Pria Paruh Baya Tewas Terbakar
Harga Cabai dan Bawang Berangsur Turun
Hal. 8
Hal. 3
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Senin, 4 Januari 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
Jajaran Menengah & Atas Polri Cenderung Larut Pencitraan
Fengshui: Waspadai Keperkasaan Dolar Pertengahan Tahun
Hal. 9
Hal. 16
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 972 Tahun IV
Libur Natal-Tahun Baru 236 Tewas Kecelakaan Kepala Korps Lalu-lintas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Condro Kirono, membeberkan, tercatat 236 orang tewas selama masa arus balik dan mudik libur Natal 2015 dan Tahun Baru 2016. Selain itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) mengapresiasi masyarakat, yang mengambil peranan dalam menciptakan situasi kondusif. Jumlah tersebut sedikit menurun dibandingkan liburan yang sama
tahun lalu, ujar Condro Kirono, di sela-sela melakukan pemantauan kesiapan aparat kepolisian dan personil dalam rangka arus mudik dan balik Natal dan Tahun Baru 2016, di Terminal Bus Tirtonadi Solo, Minggu (3/1). “A n g k a k e c e l a k a a n c u k u p tinggi, dengan korban 236 orang meninggal. Kami terus memonitor rute dari berbagai media. Para pengguna jalan juga harus memonitor,” terangnya.
Ia meminta kepada para pemudik menyiapkan isik saat akan melakukan perjalanan panjang. Kakorlantas juga menghimbau agar para pemudik merencanakan dulu perjalanan mereka, dan disarankan agar pemudik menggunakan moda transportasi massal yang disediakan. “Ya pagi ini kami prediksi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru. Dinas mengecek dan memeriksa kru dan armada bis. Di Terminal Tirtonadi ini penumpang sudah
meningkat 15 persen. Sore nanti akan semakin banyak penumpang yang balik,” pungkas Condro Arus Balik, Jalinsum Macet Total Di lokasi terpisah, tepatnya di Jalan lintas Sumatera (Jalinsum) kawasan Parapat, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara (Sumut), macet total akibat padatnya kendaraan yang mengangkut masyarakat kembali dari kampung halaman. (Bersambung ke halaman 11)
Gerindra Mendesak Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mendorong Presiden Joko Widodo melakukan reshufle para menteri kabinet yang sering membuat gaduh. Sufmi mengungkapkan hal ini dalam rangka menanggapi isu reshuffle kabinet Jilid II yang mengemuka ke publik di awal tahun 2016. “Sebaiknya Presiden Jokowi se gera me-reshuffle para pembantunya yang cenderung berbuat gaduh atau yang bertindak-tindak sewenang-wenang mempergunakan kekuasaannya karena membuat kerja pemerintah tidak produktif,” ujar Dasco, Minggu (3/1). Selain itu, Dasco juga mendorong reshufleparamenteriyangtidakbisa bekerjama satu sama lain baik dengan Presiden, Menteri Koordinator maupun sesama menteri yang ada di kabinet. Terkait nama-namanya, Sufmi menilai Presiden Jokowi yang lebih tahu. “Presiden juga perlu memperhatikan raport kinerja kementeriannya selama satu tahun lebih pemerintahan berjalan, mana yang raportnya merah dan mana yang tidak. Presiden tentunya jangan lupa mendengar aspirasi rakyat,” tandas anggota Komisi III DPR RI ini. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Setpres-Agus Suparto
PReSIDeN Joko Widodo melihat ke arah kawasan wisata Raja Ampat dalam rangkaian kunjungannya ke Papua Barat, kemarin. Ia juga berkicau diinstagram,agarpihak-pihaktertentutidakmendesakmelakukanreshufle kabinet.
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
KeTuA Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan releksi dan proyeksi kinerja Mahkamah Konstitusi di Jakarta. MK memproyeksikan tahun 2016 menangani perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
Aturan Selisih Suara Diminta Ajukan Judicial Review Jakarta | Jurnal Asia Ketentuan mengenai batasan selisih suara pengajuan sengketa hasil pemilu menjadi aturan yang banyak dipermasalahkan publik. Pasalnya, banyak pihak mengkhawatirkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggugurkan permohonan yang tidak memenuhi ketentuan selisih suara, tanpa melihat adakah substansi atau permasalahan lain dalam proses penyelenggaraan pilkada tersebut. Menanggapi polemik tersebut, Ketua MK, Arief Hidayat mempertanyakan inisiatif masyarakat, misalnya penyelenggara pemilu, dalam mengajukan judicial review terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. "MK punya kewenangan judicial r e v i e w. S e h i n g g a k a l a u a d a masyarakat sebelumnya, misal pemerhati pilkada, keberatan dengan Undang-Undang tersebut.
