Sanksi Administrasi Pajak Dihapus
Perampok Spesialis Gembos Ban Diringkus
Hal. 4
Hal. 8
Praktik Rente Jual Beli Gas Pertamina Terendus
Pemerintah Perketat K3 di Sektor Konstruksi Hal. 18
Hal. 9 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Kurs Tengah
(-/+)
%
IHSG
4533,086
68,130
1,530
SHAnGHAI
3,316.70
-8.39
-0.25
nIkkeI 225 18,683.24 -399.86
-2.10
HAnG SenG 22,568.43
198.39
0.89
eURO STOXX 3,437.00
2.50
0.07
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
2,104.05
24.69
1.19
DOwJOneS 17,828.76
165.22
0.94
73.40
1.45
nASDAq
5,127.15
Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,594.00 9,747.60 14,971.76 20,962.65 1,754.05 11,261.24 3,169.89 1,602.39 9,211.31 4,629.27 9,730.86
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Rabu, 4 November 2015
Narkoba Asal Tiongkok Masuk Medan 12 Kg Sabu & 37 Ribu Ekstasi Disita Medan | Jurnal Asia Rumah bandar narkoba asal Tiongkok di Perumahan Taman Per wira Indah (TPI) no.22 B, Jalan Perwira, kelurahan Sunggal, kecamatan Medan Sunggal, Selasa (3/11) sore, digerebek petugas Sat Res narkoba Polresta Medan. Dari penggerebekan itu, polisi mengamankan dua orang bandar narkoba, yakni Tomi (22) dan Hendra (35) serta barang bukti 12 kilogram Sabu, dan 37 ribu butir pil ekstasi. kapolresta Medan kombes Pol Mardiaz kusin Dwihananto men jelaskan pengungkapan ka sus narkoba jaringan internasional bermula ketika petugas meringkus tersangka Hendra (35) warga Jalan Jemadi Medan Timur, dari kawasan Jalan kL Yos Sudarso Medan. Tersangka semula terjaring saat mengendarai mobil jenis Toyota Avanza Bk 1925 ZP, Selasa siang. “Pengungkapan kasus peredaran narkoba jaringan internasional asal Tiongkok, bermula dari penangkapan tersangka H (35), dari Jalan kL Yos Sudarso Medan. Dari penangkapan itu kemudian dalam pengembangan personel Sat Res narkoba mengarah ke lokasi, karena diduga sebagai home industri,” kata Mardiaz. Setelah mengetahui lapak rumah bandar narkoba tersebut, Selasa sore sekitar pukul 14.30 wIB, polisi lalu menggerebek TkP berlantai dua, di komplek TPI Medan Sunggal. “Dari rumah itu akhrinya diamankan tersangka T (Tomi) beserta sejumlah barang bukti berupa 22 ribu butir pil ekstasi,
12 kg sabu, 4,5 kg ekstasi dalam bentuk serbuk siap cetak yang apabila diolah bisa menjadi 15 ribu butir ekstasi, bila ditotal ekstasinya menjadi 37 ribu butir,” kata Mardiaz. Selain mengamankan narkoba bernilai puluhan miliar ru piah tersebut, petugas juga mengamankan timbangan elektrik, senjata air softgun, dan mal (ikatan) uang Rp 10 Juta dan Rp 50 Juta. Lanjut, dikatakan kapolresta Medan, usai dipasok dari Tiongkok melalui jalur laut, barang haram ini nantinya akan diedarkan di kota Medan dan Pekan Baru. Pengembangan Modus Teh Sementara, kasat narkoba Polresta Medan kompol wahyudi menjelaskan pengungkapan narkoba ini setelah pihaknya melakukan pengembangan kasus peredaran narkoba asal Tiongkok yang diselundupkan melalui jalur laut, dengan modus disimpan dalam bubuk teh, Sabtu (10/10) silam, dengan meringkus dua tersangka beserta barang bukti 1 kg Sabu di Jalan Gabus Medan. “Setelah sebulan lamanya melakukan penyelidikan kita mendapatkan informasi keberadaan tersangka H (35) yang sebelumnya diduga salah satu anggota jaringan internasional di kawasan Jalan kL.Yos Sudarso Medan. Informasi itu kita tindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap tersangka hingga akhirnya dikembangkan dan berhasil menangkap tersangka T (22) dari rumahnya di komplek Ta man Perwira Indah Medan Sunggal bersama barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi,” beber wahyudi. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
PetuGas kepolisian menunjukan barang bukti narkoba hasil penggerebekan di Medan, Sumatera Utara, Selasa (3/11).
