Kepala Daerah Terpilih Diimbau Waspadai Area Rawan Korupsi Halaman 2 seLasa, 4 september 2018 nomor 1.751 tahun Vii
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
KPPU Berperan Wujudkan Iklim Usaha Sehat harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Halaman 9
Masyarakat Nias Geruduk KPU Sumut Halaman 11
Pengusaha Rugi Pakai Bio Solar Halaman 14
Besok, Edy-Ijeck Resmi Dilantik
Antara | Adiwinata Solihin MENOLAK DEKLARASI GANTI PRESIDEN. Massa Aliansi Masyarakat Pengawal Demokrasi (AMPD) melakukan aksi menolak deklarasi 2019 ganti Presiden di bundaran Saronde, Kota Gorontalo, Gorontalo, Senin (3/9). Penolakan dilakukan karena deklarasi tersebut dianggap dapat memecah belah anak bangsa dalam momentum pemilihan Presiden pada 2019.
Polri Sorot #2019GantiPresiden & #2019TetapJokowi
medan | Jurnal asia Presiden Jokowi dijadwalkan akan melantik pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Ijeck) Gubsu/Wagubsu di Istana Negara, Jakarta pada 5 September 2018. Hal tersebut dikatakan Ketua DPRD Sumut W Arman usai menggelar rapat pimpinan di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (3/9). Bahkan, menurut Arman, usai pelantikan rencananya Edy Rahmayadi akan menyampaikan pidato pertama kali sebagai Gubsu di sidang paripurna DPRD Sumut pada 10 September. “Penyampaian pidato oleh Edy-Ijeck sekaligus juga menjadi kesempatan pertama mereka berkenalan sebagai pasangan Gubsu kepada publik,” bebernya lagi. (bersambung ke halaman 11)
Deklarasi Dibubarkan Bila Tak Disetujui Jakarta | Jurnal asia Polri mengeluarkan kebijakan khusus kepada seluruh anggotanya dalam guna menyikapi maraknya deklarasi dukungan kepada duet calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bersaing pada Pemilu 2019. Setidaknya, ada dua deklarasi yang menjadi atensi, yakni #2019GantiPresiden dan #2019TetapJokowi. Kebijakan ini termuat dalam surat telegram bernomor STR/1852/VIII/2018 bertanggal 30 Agustus 2018 yang ditandatangani Kabaintelkam Komjen Luti Lubihanto. Selanjutnya, STR itu ditujukan kepada para Kapolda serta direktur intel dan keamanan seluruh polda. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, telegram itu sebagai penegasan kepada seluruh personel Korps Bhayangkara untuk bersikap netral dan tidak mendukung
salah satu kubu pasangan capres-cawapres. Menurutnya, Polri berkepentingan untuk menjaga suasana kondusif. “Kalau dibilang polisi berpihak, kalau yang datang duluan pendukung #Jokowi2Periode lalu ada penolakan sama juga (akan dibubarkan). Kalau masyarakat menerima tidak masalah. Kalau mempermasalahkan itu bahaya maka timbul saling ricuh,” ujar Setyo di Jakarta, Senin (3/9). Menurutnya, kegiatan menyampaikan aspirasi dan unjuk rasa telah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Merujuk UU itu maka setiap orang yang hendak menyampaikan pendapat dan aspirasinya harus memedomani setidaknya lima hal. (bersambung ke halaman 11)
“Jika pihak yang berunjuk rasa tidak bisa memenuhi salah satu hal saja, maka aparat kepolisian berhak untuk membubarkan aksi yang sudah digelar.”
Mulai 1 September
Kadiv humas polri irjen setyo Wasisto
Bacaleg Kasus Korupsi Lolos Akan Lebih Banyak KPU Tetap Kukuh Menolak, Putusan MA Jalan Tengah Jakarta | Jurnal asia Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja menyampaikan bahwa dasar Bawaslu meloloskan 12 bakal calon legislatif (bacaleg) mantan narapidana (napi) korupsi untuk tetap mencalonkan diri adalah berdasarkan hak konstitusional warga negara dan hak dipilih dan memilih dalam pasal 28 huruf j UUD 1945. Selanjutnya, sedari awal juga pihaknya sudah menyatakan bahwa poin atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif ini akan bermasalah jika dimasukkan. (bersambung ke halaman 11)
KETuA KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi (kiri) dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9). Antara | Haidz Mubarak A
Antara | Yulius Satria Wijaya PETuGAS melayani pengurusan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Peserta BPJSkes Gunakan Rujukan Online Jakarta | Jurnal asia Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mewajibkan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk menggunakan sistem rujukan online mulai 1 September 2018. Penggunaan sistem ini dilakukan demi membuat proses rujukan oleh peserta lebih cepat dan bisa didata dengan tepat waktu. “Digitalisasi rujukan ini mendekatkan peserta dengan fasilitas kesehatan dan mengurangi antrean dalam pelayanan kesehatan,” kata Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Arief Syaifuddin saat ditemui selepas acara Ngopi Bareng JKN di Cikini, Jakarta Pusat, Senin, 3 September 2018. (bersambung ke halaman 11)