Harian Jurnal Asia Edisi Minggu, 01 November 2015

Page 1

Laba Indofood Terpental 45 Persen Hal. 4

Pejabat Tak Perlu Dijemput di Tangga Pesawat

Melawan Kutukan Jerebu

Perbankan Diimbau Waspadai Kredit Bermasah

Hal. 9

Hal. 16

Hal. 7

Indeks Saham Nama IHSG SHANGHAI

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

(-/+)

-4.75

NIKKEI 225 19,083.10

-0.14

147.39

0.78

HANGSENG 22,640.04 -179.90

-0.79

EURO STOXX 3,399.57

-13.82

-0.40

2,090.82

1.41

0.07

DOWNJONES 17,777.45

21.65

0.12

7.96

0.16

NASDAQ

5,082.23

Mata Kurs uang

%

4.455,180 -16,841 -0,377 3,382.56

S & P 500

harianjurnalasia

Tutup

USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

13,571.00 9,635.41 14,895.53 20,786.70 1,751.01 11,221.27 3,149.45 1,584.38 9,129.21 4,546.29 9,680.43

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Sabtu, 31 Oktober 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 923 Tahun IV

Terkait Ujaran Kebencian

Hati-hati Sampaikan Pendapat di Medsos Jakarta | Jurnal Asia Munculnya surat edaran terkait ujaran kebencian dari Kepolisian Republik Indonesia menjadi pengingat bagi masyarakat, terutama warga pengguna internet (netizen), untuk ekstra hati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik, khususnya di jejaring media sosial. Literasi media digital pun menjadi sesuatu yang penting untuk dikembangkan untuk mengedukasi masyarakat. Dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Polri Jenderal (Pol)

Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 tersebut, jejaring media sosial menjadi salah satu sarana yang dipantau terkait penyebaran ujaran kebencian ini. Sementara aspek yang dianggap dapat menyulut kebencian juga tak terbatas pada suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Aspek mengenai warna kulit, jender, kaum difabel, hingga orientasi seksual juga menjadi perhatian dalam surat edaran ini. Padahal, fenomena yang berkembang saat ini di jejaring media sosial, setiap orang tak memiliki batasan dalam mengunggah sesuatu atau memberikan komentar terhadap suatu peristiwa. Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul Aswidah saat dijumpai di Jakarta, Kamis (29/10), sepakat dengan adanya surat edaran ini karena dapat melindungi hak asasi manusia seseorang agar tidak

dilecehkan atau diitnah. “Selama ini, ujaran kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konlik dan pertumpahan darah. Dengan adanya surat edaran ini, paling tidak upaya pencegahan dapat dilakukan terlebih dahulu,” kata Roichatul. Ke c e p a t a n p e nya m p a i a n informasi di era saat ini rentan disalahgunakan sehingga pendidikan kepada masyarakat, baik mengenai penggunaan teknologi maupun masalah hak asasi manusia, harus diperkuat. Pihak kepolisian pun, lanjut Roichatul, harus mendapat bekal pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam menangani perkara ujaran kebencian ini. (Bersambung ke halaman 11)

Soal Komunikasi Dengan Gatot

Jaksa Agung Masih Bungkam Jakarta | Jurnal Asia Jaksa Agung HM. Prasetyo masih bungkam walaupun namanya disebut oleh pihak Gatot Pujo Nugroho yang mengatakan mantan sekjen partai Nasdem Patrice Rio Capella pernah diminta untuk menjadi jembatan untuk melakukan lobi pada dirinya terkait kasus dugaan korupsi bansos. "Tidak. Ya kalau masih tidak percaya silakan tanya sama pak Gatot, siapapun di sana. Saya berulang kali sampaikan tidak pernah sama sekali ada komunikasi ketemu atau apapun," ujar Jaksa Agung di Gedung

Bundar, Jumat (30/10). Nama Jaksa Agung muncul setelah Pengacara Gatot, Yanuar Wasesa mengatakan bahwa Patrice menjembatani komunikasi antara Gatot Pujo dengan Jaksa Agung. Alasan yang dilontarkan karena keduanya berasal dari satu partai politik yang sama. Sebelumnya, Gatot pernah menyampaikan keluhan pada Patrice lantaran ada laporan yang masuk ke Kejaksaan terkait dengan bansos Provinsi Sumatra Utara. "Ya Pak Rio janji untuk menyam paikan keluhan-keluhan Pak Gatot, tapi nggak pernah Pak Gatot menyampaikan saya

minta diamankan atau apa, minta masalahnya didudukkan pada yang sebenarnya," ujar Yanuar di KPK, Kamis (29/10). Cabut Gugatan Praperadilan Kuasa hukum Patrice Rio Capella, Maqdir Ismail, menyatakan, pihaknya siap untuk menghadapi persidangan perkara pokok kliennya di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Meski belum mengetahui jadwal sidang perdana, Maqdir meyakini persidangan akan segera digelar lantaran kliennya dan barang bukti sudah diserahkan ke kejaksaan. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Wahdi Septiawan

