Hal. 3
Hal. 8
Hal. 11
3.000 Pasar Tradisional Segera Direnovasi
Curanmor Tewas Dimassa di Helvetia
Ekonomi Lesu, Orang RI Tak Banyak Belanja
Hal. 5
Hal. 9
Hal. 18
Peringatan Hardiknas di Medan Ricuh
Ada Dosa IMF di Korupsi BLBI
Pemerintah Jangan Andalkan Tanah Swasta
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 3 Mei 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
Nomor 1.368 Tahun V
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim) Indeks Saham Nama
Tutup
IHSG
5675,808
SHANGHAI
(-/+)
Kurs Tengah %
9,490 0,170
3,143.71
10.95
NIKKeI 225 19,445.70
135.18
0.70
HANG SeNG 24,696.13
81.00
0.33
eURO STOXX 3,571.67
12.08
0.34
S&P 500
2,387.73
0.60
0.03
DOwJONeS 20,939.39
25.93
0.12
NASDAq
3.59
0.06
6,088.01
0.35
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,316.00 10,045.61 14,528.43 17,183.64 1,711.69 11,904.17 3,077.07 1,551.25 9,232.00 4,198.42 9,552.39
Tarif Listrik 900 VA Naik Diganti Subsidi Langsung
Jurnal Asia | Ant: Rahmad
UNBK SMP. Sejumlah siswa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari pertama, Selasa (2/5). Sementara itu, Kejatisu melakukan penyelidikan pada Kementerian Pendidikan tahun anggaran (TA) 20102011 melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut, dengan pengadaan komputer ke sejumlah sekolah tingkat SMP di Sumut, yang ditenggarai menyimpang.
Pengadaan Komputer SMPN Bermasalah
Kejatisu Periksa Kadisdik se-Sumut Medan | Jurnal Asia Para kepala dinas Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, siap-siap berhadapan dengan juru periksa Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi. Hal ini terkait dengan pengadaan komputer untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), yang dinilai banyak kejanggalan dan bermasalah. Dari keterangan dihimpun Jur nal Asia, pemeriksaan itu seputar pendalaman kasus dugaan pe ngelolaan program perluasan akses dan peningkatan mutu sekolah menengah pertama (SMP), pada Kementerian Pendidikan tahun ang garan (TA) 20102011 melalui Dinas
Pendidikan (Disdik) Sumut, dengan pengadaan komputer ke sejumlah sekolah tingkat SMP di Sumut. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Sumut, Su manggar Siagian membenarkan saat dikonfrimasi kemarin. ”Ada yang minta keterangan
terus, tapi saya belum tahu siapa yang akan dimintai keterangan,” kata Sumanggar melalui sambungan telpon selular. Berdasarkan informasi diperoleh wartawan di Kejati Sumut, peme riksaan berlangsung sejak Selasa (2/5) hingga beberapa dua pekan ke depan. Pihak yang akan dimintai keterangannya yakni, mantan Kadisdik Deli Serdang, Sofyan Marpaung. Sebanyak 21 orang saksi juga akan diperiksa, termasuk akan memeriksa Kadisdik Kota Medan, Hasan Basri dan mantan Kadisdik Sumut seperti Syaiful Syafri dan
M.Zein. “Jadinya, kita akan meng op timalkan penyidikan tersebut. Untuk item dugaan korup sinya, dalam bentuk pengadaan komputer di sekolahsekolah tingkat SMP yang ditunjuk,” kata Sumanggar kembali. Sumanggar juga menyebutkan kasus ini merupakan limpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung), ke mudian diserahkan kepada Kejati Sumut untuk ditindaklanjuti. “Kasus ini, adalah pelimpahan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kejati Sumut untuk dilakukan proses hukum saat ini. Dalam kegiatannya, pengadaan komputer ke sekolah
sekolah dari (melalui) Disdik Sumut,” katanya. Sumanggar menjelaskan sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, diantaranya Bachrumsyah s e laku Mant an Ke pala D inas Pendidikan (Kasidik) Sumut. Kini menjabat sebagai Kepala Dinas S osial (Kadinsos) Kabupaten Batubara. Kemudian, pemeriksaan dilakukan terhadap Ilyas Sitorus saat itu, menjabat sebagai salah satu kepala bidang (kabid) di Disdik Sumut. Yang kini, menjabat sebagai Kepala Biro (Kabiro) Humas dan Protukuler Pemprov Sumut. (mag-01)
Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah menegaskan pencabutan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere dimaksudkan untuk memberikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan. “Listrik ini kan sudah lama sebenarnya rencananya, ini akan diganti dengan subsidi langsung. Jadi semua subsidi pemikirannya untuk digantikan ke subsidi langsung,” kata wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor wakil Presiden, Selasa (2/5). Seperti diketahui, masyarakat pelanggan listrik golongan 900 VA atau kategori Rumah Tangga Mampu (RTM) harus merogoh kantong lebih dalam bulan ini. Tarif listrik kategori ini naik seiring pencabutan subsidi tahap ketiga yang berlaku mulai 1 Mei 2017. Pencabutan subsidi listrik kategori ini dilakukan dalam tiga tahap setiap dua bulan, dimulai Januari 2017, Maret 2017 dan Mei 2017. Adapun kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri eSDM No. 28 Tahun 2016 tentang tarif tenaga listrik, PLN mengatur penerapan tarif non subsidi bagi rumah tangga daya 900 VA yang mampu secara ekonomi. Kalla mengatakan prinsipnya dikarenakan banyak masyarakat yang sebenarnya mampu namun ikut menikmati listrik subsidi yang ditujukan bagi yang kurang mampu. Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah mencoba mengalihkannya ke orang yang betulbetul membutuhkan. “Karena banyak sekarang rumah yang sebenernya mampu tapi mereka juga pakai listrik subsidi. Ada rumah mampu ternyata empat dia pakai listrik subsidi meterannya. Jadi untuk keadilan lah ini. Betulbetul subsidi kepada orang yang membutuhkan,” jelasnya. (ant)
Jurnal Asia | Hendra Tanjung
Ombudsman Minta Kesiapan Polri
Pelayanan Tilang Elektronik Hingga SIM Bermasalah
Jurnal Asia | Ant: Syaiful Arif
ANggOTA Satuan Lalu Lintas mengoperasikan aplikasi elektronik tilang (eTilang) saat razia lalu lintas. Satlantas mulai memberlakukan eTilang dalam menindak pelanggar, untuk memangkas penyimpangan yang mungkin saja dilakukan oleh oknum petugas maupun masyarakat.
Ombudsman Indonesia mendorong Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri meningkatkan mutu layanan publik, khususnya terkait penerapan sistem tilang elektronik (e-tilang), pelayanan surat izin mengemudi dan pengadaan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau yaang kerap disebut Nopol.
Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala mengatakan pada tahun lalu pihaknya mendapatkan 500 pengaduan dari seluruh In donesia terkait keterlambatan pemberian pengadaan tanda nomor kendaraan bermotor atau Nopol. “Ketika nomor belum ada, disuruh pakai kertas atau tripplek, tetapi tetap ditilang. Ini mengindikasikan tidak adanya kekompakan dari satuan wilayah di daerah,” katanya di Korlantas Polri, Selasa (2/5). Menurut Adrianus, berdasarkan diskusi yag digelar antara Ombuds man dengan Korlantas Polri, Selasa (2/5/2017), pihak Korlantas Polri se dang mengusahakan sistem ekatalog melalui kerjasama denan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna mengatasi kelangkaan pengadaan dan distribusi TNKB dan sudah ada tiga pemenang tender pengadaan itu. “Jadi, nggak ada lagi penunjukan langsung atau kontak dengan perusahaan,” tambahnya. Dia juga mengusulkan agar pengadaan tanda nomor kendaraan tidak terpusat di daerah guna mempercepat prosesnya. Pasalnya, teknologi yang digunakan tidaklah terlalu canggih sehingga memung kinkan untuk dilakukan di daerah. Sejauh ini, proses ‘pendaerahan’ pengadaan tanda nomor kendaraan bermotor menurutnya sudah sampai pada level 50%. (Bersambung ke halaman 11)
PeNgHUNI komplek MMTC di Jalan willem Iskandar, melakukan aksi protes terkait kebijakan manajemen yang menerapkan kebijakan parkir lingkungan, Selasa (2/5).
Tarif Dianggap Mencekik Leher
Ratusan Warga MMTC Protes Penerapan Parkir Lingkungan Medan | Jurnal Asia Masyarakat menolak kebijakan diberlakukannya parkir lingkungan (Parling) oleh manajemen komplek Medan Mega Trade Centre (MMTC), di Jalan Selamat Ketaren, Desa Medan estate, Percut Sei Tuan. Aksi protes ini berlangsung Selasa (2/5) pagi, bahkan sempat terjadi pemukulan terhadap seorang warga diduga oleh preman bayaran. Dalam keterangan dihimpun Jurnal Asia, unjukrasa semula berjalan damai. Namun mendadak diwarnai suasana ricuh, karena Hendri (38) salah satu masyarakat sekitar komplek dianiaya pihak ketiga (preman) yang diduga kuat orang suruhan dari pihak pengembang. (Bersambung ke halaman 11)