Hal. 5
Hal. 9
Hal. 17
Ada Aroma Pungli Penetapan Sekwan DPRDSU
Oesman Sapta Sah Jabat Ketua DPD
Freeport Batal Gugat Pemerintah Indonesia
Hal. 8
Hal. 11
Hal. 21
Pemasok Ganja 10 Kg ke LP Tanjung Gusta Dikejar
Dana Talangan Lahan Tol Rp 13 Triliun Dikembalikan
Belum Semua Sekolah Laksanakan UNBK
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 5 April 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 1.347 Tahun V
Indeks Saham Tutup
IHSG
5651,823
45,030
3,222.51
12.28
0.38
18,810.25 172.98
0.91
Shanghai Nikkei 225
(-/+)
Kurs Tengah
Nama
% 0,800
Hang Seng 24,261.48
149.89
0.62
EURO STOXX 3,464.43
8.51
0.25
S&P Dowjones Nasdaq
2,346.50
9.60
0.41
20,526.00
64.00
0.31
5,411.00
23.50
0.43
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,326.00 10,138.44 14,218.18 16,646.18 1,714.75 12,040.66 3,008.14 1,552.76 9,326.21 4,141.31 9,538.33
Blanko E-KTP Sudah Dipasok ke Daerah
Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja
KERJA SAMA KADIN DENGAN KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) bersama Ketua Umum Kadin Rosan Perkasa Roeslani (kiri) dan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Antar Lembaga Bambang Soesatyo (kanan) memberikan keterangan kepada media seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/4). Dalam keterangannya pertemuan Kadin dengan KPK untuk bekerja sama terkait pencegahan korupsi di bidang bisnis.
Pengusaha Akui Jadi ‘ATM’ Birokrat Pemeras Kadin Didorong Lapor ke KPK Jakarta | Jurnal Asia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan membuat nota kesepahaman tentang pencegahan korupsi di sektor swasta. Kedua lembaga ingin para pengusaha terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan para birokrat. Bahkan sejumlah pengusaha mengaku telah dijadikan ‘ATM’ oleh birokrat pemeras. “Supaya ada keberanian para pengusaha untuk menolak apabila ada yang tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk pemberian, gratiikasi pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (4/4). Menurut Basaria, para pengusaha biasanya akan terjebak dalam praktik
korupsi dalam mengurus perizinan. Dalam hal ini, para pengusaha diha rapkan dapat berani melaporkan instansi pemerintah atau pejabat daerah yang meminta uang. Basaria menganggap beban dalam bentuk hadiah kepada birokrat dalam proses usaha akan menambah biaya produk yang dihasilkan. Hal itu dinilai akan menjadi beban bagi
masyarakat. “Mudahmudahan para pengusaha bisa kerja dengan aman dan nyaman sehingga ekonomi bisa bertumbuh dengan baik,” kata Basaria. Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, nota kesepahaman ini bisa memberikan rasa aman dan nyaman dalam berusaha. Khususnya bagi pengusaha yang memainkan peran aktif pen cegahan korupsi dalam sektor usaha. “Kesepahaman ini memotong biaya tinggi yang selama ini jasa pekerjaan rumah dan kendala bersama,” kata Rosan. Nota kesepahaman tersebut nantinya akan mensosialisasikan aturan tentang pidana bagi korporasi yang terlibat korupsi. Salah satunya,
pembangunan sistem pencegahan korupsi di internal perusahaan. Kemudian, dalam nota kese pahaman itu KPK mendorong di buatnya pelayanan terpadu satu pintu, dan pemanfaatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Selain itu, apabila ada anggota Kadin yang bermasalah dalam menghadapi birokrasi pemerintahan, KPK akan membantu memfasilitasi forum penyelesaian. “Kita tidak ingin semua penga wasan dibebankan pada KPK. Kita mau menitipkan pencegahan harus dilakukan oleh mereka sendiri. Itu yang paling utama. Teknis nanti akan dilaksanakan oleh tim. Mudah mudahan para pengusaha bisa kerja dengan aman dan nyaman sehingga