Kenapa tidak judicial review pasal 158?" ujar Arief saat dikonirmasi, Minggu (3/1). Arief menambahkan, saat ini MK tengah fokus menangani perkara perselisihan hasil pilkada dan menunda permohoman uji materi undang-undang. Sehingga dalam memproses perkara perselisihan hasil pilkada, MK harus tunduk pada UU yang berlaku. "Kalau kita langgar UndangUndang kan bahaya, kan terkait kode etik dan aturan perundangundangan. Tidak boleh melanggar Undang-Undang. Itu prinsip umum," kata Arief. Dia menambahkan, MK tak serta merta hanya melihat aturan selisih suara dalam menyeleksi permohonan yang masuk. Menurut dia, ada proses pengkajian lebih lanjut terhadap seluruh permohonan yang masuk. Pada 4 dan 5 Januari 2016, kata
Arief, MK akan menggelar perkara internal. Sedangkan persidangan perselisihan hasil pilkada baru akan digelar 7 Januari mendatang. Dinilai Tak Relevan Sementara, Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil mengatakan, aturan mengenai selisih suara untuk mengajukan sengketa hasil pilkada tak relevan. Ia menilai, Mahkamah Konstitusi (MK) juga tak konsisten dalam menindaklanjuti permohonan perselisihan hasil pilkada. "Kalau MK menyatakan mau melihat (isi materi permohonan) dan mengatakan bahwa kalau punya bukti yang cukup akan diperiksa, maka tidak relevan syarat (selisih suara) ini untuk diatur," ujar Fadli dalam paparannya di Kantor Perludem di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (3/1). (Bersambung ke halaman 11)
Ketika Kantor Golkar Tunggak Listrik dan Gaji Keamanan Konlik yang mendera dua kubu di tubuh partai Golkar ternyata berimbas panjang. Tak cuma perjalanan politik saja, pembayaran gaji keamanan serta tunggakan listrik pun membubung hingga ratusan juta rupiah di kantor DPP. Kubu yang bertikai menolak untuk bertanggungjawab atas masalah ini. Kubu Munas Ancol menolak disalahkan terkait tunggakan listrik selama dua bulan di kantor Dewan
Pimpinan Pusat Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat. Total tunggakan mencapai Rp400 juta, membuat listrik di kantor itu kini diputus. Sekretaris Jenderal Golkar Munas Ancol, Zainuddin Amali, mengatakan pembayaran listrik di kantor DPP Gol kar bukan hanya kewajiban kubu Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Sebab sejak Silaturahmi Nasional (Silatnas) Partai Golkar digelar November 2015, kantor DPP Golkar juga digunakan oleh kubu Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie. Oleh sebab itu, kata Amali, pembayaran listrik harus dilakukan bersama-sama. “Di Silatnas diputuskan bersama. Jadi seharusnya segala urusan bersamasama,” kata Amali, Minggu (3/1).
Menurut Amali berdasarkan informasi dari Bendahara Umum Golkar kubu Ancol, Sari Yuliati, saat kantor Golkar digunakan bersama oleh dua kubu, barulah masalah tunggakan listrik itu muncul. Padahal sebelum digunakan bersama, klaim Amali, tak ada masalah itu. Jika kantor digunakan bersama, ujar Amali, maka pembayaran fasilitas tidak seharusnya dibebankan pada satu pihak saja. “Jadi (kubu Munas Bali) tak ada yang bayar, kami (kubu Munas Ancol) juga membiarkan,” kata Amali. Saat kubu Ancol mengelola kantor sendiri, Amali mengklaim semua urusan beres dan tak pernah ada keluhan apa-apa dari penjaga atau pihak manapun yang datang ke kantor Golkar. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Reno Esnir
KeTuA Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung (kedua kiri) didampingi Anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar Simon Petrice Morin (kedua kanan), Ibrahim Ambong (kanan), serta Generasi Muda Partai Golkar Andi Sinulungga (kiri) di Jakarta, Minggu (3/1).
(-/+)
Kurs Tengah Mata uang
%
IHSG
4593,008
23,650
0,520
Shanghai
3,539.18
-33.69
-0.94
Nikkei 225
19,033.71
51.48
0.27
Hang Seng 21,914.40
32.25
0.15
EURO STOXX 3,267.52
-46.76
-1.41
S&P 500
-19.42
0.94
17,425.03 -178.84
1.02
Nasdaq
Jokowi: Jangan Mendikte Intimidasi dan Desak Reshufle Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perombakan jabatan menteri dalam kabinetnya merupakan murni hak prerogatif dirinya. Penegasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui akun Instagram resminya, Minggu (3/1) sore. “Reshuleadalahhakprerogatif Presiden. Tidak boleh ada yang dikte-dikte, intimidasi, desak-desak,” tulis Jokowi. Bahkan, di akhir unggahannya tersebut, Jokowi kembali mengulang pernyataannya. “Ini adalah hak prerogatif Presiden,” tulis dia. Tak pelak, unggahan Jokowi tersebut menuai beragam komentar pengguna Instagram. “First like and irst comment Mr @presidenjokowidodo always support u Bpk #jokowi,” demikian tulis akun @imalia07, akun yang pertama kali memberikan komentar. Akun lainnya, @panji.simamora menyatakan dukungan Jokowi. “Yang tidak kompeten keluarkan, daripada jadi duri dalam daging, Indonesia punya presiden yang hebat,” tulis dia. Ada akun yang malah bertanya siapa menteri yang akan diganti dan dikait-kaitkan ke partai pengusung Jokowi. “Tag siapa nih pa? @pdip bukan?” tulis akun @raksukan.