Gubernur Tetapkan Upah Minimum Jakarta | Jurnal Asia Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang telah disahkan Presiden Joko widodo (Jokowi), pada 23 Oktober lalu, secara rinci mengatur tentang masalah upah minimum. Berdasarrkan PP yang telah diundangkan Menkumham Yasonna Laoly, pada 23 Oktober lalu itu, gubernur berhak menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. “Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah tanpa tunjangan, atau upah pokok, termasuk tunjangan tetap,” bunyi PP 78/2015 Pasal 41 ayat 2. Seperti dilansir laman resmi Sekretariat kabinet (Setkab), pada Selasa (3/11), PP tersebut menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi Pekerja/Buruh yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Sementara itu, upah bagi Pe kerja/Buruh yang memiliki masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit an tara Pekerja/Buruh dan Pengu saha di perusahaan yang bersangkutan. Menurut PP, penetapan upah minimum dilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hi dup
layak dan memperhatikan produk tivitas serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebutuhan hidup layak merupakan standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk dapat hidup layak secara isik untuk kebutuhan satu bulan, yang terdiri atas beberapa komponen jenis kebutuhan hidup. “komponen dan jenis kebutuhan hidup ditinjau dalam jangka waktu lima tahun,” bunyi Pasal 43 ayat (5) PP nomor 78 Tahun 2015 itu. Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagai mana dimaksud dilakukan oleh Menteri Tenaga kerja, dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan Dewan Pengupahan nasional, yang menggunakan data dan informasi yang bersumber dari lem baga yang berwenang di bidang statistik. Adapun penetapan upah minimum dihitung menggunakan formula perhitungan upah minimum yang terdiri atas t: UMn = UMt + {UMt x (Inlasi + % ∆ PDBt)}. PP ini juga secara tegas menyatakan bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, yang dihitung ber dasarkan formula perhitungan upah minimum provinsi dengan mem perhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. (Bersambung ke halaman 11)
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 926 Tahun IV
Ketua DPRD Sumut Tersangka Diduga Terima 'Uang Pelicin' dari Gatot Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur nonaktif, Gatot Pujo Nugroho dan lima anggota DPRD Sumatera Utara sebagai tersangka. Mereka dituding terkait kasus penolakan hak interpelasi dan pengesahan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahkan anggota dewan lainnya pun turut dibidik terkait perkara ‘uang pelicin’ diduga berkisar Rp10 miliar tersebut. Dalam sprindik bertanggal 3 november 2015, beberapa tersangka anggota DPRD Provinsi Sumut 2009-2014 dan 2014-2019 yang terjerat. Gatot Pujo nugroho ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada DPRD Sumut agar menggagalkan proses interpelasi. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Sigid kurniawan
KASUS SUAP DPRD SUMUT. Plt wakil ketua kPk Johan Budi (kanan) dan Indriyanto Seno Adji (kiri) memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka kasus suap DPRD Sumut di gedung kPk, Jakarta, Selasa (3/11). kPk resmi menetapkan Gubernur Sumut non-aktif Gatot Pujo nugroho dan lima anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 sebagai tersangka kasus dugaan suap hak interpelasi DPRD Sumut Tahun 2015.
Investasi Asing di Sumut Tembus Rp11,7 Triliun 100 Investor Jepang Tertarik ke Indonesia Medan | Jurnal Asia kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara, Purnama Dewi mengungkapkan, sekira Rp11,749 triliun dana investasi asing, telah masuk ke Sumatera Utara hingga triwulan III-2015 ini. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan realisasi investasi dalam negeri yang hanya R p3,098 triliun, atau hanya sekira 20 persen dari total investasi yang masuk, yakni sekira Rp14,847 triliun. Menurut Purnama investasi asing itu, paling besar berada di sektor industri kimia, listrik, gas dan air, transportasi, pergudangan, komunikasi dan Industri makanan. "Yang paling besar itu investasi sektor industri kimia, seperti kelapa sawit, karet dan produk turunannya. nilainya mencapai Rp4,865 triliun untuk investasi asing dan Rp1,568 triliun. kalau sektor energi dan komunikasi masing-masing di kisaran Rp2 triliun. Sedangkan industri makanan lebih dari Rp1 triliun," paparnya, Selasa (3/11). "kalau negara asal investasi
