Hal. 5
Hal. 9
Hal. 11
Sampah di Kota Medan Menumpuk
Polisi Tangkap Firza Husein
Perubahan Tarif Listrik Diusul Per Tiga Bulan
Hal. 6
Hal. 11
Hal. 14
Ribuan Surat Suara Rusak di Tebing Tinggi
Indonesia Paling Minim Terdampak Kebijakan Trump
Mahyono Mundur dari Ketum PSMS
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 1 Februari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.295 Tahun V
Pembunuh Dosen UMSU Divonis Seumur Hidup Medan | Jurnal Asia Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman seumur hidup pada Roymardo Siregar (20), mahasiswa yang membunuh Hj Nurain Lubis (63), dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Majelis hakim yang diketuai Sontan Merauke Sinaga, dalam amar putusannya Selasa, menyebutkan, perbuatan terdakwa yang menghilangkan nyawa dosennya itu melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 KUH Pidana. Peristiwa pembunuhan terhadap dosen tersebut, terjadi pada 3 Mei 2016. Terdakwa menikamkan pisau yang sudah dipersiapkannya ke bagian leher korban. Sabetan pisau tersebut berusaha ditangkis dengan menggunakan tangan oleh Nurain, sehingga mengalami sejumlah luka tusuk yang cukup dalam. Selain itu, terdapat tujuh luka sayatan dibagian leher dan tangan korban yang juga mantan Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) itu. “Pembunuhan tersebut dilakukan terdakwa karena merasa dendam karena korban sering memarahinya,” kata Hakim Ketua Merauke. Selain itu, korban sering menegur terdakwa di depan rekanrekan mahasiswa saat berlangsung kegiatan perkuliahan. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama IHSG Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
VONis KAsUs PeMBUNUHAN dOseN. Terdakwa kasus pembunuhan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera utara (UMSU) Roymardo Sah Siregar, mengikuti sidang dengan agenda putusan, di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera utara, Selasa (31/1). Roymardo divonis penjara seumur hidup dalam perkara tersebut.
3,159.17
9.61
0.31
-327.51
-1.69
Hang Seng 23,360.78
-13.39
-0.06
EURO STOXX 3,251.18
-11.54
-0.35
-7.64
-0.33
Urus Izin Usaha di Medan Lelet Nasional (BPN),” tutupnya. Menurut Boedi Rheza, Ko o r d i n a t o r Pe n e l i t i K P P O D mengatakan, kondisi tersebut hampir merata terjadi dalam sepuluh indikator yang disurvei oleh KPPOD. Salah satunya, indikator perizinan usaha. Untuk indikator ini, KPPOD m e n e m u k a n , b a nya k d a e ra h yang sampai saat ini masih belum memperbaiki proses perizinan usaha mereka. Kerumitan sama juga terjadi di Manado. Di wilayah tersebut, untuk mengurus surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan dan izin lain, pelaku usaha terlebih dahulu harus mendapatkan surat keterangan iskal dan membayar Rp 533.000.
Dowjones
Selain itu, ada juga indikator biaya transaksi, pajak, retribusi dan sumbangan pihak ketiga terkait aktivitas usaha. KPPOD menemukan, sejumlah daerah masih memberlakukan pungutan besar ke pengusaha baik itu melalui instrumen pajak, retribusi maupun donasi. “Itu terjadi di Jambi, keberadaan pungutan tersebut cukup membebani pelaku usaha,” katanya. Indikator lain, akses dan kepastian hukum atas lahan. Dari hasil survei mereka, KPPOD menemukan bahwa dunia usaha masih kesulitan dalam mengurus sertifikat. Sebanyak 48% pelaku usaha yang disurvei, menyatakan sulit mengurus sertiikat. (Bersambung ke halaman 11)
Jokowi: Upaya Memakmurkan Jangan Terkait SARA Presiden Joko Widodo mengingatkan, kemajuan kemakmuran maupun kesejahteraan yang tengah diwujudkan pemerintah bukan untuk orang per orang, sekelompok orang, ataupun suatu golongan.
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari PresideN Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Ekonomi Berkeadilan di Ruang Oval, Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1).
