Hal. 6
Hal. 8
Hal. 14
Pegawai Pemko Pematangsiantar Tak Bisa Gajian
Begal Masih Marak di Kota Medan
Karir Terancam, Rio Pasrah
Hal. 9
Hal. 19
Jokowi Undercover Diselidiki
Harga Beras Terus Naik
Hal. 7
Inlasi Lhokseumawe Tertinggi di Indonesia
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 4 Januari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.272 Tahun V
Indeks Saham Nama IHSG
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
5275,971 -20,740 -0,390
Shanghai
3,135.92
32.28
1.04
Nikkei 225
19,114.37
-30.77
-0.16
Hang Seng 22,150.40
149.84
0.68
EURO STOXX 3,320.10
11.43
0.35
S&P Dowjones Nasdaq
2,252.75
16.50
0.74
19,861.00
141.00
0.72
4,903.00
39.00
0.80
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,485.00 9,744.27 14,129.59 16,585.91 1,738.60 11,486.87 3,001.68 1,561.00 9,376.14 4,248.35 9,317.36
Dua Tahanan Polsek Percut Sei Tuan Ditembak
Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean
TARIF sTNK NAIK. Warga menunjukkan STNK yang baru diperpanjang di Samsat Keliling, Jakarta, Selasa (3/1). Pemerintah melalui Kepolisian Republik Indonesia akan menerapkan tarif baru penerbitan dan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serentak secara nasional mulai 6 Januari 2017 dengan besaran dua hingga tiga kali dari tarif lama.
Putusan Kenaikan Tanpa Konsultasi ke DPR
Biaya Surat Kendaraan ‘Cekik’ Warga Jakarta | Jurnal Asia Di tengah ketimpangan ekonomi, kesulitan masyarakat dipastikan bakal bertambah. Pasalnya, keputusan pemerintah untuk mengkerek biaya urus surat kendaraaan yang baru hingga tiga kali lipat, dinilai ‘mencekik’ warga. Bahkan hal tersebut dinilai janggal karena tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR. Hal ini diakui Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait Kebijakan
sepihak pemerintah, menaikkan biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
hingga dua sampai tiga kali lipat. Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw, menjelaskan bahwa rencananya usai masa reses yang berakhir pekan depan, parlemen akan menanyakan perihal kebijakan yang telah menuai pro-kontra tersebut. Di samping itu, pihaknya akan menggali dan berdiskusi tentang persoalan terkini di lapangan. “Oh iya pasti, kita akan tanya ke Kapolri,” ujar Wenny Warouw saat dihubungi, Selasa (3/1). Wenny menambahkan, ke bija kan pemerintah memang terlihat berlebihan dan sangat me-
nyengsarakan rakyat. Ia juga menyesali kebijakan ini diambil tanpa konsultasi dengan DPR. ”Seharusnya dibicarakan dengan wakil rakyat karena ini membebani rakyat. Tak dikonsultasikan ke DPR,” katanya Politikus Partai Gerindra itu bahkan menyebut pemerintah egois dan seolah-oleh otoriter karena meng ambil kebijakan tanpa ada komunikasi. “Terlalu egoistis, seolaholah otoriterlah, pemerintah enggak pakai partner berbicara,” tutur Wenny. Kenaikan tarif baru pengurusan biaya kendaraan bermotor berlaku
secara nasional didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) No 60/2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan ini dibuat untuk mengganti PP No 50/2010 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP. Di lokasi terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa komponen tersebut sudah selayaknya naik, karena tidak pernah berubah sejak 2010. Ini sekaligus untuk mendorong pemberian layanan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia Petugas tim gabungan dari Polrestabes Medan dan Polsek