Harian Jurnal Asia Edisi Jumat, 04 Desember 2015

Page 1

Puluhan Djamban Sindir Setya dan MKD

Operasional Trans Mebidang Dituding Langgar UU

Hal. 9

Hal. 4

harianjurnalasia

Investasi Bodong Industri Tekstil Kembali Marak dan Sepatu Dapat Diskon PPH

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Jumat, 4 Desember 2015

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

Hal. 16

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 952 Tahun IV

Terima Suap Gatot Via OC Kaligis

Indeks Saham Nama

Panitera PTUN Medan Divonis 3 Tahun

SHAnGHAI

3,584.82

%

-8,480 -0,190 47.92

1.35

nIkkeI 225 19,939.90

1.77

0.01

HAnG SenG 22,417.01

-62.68

-0.28

39.24

1.13

2,079.51

-23.12

1.10

DOwJOneS 17,729.68 -158.67

0.89

nASDAq

0.64

5,123.22

-33.08

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,845.00 10,113.10 14,668.09 20,672.68 1,786.37 11,229.17 3,254.60 1,599.31 9,200.01 4,646.89 9,801.78

Maroef: Ada Upaya Setya Berbisnis di Freeport KPK Memantau, Polri-Kejagung Sinergi

Jurnal Asia | Ant: Akbar nugroho Gumay

VONIS SYAMSIR YUSFAN. Terdakwa kasus suap hakim dan panitera PTUn Medan Syamsir Yusfan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kamis (3/12). Panitera PTUn Medan itu divonis tiga tahun penjara karena terbukti menerima suap 2.000 dolar AS dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo nugroho melalui pengacara Otto Cornelis kaligis.

usianya 40% lebih lama, Inpres target tahun ini, karena ini mendesak," kata Bachrul ditemui usai Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, kamis (3/12). Selain jalan, penggunaan karet alam juga didorong pada proyek infrastruktur lain seperti rel MRT, dock fender pelabuhan, hingga pembangunan stadion baru. "Lewat Inpres, karet juga akan digunakan untuk infrastruktur MRT kaya di Malaysia, slipper MRT nggak pakai kayu lagi, nggak pakai beton, tapi pakai karet. kita juga mau coba inovasinya untuk kereta api untuk bantalan. Terus dock fender pelabuhan," terangnya. (Bersambung ke halaman 11)

MeNDAg Thomas Lembong (tengah) berbincang dengan Menteri Perdagangan Thailand Chatchai Sarikulya (kiri) dan Menteri Industri Perkebunan dan komoditas Malaysia Datuk Amar Douglas Unggah embas bersiap memberikan keterangan usai menggelar International Tripartite Rubber Council (ITRC) Ministerial Committee Meeting 2015 di Jakarta, kamis (3/12).

Lewat Layanan 3 Jam

4 Investor Tanam Rp17 Triliun Jakarta | Jurnal Asia empat investor telah memanfaatkan layanan investasi tiga jam di Badan koordinasi Penanaman Modal (BkPM). Total nilai investasi keempat perusahaan itu mencapai Rp 17,11 triliun. Franky Sibarani, kepala BkPM mengatakan, empat perusahaan itu terdiri dari tiga penanaman modal asing (PMA) dan satu penanaman modal dalam negeri (PMDn). Tiga korporasi asing itu berasal dari Saudi Arabia, China, dan Amerika Serikat. keempat perusahaan masing-masing bergerak di sektor properti, pembangkit listrik tenaga air, dan sektor industri. "Yang disyaratkan (investasi) di atas Rp 100 miliar, perusahaan yang masuk nilainya jauh di atas batas minimal ,” ujarnya dalam keterangan resmi kamis (3/12). D e p u t i B i d a n g Pe l a y a n a n Penanaman Modal Lestari Indah menambahkan, selain empat perusahaan itu, terdapat kurang lebih 15 perusahaan dan perorangan yang melakukan konsultasi terkait layanan investasi tiga jam ini. Seperti diketahui, mulai 26 Oktober 2015, BkPM memberikan tiga izin investasi dalam waktu tiga jam. ketiga izin itu meliputi investasi, akta perusahaan dan pengesahan, serta nomor pokok wajib pajak (nPwP) ditambah surat keterangan peta informasi ketersediaan lahan. kemudian, BkPM merangkul sejumlah kementerian guna memberi tambahan izin dalam layanan 180 menit itu. Ada lima izin tambahan yang bisa dikantongi investor yang berniat menanamkan modal di

