Ada Kelas Siluman di SMAN 3 dan 4 Medan
Alat Berat Diduga Gunakan BBM Bersubsidi
Curi Barang Untuk Perobatan Anak
Hal. 4
Hal. 7
Hal. 8
Siswa SD Langkat Belajar di Gedung Nyaris Roboh Hal. 9 Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4509,607
63,410
1,430
SHAnGHAI
3,205.99
-26.36
-0.82
nIkkeI 225 18,890.48 -245.84
-1.28
HAnG SenG 21,670.58
58.19
0.27
eURO STOXX 3,265.99
-20.60
-0.63
S&P 500
-13.86
0.70
DOwJOneS 16,529.86 -113.15
1,975.01
0.68
nASDAq
0.58
4,800.13
-28.20
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,018.65 15,867.89 21,672.08 1,816.90 11,666.61 3,375.95 1,704.54 8,976.66 5,057.18 9,993.28 14,081.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Rabu, 2 September 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 874 Tahun IV
Demo Buruh se-Indonesia
JK : Belum Saatnya Upah Naik Saut Situmorang
Surya Tjandra
Alexander Marwata
Basaria Panjaitan
Agus Raharjo
Johan Budi SP
Sujanarko
Laode M Syarif
Jokowi Umumkan 8 Nama Capim KPK Fokus ke Bidang Pencegahan Korupsi Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko widodo telah menerima secara resmi delapan nama calon pimpinan (capim) komisi Pemberantasan korupsi (kPk) periode 2015-2019. Mereka adalah Staf Ahli kepala Badan Intelijen negara (BIn) Saut Situmorang; Dosen Fakultas Hukum Unika Atmajaya Surya Candra, Hakim Adhoc Tindak Pidana korupsi Pengadilan negeri Jakarta Pusat Alexander Mareata. nama lain yaitu Brigjen Pol Basriah Panjaitan, mantan kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LkPP) Agus Raharjo, Direktur Pembinaan Jaringan kerja Sama Antar komisi dan Instansi kPk Sujanarko, Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan kPk Johan Budi Sapto Pribowo, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif. "nama ini sudah diseleksi berdasarkan integritas kompetensi, leadership, independensi, dan pengalaman terkait pemberantasan korupsi," kata Jokowi di Credentials Room, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9). Jokowi menjelaskan, kedelapan nama itu dibagi menjadi empat kombinasi yaitu dua nama di bidang pencegahan adalah Saud Situmorang dan Surya Candra; dua nama di bidang manajemen adalah Agus Raharjo dan Sujanarko; dua nama bidang penindakan yaitu Alexander Mareata dan Basariah Panjaitan; serta dua nama bidang supervisi dan monitoring yaitu Johan Budi dan Laode Muhammad Syarif. Dirancang Fokus ke Pencegahan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha merancang komisi Pemberantasan korupsi Jilid IV agar bisa lebih berkonsentrasi mengurusi bidang pencegahan, tanpa mengenyampingkan pentingnya unsur penindakan dalam proses penanganan hukum. Anggota komisi III DPR Arsul Sani menyatakan unsur pencegahan bakal diberi penekanan selama proses penggodokan nama-nama calon pimpinan kPk di DPR. Penekanan itu bakal didalami
saat komisi III menggelar uji kelayakan terhadap nama-nama yang telah disaring Panitia Seleksi Capim kPk. "Bahwa pencegahan itu akan diberi penekanan, iya. Tapi tanpa meninggalkan penindakan. Bukan berarti dalam hal ini DPR resistance terhadap penindakan," kata Arsul saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (1/9). Arsul berpendapat bidang pencegahan di kPk perlu dioptimalkan lantaran telah terbukti banyak menyelamatkan keuangan negara. Tercatat selama kurun tahun 2010 hingga 2014, kegiatan pencegahan yang dilakukan kPk telah berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp 270 Triliun. Jumlah tersebut jauh lebih besar