Hal. 4
Hal. 11
Hal. 19
Jangan Ada Pemadaman Listrik Selama Ramadhan
Pemerintah Tak Serius Urus Sinabung
15 Peternak Ayam ‘Raksasa’ Diminta Operasi Pasar
Hal. 5
Hal. 16
Hal. 24
Kapoldasu Minta Kapolres Berani Bertindak
BI Akan Naikkan Limit Uang Elektronik
Thongs Cafe and Bakery Ramadhan Promotion
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 3 Juni 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.097 Tahun IV
Gempa Padang Rusak Puluhan Rumah Tiga Orang Tertimpa Bangunan Padang | Jurnal Asia Gempa berkekuatan 6,5 skala Richter melanda Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Kamis pagi (2/6). Dampak dari guncangan tersebut mengakibatkan puluhan rumah rusak, 3 orang jadi korban terluka berat karena ditimpa bangunan runtuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mencatat laporan sebanyak 97 rumah warga di daerah itu rusak berat dan ringan akibat gempa bumi berkekuatan sebesar 6,5 skala Richter. “Yang terdata baru sebanyak 97 rumah, rusak akibat gempa bumi. Terdata sebagian yakni di Desa Talang Sakti Kecamatan V Koto sebanyak 27 rumah dan Kecamatan Lubuk Pinang lima rumah, sedangkan sisanya masih didata petugas,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko Ramdani. Ia mengatakan, sedangkan data rumah yang rusak di wilayah Ujung Tolan dan sekitarnya belum dilapor kan oleh perangkat desa setempat. Selain di wilayah tersebut, petugas masih terus mendata jumlah rumah warga setempat yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi. “Kami sudah sebarkan petugas untuk mendata jumlah rumah yang
rusak akibat gempa. Kemungkinan Kamis sore semua data sudah masuk,” ujarnya. Ia mengatakan, pihaknya saat ini sedang menuju Kecamatan Lubuk Pinang untuk memberikan bantuan berupa tenda kepada pemilik dua rumah yang mengalami rusak parah dan tidak bisa ditempati. “Konstruksi bangunan dua rumah yang rusak parah akibat gempa bumi itu permanen,” ujarnya. Tiga Orang Korban Akibat gempa tersebut, sebanyak tiga warga Kota Padang dirawat di rumah sakit karena mengalami luka. “Untuk daerah Kuranji, korban adalah Aliandri, yang saat kejadian tengah berada di pos ronda RT02 RW06,” kata Kapolsek Kuranji AKP John Priono di Padang, Kamis (2/6). Saat merasakan gempa, katanya, korban tersebut langsung melompat keluar pos ronda melalui jendela karena pintu sulit dibuka. “Namun saat sampai di luar de ngan posisi masih memegangi jendela, pegangan itu terlepas. Sehingga kaca mengenai bagian dahi, hidung, serta bahu korban,” terangnya. John menjelaskan malam se belum gempa terasa korban me nginap di pos ronda bersama kedua rekannya. Beruntung, katanya, ada kedua rekan yang mengetahui kejadian itu dan langsung mengantarkan korban ke bidan setempat. Karena luka yang dialami cukup parah, Alfiandri akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Rahmah Padang. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Iggoy el Fitra
KeRUSAKAN GeMPA PADANG. Mahasiswa berada dekat pecahan dinding bagian yang ambruk akibat gempa di Asrama Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP), Padang, Sumatera Barat, Kamis (2/6). BMKG menyatakan gempa berkekuatan 6,5 SR terjadi pada Kamis (2/6) pukul 05.56 WIB yang berpusat di 79 km barat daya Pesisir Selatan, Sumbar, pada kedalaman 72 km, tidak berpotensi tsunami.
UU Pilkada Disahkan Ikut Nyalon, Anggota DPR dan PNS Wajib Mundur
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
MeNDAGRi Tjahjo Kumolo (tengah) bersama Menkum HAM Yasonna Laoly (kanan) serta Ketua DPR Ade Komaruddin (kiri) menyalami anggota DPR usai Rapat Paripurna DPR dengan agenda revisi UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).