Indonesia. Lima izin itu adalah tanda daftar perusahaan (TDP) dan angka pengenal importir produsen (API-P) yang diterbitkan kementerian Perdagangan dan didelegasikan ke BkPM. kemudian, rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTkA) dan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang merupakan kewenangan kementerian Tenaga kerja. Selain itu, calon investor pun akan mendapatkan nomor induk ke pa beanan (nIk) yang izinnya diterbitkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Banyak yang Tak Percaya kepala BkPM Franky Sibarani sempat bercerita soal ide izin investasi 3 jam ini awalnya tak ada yang percaya akan berhasil. namun Franky mampu membuktikan layanan izin 3 jam bisa bergulir bahkan bisa ditingkatkan lebih baik. "Dulu orang tidak percaya izin investasi bisa jadi 3 jam. waktu saya cerita ke teman saya, dia tertawa dan bilang itu tidak mungkin. Tapi sekarang ternyata bisa," kata Franky. Melalui gebrakan BkPM, mulai 26 Oktober 2015 investor sudah bisa menikmati layanan izin investasi 3 di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)di BkPM, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta. Dalam 3 jam, investor bisa langsung mendapatkan izin prinsip investasi, akta pendirian usaha, dan nomor Pokok wajib Pajak (nPwP) yang merupakan 3 persyaratan utama investasi. waktu mengurus izin ini jauh lebih singkat, ‎sebelum adanya la­ yanan ini, pengurusan 3 izin pokok

untuk investasi di Indonesia, yaitu izin prinsip investasi, Akta Pendirian Perusahaan, dan nomor Pokok wajib Pajak (nPwP) butuh waktu sampai 11 hari. Rinciannya, antara lain butuh waktu 3 hari untuk mendapatkan izin prinsip investasi. Setelah adanya izin prinsip investasi, investor mencari no taris dan mendaftarkan akta pen dirian perusahaan. Sesudah Akta Pendirian Perusahaan disahkan notaris, ‎NPWP baru bisa diurus di kantor Ditjen Pajak di lokasi yang berbeda. Melalui layanan izin 3 jam lebih sempurna dibandingkan rancangan awalnya karena investor juga bisa sekaligus melakukan booking tanah yang diinginkannya untuk membangun pabrik. Investor cukup membawa selembar surat permohonan saja untuk mem-booking lahan yang diinginkan. namun, booking ini hanya berlaku selama 14 hari. Ada persyaratanpersyaratan yang harus dilengkapi investor dalam 14 hari, untuk memastikan lahan tersebut dapat digunakannya. Layanan ini hanya dapat dinikmati oleh investor yang mau menanam modal dengan nilai lebih dari Rp 100 miliar, atau membangun industri yang menyerap tenaga kerja sampai lebih dari ‎1.000 orang. Layanan izin investasi 3 jam hanya berlaku untuk investasi di bidang industri, tidak untuk sektor jasa. Investor juga harus datang sendiri ke kantor BkPM untuk mengurusnya, tidak boleh diwakilkan. (Bersambung ke halaman 11)

Jokowi Tolak Rencana Beli Heli VVIP

“Ada hal yang baru saja diputuskan oleh Bapak Presiden berkaitan

4537,382

Kurs Tengah

(-/+)

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Jurnal Asia | Ant: wahyu Putro

Rencana TNI Angkatan Udara (AU) untuk membeli helikopter AgustaWestland AW 101 dibahas oleh Presiden Joko Widodo bersama pihak terkait. Hasilnya, Jokowi menolak rencana pembelian helikopter yang rencananya dijadikan untuk kepresidenan dan VVIP tersebut.

IHSG

S&P 500

Karet Jadi Bahan Material Proyek Jalan Tol dan MRT Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah berencana memanfaatkan karet untuk proyek infrastruktur yang sedang gencar dibangun saat ini. Menurut Direktur Jenderal kerjasama Perdagangan Inter nasional kementerian Perdagangan, Bachrul Chairi, lewat Instruksi Presiden (Inpres), karet alam produksi domestik akan dipakai sebagai salah satu material untuk pro yek-proyek yang akan mulai dibangun tahun depan. "kita ingin pakai karet untuk penggunaan jalan-jalan baru, dicampur di aspalnya. Pengalaman Thailand, dicampur aspal 20% harganya lebih mahal, tapi durasi

Tutup

eURO STOXX 3,507.90

Jakarta | Jurnal Asia Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumut, Syamsir Yusfan, dihukum 3 tahun penjara. Syamsir terbukti menerima duit total USD 2 ribu, yang diserahkan Otto Cornelis Kaligis dan Moh Yagari Bhastara, terkait permohonan uji kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumut atas penyelidikan perkara dana bansos. “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Hakim ketua Sumpeno membacakan amar putusan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) Jl Bungur Besar, Jakpus, kamis (3/12). Syamsir dua kali menerima uang masing-masing sebesar USD 1.000 dari OC kaligis dan anak buah kaligis, Moh Yagari Bhastara. (Bersambung ke halaman 11)

Hal. 17

pembelian helikopter untuk VVIP, di mana AU mengusulkan pembelian Merlin Agusta Aw101,” kata Pramono mengawali jumpa persnya di kantor Presiden, Jakarta Pusat, kamis (3/12). Pramono mengatakan, penolakan Jokowi itu melalui berbagai pertimbangan. “Dengan mempertimbangkan dan juga mendengarkan berbagai ma sukan, presiden memutuskan untuk tidak menyetujui usulan pembelian Merlin Agusta westland Aw101,” katanya. Dikatakan Pramono, Jokowi beranggapan helikopter yang ada saat ini dan dipakai oleh presiden, yakni Super Puma yang dirakit oleh PT Dirgantara Indonesia, masih laik untuk digunakan.

