

Anggaran Eksekusi Mati Diduga ‘Disunat’ Dana Rp7 Miliar untuk 14 Terpidana Dipertanyakan

Nama

Tutup

IHSG

Demikian Pengacara publik sekaligus direktur dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Julius Ibrani mengungkap dugaan penyelewengan dana anggaran pada pelaksanaan eksekusi hukuman mati tahap III. Berdasarkan investigasi yang dilakukan YLBHI dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Julius me nyebut dana yang telah cair dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 7 miliar. Dana tersebut merupakan anggaran untuk melakukan eksekusi 14 orang terpidana mati. Namun, kata Julius, anggaran tersebut telah habis terpakai meski hanya empat orang yang dieksekusi mati di tahap III. “Rencana awal dimintakan terhadap 14 orang. Ini yang kami duga cair jumlahnya mencapai Rp 7 miliar dan anggaran itu sudah habis,” ujar Julius saat memberikan keterangan di kantor YLBHI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/7). Julius menjelaskan, anggaran untuk eksekusi mati diberikan kepada dua institusi yakni, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI (Polri). Untuk mengeksekusi seorang terpidana

mati, Kejaksaan Agung mendapat Rp 200 juta, sedangkan kepolisian mendapat Rp 247.112.000. Artinya dibutuhkan anggaran se besar Rp 447.112.000 untuk me la kukan eksekusi terhadap 1 terpidana mati. Menurut Julius, adanya dua anggaran yang diberikan untuk satu kegiatan jelas memiliki indikasi adanya penyalahgunaan atau penyelewengan anggaran negara. Selain itu dia menduga anggaran eksekusi mati juga menjadi bancakan Kejaksaan dan Kepolisian. Pasalnya, kata Julius, Kejaksaan Agung telah meminta anggaran eksekusi mati sebanyak 30 orang untuk tahun 2016-2016. “Kami sulit untuk mengakses informasi ini. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ini bukan merupakan informasi publik, makanya kami lakukan investigasi. Hasilnya belakangan diketahui anggaran yang sudah cair mencapai Rp 7 miliar. Ini seperti uang kaget atau uang tambahan,” kata Julius. Selain itu, tentang kejanggalan pro ses eksekusi mati jilid 3 kali ini, Julius juga menilai pemerintah sengaja menutupi berbagai infor-

masi, baik pada keluarga maupun pengacara, terutama soal nama-nama terpidana yang akan dieksekusi. Pada sisi berbeda, pemerintah kini telah menyatakan, tidak ada “drama” dalam eksekusi jilid 3 kali ini. Reportase pada eksekusi jilid 2 tempo hari memang sangat masif, bahkan TNI AU mengerahkan “pengamanan udara” berupa patroli satu flight pesawat tempur Sukhoi Su-27/30MKI Flanker

di udara Pulau Nusakambangan. “Pemerintah juga melanggar ke tentuan UU tentang Notifikasi yang mengisyaratkan eksekusi dilakukan 3X24 jam. Para terpidana mati diberikan notiikasi pada 26 Juli malam sehingga eksekusi seharusnya pada 29 Juli malam” kata Ibrani. Di sisi lainnya, Akademisi Universitas Palangka Raya, Prof Dr HM Nornasie Darlan, berpendapat,

pe me rintah Indonesia untuk sementara tidak perlu menghentikan sanksi berupa hukuman mati. “Karena kalau melihat kenyataan belakangan ini hukuman mati saja tidak nampak memberikan efek jera kepada para pelaku, seperti pengedar dan bandar narkoba seakan tak memberi bekas,” ujarnya, di Banjarmasin, Minggu (31/7). (Bersambung ke halaman 11)

Shanghai

2,979.34

-14.98

Nikkei 225

16,569.27

92.43

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

AKTIvIs Migrant Care Wahyu Susilo menunjukkan kaos bertuliskan ‘Stop Hukuman Mati’ di sela-sela keterangan pers Jaringan Masyarakat Sipil terkait eksekusi mati di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (31/7).

Ratusan pedagang eks Pasar Aksara Medan, hanya ingin berjualan di samping gedung yang terbakar dan tidak mau dipindahkan ke Area Metropolitan Trade Centre yang berlokasi di Jalan Williem Iskandar.

Jurnal Asia | Hery Chaniago

-0.50 0.56

Hang Seng 21,891.37 -282.97

-1.28

24.66

0.83

S&P 500

2,173.60

3.54

0.16

Dowjones

18,432.24

-24.11

-0.13

5,162.13

7.15

0.14

Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,094.00 9,872.23 14,512.09 17,270.35 1,688.30 12,587.98 3,228.71 1,531.09 9,323.60 4,082.30 9,699.27

