Hal. 5
Hal. 8
Hal. 11
Warga Kecewa Blanko e-KTP Habis
Polresta Banda Aceh Sita Lima Kilogram Sabu
Seluruh Pelaku Usaha Harus Terapkan Plastik Berbayar Resmi
Hal. 5
Hal. 9
Hal. 21
Sumut Diminta Selesaikan Tapal Batas Labusel-Riau
Dewan Pers Siapkan MoU dengan Panglima TNI
Selandia Baru Sediakan Beasiswa untuk 60 Mahasiswa RI
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Selasa, 4 Oktober 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.196 Tahun V
Hasil Investigasi Tim Menko Kemaritiman
Dwelling Time Molor di Pelabuhan Belawan Medan | Jurnal asia Proses dwelling time (bongkar muat) barang di Pelindo I tepatnya di Pelabuhan Belawan, ternyata masih molor dari yang diharapkan. Hal ini terbukti dari investigasi tim Menko Kemaritiman, Luhut Panjaitan, melaporkan melihat adanya antrian kontainer yang cukup panjang di lokasi pada akhir pekan kemarin. Padahal jajaran staf atau Direksi Pelindo I berani menyanggah keras pernyataan Luhut tersebut, berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Namun Luhut mengatakan, berdasarkan pantauan timnya di pelabuhan tersebut akhir pekan kemarin, proses bongkar muat barang di pelabuhan tersebut masih belum sesuai harapan. Itu bisa dilihat dari antrean kontainer di pelabuhan tersebut. “Masih panjang sekali. Jadi nggak boleh lagi orang-orang Pelindo bilang nggak. Kami kirim tim kemarin ke Belawan, Sabtu, itu kelihatan antrean kontainer itu panjang sekali,” katanya di Komplek Istana Negara Senin (3/10). Luhut mengatakan telah meminta ke p a d a p e n g e l o l a p e l a b u h a n tersebut untuk segera memperbaiki diri. Kalau operator tersebut merasa tidak sanggup, pemerintah juga mempersilakan agar mereka bisa kerjasama dengan swasta.
“Kami sudah minta agar setiap keputusan diambil dengan cepat, tidak boleh terlalu lama, karena dwelling time itu bagian dari pemotongan biaya logistik yang mahal,” katanya. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu memerintahkan agar sistem dan waktu bongkar muar barang di pelabuhan segera diperbaiki. Jokowi melihat, sampai saat ini, waktu bongkar muat masih terlalu lama. Selain perintah perbaikan sistem, Jokowi juga memerintahkan agar praktik pungutan liar yang selama ini menjadi pendorong lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan segera diberantas. Dia menyatakan, sudah membentuk tim khusus dari Polri untuk berantas praktik tersebut. Menurut Luhut, mekanisme kerjaan di dalam diperbaiki, kemu-
Anggaran Pilgub Rp995 M Pemprovsu Telisik Permintaan KPU Medan | Jurnal asia Ko m i s i Pe m i l i h a n U m u m (KPU) Sumut mengajukan anggaran sebesar Rp995 miliar kepada Pemprov Sumut, untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut tahun 2018 mendatang. Meski demikian, anggaran yang diajukan tersebut belum mencapai kesepakatan inal. KPU Sumut masih akan menunggu keputusan dari Pemprov Sumut. Hal itu dikatakan Koordinator Divisi Data dan Perencanaan KPU Sumut, Nazir Salim Manik, saat ditemui di Lantai VIII Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Senin (3/10). Dijelaskannya, item terbesar yang diakomodir dalam anggaran yang diajukan tersebut adalah honorarium tenaga pendukung dalam proses Pilgub Sumut. “Kalau item-itemnya saya tidak begitu hafal, tapi yang jelas honorarium itu paling besar,” ujar Nazir. Lebih lanjut ia mengungkapkan, anggaran yang hampir menyentuh angka satu triliun rupiah itu belum termasuk dana pengamanan dalam proses pemilihan nantinya. Anggaran tersebut juga akan dikoordinasikan dengan delapan pemerintah kabupaten kota yang pada waktu bersamaan nantinya juga turut akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah. Kedelapan daerah tersebut adalah Kabupaten Deli serdang, Kabupaten Langkat, Kabu paten Dairi, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padanglawas, Kabupaten Padanglawas Utara, Ka -
