Hal. 4
Hal. 5
Hal. 7
PP-IPK Tempuh Jalur Damai
Operasional Bandara KNIA Tak Tingkatkan PAD
Pengungsi Sinabung Tanyakan Dana Insentif
Hal. 4
Hal. 6
Hal. 19
Tak Perlu Urus Perpanjangan e-KTP
Kejari Simalungun Didemo Massa PDIP
Harga Bibit dan Pakan Ayam Melambung
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 3 Februari 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 998 Tahun IV
Jokowi: Segera Bentuk Tim Promosi Danau Toba
Indeks Saham Nama
Pemerintah Siapkan Empat Rencana Strategis di Lokasi Jakarta | Jurnal asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada jajaran menteri kabinet kerja, untuk membentuk tim marketing pariwisata Danau Toba. Hal tersebut sejalan dengan rencana pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba dan Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba. Berkaitan dengan ini, pemerintah juga menyiapkan empat rencana strategis di lokasi. Jokowi mengatakan, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia telah mencapai 10,4 juta dan mampu menyumbangkan devisa de ngan estimasi Rp144 triliun. Menurutnya, laporan hasil kun jungan Men ko Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Pariwisata Arif Yahya ke Danau Toba harus segera ditindaklanjuti dengan hasil yang nyata. "Dan saya juga menekankan,
agar segera disiapkan marketingnya, layanan-layanan yang berstandar internasional, atraksi seni budaya dengan koreograi yang baik dan mempunyai kelas," kata Jokowi saat membuka ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (2/2). Jokowi menekankan, dalam rencana pengembangan destinasi pariwisata Danau Toba harus diperkuat dari sektor konektivitas dan aksesibilitas, baik yang berkaitan dengan pelabuhan, bandara hingga jalan. "Pariwisata di Indonesia di 2015 tumbuh di atas rata-rata, negara yang lain cuma 4,4 persen. Artinya yang tumbuh sekitar hanya 6 persen. Di 2016 saya minta pertumbuhan sektor pariwisata bisa dipercepat, dan kita juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," tambahnya. (Bersambung ke halaman 11)
Kurs Tengah %
-37,200 -0,800 60.72
2.26
17,750.68 -114.55
-0.64
Hang Seng 19,446.84 -148.66
-0.76
EURO STOXX 2,969.68
-51.33
-1.70
S&P 500
-15.25
0.79
16,208.00 -132.00
0.81
1,916.00
4,259.00
-32.50
0.76
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,621.00 9,679.78 14,842.82 19,659.89 1,751.32 11,272.41 3,256.29 1,566.81 8,917.69 4,489.99 9,575.40
Kejari Medan Tahan Eddy Sofyan Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf
raTaS PENgEMBaNgaN ParIWISaTa. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli (kiri) dan Plt. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2). Rapat tersebut membahas soal pengembangan 10 daerah tujuan wisata prioritas seperti Candi Borobudur, Mandalika, Labuhan Bajo, Gunung Bromo, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Kepulauan Wakatobi, Tanjung Lesung, Pulau Morotai dan Tanjung Layang untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Indonesia.
B ra n c h M a n a g e r A l fa m a r t Me dan, Yosia Andika Pakiding meng ungkapkan, sebagai perusahaan ritel, pihaknya mendukung sepenuhnya rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Namun sebelum meng implementasikan kebijakan tersebut, pemerintahan diharapkan dapat mengeluarkan payung hukum. “Ini kebijakan yang baik karena tujuannya mengurangi jumlah sampah plastik di masyarakat dan
kita sangat mendukung. Tetapi harus ada payung hukum, agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan konsumen pada saat bertransaksi di kasir,” katanya, Selasa (2/2). Sedangkan mengenai besaran biaya yang dikenakan, lanjutnya, untuk kantong plastik tersebut hingga kini masih dibahas manajemen Alfamart. Yang pasti, besaran biaya tidak akan terlalu membebankan konsumen dan sekaligus bisa menekan penggunaan kantong plastik.