Tutup
2,043.94
Dowjones
Arus Balik, Jalinsum Macet Total Medan | Jurnal Asia Suasana liburan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016, ternyata banyak mengambil korban jiwa. Ratusan orang tewas kecelakaan selama masa arus mudik tersebut di seluruh Indonesia.
Indeks Saham Nama
5,007.41
-58.44
1.15
USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,795.00 10,064.16 15,069.68 20,451.11 1,779.83 11,452.42 3,209.65 1,568.40 9,441.99 4,588.73 9,751.19
Reformasi Perpajakan Mendesak Pemerintah Diminta Siapkan Unit Khusus Jakarta | Jurnal Asia Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai Presiden Joko Widodo perlu memperhatikan realisasi penerimaan pajak 2015 yang di bawah target, dan membentuk Unit Khusus untuk mengawal reformasi perpajakan pada 2016. Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo mengatakan, belajar dari pengalaman 2015, Presiden sebaiknya segera membentuk Unit Khu sus Kepresidenan yang ber tugas mengawal proses reformasi perpajakan dengan tugas utama melakukan breakthrough (terobosan), debottlenecking (buka sumbat), dan harmonisasi yang sifatnya lintas sektor dan institusi. “Menyerahkan hal ini kepada Menteri Keuangan, Dirjen Pajak, dan Dirjen Bea Cukai akan menambah beban berat yang mengganggu kinerja. Unit Khusus ini juga bertugas mempercepatpemberlakuanSingleIdentiicationNumber (SIN) dan keterbukaan data perbankan sesuai standar OECD,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (3/1). Ia menilai pemerintah sebaiknya memulai tahun 2016 dengan menerapkan kebijakan dan strategi 3F: feasible, focus, danirm.Kebijakantersebutmenurutnyaharusberkepastian hukum, berkeadilan, akuntabel, dan transparan, dan strategi pemungutan pajak yang menghormati hak-hak wajib pajak dan mencerminkan prinsip-prinsip pemungutan pajak yang baik, antara lain berciri 3C: clarity, certainty, dan consistency. “ Fo k u s p a d a p e n g g a l i a n p o t e n s i ke l o m p o k berpenghasilan tinggi yang selama ini tingkat kepatuhan pajaknya masih rendah. Presiden harus segera memperkuat koordinasi antara Ditjen Pajak, PPATK, dan OJK, dan Pemerintah dapat menerapkan strategi withholding (pemungutan) agar menjamin cashlow pemerintah,” katanya. Selain itu, sebagai bentuk akuntabilitas, jika ada praktik pemungutan pajak yang instan dan berpotensi mendistorsi perekonomian dan menciptakan ketidakadilan, maka menurutnya hal itu harus ditiadakan. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Ke uangan, N.E. Fatimah mengatakan realisasi (sementara) pajak total gross mencapai Rp1.150 triliun (memperhitungkan kas yang dialokasikan untuk restitusi pajak) dan realisasi pajak total netto mencapai Rp1.055 triliun. Jumlah itu tercatat meleset (shortfall) Rp239 triliun dari target di angka Rp1.294 triliun. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Lucky R
LAPToP memutar rekaman CCTV milik PT Angkasa Pura II bulan November 2015 yang menunjukkan Polres Bandara menangkap pelaku pembobolan tas penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (3/1).
Pembobol Bagasi Pesawat Marak Hati-hati, Bandara Soetta Tak Aman Jakarta | Jurnal Asia Angkasa Pura II (AP II) membenahi pola pengamanan untuk menjamin keamanan bagasi penumpang. Hal ini menyusul maraknya sindikat pembobol bagasi penumpang pesawat. “Saat ini pembenahan penanganan bagasi dan keamanan di Bandara Soekarno Hatta dilakukan dengan cara diperketatnya keamanan melalui pemantauan CCTV selama 24 jam. Kami berupaya agar bisa membantu maskapai dalam penanganan pembobolan bagasi,” kata Senior General Manager PT Angkasa Pura II (Persero) Zulfahmi dalam keterangannya, Minggu (3/1). Pihak AP II berkoordinasi dengan pihak maskapai untuk lebih memperhatikan keamanan bagasi para penumpang. Selain itu, peran pihak kepolisian juga sangat penting dalam upaya membongkar sindikat pembobol bagasi pesawat ini. “Kami juga terus berkoordinasi dengan maskapai dan pihak ground handling untuk selalu menyamakan visi dalam meningkatkan pelayanan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Masalah yang dihadapi penumpang pesawat di bandara merupakan tugas kami juga untuk mencari solusi,” jelas Zulfahmi. “PT Angkasa Pura II (Persero) selaku pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersinergi dan berkoordinasi dengan maskapai untuk memastikan keamanan bagasi, sebagaimana telah diatur dalam UU Penerbangan No. 1 tahun 2009,” imbuhnya. (Bersambung ke halaman 11)