ekonomi kita bsa bertumbuh dengan baik,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan. Lebih jauh, Basaria meminta para pengusaha berani untuk ti dak memberikan gratifikasi atau suap kepada penyelenggara ne gara dalam menjalankan bisnis mereka. Ditegaskan, pengusaha dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum termasuk KPK jika ada penyelenggara negara yang masih meminta sumbangan atau pungutan. “Ada kesepahaman supaya ada keberanian para pengusaha untuk menolak apabila ada yang tidak seharusnya dilakukan dalam bentuk pemberian, gratiikasi pada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara,” katanya. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya telah menandatangani kontrak pengadaan blanko kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) pada Meret 2017. Sebagian blanko eKTP itu, kata Tjahjo, juga telah didistribusikan ke daerah serta di Pemprov DKI jelang putaran kedua Pilgub DKI Jakarta pada 19 April 2017. “Saya sudah teken kontrak untuk pengadaan 7 juta blanko eKTP pada Minggu ketiga (Maret), sehingga akhir Maret sudah kami distribusikan, sebagian untuk DKI yang memasuki Pilkada (putaran) kedua. Sisanya bulan April ini pendistribusian secara bertahap selesai,” kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4). Tjahajo menegaskan, bahwa pemenang tender pengadaan blanko eKTP merupakan perusahaan yang ada di dalam negeri. Ia mengklaim, pengadaan blanko tersebut telah mencapai 96,54%. “Dari catatan ada 4,5 juta yang sudah mendaftar data induk, tapi masih ada yang dobeldobel (ganda) kurang lebih 3 juta. Tapi target kami tahun ini selesai. Ya mohon maaf (terlambat), karena hampir 100 pejabat kami dalam rentang waktu 1,5 tahun ini bolak balik ke KPK, jadi secara psikis terganggu, tapi secara optimalisasi sudah bisa tercapai dengan baik,” terangnya. Kemendagri juga terus menyediakan sebanyak 3 juta eKTP yang akan diperuntukkan bagi warga yang ingin melakukan perubahan data kependudukannya. Seperti, warga yang merubah data dari lajang menjadi kawin. Selain itu, eKTP itu juga diperuntukkan guna warga yang ingin mengganti eKTP yang rusak, pindah alamat dan lain sebagainya. menurut Tjahajo, setiap tahunnya sekira 5 juta warga akan mengganti e-KTP. “Kemudian yang sekarang sedang tender untuk pemeliharaan server yang kemarin dipegang oleh perusahaan Amerika Serikat, itu akan ditarik ke perusahaan lain,” imbuh Tjahjo. “(Cetak blanko) masih kombinasi, karena nyetak chip nya masih di luar negeri,” terang dia. (ant)
Ombudsman: Ada Guru Jual Soal UN Jakarta | Jurnal Asia Pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2016/2017 mengalami kecurangan. Hal itu terungkap dari temuan Ombudsman RI terhadap sejumlah sekolah tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan sederajat di Jabodetabek. Koordinator Tim 7 B idang Pendidikan Ombudsman RI Rully Amirulloh mengatakan, terjadi praktik maladministrasi pelaksanaan USBN. Hal ini patut disesalkan mengigat USBN menjadi syarat kelulusan. Menurut Rully, salah satu sekolah di Jakarta Timur memberikan kunci jawab kepada siswa. Untuk
mendapatkannya, siswa dipatok harga sebesar Rp 25.000 per mata pelajaran. “Guru sekolah sempat membuat kunci jawaban setelah mendapat soal USBN H4. Per mata pelajaran siswa dipungut biaya Rp 25.000. Itu pengakuan dari siswa,” kata Rully di kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (4/4). Sistem distribusi soal tersebut berbeda dengan pelaksanan Ujian Nasional (UN). Saat UN, distribusi soal dilakukan saat pelaksanaan ujian berlangsung dengan lembar jawaban dan soal yang masih tersegel. Sedangkan saat USBN, sekolah menerima lembar soal yang dimuat dalam kepingan cakram padat dan
tidak terproteksi dengan sandi khusus. Rully menyayangkan distribusi soal yang relatif cukup baik saat UN tidak diterapkan pada pelaksanaan USBN. “Tidak ada kop USB, polos saja. Kalau begini, potensi kebocoran tinggi. Kepala sekolah dituntut kelulusan siswa tinggi, kalau kepepet maka kebocoran terjadi. Di salah satu sekolah, kunci jawaban itu langsung diberikan dari guru sebelum ujian,” ucap Rully. Kecurangan yang sama juga ditemukan petugas Ombudsman di salah satu sekolah Madrasah Aliyah di kawasan Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Petugas, lajut Rully, bahkan ditawarkan sejumlah uang oleh pihak sekolah.