bupaten Batubara dan Kota Padangsidempuan. “Jadi tidak double anggaran, m a n a ya n g a k a n d i a ko m o d i r dalam APBD Pemprov, mana yang ditampung APBD Kabupaten dan Kota,” ujarnya. Sekretaris Daerah Pemprov Sumut Hasban Ritonga mengatakan, terkait pengajuan anggaran itu pihaknya masih akan membahas lebih lanjut lagi. Jika terdapat item yang dinilai perlu dievaluasi, maka Pemprov Sumut akan menyampaikannya kepada KPU Sumut. Ditegaskan Hasban, Pemprov Sumut sejauh ini menggunakan pendekatan kehati-hatian dalam menyikapi usulan anggaran yang diajukan KPU Sumut itu. Selain pendekatan dengan keuangan dan kewenangan, kata Hasban, pendekatan kehati-hatian juga akan dilakukan dalam pembahasan anggaran Pilkada tersebut. Menurut Hasban, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah anggaran yang diajukan KPU Sumut untuk Pilgub Sumut 2018 mendatang. Bila dibandingkan dengan anggaran yang diajukan untuk Pigub Sumut pada periode lalu, maka anggaran yang diajukan kali ini meningkat lebih dari dua kali lipat. “Kita akan lihat dulu mana yang akan prioritas, mungkin nanti ada yang menurut kita bisa dipangkas maka akan dikomunikasikan lagi,” ujar Hasban saat ditemui di ruang kerjanya. (Bersambung ke halaman 11)
dian double crane dibuat. Ia juga tidak menyebutkan target waktu penurunan dwell time. Pembenahan akan dilakukan secepat mungkin agar bisa sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sekitar 2-3 hari. Pelindo I Berbenah Sementara itu diketahui, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) terus berbenah untuk memperbaiki dwelling time di Pelabuhan Belawan. Adapun, pembahasan untuk memperbaiki kinerja di Belawan juga melibatkan berbagai instansi terkait seperti Kantor Wilayah Bea Cukai Sumut, Kementerian Perdagangan dan eskportir/importir. Corporate Secretary Pelindo I Muhammad Eriansyah menuturkan pada Senin (3/10), stakeholder terkait bersama dengan Otoritas Pelabuhan Belawan masih melakukan sinergi untuk merealisasikan target dwelling time 2,5 hari. Sebelumnya, mereka menargetkan realisasi tersebut pada awal Oktober 2016. Saat ini untuk menuntaskan masalah dwelling time, ada 15 kementerian/lembaga (18 unit kerja) yang harus bersinergi di Pelabuhan Belawan. Hingga saat ini belum semua lembaga yang terkait perizinan terintegrasi ke sistem INSW. Pun, kesadaran importir untuk segera memasukkan PIB. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
PaPaRaN DweLLING TIMe. Senior Manager Pelayanan Kapal dan Barang PT Pelindo I, Mardioi menyampaikan materi pada diskusi “Dwelling Time” Edukasi dan Pemahaman, di Medan, Sumatera Utara, Senin (3/10). Sedangkan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan menyatakan secara tegas, bahwa proses antrian masih panjang dan tetap molor di Pelabuhan Belawan.
Rp1 Triliun untuk Perbaikan Jalan dan Drainase Alokasi Terbanyak ke Medan Utara Medan | Jurnal asia Kebutuhan infrastruktur jalan dan drainase di Kota Medan menjadi per hatian serius Pemko Medan. Ren cananya akan menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk menangani masalah infrastruktur jalan dan drainase tersebut. “Tahun 2016, anggaran infra struktur dan drainase nilainya Rp450-an miliar, berdasarkan hasil Musrenbang Juni 2016, maka disepakati anggaran pembangunan
jalan dan drainase pada tahun 2017 sebesar Rp1 triliun,” kata Wali kota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi, Senin (3/10). Eldin menyebutkan, anggaran untuk pembangunan infra struktur khususnya drainase dan jalan dinaikkan karena saat dilaksanakan nya musrenbang kelurahan, kecamatan, dan kota serta aspirasi dari DPRD Medan menyampaikan permintaan dibangunnya drainase dan jalan.
“Kami menerima masukan dari masyarakat, karena menganggap pembangunan yang kami lakukan untuk warga Kota Medan,” ujarnya. Dengan adanya peningkatan anggaran pembangunan jalan dan drainase, Eldin berharap tahun 2017 infrastruktur jalan dan drainase sudah membaik dan Pemko Medan akan melakukan penataan lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana
PeNGeNDaRa mobil dan sepeda motor berusaha menghindari jalan yang rusak di kawasan Jalan Krakatau Medan, Sumatera Utara, Senin (3/10).