“Pertama, presiden beranggapan bahwa helikopter yang ada masih bisa digunakan secara maksimal,” kata Pramono. “kedua, dalam kon disi keuangan yang seperti ini, pembelian helikopter tersebut dianggap harganya terlalu tinggi,” sambungnya. “Maka dengan demikian, sekali lagi, presiden tetap akan menggunakan helikopter yang ada walaupun perlu dipikirkan untuk pengadaan sebagai backup karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan aktivitas presiden yang sangat tinggi untuk memiliki backup heli. karena sekarang ini sama sekali tidak ada backup-nya,” jelas Pramono. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: novrian Arbi

SeJUMlAH teknisi menyelesaikan proses produksi Helikopter jenis Superpuma SA 332 C1A dan Cougar e725 di hanggar PT Dirgantara Indonesia (DI), Bandung, Jawa Barat. Jokowi akhirnya menolak rencana pembelian helikopter dari Italia, karena dianggap belum perlu.

Jakarta | Jurnal Asia Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dalam kesaksiannya di Mahkamah kehormatan Dewan menilai ada upaya dari ketua DPR RI Setya novanto untuk melakukan bisnis di Freeport. "(Ada pembicaraan) Soal upaya berbisnis di Freeport," kata Mareof dalam persidangan MkD, kamis (3/12). Bisnis yang dimaksud, kata Mareoef adalah adanya keinginan Setya novanto untuk masuk dalam bisnis hydro power plant di Papua dan smelter mineral. Tak hanya itu, ada pembicaraan menyangkut saham Freeport di Indonesia. "Bisnis seperti hydro power plant masalah smelter. Mengangkut saham belum mendalam, tapi sudah ada (pembicaraan). Tidak mendalam berapa persentase dan mengarah kesana." Padahal kata Maroef, tidak ada satupun kepentingan dari Setya novanto dengan Freeport, terlebih perihal bisnis. Maroef dimintai keterangan oleh MkD soal pertemuannya dengan ketua DPR Setya novanto dan pengusaha Riza Chalid. Pertemuan tersebut yang kemudian dilaporkan oleh Menteri energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said ke MkD. Selain sebagai orang yang terlibat langsung dalam pertemuan, Maroef disebut Sudirman sebagai orang yang memberikan rekaman pembicaraan dalam pertemuan itu. karenanya, Maroef bahkan risih lantaran Setya begitu intens membicarakan tokoh-tokoh politik nasional bersama Riza. "Saya sudah agak risih masalah-masalah ini, kok ketua DPR sangat intens dan akrab sekali bicara dengan pengusaha masalah politik nasional, pemerintahan bahkan orang-orang yang disampaikan 17 orang itu. kenapa kok begitu?" jawab Maroef. Maroef merespon pertanyaan dari salah seorang anggota MkD yang menanyakan integritas Maroef sebagai purnawirawan TnI yang tetap melanjutkan perbincangan dengan Setya dan Riza. Menurut Maroef, lantaran merasa risih itu, dia pun sampai dua kali berusaha menghentikan pembicaraan. Pada pertama kali, upaya Maroef tidak berhasil. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

PReSIDeN Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin (tengah) berjalan keluar ruang sidang disela sidang etik Mahkamah kehormatan Dewan (MkD) DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kamis (3/12).

Aturan Baru Kemendagri Segera Keluar

Biaya IMB & BPHTB Dipangkas 95 Persen Jakarta | Jurnal Asia kementerian Dalam negeri (kemendagri) akan memangkas biaya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi rumah murah sederhana. Direktur kawasan Perkotaan dan Batas negara kemendagri Budiono Subambang mengatakan upaya tersebut merupakan langkah yang dilakukan pihaknya dalam mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat. Pihaknya akan memotong IMB dan BPHTB sebanyak 95 persen. “Ini mungkin akan saya sampaikan draf diskon yang 95 persen, yang jelas begini proses dalam kajian karena melibatkan kementerian mulai Menteri koordinator Bidang Perekonomian,” ujar Budiono di Ritz Carlton Mega kuningan, Jakarta, kamis (3/12). namun, Ia menegaskan hal tersebut merupakan kewenangan daerah. Sebab pungutan daerah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. “Supaya diskon BPHTB IMB adalah otoritas pemerintah daerah. Otoritas mungkin melalui UU Pajak dimana pajak kewenangan daerah. kalau daerah memberikan daerah gratis bisa saja sepanjang disetujui pemerintah daerah,” jelasnya. Sedangkan pemerintah pusat hanya mengimbau kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “nah itu pemerintah pusat mengimbau dalam rangka mendukung program pertumbuhan daerah yang tidak mampu, langkah dilakukan untuk bisa menyediakan rumah masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya. (kcm)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.