Hari Ini Gatot Sidang di Tipikor Medan Medan | Jurnal Asia Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dijadwalkan Senin (1/8) disidangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan untuk perkara dugaan korupsi penyaluran dana hibah dan bantuan sosial tahun 2013 "Sidang perkara tersebut mendapat pengawalan ketat dari petugas kepolisian," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Bobbi sandri di Medan, Minggu (31/7). Sebanyak 11 orang jaksa penuntut umum, menurut dia, telah dipersiapkan untuk menangani perkara mantan orang pertama di Pemprov Sumut itu. "JPU tersebut berasal dari Kejaksaan Agung, Kejati Sumut, dan Kejaksaan Negeri Medan," ujar Bobbi. Pelimpahan berkas perkara kasus korupsi Gatot Pujo Nugroho sudah diterima PN Medan, Jumat, (22/5) dari Kejaksaan Negeri Medan. Pengadilan Medan telah menetapkan majelis hakim untuk perkara tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan itu, yakni Janiko Girsang (ketua) juga Wakil Ketua PN Medan, Berlian Napitupulu (anggota) dan Meri Purba (anggota). Sebelumnya, Gatot dibawa Tim Kejagung dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan tiba di Medan, Selasa (19/7) sekitar pukul 19.30 WIB. (Bersambung ke halaman 11)

Pengembang Mulai Was-was

Tetap Ingin Jualan di Samping Pasar Aksara

PEDAGANG Eks Pasar Tradisional Aksara saat melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokir Jalan Aksara, Medan. Dalam aksinya Pedagang menuntut agar di perbolehkan berjualan di baddan jalan, Aksi tersebut juga dalm bentuk penolakan pedagang untuk direlokasi berjualan di Komplek MMTC Jalan Pancing.

Kurs Tengah %

5215,994 -83,220 -1,570

EURO STOXX 2,990.76

Jakarta | Jurnal Asia Anggaran untuk eksekusi hukuman mati kemarin yang mencapai Rp7 miliar dituding telah ‘disunat’ alias ada penyimpangan. Pasalnya, disebut bahwa angka itu sebenarnya untuk proses ‘jagal’ 14 orang terpidana, meski yang terlaksana hanya 4 orang. Namun anehnya dana tersebut diduga kuat tetap habis.

(-/+)

“Kami hanya mau membuka daganggan di lokasi tanah kosong seluas 400 m2 (meter persegi) itu, dan persis berada di samping Plaza Ramayana Aksara,” kata salah seorang pedagang Pasar Aksara, Joko (45) di lokasi kebakaran tersebut, Minggu (31/7). Kalau para pedagang Pasar Aksara dipaksa pindah ke lokasi Metropolitan Trade Centre (MMTC),

menurut dia, mereka tidak akan bersedia dan hal ini hanya akan sia-sia, serta tempatnya juga sepi. “Biarlah para pedagang itu, tidak usah lagi berjualan, bila terus dipaksa Pemkot Medan pindah ke tempat MMTC yang lokasinya ramai dengan bangunan serba mewah,” ujar Joko. Ia menyebutkan, daerah MMTC itu, juga tidak strategis dijadikan tempat berjualan bagi pedagang tradisional tersebut, dan masyarakat tidak akan mau berbelanja. Oleh karena itu, katanya, Pemkot Medan harus mempertimbangkan kembali untuk merelokasi para pedagang Pasar Aksara ke daerah MMTC tersebut. “Hal ini adalah demi kenyamanan para pedagang Pasar Aksara, dan mereka juga tidak bersedia berjualan di daerah Kabupaten Deli Serdang. Lokasi MMTC itu bukan wilayah Kota

Medan,” ucapnya. Joko berharap kepada Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dapat memberikan kesempatan dan mengizinkan memakai lahan kosong di samping Plaza Ramayana itu. Bahkan, tempat tersebut yang cocok dijadikan sebagai relokasi bagi para pedagang Pascakebakaran Pasar Aksara. Selain itu, daerah tersebut sudah lama dikenal masyarakat, dan juga mudah dicari warga yang ingin berbelanja kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako), serta keperluan lainnya. “Jadi, tidak mungkin warga yang ingin berbelanja setengah potong kelapa dan harus pergi dengan jauh ke lokasi MMTC. Hal ini rasanya tidak eisien, mubajir, dan juga akan mengeluarkan biaya ongkos becak mesin cukup mahal,” kata pedagang ayam potong itu. (ant)

Harga Rumah Murah Bisa Terkatrol Tax Amnesty Jakarta | Jurnal Asia Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menyatakan, aliran dana repatriasi program pengampunan pajak, atau tax amnesty hanya akan menaikkan harga jual properti untuk rumah kelas komersil. Ketua Umum Apersi, Eddy Ganefo mengatakan, pihaknya yakin dampak tax amnesty tidak begitu besar menaikkan harga jual properti untuk rumah sektor Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), atau untuk program sejuta rumah dari pemerintah. "Tax amnesty bagi yang melakukan repatriasi dan menginvestasikan dalam bentuk apapun ke properti, tentu ini akan menggeliatkan bisnis properti. Otomatis harga akan terdongkrak, tetapi perlu diketahui investasi itu hanya properti komersil, terutama menengah atas," kata Edi. Meski demikian, menurutnya, pemerintah juga perlu menjaga, agar harga tanah tak begitu naik. Solusinya, kata dia, adalah dengan mengoptimalkan land bank, atau bank tanah yang selama ini belum betul-betul menjadi fokus pemerintah. "Tetapi, land bank ini enggak pernah ditindak lanjuti, mungkin pemerintah khawatir juga sumber dananya dari mana nanti. Namun, kan harusnya dibuat aturannya, apakah dananya nanti dari swasta, dari CSR (Corporate Social Responsibility). Jadi, tak harus dari APBN dan APBD, mungkin bisa juga dari Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat)," kata dia. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.