Harian Jurnal Asia Edisi Kamis, 02 Februari 2017

Page 1

Hal. 3

Hal. 4

Tarif STNK Sumbang Inlasi di Medan Hal. 4

Buronan Korupsi Bank Sumut Diringkus

harianjurnalasia

Hal. 11

Brigjen Agus Andrianto Resmi Wakapoldasu

Sri Mulyani Perketat Aturan Gratiikasi PNS Kemenkeu

Hal. 9

Hal. 11

Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Mobil Listrik

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Kamis, 2 Februari 2017

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

Ongkos Logistik di Indonesia Mahal

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.296 Tahun V

Ahok Minta Maaf kepada Ketua MUI

Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir

KoorDINaSI PeNgaWaSaN DaNa DeSa. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/2). Pertemuan tersebut selain untuk berkoordinasi juga guna meminta pengawalan terkait penyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017.

Banyak Laporan Soal Dana Desa

Indeks Saham

KPK Akan Panggil Seluruh Bupati Jakarta | Jurnal asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pendampingan dana desa sejak 2015 lalu. Sejak itu, lembaga antikorupsi telah menerima banyak laporan dugaan penyimpangan dana desa. “Kita concern dari 2015 sampai sekarang, pendampingan dana desa sudah dilakukan KPK. Banyak laporan masyarakat kita akan bersepakat untuk melakukan pembenahan,” kata Basaria usai bertemu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa),

Eko Putro Sandjojo, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (1/2). Dari berbagai laporan yang diterima, Basaria menyebut titik rawan penyimpangan dana desa karena tidak seluruh kepada desa mengerti dan memahami pengelolaan dana. Hal ini, lanjut dia, menjadi celah pihak-pihak tertentu terutama dari tingkat kabupaten untuk memotong dana desa. “Kita dengar baru-baru ini penangkapan oleh Saber Pungli di Jawa Timur ada pihak-pihak tertentu dari tingkat kabupaten pada saat berikan dana desa tersebut minta potongan-potongan,” ungkapnya. Untuk itu, Basaria menegaskan, KPK bekerja sama dengan Kementerian Desa dan kementerian terkait lainnya, untuk memanggil

dan mengumpulkan seluruh bupati. Hal ini untuk memastikan tidak ada lagi bupati atau pejabat kabupaten yang memotong dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat. Dengan demikian, kata Basaria, pembangunan di desa dapat berjalan maksimal, bermanfaat dan sesuai kebutuhan masyarakat. “Kita harapkan semua pembangunan dari dana desa ini kalau bisa berjalan dengan baik maka ekonomi masyarakat bisa lebih cepat berkembang. Kita harapkan sesuai kebutuhan masyarakat dan bermanfaat masyarakat itu sendiri. Kita bersepakat mendampingi full,” katanya. Sementara itu, Menteri Desa, Eko Putro Sandjojo menyatakan, dalam pertemuan ini pihaknya meminta KPK untuk turut mengawasi dana

desa yang anggarannya terus meningkat setiap tahun. Tak hanya KPK, lanjut dia, pihaknya meminta seluruh elemen masyarakat dan institusi terkait lainnya untuk turut mengawasi dana desa. Eko menyebutkan, anggaran dana desa pada 2015 yang sebesar Rp 20,8 triliun meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada 2016, dan di tahun 2017, anggarannya mencapai Rp 60 triliun. “Tahun depan, akan dinaikkan lagi menjadi Rp 120 tiliun. Dana yang besar tersebut perlu kita kawal bersama-sama. Kita minta masyarakat bantu mengawal. Dalam pengawalan ini kita minta bantuan KPK dan KPK dukung penuh untuk ikut mengawasi penggunaan dana desa itu. Kita minta dana desa tidak diselewengkan dan KPK dukung

penuh,” katanya. Eko memaparkan, Kementerian Desa bersama BPKP, Kemdagri, dan KPK telah membuat aplikasi untuk mengatasai pengelolaan dana desa ini. Namun, sejauh ini, aplikasi tersebut baru dapat menjangkau desa-desa yang memiliki jaringan internet. “Paling penting keterlibatan masyarakat. Media sosialisasikan ke masyarakat ada Rp 60 triliun dana yang dibagikan ke 74.910 desa. Setiap desa mendapatkan sekitar Rp 800 juta. tolong disosialisasikan supaya ma syarakat mengawasi. Kalau ada penyelewengan diadukan ke Satgas Dana Desa di nomor 15040 atau ke Satgas KPK. Nanti kita akan tindaklanjuti laporan dari masyarakat,” jelasnya. (oz)

Intoleransi Masih Rawan di Sumut

Tempat Publik Diimbau Pasang CCTV

Jurnal Asia | Ant:Jessica Helena Wuysang SeoraNg anggota Polsek memperlihatkan layar CCTV yang memantau kondisi keamanan. Kapoldasu mengingatkan seluruh jajaran, untuk mengimbau tempat publik agar memasang CCTV guna memudahkan petugas melakukan penyelidikan.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) masih menganggap kerukunan antarumat beragama masih rawan terjadi. Karenanya, seluruh jajaran diingatkan untuk melakukan antisipasi dini, sebagai wujud dukungan terhadap kebijakan pemerintah.

