Harian Jurnal Asia Edisi Kamis, 04 Februari 2016

Page 1

Hal. 9

Hal. 17

Hal. 21

Komnas Anak Minta Dana Bansos Rp5 Miliar

Panasonic dan Toshiba Terlibas Produk Tiongkok

Status Guru Honorer Segera Diperjelas

Hal. 11

Hal. 19

Hal. 23

Kuota Haji 2016 RI Masih Dipotong 20 Persen

Produksi Karet Sumut Turun

Indra Bekti-Aldilla Makin Mesra

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Kamis, 4 Februari 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 999 Tahun IV

Dibongkar Gatot di PN Tipikor

Indeks Saham Nama

Erry dan Paloh Dijatah 14 Jabatan SKPD Jakarta | Jurnal Asia Gubernur nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan Plt.Gubsu Tengku erry Nuradi, dipertemukan dalam sidang di PN Tipikor, terkait kasus dana bansos. Mantan orang No.1 Sumut tersebut menyeret erry dan nama Surya Paloh, soal adanya permintaan jatah jabatan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprovsu. Apalagi Wagubsu tersebut pernah berselisih paham dengannya sebelum dilakukan islah (perdamaian). Gatot pun menjelaskan permintaan itu terjadi saat islah antara ia dan Erry, di kantor DPP Partai Nasdem 19 Mei 2015 lalu, dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan pengacara Gatot, Otto Cornelis Kaligis. Menurut Gatot, ada 14 jatah SKPD untuk orang-orang yang berasal dari Partai Nasdem. Dia mengatakan, 10 SKPD untuk

Erry dan sisanya empat untuk Paloh. “Kemudian itu yang jadi forum islahnya di Gondangdia, 19 Mei 2015 saya mengatakan, redaksional Bang SP (Surya Paloh) dari 55 SKPD cuma kasih 10. Saya pikir wajar dan beliau (SP) minta 4 SKPD,” ujar Gatot di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (3/2). Gatot menjelaskan, salah satu jabatan yang diminta Erry adalah kepala inspektorat. Gatot pun menyanggupinya. “(Yang) diminta pak Wagub itu inspektorat, dan inspektorat memang akan pensiun, iya nggak apa-apa,” kata Gatot. Namun sayang, Gatot tidak memaparkan SKPD mana yang diminta Surya Paloh. Hanya saja, Gatot menyatakan akan menyampaikan kepada Paloh setelah pertemuan islah. “Beliau menyampaikan pertemuan hari Ahad, ‘Rabu ada pertemuan dengan SP, dan kalau begitu sampaikan ke pak SP, sampaikan saja’,” kata Gatot menirukan ucapan Erry. Sedangkan Erry membantah pernyataan Gatot yang menyebut ia minta jatah SKPD. “Jadi tidak ada jatah-jatahan, tidak ada mintamintaan,” bantah Erry usai sidang. Dia mengatakan, yang disebutkannya terkait SKPD itu memang sudah menjadi tugas wakil kepala daerah. “Itu saya sebutkan berdasarkan UU,” tegasnya. (Bersambung ke halaman 11)

Keluarkan 7 Perintah untuk Pemda

Jokowi Warning Temuan Virus Zika di Indonesia Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan tujuh perintah bagi anak buahnya agar penyebaran virus Zika tidak terjadi di Indonesia. Perintah pertama, segera lakukan deteksi dini untuk mengetahui kemungkinan penyebaran virus tersebut di dalam negeri. Kedua, sediakan kanal dan saluran yang jelas agar laporan mengenai kemungkinan penyebaran virus tersebut di dalam negeri bisa cepat diketahui masyarakat. Ketiga, intensifkan langkah pencegahan dan kampanye pada masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. "Karena nyamuk adalah vektor penyebaran virus ini," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang penyebaran virus Zika di Kantor Presiden Rabu (3/2). Keempat, tingkatkan pendidikan kepada masyarakat dalam mencegah penyebaran virus Zika.

Kelima, berikan peringatan kepada masyarakat yang akan berkunjung ke negara yang sudah terjangkit virus Zika. Keenam, memperketat pengawasan terhadap kedatangan orang di pintu masuk negara, khususnya negara yang sudah terjangkit virus Zika. "Selain itu, siapkan juga respond cepat dalam penanggulangan," ka tanya. Virus Zika selama ini mewabah di Benua Amerika diduga sudah masuk ke Indonesia. Menurut The Eijkman Institute For Molecular Biology seperti dikuti dari AFP, virus tersebut telah menjangkiti seorang pria di Jambi. Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sementara itu mengatakan, berdasarkan la poran Kementerian Kesehatan, penyebaran di Jambi tersebut telah berhasil dikendalikan. "Sudah disembuhkan," katanya (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Widodo S. Jusuf

(-/+)