“Kalau besaran belum bisa dipastikan. Nanti tanggal 21 Februari barulah kita launching bersamaan. Yang pasti harapan kita tidak terlalu memberatkan konsumen,” tambahnya. Tentunya, sambungnya lagi, kebijakan kantong plastik berbayar ini diharapkan juga dapat menghemat biaya operasional perusahaan. Selama ini, untuk mencetak kantong plastik, per tahunnya menghabiskan sekitar Rp10 miliar untuk kebutuhan nasional. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal asia Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Medan melimpahkan berkas perkara tahap dua (P-22), kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Sumut tahun anggaran (TA) 2012-2013, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Selasa (2/2). Berkas tersebut dilimpahkan pihak Kejagung RI bersama dengan tersangka, yakni Eddy Sofyan selaku mantan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Sumut. Dalam waktu dekat, Eddy Sofyan akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Medan. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Medan, Haris Hasbullah, kepada wartawan menuturkan, pihaknya sudah menerima informasi dari Kejagung RI atas pelimpahan berkas perkara bersama tersangka pada Senin (1/2) kemarin. “Kita terima informasi dari Kejagung melalui fax untuk pelimpahan berkas perkara bersama tersangka ini,” ucap Haris. Haris menerangkan, setelah dilakukan pemeriksaan sekitar 2 jam di lantai 2 gedung Kejari Medan, selanjutnya Eddy Sofyan diboyong ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IA Tanjung Gusta Medan untuk penahanan 20 hari kedepan. “Untuk sementara tersangka kita titipkan di Rutan Klas IA Tanjung Gusta Medan,” ungkapnya Lebih lanjut Haris mengatakan, pihaknya akan segera melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tipikor Medan. Untuk tim JPU (Jaksa penuntut umum), kata Haris, terdiri dari 5 jaksa dari Kejagung, jaksa dari Kejatisu dan 2 jaksa dari Kejari Medan. “Secepatnya kita limpahkan ke pengadilan. Ini bukti bahwasanya kita (Kejari Medan) serius untuk menangani kasus ini,” tegasnya. Disinggung mengenai pelimpahan tahap II Gubernur Sumut Non-aktif, Gatot Pudjo Nugroho. Haris mengatakan, pihaknya tengah menunggu petunjuk dari Kejagung. “Untuk Gatot, kita menunggu petunjuk dari Kejagung. Apakah sama sepert ini atau sidangnya di Jakarta,” pungkasnya Atas kasus ini, negara dirugikan mencapai Rp2,2 miliar. Eddy Sofyan dijerat dengan dijerat dengan pasal berlapis yakni, Pasal 2 dan 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (mag-08)
Pabrik Toshiba dan Panasonic Indonesia Tutup
Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak
DEPuTI Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kedua kanan) bersama Irjen Kementerian Kesehatan Purwadi (tengah), Sekertaris Umum BPOM Reri Indriani (kanan), Konsul Kedokteran Indonesia Bambang Supriyatno (kedua kiri), dan Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati (kiri) memberikan keterangan pers mengenai gratiikasi untuk dokter di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (2/2).
BNPT Incar 19 Pondok Pesantren Terindikasi Radikal Dana Minim untuk Kegiatan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mencatat terdapat 19 pondok pesantren yang terindikasi sarat dengan kegiatan radikalisme yang tersebar di seluruh Indonesia.
Jurnal Asia | Ant: Rahmad
2,749.57
(-/+)
Pelimpahan Berkas Korupsi Bansos
Dilarang Sponsori Obat ke Dokter
Warga memperlihatkan sejumlah foto dan nama Daftar Pencarian Orang (DPO) tindak pidana terorisme yang disebar melalui internet di Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Mabes Polri menginstruksikan kepada seluruh Kepolisian Daerah untuk menyebar poster berisikan foto DPO teroris untuk membantu kepolisian memburu anggota teroris pasca ledakan bom di Jakarta.
Shanghai
Nasdaq
Perusahaan Farmasi Masuk “Radar” KPK melewati pihak lain seperti rumah sakit sehingga tak langsung ke pribadi sang dokter. Sementara bagi dokter swasta, bantuan tawaran disalurkan ke organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun perhimpunan dokter spesialis. Per himpunan nantinya yang memilih siapa dokter yang layak mendapatkan tawaran itu. “Bagi dokter berstatus PNS, bantuan sponsorship diberikan ke institusi rumah sakit. Nantinya, RS yang menentukan dokter mana yang layak mendapatkan sponsorship,” ungkap Pahala. Pengaturan sponsorship ini menurut KPK perlu diatur karena adanya kekhawatiran pemberian dari perusahaan farmasi masuk ke kategori gratiikasi. Hal ini karena sejumlah dokter tak banyak yang tahu bila pemberian sponsorship berupa produk obat ke dokter secara langsung rentan dengan gratiikasi. (Bersambung ke halaman 11)
4587,435
Dowjones
Hindari Konfrontasi, Pengusaha Tagih Payung Hukum
Jakarta | Jurnal asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang setiap perusahaan farmasi memberikan sponsorship kepada dokter secara langsung. Ini karena KPK telah menggolongkannya sebagai tindakan gratiikasi. Keputusan itu diambil KPK setelah bertemu dengan perwakilan Kementerian Kesehatan, perwakilan industri farmasi, serta organisasi profesi kedokteran. “Perusahaan farmasi tergabung Gabungan Perusahaan Farmasi dan IPMG (International Pharmaceutical Manufacturers Group), dana asosasi besar sepakat tidak memberikan sponsorship kepada individu dokter,” ujar Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (2/2). S e b a g a i t i n d a k l a n j u t nya , lembaga-lembaga tersebut segera membuat regulasi baru di mana perusahaan farmasi yang ingin memberikan sponsorship harus
IHSG
Nikkei 225
Konsumen Wajib Bayar Plastik Belanja Medan | Jurnal asia Kebijakan plastik berbayar akan segera diberlakukan pada 21 Februari 2016. Kebijakan ini rencananya akan diberlakukan secara nasional di seluruh jaringan toko, termasuk wilayah Kota Medan. Pengusaha ritel pun menagih payung hukum aturan ini, agar tak terlibat konfrontasi dengan konsumen. Terutama saat melakukan transaksi di kasir akibat beban baru tersebut.
