Hal. 7
Hal. 9
Hal. 17
Banda Aceh Komitmen Laksanakan Hukum Cambuk
Ratusan Penerbangan Batal di Bandara Adisutjipto
Pemerintah Buka Impor Gas
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 21
Remaja Putri Terjun dari Flyover Amplas
Banyak Kementerian dan Lembaga Boros
Kemristekdikti Terima 141 Kasus Ijazah Palsu
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 3 Februari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.297 Tahun V
Investasi Proyek Tahap I Rp3 Triliun
Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung Capai 70% jakarta | jurnal Asia PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I terus fokus dalam menjalankan program pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Pengembangan tersebut dilakukan dengan tujuan mewujudkan Kuala Tanjung sebagai pelabuhan hub internasional sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Adapun dana investasi pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung mencapai Rp34 triliun. Dana tahap pertama pembangunan Kuala Tanjung mencapai Rp3 triliun, tahap kedua senilai Rp8 triliun, dan tahap ketiga sisanya Rp23 triliun. “Saat ini progres pembangunan terminal multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung tahap I sudah mencapai 70 persen dan Pelindo I akan berupaya keras agar pembangunan pelabuhan Kuala Tanjung ini dapat selesai tepat waktu,” kata Direktur Utama Pelindo I Bambang Eka Cahyana, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (2/2). Pelabuhan Kuala Tanjung akan dikembangkan dalam empat tahap, yaitu tahap I pengembangan terminal multipurpose Kuala Tanjung (2015-2017), tahap II pengembangan kawasan industri 3.000 Ha (2016-2018), tahap III pengembangan dedicated/hub port (2017-2019), dan Tahap IV pengembangan kawasan industri terintegrasi (2021-2023). (Bersambung ke halaman 11) Jurnal Asia | Ant: Setyo
PemBANGuNAN PelABuHAN KuAlA TANjuNG. Foto udara proyek pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung milik Pelindo 1 di daerah Batubara, Sumatera Utara, Rabu (1/2). Saat ini, perkembangan pembangunan Terminal Multipurpose Pelabuhan Kuala Tanjung Tahap 1 telah mencapai 70%, dan diharapkan selesai sesuai target sehingga segera dapat beroperasi sebagai Pelabuhan Hub Internasional seperti yang diharapkan pemerintah.
PLN Bisa Denda Produsen Listrik Swasta Kontrak Pembangkit Wajib Terapkan Skema BOOT jakarta | jurnal Asia Peraturan menteri eSDm Nomor 10 Tahun 2017, tentang PokokPokok Perjanjian jual Beli listrik (PjBl) baru saja ditandatangani oleh menteri eSDm Ignasius jonan dan diundangkan. Aturan ini dibuat supaya PjBl alias Power Purchase Agreement (PPA) antara PT PlN (Persero) dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) lebih adil.
Menurut Kementerian ESDM, selama ini PLN menanggung risiko lebih besar dalam kontrak jual beli listrik. Maka perlu dibuat ketentuan baru agar setara. “Permen ESDM 10/2017 diterbitkan maksudnya adalah supaya ada kesetaraan risiko antara penjual, dalam hal ini IPP, dengan PLN sebagai pembeli. Selama ini belum setara,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (2/2). Ia menjelaskan, Permen ESDM 10/2017 mewajibkan adanya mekanisme ‘Delivery Or Pay’ agar IPP juga menanggung risiko yang sama dengan PLN. Selama ini PPA hanya mencantumkan mekanis ‘Take Or Pay’. Mekanisme Delivery Or Pay adalah kebalikan dari Take Or Pay. Jika Take
Or Pay mewajibkan PLN menyerap listrik dari IPP dalam jumlah minimal sekian persen dari kapasitas total pembangkit listrik, Delivery Or Pay mewajibkan IPP memasok listrik ke PLN dalam jumlah tertentu. Misalkan kapasitas pembangkit 100 MW, ada ketentuan Delivery Or Pay 80%, maka pembangkit milik IPP harus terus memasok ke PLN minimal 80 MW. Kalau pembangkit terganggu karena kesalahan IPP, misalnya karena kualitas mesin pembangkit yang tidak sesuai standar, maka IPP harus membayar denda kepada PLN. Besarnya denda ditentukan dalam PPA, disepakati bersama secara business to business (B to B) antara PLN dengan IPP. “Ada mekanisme Delivery Or Pay. Dalam hal penjual tidak dapat