%

IHSG

4596,108

8,670

0,190

Shanghai

2,739.25

-10.32

-0.38

17,191.25 -559.43

-3.15

Nikkei 225

Hang Seng 18,991.59

-455.25

-2.34

EURO STOXX 2,916.92

-34.93

-1.18

S&P 500 Dowjones Nasdaq

-36.35

1.87

16,153.54 -295.64

1,903.03

1.80

4,516.95 -103.42

2.24

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,757.00 9,657.43 15,032.29 19,823.86 1,764.79 11,498.19 3,243.06 1,576.58 8,994.34 4,534.82 9,613.90

Terkait PHK Massal

Waspada 6 Februari Demo Besar-besaran Medan | Jurnal Asia Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ‎mengklaim sebanyak 20 ribu buruh akan melakukan aksi turun ke jalan menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menolak upah murah pada Sabtu, 6 Februari 2016. Aksi demo dan turun ke jalan ini akan dilakukan di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Agung (MA). ‎"Akan dimulai pada pukul 09.00 pagi, dengan titik kumpul Bundaran HI dan Patung Kuda depan Indosat, kemudian massa akan melakukan long march ke Istana dan Gedung MA," kata Ketua Presidium KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Rabu (3/2). Said menambahkan, aksi serempak juga akan diikuti puluhan ribu buruh yang lain ‎ d i Bogor, Karawang, Cikarang, Tangerang, Surabaya, Batam, Bandung, Medan, Aceh, dan Makassar. Menurut Said, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah perusahaan yang tidak lagi memperpanjang kontrak kerja karyawan, bahkan kemungkinan besar mereka akan menutup perusahaannya dari Indonesia. "Seperti PT Panasonic, PT Toshiba, PT Shamoin, PT Starlink, PT Jaba Garmindo, PT Ford Indonesia, PT Yamaha, PT Astra Honda Motor, PT ASA elektronik, PT Shinkei, dan PT Hino," pungkasnya. (Bersambung ke halaman 11)

JK, Ical dan Agung Laksono Bertemu

Munaslub Golkar Disebut April-Mei Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

BerPelUKAN.Terdakwa kasus korupsi dana bansos di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho (kanan) memeluk Plt Gubernur Sumut Teuku Erry Nuradi (kiri) pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/2). Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut Teuku Erry Nuradi menjadi saksi untuk dua terdakwa, Gatot dan istrinya Evy Susanti.

Hary Tanoe Akui SMS Penyidik Kejagung Lapor Bareskrim Soal Pencemaran Nama Baik Jakarta | Jurnal Asia Pe m i l i k M N C G r o u p H a r y Tanoesoedibjo akhirnya mengakui mengirim pesan singkat kepada jaksa di Kejaksaan Agung, Yulianto. Pengakuan Hary diwakili oleh pengacaranya, Hotman Paris Hutapea. "Pesan singkat itu benar berasal dari HT (Hary Tanoe)," kata Hotman saat ditemui di gedung MNC Financial Center, Rabu (3/2). Meskipun mengakui bahwa pesan singkat itu benar-benar berasal dari Hary Tanoe, Hotman menegaskan itu bukanlah ancaman. Hotman menilai pesan semacam itu lumrah diungkapkan oleh seorang politisi dalam masa kampanye pemilihan. "Kata-kata dalam pesan singkat yang dikirimkan HT itu diucapkan juga oleh ribuan politisi lain, itu artinya

politisi bisa dipenjara karena setiap kampanye melakukan itu," katanya. Karena itu, pengusaha Hary Tanoesoedibjo merasa nama baiknya dicemarkan oleh Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Yulianto. Atas dasar itu, pemilik MNC Group itu akan melaporkan keduanya ke Bareskrim Polri. "Saya sudah ditunjuk membuat laporan balik kepada oknum kejak saan yang dianggap telah mencemarkan nama baik Pak Hary Tanoe," ujar Hotman. Hotman menganggap Prasetyo dan Yulianto melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan itnah