PRESIDEN SANTUNI ORANG RIMBA.Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani (ketiga kiri), dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kedua kiri) membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada warga Suku Anak Dalam (Orang Rimba) saat melakukan kunjungan ke Desa Bukit Suban, Air Hitam, Sarolangun, Jambi, Jumat (30/10). Presiden mengunjungi kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) guna memberi bantuan dan mendengarkan keluhan Orang Rimba yang terpaksa mengungsi akibat terdampak asap kebakaran hutan.

Dua Juta Hektar Hutan Hangus Terbakar Jakarta | Jurnal Asia Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyebutkan, jumlah luas kebakaran hutan tahun ini mencapai 2.089. 911 hektar. Angka tersebut diperoleh melalui perhitungan yang dilakukan sejak 21 Juni-20 Oktober 2015. “Perhitungan menggunakan metode deteksi perubahan atas indeks kebakaran, kemudian menganalisis sebelum dan sesudah kebakaran,” ujar Kepala Bidang Lingkungan dan Mitigasi Bencana Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan Parwati Sofan, dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Pusat, Jumat (30/10). Adapun estimasi luas daerah

terbakar di Indonesia ialah Sumatera seluas 832.999 hektar, yang terdiri dari 267.974 hektar lahan gambut dan 565.025 hektar non-gambut, kemudian Kalimantan dengan luas 806.817 hektar. Jumlah tersebut terdiri dari 319.386 hektar lahan gambut dan 487.431 hektar lahan non-gambut. Untuk Papua, lahan yang terbakar seluas 353.191 hektar. Luas tersebut terdiri dari 31.214 hektar lahan gambut dan 321.977 hektar lahan non-gambut, kemudian Sulawesi seluas 30.912 hektar yang merupakan lahan nongambut. Bali dan Nusa Tenggara mencapai 30.162 hektar, yang terdiri dari lahan non-gambut. Selanjutnya, untuk Pulau Jawa, lahan yang terbakar seluas 18.768

hektar yang terdiri dari lahan non-gambut. Di Maluku, lahan terbakar mencapai 17.063 hektar, yang juga terdiri dari lahan non-gambut. Selain dari data yang diperoleh menggunakan satelit, hasil tersebut juga diperoleh dengan membandingkan data dari peta lahan gambut Kementerian Pertanian. Meski demikian, hasil perhitungan tersebut adalah estimasi atau jumlah perkiraan. Pasalnya, dat a s at e l i t hanya mampu mendeteksi wilayah terkecil seluas 6,25 hektar.”Metode ini juga tidak dapat menjangkau daerah yang tertutup awan dan asap yang tebal,” kata Parwati. BNPB Gelontorkan Rp500 Miliar

Di tempat terpisah, Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho memastikan, pihaknya memiliki dana sebesar Rp2,5 triliun untuk penanganan musibah di Indonesia. Menurutnya, dari jumlah terse but, Rp500 miliar di antaranya sudah digunakan untuk operasional penanganan kabut asap. “BNPB sudah habiskan Rp500 miliar untuk penanganan. Digunakan untuk sewa pesawat dan heli water bombing, operasinal pesawat, hujan buatan, aktivasi posko, dan pengerahan personel,” ujar Sutopo di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Jumat (30/10). (Bersambung ke halaman 11)

Hal yang Perlu Diketahui Soal Hate Speech

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak A

JAKSA AGUNG HM Prasetyo (kiri) memasang pin tanda jabatan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono (kedua kiri) saat upacara pelantikan Jaksa Agung Muda di Gedung Utama Kejakasaan Agung, Jakarta, Jumat (30/10).