Jakarta | Jurnal Asia Paripurna DPR telah mengesah kan revisi UU Pilkada, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6). Ada point penting dipetik dari revisi UU Pil kada tersebut, yakni anggota Dewan, PNS wajib mundur bila ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Tauik Kurniawan, ditemani oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Fahri Hamzah tak terlihat di meja pimpinan DPR. Rapat Paripurna tersebut juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Menkeu hadir terkait pembahasan RAPBN 2017. "Semua anggota dewan me nyetujui revisi Undangundang ini untuk disahkan menjadi Undang undang?" tanya Tauik sebelum mengesahkan revisi UU Pilkada. Mayoritas anggota dewan serem pak menjawab, "Setuju!". Para anggota dewan pun menyambut keputusan ini dengan tepuk tangan. Sempat ada perbedaan pan dangan terkait beberapa poin dalam pengambilan tingkat I. Namun, palu
pimpinan telah diketok."Semoga ini bisa menjadi keinginan rakyat juga," ujar Tauik usai mengetok palu. Dalam rapat paripurna di gedung DPR, Kamis (2/6), Ketua komisi II Rambe Kamarulzaman merinci setidaknya ada 17 poin perubahan maupun masukan dalam UU Pilkada yang disahkan. Berikut secara rinci 17 poin dimaksud: 1. Penetapan mengenai waktu pemungutan suara agar serentak secara nasional untuk Pileg, Pilpres dan Pilkada. Dalam UU sebelumnya ditetapkan tahun 2027, UU sekarang dipercepat jadi 2024. Secara rinci yaitu Pilkada pada 2015 digelar lagi tahun 2020. Pilkada 2017 digelar lagi tahun 2022. Pilkada 2018 digelar lagi 2023. Maka didapati satu tahun yang mendekati semuanya bisa serentak yaitu 2024. 2. Tentang meninggalnya pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon. Dalam UU Pilkada disepakati KPU memberikan waktu 30 hari melakukan pergantian, jika salah satu calon meninggal dunia pada waktu 29 hari sebelum pemilihan; 3. Peningkatan veriikasi kualitas calon perseorangan, Komisi II dan pemerintah menyepakati untuk
dilakukan veriikasi faktual dengan metode sensus melalui langkah menemui pendukung pasangan calon. 4. Pengaturan lebih lengkap tindak pidana menjanjikan atau mem berikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pe nyelenggara atau pemilih. Jika ter penuhi unsurunsur, maka dikenai pidana penjara dan denda. Jika calon melakukan tindak pidana semacam ini, maka dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon. 5. Penguatan Bawaslu. Bawaslu saat ini berwenang menerima, me meriksa dan memutus tindak pidana menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dan/ atau pemilih. Upaya hukum ini dimulai dari Bawaslu Provinsi ke Bawaslu hingga ke Mahkamah Agung (MA); 6. Perbaikan penormaan mengenai kampanye, metode kampanye, dan dana kampanye. Metode kampanye yang semula didanai oleh APBD dialihkan ke pasangan calon atau partai politik untuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dapat melakukan penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga. (Bersambung ke halaman 11)
Jumlah PNS Gemuk
Tren Belanja Pegawai Terus Meningkat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan bahwa selama ini terjadi kegemukan dalam jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Selain itu, tren belanja pegawai juga terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman me
nuturkan peningkatan tren belanja pegawai ini berimbas pada tidak optimalnya penggunaan anggaran ne gara untuk belanja publik di sektorsektor penting lainnya, se perti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan seba gaimana yang tertuang dalam Na wacita dan program prioritas. “Belanja pegawai trennya naik terus dan saat ini jumlahnya secara nasional APBN dan APBD 33,8 per sen, terutama daerah, karena dae rah itu ratarata di atas 50 persen. Bahkan ada 244 kabupaten/kota itu betulbetul di atas 50 persen, sehingga ini kan perlu ada penataan ya dari segi pegawai,” ujar Herman, Kamis (2/6). Oleh karenanya, ujar Herman, pemerintah berupaya untuk menu runkan sekitar 5 persen belanja
pegawai secara nasional, dari 33,8 persen menjadi di kisaran 28 persen. Angka penurunan 5 persen ini diproyeksikan setara dengan jumlah kurang lebih 1 juta PNS. “Sehingga kami proyeksikan pada 2019 pegawai kita ada di angka 3,5 juta dari 4,5 juta. Ini masih proyeksi, karena itu nanti tergantung hasil pemetaan, tergantung potret. Berapa sebenarnya potret pegawai yang tidak berkualiikasi, tidak kompeten, dan tidak berkinerja,” tutur dia. Herman menyebutkan jumlah PNS di Indonesia saat ini adalah 4,5 juta orang. Angka itu jika diper bandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia, maka rasio komposisinya adalah 1,77 persen. Artinya, pada setiap 100 orang warga terdapat 1,77 PNS. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
MeNTeRi Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) menyerahkan laporan pemerintah kepada Ketua DPR Ade Komaruddin (kedua kiri), didampingi Ketua Rapat Tauik Kurniawan (tengah), serta Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon (kedua kanan) tentang penyusunan RAPBN 2017 dan RKP 2017 dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/6).