serta UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyebaran konten negatif di media elektronik. "Laporannya sih sebenarnya sudah siap, ya. Tinggal nunggu saya ke Bareskrim saja. Dalam waktu dekat inilah," kata dia. Pencemaran nama baik itu berupa pernyataan kedua Prasetyo dan Yulianto soal pesan singkat Hary Tanoe kepada Yulianto pada awal Januari 2016. Prasetyo dan Yulianto menyebut bahwa pesan singkat itu upaya menakut-nakuti dan bersifat mengancam. "Itu adalah pesan singkat yang sangat idealisme dia, tidak ada katakata yang bersifat menakut-nakuti atau mengancam sama sekali" ujar Hotman. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Menjelang rapat pleno perdana DPP Golkar hasil Munas Riau yang akan digelar Kamis (4/2), Wapres Jusuf Kalla mempertemukan dua ‘ketum’ Golkar yakni Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Ada tiga kesepakatan penting dalam pertemuan ini diantaranya adalah: 1. Rapat bersama bahas Munaslub April-Mei Kesepakatan pertama adalah digelarnya rapat pleno bersama dengan judul rapat konsolidasi DPP Golkar hasil Munas Riau pasca SK Menkum HAM yang akan digelar di Kantor DPP Golkar Slipi, Jakarta, Kamis besok. “Kita mulai rapat besok (hari ini, Kamis). Kita akan silahturahmi konsolidasi partai,” ujar Ketum Golkar Munas Riau, Ical di kediaman JK, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/2). Ical mengatakan dalam perbincangan yang berlangsung 1 jam ini, dibicarakan soal bagaimana melaksanakan rapat yang baik oleh DPP Golkar. “Munas baik, kita pakai yang diputuskan pemerintah,” ucap dia. “Mau munas kapan belum sampai situ. Tapi saya kira tidak akan jauh, mudah-mudahan April-Mei,” sambungnya. 2. Revisi AD/ART Golkar Ketua Tim Transisi Golkat Jusuf Kalla (JK) tak ingin Golkar masih terpecah pasca Munaslub. Dia mengusulkan agar ada perubahan AD/ART Golkar untuk menjamin Golkar tidak pecah lagi. “Besok baru pertama pengurus DPP yang Riau. Jadi konsolidasi awal. Teknisnya nanti. Yang penting batas April-Mei selesai itu,” ujar JK. Menyoal komitmen permanen agar Golkar tak ada konlik 5 tahun, JK mengatakan bahwa konlik Golkar dalam 1 tahun terakhir akan memberikan pengalaman berharga bagi Golkar ke depan. “Pengalaman 1 tahun sebabkan suara Golkar turun. Yang diperbaiki sistem Golkar sendiri gimana munas demokratis, yang didukung keseluruhan. Mungkin di AD/ ART akan diubah untuk persatuan Golkar sehingga tak terjadi seperti ini. Kalau lalu, bikin partai baru. Ini positif walau ada masalah tetap bersatu,” sambungnya. (Bersambung ke halaman 11)

MUI Fatwa Sesat Gafatar Majelis Ulama Indonesia menyatakan ajaran kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) sebagai aliran sesat. Ajaran kelompok ini dinilai sesat karena mencampur adukan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi.

MeNKeS Nila Moeloek (kiri) dan Menko PMK Puan Maharani (kanan) memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (3/2). Rapat tersebut membahas soal pencegahan penyebaran virus Zika di Indonesia.

Kurs Tengah

Tutup

Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin mengatakan Gafatar merupakan metamorfosis dari ajaran Al Qiyadah Islamiyah dengan Ahmad Musadeq sebagai guru spritualnya. “Setelah dilakukan pengkajian dari daerah-daerah, MUI memutus-

kan aliran Gafatar itu sesat, menyesatkan. Karena dia, yang pertama reinkarnasi, metamorfosis dari Alqiyadah Islamiyah. Menjadikan Ahmad Musadek itu sebagai guru spritualnya,” ujar Ma’ruf dalam jumpa pers di di Gedung MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (3/2). Sementara, Ketua Fatwa MUI Hasanudin AF menambahkan bagi umat muslim yang menjalankan paham Gafatar maka diwajibkan kembali ke ajaran Islam. Dia menekankan MUI akan berkoordinasi dengan pemerintah terkait upaya pencegahan paham ini kepada eks Gafatar maupun bagi masyarakat lain. “Kami akan koordinasi dengan pemerintah. Mohon masyarakat muslim agar tidak mengucilkan eks

Gafatar. Mereka ini para eks Gafatar wajib dilindungi pemerintah,” sebut Hasanudin. Kasus ini juga ditindaklanjuti, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan akan terus berikhtiar dengan pihak Gafatar maupun mantan Gafatar. “Kami akan terus mengikhtiarkan, meminta klariikasi, dan mengupa­ yakan agar eks Gafatar ini kembali ke sesuai ajaran masing-masing. Kami akan koordinasi dengan pemerintah melakukan pembinaan,” tutur Asrorun, Rabu (3/2). Namun, MUI berharap ada upaya penegakan hukum bila memang tokoh Gafatar seperti Tumanurung yang tak berhenti menyebarluaskan ajaran Milah Abraham tersebut. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

KeTUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin (kedua kanan) bersama Ketua Komisi Fatwa Hasanuddin AF (kedua kiri), Ketua Bidang Fatwa Khuzaenah T Yonggo (kiri) dan Sekretaris Komisi Fatwa Asrorun Niam menunjukkan draft tentang fatwa sesatorganisasi Gafatar di Jakarta, Rabu (3/2).


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.