Wali Kota: Medan Mulai Tertinggal Medan | Jurnal Asia Penjabat Wali Kota Medan Randiman Tarigan mengakui kota Medan mulai tertinggal jika dibandingkan dengan kota lain meski masih berstatus tiga besar nasional. Ke t i k a m e m b u k a d i a l o g interaktif "PWI dan Tantangan Ke Depan" di Medan, Jumat, Randiman mengatakan, ketertinggalan itu dapat terlihat dari penataan kota yang dinilai kurang mendukung keindahan kota. Pada awal tahun 2000-an, penataan Kota Medan cukup baik sehingga berbagai infrastruktur dan fasilitas yang ada dapat mendukung kelancaran aktivitas masyarakat. arena itu, sejumlah kota di Tanah Air seperi Surabaya, Palembang, dan Pekanbaru

berupaya mempelajari tata kota yang diterapkan di Medan. Namun kondisi itu mulai berbeda sehingga banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat dan sering menjadi bahan pemberitaan media massa. "Sudah menjadi rahasia umum jika banyak kondisi yang rusak. Saya miris melihatnya," kata mantan Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan itu. Pihaknya sangat meng harapkan kritikan dan masukan dari kalangan pers mengenai kondisi yang ada untuk menjadi masukan bagi Pemko Medan. "Saya akan terima kritikan itu. Kita sudah terlalu lama 'tidur'," kata Randiman. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Setelah dikaji cukup lama, Surat Edaran (SE) Kapolri soal penanganan ujaran kebencian atau hate speech akhirnya dikeluarkan. SE dengan Nomor SE/06/X/2015 tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia. Dalam salinan SE dari Divisi Pembinaan dan Hukum (Divbinkum) Polri, Kamis (29/10), disebutkan bahwa persoalan u j a r a n ke b e n c i a n s e m a k i n mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional atau internasional seiring mening katnya kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM). Bentuk, Aspek dan Media Pada Nomor 2 huruf (f) SE

itu, disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1. Penghinaan, 2. Pencemaran nama baik 3. Penistaan 4. Perbuatan tidak menyenangkan, 5. Memprovokasi 6. Menghasut 7. Menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konlik sosial. Pada huruf (g) selanjutnya disebutkan bahwa ujaran

kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan un tuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1. Suku 2. Agama 3. Aliran keagamaan 4. Keyakinan atau kepercayaan 5. Ras 6. Antargolongan 7. Warna kulit 8. Etnis 9. Gender 10. Kaum difabel 11. Orientasi seksual Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye 2. Spanduk atau banner 3. Jejaring media sosial 4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi) 5. Ceramah keagamaan 6. Media massa cetak atau elektronik 7. Pamlet Pada huruf (i), disebutkan bahwa “dengan memperhatikan pengertian ujaran kebencian di atas, perbuatan ujaran kebencian apabila tidak ditangani dengan efektif, eisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, akan berpotensi memunculkan konlik sosial yang me­ luas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa”. (Bersambung ke halaman 11)

Menteri Susi Kembali Beri Isyarat Mundur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan menteri yang paling populer dalam setahun kabinet kerja. Namun, menteri nyentrik asal Pangandaran, Jawa Barat, itu justru memberikan isyarat akan segera mundur dari jabatannya. “Hari ini, saya sangat gembira. Sekjen dan Dirjen semangatnya luar biasa. Saya yakin, saya tidak perlu lama-lama di KKP (Kementerian Kelautan dan

Perikanan). Saya lihat karyawan KKP sudah punya semangat dan integrity. Itu modal utama. Sekjen siapkan infrastrukturnya. Kami ubah accountability dengan assestment-nya,” ujar Susi dalam pidatonya dalam acara Satu Tahun Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta, Jumat (30/10). Susi mempersilakan wartawan untuk lebih banyak menanyakan berbagai persoalan di KKP kepada para dirjen-dirjen, jangan lagi kepada dirinya. “KKP bukan cuma Susi. Wartawan harus mulai mau bicara dan ganggu dirjendirjen, jangan cuma saya. Dirjen pun harus mulai diganggu dan dikejar-kejar wartawan. Nanti saya sebentar lagi sudah tidak,

ya satu sampai dua bulan lagi, silakan tanya dirjen,” kata Susi. Dalam acara satu tahun pemerintahan ini, Susi juga m e n g u c a p k a n ra s a t e r i m a kasihnya kepada media massa. Menurut Susi, media massa telah menjadi pionir bagi KKP untuk menyampaikan berita kepada masyarakat bahwa KKP terkait program laut yang merupakan masa depan bangsa. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pegawai KKP atas kinerja dan kebersamaan dalam tempo waktu setahun ini. “Terima kasih semua pegawai KKP. Anda orang-orang yang hebat. Anda bisa mengikuti perubahan yang luar biasa,” ucap Susi. (Bersambung ke halaman 11)

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Jurnal Asia Edisi Minggu, 01 November 2015 by Harian Jurnal Asia - Medan - Issuu