dibandingkan penyelamatan uang negara lewat penindakan kPk yang hanya mencapai Rp 1,3 Triliun sejak 2004. Untuk menyiasati pengalihan konsentrasi penanganan hukum tersebut, Arsul berpendapat kPk bisa bersinergi dengan menyerahkan penanganan kasus kepada kepolisian atau kejaksaan. Menurut Arsul, publik tak perlu khawatir penegak hukum di luar kPk kena 'masuk angin'. "Saya kira penegak hukum yang lain tak bakal berani mainmain. karena kalau itu enggak jalan, sementara kPk menilai buktinya cukup, bisa diambil lagi. Jadi yang harus diperkuat itu memang pencegahan," kata dia. Po l i t i s i Pa r t a i Pe r s a t u a n Pembangunan itu mengaku tidak kaget dengan delapan nama yang telah diumumkan Presiden Joko widodo di Istana Merdeka. Meski bukan nama asing di telinga Arsul, pendalaman uji kelayakan kompetensi, integritas, dan kapabilitas tetap menjadi prioritas. Pembabakan atau cluster yang disusun oleh Tim Pansel dalam pembidangan calon pimpinan kPk tidak menjadi sekat bagi komisi III untuk merombak ulang dan menyesuaikan kembali sesuai kebutuhan dari hasil uji kelayakan. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Aksi demonstrasi massal buruh di beberapa wilayah seIndonesia, termasuk di Medan berlangsung tertib dan aman, Selasa (1/9). Dalam tuntutannya, pekerja meminta agar pengusaha bisa menaikkan upah dan menolak PHK di tengah kondisi kesulitan ekonomi. Meski demikian, wakil Presiden Jusuf kalla (Jk) mengakui kondisi melambatnya ekonomi Indonesia merupakan salah satu faktor penghambat realisasi kenaikan upah bagi buruh. "Dalam keadaan begini jangankan kenaikan upah, sekarang orang bisa di-PHk-kan. Belum waktu-nya untuk bicarakan kenaikan upah," kata Jk sebelum meninggalkan kantornya, Jakarta, Selasa (1/9). Jk menjelaskan saat ini ekonomi tanah air tengah melambat dan hal ini diyakini sebagai salah satu dampak dari pelemahan ekonomi global. Oleh karena itu, Jk mengatakan dibutuhkan kerja keras agar kedua pihak saling menguntungkan. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: wahyu Putro
DEMO BURUH JAKARTA. Ribuan buruh melakukan long march menuju Istana Merdeka ketika melakukan aksi unjuk rasa melintasi kawasan Medan Merdeka, Jakarta, Selasa (1/9). Aksi buruh dari berbagai elemen itu menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi untuk melindungi buruh , perbaikan kesehatan serta jaminan Hari Tua.
Minggu Depan, Kejagung Periksa DPRDSU Terkait Dugaan Korupsi Bansos Jakarta | Jurnal Asia kejaksaan Agung membuka kemungkinan memanggil beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara terkait perkara penyelewengan dana hibah dan bantuan sosial di sana periode tahun anggaran 2011 hingga 2013. Setelah melakukan peme-
riksaan terhadap Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo nugroho pekan lalu, sampai saat ini belum ada saksi lain yang dipanggil tim penyidik kejagung. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, pemeriksaan saksi perkara dana bansos Sumut dari ele men DPRD akan dilakukan pada pekan depan.
"Ya siapapun yang dinilai tahu dan ada kaitan dengan kasus itu ka mi akan mintai keterangan. Jadi, kami akan memanggil siapapun yang memang mengetahui, atau ada hubungan dengan kasus bansos," ujar Jaksa Agung Muhammad Prasetyo ketika dihubungi, Selasa (1/9). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak
ISTRI kedua Gubernur Sumatera Utara evy Susanti menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung kPk, Jakarta, Selasa (5/8).