Lebih jauh, Rully menuturkan Ombudsman menemukan guru menjadi pengawas untuk mata pelajaran yang sama. Ia me nyayangkan tidak adanya pengawas silang dengan sekolah lain. “Ada juga guru yang memeriksa sendiri jawaban USBN siswa dengan alasan Dinas Pendidikan Provinsi hanya mau terima hasil jadi saja,” ucap Rully. Sementara itu, Inspektur Jenderal Ke me nt e r ian Pe ndidikan dan Kebudayaan Daryanto mengatakan, akan mengklariiaksi temuan yang didapat oleh Ombudsman. Daryanto telah menerjunkan tim untuk menelusuri kecurangan yang terjadi. “Kami buat SOP yang baik, ini tergantung juga pada orang di
provinsi dan guru di sekolah. Kami juga buka layanan pengaduan 24 jam,” ucap Daryanto. Kemdikbud Investigasi Terkait penyelewengan selama UN, Inspektur Jenderal Kementerian Pe n d i d i k a n d a n Ke b u d a ya a n Daryanto mengatakan Kemendikbud akan menindaklanjuti temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait maladministrasi dalam pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tingkat SMA/SMK/MA dengan melakukan investigasi. “Temuan ini bisa ditelisik, diinvestigasi. Ini jadi penting untuk kita tindaklanjuti,” kata Daryanto di Jakarta, Selasa siang. (Bersambung ke halaman 11)
Rencana Pensiun dari PDIP
Jokowi Cocok Ganti Posisi Megawati Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengatakan ingin segera pensiun dari jabatannya sebagai pemimpin partai berlambang Banteng itu. Hal itu dikatakan olehnya pada peresmian Kantor DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) pada Kamis (30/3) silam. Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
PRESIDEN Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna terkait pagu indikatif RAPBN 2018 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).
Menanggapi hal itu Waketum Gerindra Arief Poyuono menilai, Joko Widodo sebagai sosok yang tepat menggantikan Megawati.
“Saya rasa Pak Joko Widodo sangat mumpuni ya untuk meng gantikan Ibu Mega jika Bu Mega Pensiun dari politik,” kata Arief melalui pesan singkat, Selasa (4/4). Arief mengungkapkan alasannya. Jo kowi merupakan kader PDIP yang dikader khusus oleh Megawati untuk disiapkan sebagai pemimpin nasional. Dimulai dari tingkatan kotamadya, provinsi sampai terpilih sebagai presiden. Sehingga, Arief menilai hanya Joko Widodo yang paling cocok sebagai calon pengganti Megawati. “Kalau di ibaratkan dalam sejarah kerajaan Jawa, Ibu Megawati itu seperti Ratu Kalinyamat dan Joko Widodo itu adalah Joko Tingkir yang sama sama memerangi Pangeran
Aryo Penangsang,” kata Arief. Arief mengatakan, pemimpin PDIP tidak harus trah Soekarno. Namun, trah Soekarno harus punya peran penting di PDIP. “Karena penting dilestarikan trah Soekarno di PDIP. Sebagai simbol Soekarno,” katanya. Sebelumnya, Sekjen PDI Per juangan, Hasto Kristiyanto men jelaskan bahwa terdapat mekanisme untuk memilih seorang pemimpin di PDIP, yaitu dengan melalui kongres partai. “Ada mekanisme kongres yang harus dilalui dan kami juga harus mendengar aspirasi dari tingkat bawah,” jelas Hasto saat blusukan di kawasan Koja, Jakarta Utara, Minggu (2/4). (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro
MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi menjadi pembicara pada diskusi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/4). Diskusi itu membahas pemberlakuan Permenhub No.32 tahun 2016 tentang regulasi taksi online.
Menhub Cari Formulasi untuk Aturan Ojek Online Jakarta | Jurnal Asia Kementerian Perhubungan tengah mengkaji dan mencari formulasi aturan yang tepat untuk diberlakukan terhadap ojek online.Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, pihaknya tengah mencoba membuat suatu payung hukum yang bisa mewadahi para pengendara ojek online. “Bagaimana suka dan membutuhkan itu menjadi satu perpaduan sehingga payung hukum atau payung aturan itu bisa mewadahi saudarasaudara kita yang mengendarai ojek dan sebagainya,” kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4). Sebelumnya, tarif taksi online tengah dikaji oleh Kemenhub. Namun, untuk ojek online Kemenhub masih mencari formulasi yang tepat. “Makanya kami mengajak elemen masyarakat, LSM, KPPU, ulama, segala macam kami ajak bicara supaya kami ada suatu dasar hukum yang memayungi semua pihak,” tuturnya. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sabtu (1/4) telah menerapkan aturan mengenai taksi online.Aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Namun, aturan tersebut belum mengakomodasi ojek online. (kcm)