Percut Seituan kembali menangkap seorang tahanan kabur, dari sebuah rumah di kawasan Kecamatan Merbo, Dusun Babusalam Blok II, Kabupaten Labura, Selasa (3/1) pagi sekira pukul 05.00 WIB. Saat akan diringkus, pelaku yang diketahui bernama Dika Andriani (32), warga Jalan Bersama Gang Amal Kel. Bantan Medan Tembung ini terpaksa ditembak kakinya, karena melawan dan mencoba melarikan diri. “Si Dika terpaksa kita tembak karena melawan dan mencoba melarikan diri saat akan ditangkap,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Sandi Nugroho, didampingi Pjs Kapolsek Percut Seituan Kompol Boy J Sirumorang di Mapolrestabes Medan, Selasa (3/1) sore. Dengan ditangkapnya pelaku Dika Andriani ini lanjut dikatakan Kombes Sandi, sudah 6 orang dari 12 tahanan yang kabur dari sel tahanan Polsek Percut Seituan telah kembali ditangkap. “Kita imbau kepada para pelaku agar menyerahkan diri. Jika tidak akan kita ambil tindakan tegas,” ancam Kombes Sandi. Sementara itu menurut pengakuan Abdi Lubis (36) warga Pasar VII, Gang Pisang, Tembung, dirinya berhasil kabur dari tahanan setelah dirinya bersama dengan Dika memotong jerjak besi ventilasi sel. “Kalau gergajinya dari istriku yang ngantar saat besuk. Tiga hari kami menggergaji hingga jerjak ventilasi terputus,” aku Abdi Lubis saat ditanya dengan kaki dibalut perban. Sebelumnya, Abdi Lubis berhasil ditangkap petugas di Jalan Sudirman, Kota Dumai, Senin (2/1) kemarin pukul 01.30 WIB. (Bersambung ke halaman 11)
Pelayanan Disdukcapil Medan Mengecewakan
Blanko KTP Masih Kosong Medan | Jurnal Asia Hingga awal 2017 ini, ketersediaan blanko KTP masih kosong. Hal ini dibuktikan dengan panjangnya antrian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Selasa (3/1) pagi. Sejumlah warga pun mengaku kecewa dengan pelayanan instansi ini. Wali Kota Medan Dzulmi Eldin melakukan sidak ke Kantor Dis dukcapil Jalan Iskandar Muda, untuk melihat pelayanan yang menyangkut administrasi kependudukan. Kedatangan ini disambut langsung Kadisdukcapil, OK Zulfi. Selanjutnya Zuli pun memperlihatkan proses pengurusan adminis trasi kependudukan, mulai KTP, KK, akte kelahiran maupun akte pernikahan. Saat ditanyakan ketersediaan soal blangko KTP, Zuli mengaku masih belum ada. Sebagai gantinya, masyarakat bisa mendapatkan surat keterangan pengganti KTP (resi) menunggu blangko KTP dikirim dari
Kemendagri. Di lantai tiga gedung disdukcapil, terlihat banyak warga yang mengantri di depan ruangan Seksi Mutasi Penduduk. Sejumlah warga tampak kecewa, salah satunya seorang pria paro baya yang mengaku rektor salah satu perguruanm tinggi swasta di Kota Medan. Meski sudah antri mulai pukul 07.00 WIB namun petugas tak kunjung memanggil namanya. Makanya begitu melihat kedatangan Wali Kota, pria itu langsung menyampaikan keluhannya. “Lihat Pak Wali, sudah dari tadi kami antri disini namun nama kami tak dipanggil-panggil. Kami benarbenar kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Seharusnya Seksi Mutasi Penduduk ini membuka dua tempat untuk melayani masyarakat. kalau Cuma satu seperti ini, petugas yang bersabngkutan tidak akan mampu, terbukti terjadi antrian kayak gini. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Herry
eNAM tersangka yang berhasil ditangkap petugas dipaparkan di halaman Mapolrestabes Medan, Selasa (3/1) sore. Masih ada sisa enam tahanan lainnya berkeliaran pasca berhasil kabur dari sel Polsek Percut Sei Tuan, jelang tahun baru kemarin.