Korupsi di Pertamina Foundation Rp226,3M Soal CSR Pengadaan 100 Juta Pohon Jakarta | Jurnal Asia Penyidik Direktorat Tindak Pidana ekonomi khusus Bareskrim Polri menggeledah kantor Pertamina Foundation di bilangan Simprug, Jakarta Selatan, Selasa (1/9). Penggeledahan itu terkait perkara dugaan korupsi ratusan miliar rupiah di tubuh Pertamina Foundation. "Betul, penyidik mencari alat bukti kasus korupsi Pertamina Foundation di kantor itu," ujar Direktur Tindak Pidana ekonomi khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor edison Simanjuntak di lokasi penggeledahan. Victor enggan menjelaskan secara detail kasus dugaan korupsi tersebut. Ia juga tak mau menyebut siapa saja yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi di tubuh lembaga yang mengelola dana corporate social responsibilty (CSR) PT Pertamina tersebut. "Yang jelas, ini perkara korupsi. Lengkapnya nanti saja setelah kita selesai menggeledah dan mendapatkan alat bukti," ujar Victor. Victor juga menegaskan kerugian pada dana corporate social responsibility (CSR) ter masuk kerugian negara. Pernyataan itu terkait pengusutan polisi atas dugaan kasus korupsi dana CSR Per-
tamina Foundation dalam proyek penanaman 100 juta pohon. "Ada yang berpendapat atau bertanya, apakah kerugian dari dana CSR itu masuk kerugian negara. Jangan lupa bahwa dana CSR masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Artinya, kerugian pada dana itu ya termasuk kerugian negara," bebernya. Berdasarkan dokumen pencairan dana CSR Pertamina Foundation tahun 2012 hingga 2014, lembaga itu menggelontorkan dana sebesar Rp 46 miliar pada tahun 2012, Rp 137 miliar pada 2013, dan Rp 70 miliar pada 2014. Dana itu untuk pelaksanaan program penanaman 100 juta pohon. Pelaksanaan program itu pun melibatkan relawan. Victor mengatakan, pe nyidiknya menduga ada penggelapan dana melalui pemalsuan tanda tangan relawan da lam program itu. Penyidik memperkirakan, total kerugian negara dalam program itu mencapai Rp 226,3 miliar. namun, penyidik masih membutuhkan analisis dari lembaga audit negara. "Itu yang akan kami telusuri, apakah uang itu lari ke seorang saja atau juga ke tempat lain," lanjut Victor. (Bersambung ke halaman 11)
Mulai Oktober, 92 Negara Bebas Visa ke RI Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan ada 47 negara baru yang bakal diberikan fasilitas bebas visa. Sebelumnya pada tahap awal,10 Juni lalu ndonesia baru memberikan fasilitas tersebut untuk 45 negara termasuk ASEAN.
“Jadi total ada 92 negara yang diberi bebas visa,” ujar Rizal usai rapat koordinasi di kantor BPPT, Selasa (1/9). Rizal mengatakan penambahan negara bebas visa ini bertujuan untuk mendongkrak jumlah wisatawan asing yang mampu menghasilkan devisa negara. Pemerintah Joko widodo sendiri telah menargetkan 20 juta wisman selama lima tahun mendatang. “kita harapkan ini bisa menggenjot wisman dan menghasilkan lapangan pekerjaan baru,” ujarnya. Hasil evaluasi pemberian bebas visa 45 negara pada tahap pertama Juni hingga Agustus 2015 dinilai Rizal cukup baik. “Tahap
awal 15 persen tumbuhnya,” ujar Rizal. Rizal berharap dengan di tambahnya jumlah negara yang diberikan bebas visa bisa menggenjot devisa negara. “Yang tadinya US$ 10 miliar bisa naik di atas US$ 20 miliar dalam waktu lima tahun,” ujar Rizal. 47 negara yang mendapatkan fasilitas ini di antaranya Australia, Vatikan, dan Sanmarino. Pemilihan negara berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. “negara yang sering bermasalah dengan drugs, stabilitas ekonomi, dan radikalisme kita tidak berikan,” ujar Rizal. Sebelumnya, usulan pemberian bebas visa ada 50 negara, namun ketika dirapatkan
kembali, tiga negara dicoret dari daftar karena tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pembebasan visa kepada 47 negara ini bakal efektif berlaku mulai Oktober tahun ini. Untuk itu, Rizal mengatakan pihaknya telah berkordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan keamanan dan sistem pengawasan wisman asing. Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie mengatakan pihaknya bakal menambah konter-konter pemeriksaan imigrasi di pintu masuk pelabuhan atau bandara khusus untuk bebas visa kunjungan. “Juga Sistem manajemen keimigrasian akan dibuat online semua jadi
kita bisa tahu apakah orang yang berkunjung ke Indonesia masuk ke dalam pencekalan atau tidak,” ujarnya. Ronny menyebut ada 31 pintu masuk yang diusulkan khusus bagi negara yang mendapatkan bebas visa kunjungan. Ada pun entikong, kalimantan Barat menjadi daerah yang diusulkan untuk pintu keluar bebas visa. Dalam rapat pemberian bebas visa dihadiri oleh Direktur Jenderal Imigrasi Ronny Sompie, Menteri Pariwisata Arief Yahya, wakil kepala BIN Mayor Jenderal Eri Triassunu, perwakilan dari kepolisian serta perwakilan dari kementerian Luar negeri. (ant/kcm)