Ia menekankan, kemakmuran yang tengah diwujudkan pemerintah adalah kemakmuran bersama, kemakmuran yang berkeadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat indonesia. “Inilah tantangan besar yang kita
hadapi sejak indonesia merdeka, sampai saat ini terus kita perjuangkan,” kata Jokowi, saat memimpin rapat terbatas mengenai kebijakan ekonomi berkeadilan, di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1). Jokowi lantas mengingatkan para jajaran yang hadir untuk mewujudkan kemakmuran bersama ini perlu tiga dasar pokok. Tiga dasar itu, pertama adalah keberpihakan; kedua, usaha bersama dengan semangat persatuan dan gotong royong. “ Ke t i g a , u p a ya m e n c a p a i kemakmuran yang berkeadilan harus bersifat inklusif tanpa membedabedakan SARA,” ujar Jokowi. Semua warga negara tanpa kecuali, lanjut
Kepala Negara, harus mendapatkan kesempatan yang sama. Untuk itu, pada bulan Desember 2016 lalu, Jokowi telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengkaji sebuah kebijakan komprehensif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi sosial yang terjadi selama ini. Jokowi mengatakan, tingkat ketimpangan ekonomi sosial sejak 2015 memang mengalami perbaikan. Hal tersebut bisa dilihat dari gini rasio yang turun dari 0,41 menjadi 0,39. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah harus berusaha lebih keras lagi untuk mengurangi ketimpangan yang ada. (ant)
-8,560 -0,160
19,041.34
Nasdaq
Jayapura memerlukan waktu paling lama yaitu 118 hari. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 375.000,” ungkap Endi. Sementara dalam hal akses dan kepastian hukum atas lahan, Kota Palu menempati peringkat pertama dengan skor 95,13. “Palu memiliki kemudahan untuk mendapatkan lahan usaha. Pengurusan sertiikat cukup mudah dan rendahnya penggusuran,” ujarnya. Di sisi lain, kota yang paling sulit mendapat kepastian hukum atas lahan adalah Makasar. Di kota ini, sangat sulit mengurusi sertifikat tanah. Kemungkinan penggusuran juga tinggi dan sulit mendapatkan lahan. “Waktu pengurusan sertiikat lahan belum memenuhi strandar pelayanan Badan Pertanahan
Kurs Tengah %
Shanghai
S&P 500
Kota Banda Aceh sebagai kota yang tercepat dalam mengurusi proses izin usaha. Kota di ujung Barat ini juga relatif bersih dari pungutan liar (pungli), dan kolusi. “Waktu empat hari kerja dengan biaya layanan terhitung proporsional. Total keseluruhan biaya hanya Rp 250.000,” kata Robert lagi. Endi menjelaskan skor Banda Aceh dalam hal percepatan pengurusan izin usaha mencapai 94,49 disusul Pekan Baru (90,64), Manado (90,05), Samarinda (89,83) dan Manokwari (88,70). Sementara kota Jayapura yang paling lama mengurus proses perizinan mendapatkan skor hanya 35,51, diikuti Medan (45,41), Surabaya (46,50) dan Mataram (55,47). “Proses perizinan di
5294,103
(-/+)
Nikkei 225
Hasil Survey KPPOD
Jakarta | Jurnal Asia Tata kelola perekonomian daerah sampai saat ini masih buruk. ini merupakan hasil survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi daerah (KPPOd) terhadap 40 perusahaan dengan skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang bergerak di sektor industri, perdagangan dan jasa di 32 ibukota provinsi pada kurun waktu Januari - desember 2016 lalu.
Tutup
2,273.26
19,851.92 -119.21 5,597.16
-16.55
-0.60 -0.29
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,343.00 10,100.00 14,289.70 16,700.77 1,719.86 11,774.11 3,012.32 1,606.69 9,733.74 4,203.62 9,402.12
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
seJUMlAH waga mengatasnamakan Serikat Kerakyatan Indonesia (belakang) memegang poster ketika mengikuti sidang dengan terdakwa kasus dugaan penggelapan uang, Ramadhan Pohan, di PN Medan, Selasa (31/1).
Kesaksian Laurenz di PN Medan
Ramadhan Pohan Pinjam Duit untuk Pilkada Medan | Jurnal Asia Laurenz Sianipar selaku saksi korban, di persidangan mengakui terdakwa Ramadhan Pohan meminjam uang Rp4,4 miliar untuk keperluan mengikuti Pilkada Kota Medan periode 2016-2021. Ketika dihadirkan Jaksa Penuntut umum (JPU) Kejati Sumut sebagai saksi di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (31/1), ia menyatakan tidak mengenal Ramadhan dan hanya diperkenalkan Savita Linda Hora Panjaitan yang menjadi bendahara tim pemenangan Ramadhan saat mengikuti Pilkada Kota Medan 2016-2021 bersama Eddy Kusuma. Laurenz menyebutkan, dia terbujuk rayu dan janjijanji, sehingga bersedia memberikan uang sebesar Rp4,5 miliar untuk kepentingan Ramadhan. Saksi korban percaya karena terdakwa Ramadhan menyerahkan kepadanya selembar cek bernilai Rp4,5 miliar dan berjanji akan memberi uang imbalan sebesar Rp400 juta saat mengembalikan pinjaman tersebut. “Namun janji yang diberikan oleh Ramadhan itu, hanya omong kosong dan terdakwa berdalih bahwa rumahnya yang berlokasi di Jakarta senilai Rp20 miliar belum lagi terjual,” ucap Laurenz. (Bersambung ke halaman 11)