mengirimkan energi listrik sesuai kontrak karena kesalahan penjual, maka penjual wajib membayar penalti kepada PLN,” papar Jarman. Sebaliknya PLN juga didenda kalau membeli listrik di bawah Availability Factor yang telah ditetapkan dalam PPA. Sebagai gambaran, andaikan kapasitas pembangkit 100 MW, Availability Factor 80%, maka PLN harus membeli setidaknya 80 MW. Kalau tak mampu menyerap hingga 80 MW, PLN harus membayar denda Take Or Pay kepada IPP. “Mengenai transaksi, PLN wajib membeli sesuai Availability Factor atau Capacity Factor. Kalau PLN tidak bisa membeli sesuai kontrak, PLN harus membayar Take Or Pay. Jadi ada Take Or Pay, ada Delivery Or Pay. Ini kesetaraan buat penjual
dan pembeli,” tandas Jarman. Adanya mekanisme Delivery Or Pay ini juga mencegah IPP ‘abal-abal’ ikut tender di program 35.000 MW maupun lelang proyekproyek pembangkit lainnya yang dilaksanakan oleh PLN. Sebab, dengan adanya denda Delivery Or Pay, IPP mau tak mau harus menjaga kualitas pembangkit listrik. Kalau kualitas pembangkitnya buruk, sering gangguan dan pemadaman, IPP bakal rugi besar. Jadi keandalan listrik terjaga, pasokan listrik untuk masyarakat terjamin. “Ini memberi payung hukum agar pembangkit yang masuk sistem itu memenuhi keandalan. Sekarang ada pembangkit IPP yang tidak memenuhi keandalan, sering padam,” tandas Jarman. (Bersambung ke halaman 11)
Indeks Saham Nama
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
5353,713
26,550
0,500
Shanghai
3,159.17
9.61
0.31
18,914.58 -233.50
-1.22
Hang Seng 23,184.52 -133.87
-0.57
Nikkei 225
EURO STOXX 3,257.41
-1.51
-0.05
S&P
-5.00
-0.22
Dowjones Nasdaq
2,269.50 19,773.00
-43.00
-0.22
5,136.00
-12.50
-0.24
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,374.00 10,224.44 14,417.86 16,948.21 1,723.59 11,826.51 3,012.51 1,627.33 9,757.69 4,213.38 9,471.68
Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro
meNTerI PANRB Asman Abnur (kanan) mengikuti raker dengan Komisi II DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (2/2). Raker itu membahas konsolidasi kebijakan kepegawaian secara nasional, penyelesaian tenaga honorer, revisi undang-undang aparatur sipil negara serta membahas organisasi perangkat desa.
Aturan Baru MenPANRB
Harga Terjangkau Bagi Petani
Mobil Pedesaan Bakal Jadi Primadona
Jurnal Asia | Ant: Oky Lukmansyah SejumlAH buruh tani menurunkan bawang merah dari atas mobil di Desa Pesantunan, Brebes, Jawa Tengah. Rencananya pada Agustus mendatang, pemerintah akan meluncurkan mobil pedesaan dengan harga terjangkau.
Pemerintah akan meluncurkan mobil pedesaan. Saat ini prototipe mobil pedesaan sedang dirakit dan rencananya Agustus tahun ini akan dipamerkan. Sedangkan untuk urusan produksi mobil pedesaan, pemerintah membuka kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat alias open source.
“Kita terbuka siapa saya yang mau ikut bergabung,” ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, Kamis (2/2). Putu menjelaskan, meski terbuka untuk pihak manapun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap sebagai pemegang lisensi mobil pedesaan. “Jadi open source yang nanti pegang lisensi Kemenperin. Nanti bisa dirakit sama siapa saja, kalau mereka mau rakit ya bisa saja, tapi Kemenperin yang pegang lisensi,” terang Putu.
Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian dengan harga jual Rp60 juta. “Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus,” kata Putu. Selain itu, juga dibikin beberapa prototipe. “Sudah ada yang diuji coba sampai 100.000 km,” ujar I Gusti lagi. (Bersambung ke halaman 11)
Lulusan Sekolah Dinas Tak Tugas di Daerah Asal jakarta | jurnal Asia MenPANRB Asman Abnur membuat kebijakan tidak mengembalikan lulusan sekolah kedinasan ke daerah asalnya. Salah satu tujuan gagasan tersebut yakni memperbaiki kualitas aparatur sipil negara (ASN). “Untuk sekolah kedinasan, tahun ini saya buat kebijakan lulusan sekolah kedinasan termasuk IPDN, saya tidak mengembalikan lulusan ke daerahnya. Jadi orang Papua bisa jadi Sekab di Bandung, orang Papua bisa jadi Sekcam di Surabaya. Lulusan IPDN akan disebar sebagai perekat nasional, mereka tidak dikembalikan ke daerah asal,” ujar Asman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2). Kebijakan itu nantinya akan diterapkan di seluruh sekolah kedinasan di Indonesia. Asman mengatakan sekolah kedinasan nantinya dapat menjadi pencetak CPNS yang berkompeten. (Bersambung ke halaman 11)