Indeks Saham Nama IHSG Shanghai Nikkei 225
Tutup 4833,225 2,925.23
(-/+)
Kurs Tengah %
6,440 0,130 11.72
0.40
16,562.55 393.18
2.32
Hang Seng 20,859.22
98.24
0.47
EURO STOXX 3,026.62
12.15
0.40
S&P 500
2,092.00
6.00
0.29
Dowjones
17,733.00
46.00
0.26
4,512.00
9.50
0.21
Nasdaq
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,695.00 9,913.83 15,353.48 19,755.06 1,763.10 12,568.27 3,283.80 1,650.84 9,340.01 4,444.41 9,957.11
Menkeu: Gaji ke-13 Cair Awal Juli THR PNS 2 Minggu Sebelum Lebaran Jakarta | Jurnal Asia Tahun ini pegawai negeri sipil (PNS) mendapat gaji ke13 dan 14 atau tunjangan hari raya (THR). Menurut Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, pencairan gaji ke13 dan 14 tak akan bersamaan. “THR mungkin 2 minggu sebelum lebaran dan gaji ke13 itu seminggu sebelum tahun ajaran baru, awal Juli,” ujar Bambang di Gedung DPR, Kamis (2/6). Bambang menjelaskan, gaji ke13 dirancang untuk membantu PNS membiayai putraputrinya masuk tahun ajaran baru sekolah. Sedangkan THR, sesuai namanya, untuk menghadapi hari raya. Dia menambahkan, pencairan gaji ke 13 dan THR sudah diputuskan dalam rapat di kantor Wakil Presiden (Wapres). “Kemarin sudah dibicarakan di Wapres sama-sama di situ. Sudah diputusin,” pungkas Bambang. Sebagai informasi, cakupan gaji ke13 adalah gaji pokok dan tunjangan. Sedangkan THR hanya satu kali gaji pokok. (Bersambung ke halaman 11)
Denda Monopoli Bisnis Bakal Diperberat Jakarta | Jurnal Asia Pembahasan rancangan perubahan UU Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Per saingan Usaha Tidak Sehat memasuki babak baru. Revisi beleid antimonopoli tersebut telah tuntas dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) dan selanjutnya akan diplenokan dalam sidang komisi untuk dibawa ke Badan Legislatif DPR RI. Syarkawi Rauf, Ketua Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, sedikitnya ada lima klausul utama yang telah disepakati dalam rapat Panja RUU Persaingan Usaha. Pertama, peningkatan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak Monopoli atau Kartel berupa denda 5% hingga 30% dari hasil penjualan. Saat ini, dalam UU Nomor 5/1999 denda yang dapat diberikan ke pelaku Kartel hanya maksimal Rp 25 miliar. “Dengan perubahan UU ini, dapat diberikan maksimal 30% dari penjualan dari periode penjualan Kartel, ini akan memperkuat dan memberikan efek jera,” kata dia, Kamis (2/6). Sebagai contoh, pelaku usaha yang terbukti melakukan Monopoli dengan pendapatan senilai Rp 400 miliar, maka majelis sidang KPPU dapat memberikan denda maksimal 30% atau senilai Rp 120 miliar. Syarkawi bilang, selama ini banyak pelaku Monopoli yang memperoleh pendapatan hingga ratusan miliar, sehingga kurang pas dengan ketentuan denda yang berlaku sekarang. (Bersambung ke halaman 11)