Tutup
Kepala BNPT Saud Usman menuturkan, pondok pesantren tersebut tersebar mulai dari Lampung, Serang, Jakarta, Ciamis, Cilacap, Magetan, Lamongan, Cilacap, Solo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Makassar, hingga Poso. “Ini yang kami proiling banyak terkait dengan kegiatan radikalisme,” ujar Saud usai menjadi pembicara dalam acara diskusi di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di
Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016). Ia menambahkan, data tersebut nantinya akan dibicarakan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan ormas Islam lainnya. Temuan BNPT ini juga telah dipaparkan di depan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Jusuf Kalla di waktu yang berbeda. Dalam paparan di kantor Wapres, kata Saud, dikumpulkan pula ulamaulama dan tokoh Islam. “Dulu ada 20 (pondok pesantren). Tapi pak Wapres mengatakan yang satu tidak, jadi dihapus,” imbuhnya. Dalam menentukan nama-nama pondok pesantren itu pun masih menemui pro kontra. Pasalnya, lanjut Saud, sebagian menganggap pondokpondok pesantren itu memberikan pelajaran pada umumnya, namun sebagian menanggap ada ajaranajaran radikal di dalamnya.
Meski data BNPT ini mengandung pro dan kontra, Saud mengungkapkan BNPT sudah melihat adanya sejumlah indikasi. “Intinya, di 19 ini kami melihat adanya keterlibatan, apakah dosennya, pengajar, atau santrinya dalam kelompok radikal. Kalau izin kan yang mencabut bukan kami. Ini warning untuk semua stakeholder terkait,” ucap Saud. Dibina di Lapas Sentul Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Saud Usman menuturkan, sudah ada penjara khusus narapidana terorisme di Sentul, Jawa Barat. Narapidana terorisme yang sudah kooperatif rencananya akan dikumpulkan atau dipindahkan ke sana untuk diberikan proses pembelajaran dan pemahaman deradikalisasi. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal asia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan ada 2.500 buruh yang sedang terancam di PHK. Hal itu menyusul tutupnya pabrik dari dua perusahaan produk elektronik. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pabrik Toshiba yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat telah menutup pabriknya. Pabrik tersebut merupakan pabrik terakhir milik Toshiba yang ada di Indonesia. Pasalnya dalam 10 tahun terakhir Toshiba telah menutup enam perusahaannya di Indonesia. "Hari ini PT Toshiba resmi tutup. Mulai April awal proses negosiasi pesangon dan pelimpahan wewenang sedang negosiasi," katanya di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Selasa (2/2). Said mengatakan, perwakilan Toshiba di Indonesia saat ini telah habis. Namun masih tersisa Toshiba Printer yang berlokasi Batam, Pekanbaru. Sementara untuk jumlah karyawan Toshiba yang terancam menganggur berjumlah 900 orang. Selain Toshiba, Said juga mengungkapkan pabrik Panasonic juga dua pabriknya yang berlokasi di Cikarang dan Pasuruan Jawa Timur. Diperkirakan akan ada 1.600 karyawannya yang akan dirumahkan. "Pabrik Panasonic di Pasuruan, Jawa Timur tutup di awal Januari ini dan satu pabrik lainnya di Kawasan Industri Bekasi pada Februari 2016," pungkasnya. Pemerintah kompak bungkam dengan adanya gelombang PHK besar-besaran yang terjadi di industri manufaktur tersebut. Gelombang PHK di industri manufaktur ini mengusul gelombang PHK yang terjadi di industri minyak dan gas (migas). Pemerintah secara tegas mengaku bahwa sampai saat ini belum mengetahui berita penutupan pabrik Panasonic dan Toshiba. Terkait hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat ditemui dikantornya belum bersedia membeberkan data PHK yang menimpa beberapa industri tersebut. "Saya belum tahu datanya, nanti saya tanya dulu," ujarnya di Jakarta, Selasa (2/2). Dikonirmasi di tempat yang sama, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pun enggan mengomentarinya. "Nanti dulu, satu-satu," ucapnya. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengaku belum memperoleh informasi mengenai penutupan pabrik Panasonic dan Toshiba. "Saya belum dapat info itu," tegasnya. (Bersambung ke halaman 11)