masih Singapura dengan total Rp4,839 triliun; lalu Malaysia Rp2,525 triliun; dan Jepang Rp1,731 triliun," tambahnya. Purnama menegaskan, rea lisasi investasi di tahun 2015 ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu, yang hanya Rp11,621 triliun. "Masih ada potensi penambahan Rp100 miliar lagi. kita optimis realisasinya di akhir tahun bisa melewati target," tutupnya. 100 Investor Jepang Tertarik Badan koordinasi Penanaman Modal (BkPM) mencatat ada 100 pengusaha yang mewakili perusahaan Jepang hadir dalam kegiatan sosialisasi peraturanperaturan mengenai investasi khususnya tentang panduan dan prosedur untuk kontrol dan implementasi investasi. kepala BkPM Franky Sibarani mengatakan, investor Jepang yang hadir dan mengikuti penjelasan berbagai peraturan tersebut dapat menjelaskan kebijakan baru pemerintah Indonesia kepada mitra bisnisnya. “Harapannya tentu sosialisasi
yang dilakukan dapat membantu investor-investor Jepang tersebut untuk menjelaskan kepada partner bisnisnya sehingga mereka dapat melakukan langkah-langkah konkret untuk menanamkan modalnya di Indonesia,” jelas Franky dalam keterangan resminya, Selasa (3/11). BkPM telah melakukan berbagai inisiatif untuk menghadirkan negara dalam proses investasi baik melalui program penyederhanaan perizinan, memfasilitasi investasi yang terhambat dan peningkatan investasi. “Ini untuk meningkatkan kompetensi nasional di an ta ranya dengan mendorong agar pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagai main core dari aktivitas perekonomian nasional,” paparnya. Menurutnya, kebijakan dalam bidang pelayanan investasi juga dilakukan di antaranya dengan peluncuran layanan izin investasi tiga jam serta dalam persiapan untuk meluncurkan izin investasi izin konstruksi yang me mungkinkan investor untuk langsung konstruksi setelah mendapatkan izin investasi. (oz)
Prosedur Penumpang Pesawat Diperketat
Wajib Lepas Jam dan Sabuk Pinggang Jakarta | Jurnal Asia PT Angkasa Pura II (Persero) memperketat prosedur pemeriksaan di 13 bandara kelolaan terhadap calon penumpang pesawat dan barang bawaan demi mewujudkan keamanan serta keselamatan penerbangan. Head of Corporate Secretary and Legal AP II Agus Haryadi menjelaskan, setiap calon penumpang pesawat kini diwajibkan untuk melepas ikat pinggang dan jam tangan, di samping me ngeluarkan barang-barang berunsur logam lainnya seperti te le pon selular, kamera saku, telepon selular, koin, dan sebagainya sebelum melewati alat pendeteksi logam di security check point yang terdapat di terminal bandara. “Apabila alat pendeteksi logam masih berbunyi atau memberikan notiikasi suara, maka petugas yaitu aviation security atau avsec akan melakukan pemeriksaan badan terhadap calon penumpang pe sawat,” kata Agus, Selasa (3/11). Adapun setelah prosedur
pemeriksaan diperketat,menurut Agus, dalam sepekan terakhir petugas avsec berhasil menggagalkan lolosnya senjata tajam yang disembunyikan di ikat pinggang atau kepala ikat pinggang yang dimodiikasi men jadi senjata tajam. Selain itu, Agus mengatakan, ketentuan baru ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan no. 127 Tahun 2015 tentang Program keamanan Penerbangan nasional dan Surat Instruksi Dirjen Perhubungan Udara kementerian Perhubungan no. 3 Tahun 2015 tentang kewajiban Perbaikan Sistem keamanan Bandar Udara. Director of Operations & engineering PT Angkasa Pura II (Persero) Djoko Murjatmodjo menuturkan, semangat dari diperketatnya pemeriksaan calon penumpang pesawat ini diantaranya adalah sebagai upaya perubahan dan perbaikan guna meningkatkan sistem keamanan di bandara yang mendukung keamanan dan keselamatan penerbangan. (Bersambung ke halaman 11)
9 Daerah Nihil Calon Kepala Daerah SK Pj Bupati Simalungun dan Labura Masih Ditunggu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hadar Nais Gumay mengatakan, ada sembilan daerah yang belum menetapkan secara tuntas calon kepala daerah untuk pemilihan kepala daerah secara serentak tahun ini. Sembilan daerah tersebut adalah kabupaten kaimana, Hulu Sungai Tengah, nabire, Boven Digoel, Mamuju Tengah, Bone Bolango, Humbang Hasundutan, dan Simalungun serta kota Manado. Hadar mengatakan, tiga daerah di antaranya masih menjalani proses sengketa yang masih berlangsung dan sudah sampai tingkat kasasi di Mahkamah
Agung. Ada pula daerah-daerah yang tengah dalam proses tindak lanjut oleh kPU. “Ada juga di sisi pengawas pemilu kita yang misalnya saja belum ada rekomendasi yang pasti. kasus Boven Digoel, misalnya,” kata Hadar saat ditemui si kantor kPU, Jakarta, Selasa (3/11). Di Boven Digoel, permasalahan terjadi karena ada calon kepala daerah berstatus bebas bersyarat. Saat ini, kPU tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti. kPU telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu untuk mengatasi masalah tersebut. Bawaslu akan meminta pada Panitia Pengawas Pemilu Boven Digoel untuk segera menge luarkan rekomendasi atas problem itu. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: widodo S. Jusuf
KeTUA kPU Husni kamil Manik (ketiga kiri), memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Presiden Joko widodo di Istana negara, Jakarta, Selasa (3/11), membahas piilkada.