Indeks Saham Nama IHSG
Tutup 5463,915
(-/+) 99,110
Kurs Tengah % 1,850
Shanghai
3,004.70
6.22
0.21
Nikkei 225
16,598.67
148.83
0.90
Hang Seng 23,584.43
287.28
1.23
EURO STOXX 2,998.21
6.63
0.22 -0.24
S&P Dowjones Nasdaq
2,155.25
-5.25
18,181.00
-38.00
-0.21
4,862.00
-8.25
-0.17
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,010.00 9,960.47 14,616.75 16,822.60 1,677.72 12,824.69 3,145.95 1,632.88 9,453.08 4,103.04 9,534.65
Komplotan Begal Modus Tabrak Adik Diciduk Pelaku Mengaku 72 Kali Beraksi Medan | Jurnal asia Pihak kepolisian menangkap tujuh anggota komplotan begal di Kota Medan yang mengawali kejahatannya dengan mengancam korban sebagai pelaku tabrak lari terhadap adiknya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Senin, mengatakan, tujuh anggota begal itu adalah CIM (24), BSS (30), AS (27), SP (30), KA (31), APT (34), dan YA (25).Pihak kepolisian mencatat mayoritas anggota begal tersebut merupakan residivis dan pernah ditahan dalam berbagai kasus kejahatan. Penangkapan tujuh anggota komplotan begal tersebut dilakukan setelah mengumpulkan informasi, termasuk keterangan dari sejumlah warga yang menjadi korban. Para pelaku merupakan satu kelompok melakukan kejahatan dengan cara menghentikan korban dan menuduhnya telah menabrak adik salah seorang pelaku. Setelah itu, komplotan begal tersebut mengambil paksa sepeda motor yang sedang dikendarai korban. Setelah mengumpulkan keterangan, pihak kepolisian mendapatkan informasi mengenai keberadaan komplotan itu dan berhasil menangkap lima pelaku dari lima lokasi yang berbeda. (Bersambung ke halaman 11)
Ditahan Polisi Bandara Madinah
Terkait Suap Dana Bansos Gatot Pujo Nugroho
Tujuh Legislator Sumut Segera Sidang
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
Berkas perkara tujuh anggota DPRD Sumatera Utara dinyatakan lengkap alias P-21 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka segera duduk di kursi pesakitan terkait kasus dugaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho kepada anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 20142019.
TeRSaNGKa anggota DPRD Sumut Fraksi Fraksi PDIP Muhammad Affan (kiri) berjalan untuk menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10).
Mereka berasal dari berbagai partai politik. Mereka adalah
Muhammad Afan (anggota Fraksi PDI-P DPRD Sumut periode 20142019 dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014), Budiman Nadapdap (anggota Fraksi PDI-P DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019), dan Guntur Manurung (anggota Fraksi Demokrat DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 20142019). Kemudian Zulkifli Effendi Siregar (anggota Fraksi Hanura DPRD Sumut 2009-2014 dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2014-2019), Bustami (anggota DPRD Sumut Periode 2009-2014) serta Zulkili Husein dan Parluhutan Siregar (anggota Fraksi PAN DPRD Sumut Periode 2009-2014 dan 2014-2019). Pelimpahan tersangka dan barang bukti Zulkili Husein, Zulkili Effendi Siregar, dan Parluhutan Siregar
dilakukan pada 29 September. “Sedangkan M. Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, dan Bustami pada, 3 Oktober,” kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (3/10). Mereka resmi jadi tersangka KPK pada 13 Juni lalu. Mereka diduga menerima suap terkait laporan pertanggungjawaban tahun anggaran 2012, persetujuan perubahan APBD 2013, pengesahan APBD 2014, pengesahan APBD 2015, persetujuan laporan pe rtanggungjawaban Pemprov Sumut 2014, dan penolakan penggunaan hak interpelasi ke Gubernur saat itu Gatot Pujo Nugroho pada 2015. (Bersambung ke halaman 11)
3 Jamaah Haji Indonesia Tertangkap Bawa Rp2 Miliar Madinah | Jurnal asia Sebanyak 3 orang jemaah haji Indonesia terpaksa harus ditahan oleh pihak Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA), Madinah, Arab Saudi. Mereka kedapatan membawa uang sekitar Rp 2 miliar. Peristiwa ini terjadi pada Senin (3/10) pada pukul 11.30 Waktu Arab Saudi. Duta besar RI untu Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel mengatakan kejadian ini ada ketika 3 orang jamaah masuk di pemeriksaan X-Ray Gate Zero Bandara AMAA Madinah. Mereka dicurigai karena membawa uang sekitar Rp 2 miliar dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Euro. Kemudian pihak imigrasi meminta keterangan dengan cara membuat berita acara pemeriksaan. "Ketika masuk di pemeriksaan X-Ray Gate Zero Bandara Madinah, Rochmat Kanapi Podo (58) ditahan oleh petugas imigrasi karena diduga membawa uang yang sangat banyak. Dan jemaah tersebut dibawa ke ruang kantor polisi bandara untuk dimintai keterangan (BAP) tentang kepemilikan uang yang dibawa," kata Agus Maftuh melalui keterangan tertulis yang diterima. (Bersambung ke halaman 11)