“Kapolda juga meminta kepada para Kapolrestabes dan para Kapolres mengantisipasi terorisme, radikalisme dan intoleransi yang masih rawan di wilayah hukum Polda Sumut dan mendukung kebijaksanaan pemerintah tentang Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli),” ujar Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting melalui Kasubbid Penmas, AKBP MP Nainggolan, Rabu (1/2) sore. Indikasi kerawanan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) tersebut, sebut Nainggolan, disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel

Jakarta | Jurnal asia Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyampaikan permintaan maaf kepada Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin melalui video. Ia menyampaikan ada kesalahpahaman dalam pernyataannya dalam persidangan kepada Ma’ruf. Dari video yang dikirimkan oleh timses Ahok-Djarot, Rabu (1/2), Ahok mengatakan tidak ada maksud melaporkan Ma’ruf Amin ke polisi. “ Ta p i t e n t u d a l a m p e r s i d a n g a n i t u t e r j a d i kesalahpahaman, misalnya banyak orang berpikir saya akan melaporkan KH Ma’ruf Amin, padahal yang saya maksudkan melapor itu saksi pelapor seperti Novel, Gusjoy,” kata Ahok dalam video. Video tersebut berdurasi 3.37 menit. Ahok meminta maaf kepada KH Ma’ruf Amin dan Nahdlatul Ulama (NU). Ahok mengatakan bahwa ia menghormati para tokoh NU, seperti Gus Dur dan Gus Mus. “Saya atas nama pribadi dan juga seluruh tim penasihat hukum, saya menyampaikan permohonan maaf kepada KH M’aruf Amin di dalam pencarian pembenaran materiil perkara kami. Dan juga tentu keluarga NU para nahdliyin kami sampaikan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sangat menghormati sesepuh NU sama seperti saya menghormati Gus Dur maupun Gus Mus,” ungkap Ahok. Berikut ini ucapan permintaan maaf Ahok melalui video: Saya mau mengklariikasi kejadian dari persidangan ke-8 saya kemarin. Dalam persidangan kemarin, tentu kami akan menyampaikan mencari materiil untuk pembelaan saya. Tapi tentu dalam persidangan itu juga terjadi kesalahpahaman. Misalnya banyak orang berpikir saya akan melaporkan KH Ma’ruf Amin, padahal yang saya maksudkan melapor itu saksi pelapor seperti Novel, seperti Gusjoy. (Bersambung ke halaman 11)

kepada seluruh jajaran melalui Video Conference (Vidcon), tentang hasil rapat pimpinan Polri di Jakarta pada 25 hingga 27 Januari kemarin. Vidcon tersebut dihadiri seluruh pejabat utama Polda Sumut, Kapolrestabes dan para Kapolres se-jajaran. Dalam kesempatan itu, Kapolda Sumut menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk membuat CCTV di restoran-restoran, mall, kantor-kantor pemerintah yang dapat langsung koneks ke kantor polisi. “Buat kerja sama dengan pemda setempat,” kata Nainggolan. (Bersambung ke halaman 11)

Nama

Tutup

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

5327,161

33,060

0,620

Shanghai

3,159.17

9.61

0.31

Nikkei 225

19,148.08

106.74

0.56

Hang Seng 23,318.39

-42.39

-0.18

EURO STOXX 3,270.62

39.94

1.24

5.75

0.25

S&P Dowjones Nasdaq

2,280.25 19,861.00

69.00

0.35

5,143.75

31.00

0.61

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,349.00 10,081.20 14,406.93 16,779.04 1,720.53 11,807.55 3,013.67 1,617.47 9,700.73 4,205.51 9,446.61

Beredar Bebas di Pasaran

Awas, Buah Naga Mengandung Zat Berbahaya Jakarta | Jurnal asia Beredar kabar ada oknum petani buah naga yang menggunakan zat berbahaya untuk memacu hormon pertumbuhan buah. Zat ini diduga berbahaya bagi tubuh jika dikonsumsi. Yang dikhawatirkan buah naga berzat bahaya ini beredar bebas di pasaran. Sehingga menimbulkan kekhawatiran yang menyebabkan konsumen mengalami gangguan tubuh setelah mengonsumsinya. Maka, pemerintah terkait diminta untuk mengecek buah naga yang beredar. Jika terbukti terdapat kandungan berbahaya harus segera ditarik dari peredaran. "Satu harus ditarik (dari pasar), kedua pelakunya harus diusut karena kan membahayakan kesehatan orang. Harus ada tindakan yang tegas, sanksi yang tegas. Undang Undang perlindungan konsumen juga bisa masuk di situ," kata Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto J Siregar, Rabu (1/2). Dia mengatakan, jika benar terdapat buah naga yang dioplos dengan zat hormon berbahaya maka pihak yang mesti dijatuhi sanksi adalah pihak produsen buah tersebut. "Produsennya. Produsennya itu siapa, kan kalau dia sudah bisa dibilang sebagai industri itu harus ditindak beneran," jelasnya. Sementara itu, bagi petani yang kedapatan menggunakan zat berbahaya untuk mendorong pertumbuhan buahnya maka harus diberikan penyuluhan agar tidak mengulangi hal tersebut. "Kalau dia petani-petani biasa yang cuma coba-coba ya, diedukasi lah, kasih peringatan, dibina enggak boleh (pakai zat berbahaya). Artinya itu harus ada izin karena berurusan dengan konsumsi manusia," tambahnya. (oz)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.