Marak Terjadi di Kabupaten/Kota
Fenomena Jual Beli Jabatan Tradisi di Sumut
Jurnal Asia | Ist
WAlIKoTA Medan yang melakukan inspeksi mendadak di hari pertama kerja pasca libur dan cuti bersama tahun baru 2017, Selasa (3/1) pagi.
Posko Pengaduan Pelanggan 900 VA Buka 24 Jam Keluarga Miskin Diharapkan Melapor Pemerintah memberi kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan terkait program subsidi tepat sasaran pelanggan 900 Volt Ampere (VA). Bagi keluarga kurang mampu namun belum terdaftar dapat melaporkan hal tersebut. Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
PeTugAs mencek instalasi listrik di salah satu rusun di Jakarta. Penyesuaian tarif listrik 900 VA bergulir terhitung sejak 1 Januari 2017 kemarin.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Jarman mengatakan posko pengaduan berada di gedung Ditjen Ketenagalistrikan. “Posko sudah dibentuk. Sudah disiapkan dan (melayani) 24 jam,” kata Jarman di Jakarta, Selasa (3/1). Jarman menuturkan hingga hari ini belum ada masyarakat yang melapor. Pasalnya penyesuaian tarif listrik baru saja bergulir terhitung sejak 1 Januari 2017 kemarin. “Belum (ada). Kan baru diterapkan awal Januari,” ujarnya. Sejak awal Januari 2017 ini subsidi listrik diberikan kepada pelanggan 900 VA sebanyak 4,1 juta rumah tangga miskin dan tidak mampu. Sedangkan sekitar
19 juta rumah tangga pelanggan VA yang mampu akan mengalami penyesuaian tarif listrik secara bertahap mulai Januari ini. Bagi masyarakat kurang mampu yang tidak mendapat subsidi listrik bisa melapor terlebih dahulu ke kelurahan setempat. Disitu disediakan formulir untuk diserahkan ke kecamatan. Pasalnya di kecamatan tersedia aplikasi aplikasi pengaduan yang akan memasukkan data formulir tadi. Setelah data terisi maka dikirim via internet ke posko di Ditjen Ketenagalistrikan. Kemudian akan ada proses verifikasi dari data tersebut. (ant)
Medan | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan banyak pihak yang terlibat dalam skandal permainan kasus dugaan suap rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, Jawa Tengah. Melihat hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai fenomena jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan daerah sudah menjadi rahasia umum. Fenomena ini seakan dijadikan sebagai mesin uang atau ATM bagi para pemimpin di daerah tersebut. “Setiap pengangkatan, rotasi, selalu dijadikan ATM. Jadiin ATM sama kepala daerah,” ujar Masinton saat dihubungi, Selasa (3/1). Menurut Masinton, rotasi jabatan terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Politikus PDI Perjuangan itu menilai praktik tersebut ibarat setoran wajib dari bawahan kepada pemimpin daerahnya. Tak hanya di Klaten, fenomena ini juga kerap terjadi di berbagai daerah yang ada di provinsi Sumatera Utara. “Di wilayah Sumut, Sumut hampir seluruh wilayah kabupaten kota itu melakukan itu. Terus di hampir seluruh daerah yg kepala daerahnya tidak punya orientasi jangka panjang. Sehingga rotasi dan mutasi jabatan itu dijadikan mesin ATM,” jelas Masinton. Belajar dari peristiwa OTT di Kabupaten Klaten, Masinton berharap peran tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bekerja maksimal untuk menghentikan praktik haram seperti ini. Komisi III DPR, lanjut Masinton juga mendukung upaya penegakkan hukum yamg dilakukan berbagai institusi seperti KPK, Polri maupun Kejaksaan untuk mencegah praktik-praktik pungli. “Kami komisi III mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh institusi penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK untuk melakukan monitoring baik itu pencegahan maupun penindakan terhadap pungli yang selama ini berlangsung di berbagai daerah,” pungkasnya. (Bersambung ke halaman 11)