Oknum Mahasiwa Beli Ekstasi Pakai Bitcoin Halaman 6 Kamis, 5 apriL 2018 nomor 1.633 tahun Vi
Rp3.000 (Luar Kota + ongKos Kirim)
Sukmawati Minta Maaf Proses Hukum Tetap Jalan harianjurnalasia
HarianJurnalAsia
jurnalasia.com
Jokowi Ultimatum Disdukcapil Mulai Bulan Ini
Buat e-KTP Maksimal 1 Jam! Jakarta | Jurnal asia Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas membahas penataan administrasi kependudukan. Dia meminta kepada Mendagri Tjahjo Kumolo agar pembuatan KTP elektronik atau e-KTP tidak lebih dari 1 jam. “Arahan Bapak Presiden, Mendagri segera membuat permendagri yang intinya menegaskan memberi batas waktu dalam hitungan jam bagi masyarakat yang akan mengurus e-KTP di seluruh wilayah NKRI,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Rabu (4/4). “Mendagri dalam minggu ini akan segera mengeluarkan permendagri bahwa pembuatan KTP, baik di dukcapil pu sat maupun di dukcapil kabupaten/ kota di seluruh Indonesia pembuatannya maksimum 1 jam,” sambungnya. Namun, lanjut Tjahjo, aturan ini bersifat situasional. Jika di daerah mengalami gangguan pada komputer atau masalah listrik padam, bisa menjadi pertimbangan untuk lebih waktunya. Dalam rapat kabinet terbatas tadi, Tjahjo juga melaporkan bahwa perekaman e-KTP
per hari ini sudah mencapai 97,4 persen. “Sisanya terkait belum adanya kesadaran ma syarakat yang proaktif merekam e-KTP atau ada hambatan administrasi di dukcapil,” terangnya. Dia juga melaporkan terkait penduduk yang pada hari-H pemungutan suara pilkada menginjak usia 17 tahun namun belum melakukan perekaman e-KTP berjumlah 2,2 juta orang. Kemendagri saat ini terus melakukan koordinasi dengan KPU terkait hak pilih dan diharapkan warga masyarakat yang baru menginjak usia dewasa mendatangi kecamatan setempat untuk melaporkan dan mendapatkan e-KTP agar terdaftar di DPT TPS setempat. mulai Bulan ini Terkait hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo segera membuat permendagri agar pembuatan KTP elektronik atau e-KTP selesai dalam hitungan jam. Aturan ini akan diberlakukan di seluruh Indonesia. (Bersambung ke halaman 11)
“mendagri dalam minggu ini akan segera mengeluarkan permendagri bah wa pembuatan Ktp baik di dukcapil pusat maupun di dukcapil kabupaten/kota di seluruh indonesia pembuatannya mak simum 1 jam.” mendagri tjahjo Kumolo
Kejagung Tetapkan Eks Dirut Pertamina Tersangka Karen Agustiawan Dituding Korupsi Investasi Jakarta | Jurnal asia Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan menjadi tersangka. Karen disangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi investasi PT Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia. “Iya benar (Karen menjadi tersangka),” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Warih Sadono saat dimintai konirmasi, Rabu (4/4). Karen ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Tap-13/F.2/Fd.1/03/2018. Selain Karen, penyidik juga telah menetapkan dua orang tersangka lainnya. Dua orang tersangka lainnya yakni, Chief Legal Councel and Compliance PT. Pertamina (pada saat kasus terjadi) berinisial GP. Serta mantan Direktur Keuangan PT Pertamina (persero) berinisial FS. (Bersambung ke halaman 11)
Antara | Andika Wahyu Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menyapa para jurnalis seusai jamuan makan siang dengan wartawan, beberapa waktu lalu. Kini ia resmi tersangka ditetapkan kejagung dengan tuduhan korupsi investasi.
Halaman 7
BI akan Terbitkan Aturan QR Code Sistem Pembayaran Halaman 9
Pemerintah Tak Lagi Libatkan dari Petani Halaman 10 Tersandung Suap Gatot
Parpol Diminta Respons 10 Legislator Sumut Tersangka medan | Jurnal asia Partai politik (parpol) diminta segera merespons status tersangka 10 anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut). Pasalnya, posisi mereka sebagai legislator bisa diganti dengan kader lain. “Sah saja kalau begitu (anggota DPRD) tersangka, parpol mau melakukan pergantian antarwaktu (PAW),” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu, 4 April 2018. Namun, Tjahjo tak mengambil sikap menyarankan parpol melakukan PAW. Prinsip Tjahjo tetap: pergantian pejabat karena masalah hukum, harus ada putusan hukum tetap atau inkrah. (Bersambung ke halaman 11)
Antara | Septianda Perdana Petugas keamanan berjaga-jaga di gedung DPRD Provinsi Sumut di Medan, Sumatera Utara, Rabu (4/4). KPK akhirnya menetapkan sebanyak 38 anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 20142019 sebagai tersangka baru dalam penerimaan suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Kopertis Rekomendasi 7 PTS di Sumut Tutup medan | Jurnal asia Sebanyak 7 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumut bakal segera ditutup tahun ini. Kopertis Wila yah I Sumut-Aceh saat ini hanya tinggal menunggu surat balasan rekomendasi dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemen Ristekdikti). Demikian disampaikan Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut Aceh, Prof Dian Armanto, Rabu (4/4) siang. “Kita sudah kirim surat ke Kemen Ristedikti untuk merekomendasi penutup PTS tersebut,” ucap Dian Armanto. Dian Armanto mengaku surat rekomendasi penutupan 7 PTS itu sudah disampaikan ke Kementerian Ristedikti, berapa waktu lalu. Sebelumnya 7 PTS bermasalah ini sudah diberi tenggat waktu selama 2 X 6 bulan untuk memperbaiki seluruh fasilitas akademis di PTS tersebut. (Bersambung ke halaman 11)