Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 05 Agustus 2015

Page 1

Harga Cabai Tak Stabil

OJK Konstitusional Tak Perlu Dibubarkan

Jaringan Narkoba Internasional Dibongkar

Atlet Dianiaya Disporasu ‘Buang Badan’

Hal. 5

Hal. 15

Hal. 16

Hal. 3

Indeks Saham Nama

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Kurs Tengah

(-/+)

%

IHSG

4781,087 -19,090

SHAnGHAI

3,756.54

133.64

nIkkeI 225 20,520.36

-27.75

-0.14

HAnG SenG 24,406.12

-5.30

-0.02

eURO STOXX 3,609.68

-0,40 3.69

-25.72

-0.71

2,087.25

-3.75

0.18

DOwJOneS 17,491.00

-20.00

0.11

nASDAq

-11.00

0.24

S&P 500

harianjurnalasia

Tutup

4,562.00

Mata uang

Kurs

AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD USD

9,843.27 14,775.68 21,046.15 1,740.58 10,878.68 3,491.15 1,635.96 8,858.14 4,879.62 9,776.17 13,495.00

Dari berbagai sumber 22.00 wib

Rabu, 5 Agustus 2015

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 851 Tahun IV

Konferensi Aseanapol-35 di Jakarta

Narkoba, Ilegal Fishing dan Human Traficking Disorot Jakarta | Jurnal Asia wakil Presiden Jusuf kalla membuka secara resmi acara konferensi Aseanapol ke-35 di Jakarta. Dalam sambutannya, Jk menekankan peran utama kepolisian dan kerja sama dengan negara-negara sahabat. “Dalam menyelesaikan kriminal yang terjadi antar negara baik di Asean dan negara lain seperti terorisme, drugs, kriminal, korupsi, money laundry, semuanya membutuhkan kerjasama banyak ngeara karena teknologi,” kata wakil Presiden Jusuf kalla di hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakpus, Selasa (4/8). Dalam acara ini hadir puluhan delegasi kepolisian negara-negara sahabat seperti Vietnam, Thai land, Jepang, Cina, new Zealand, Rusia dan Interpol. Dari Indonesia hadir kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan jajaran petinggi kepolisian lainnya, Menko Polhukam Tedjo edhy dan Jaksa Agung M Prasetyo. Jk menekankan pentingnya sinergitas kepolisian antar negara dalam

penyelesaian atau pencegahan kasus-kasus yang besar. Ia memberi contoh penanganan kasus terorisme yang terus diberantas dengan bekerjasama dengan kepolisian negara sahabat. “Indonesia berpengalaman dengan konlik yang terjadi tapi tak jarang (pelaku teror) dengan mudah mendapat logistik dari negara tetangga,” sambungnya. Menurut Jk, Indonesia harus bersiap menyambut Masyarakat ekonomi Asean (MeA) tahun depan. Tak hanya dari sektor perdagangan namun orang-orang dari luar negeri yang lebih mudah masuk ke Indonesia. Di sinilah pentingnya kerjasama kepolisian Indonesia dengan Interpol atau kepolisian negara-negara bersahabat untuk menjaga keamanan negara secara menyeluruh. “Sebentar lagi Asean Community dijalankan. Artinya kebebasan yang diterima tidak saja soal perdagangan tapi juga antar manusia. Sehingga ada efek yang harus dilayani dan dilindungi,” terang Jk. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa

WAkil PresiDeN Jususf kalla (tengah) didampingi dengan kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kelima kanan) dan sejumlah kepala kepolisian Asean foto bersama seusai membuka acara konferensi ASenAPOL ke-35 di Jakarta, Selasa (4/8). konferensi ASeAnAPOL yang berlangsung 3-7 Agustus 2015 itu merupakan pertemuan yang dihadiri 10 kepala kepolisian ASeAn, delapan negara mitra wicara ASeAnAPOL dan dua Organisasi regional atau internasional (ICPO Interpol dan ASeAn Secretariat).

Wagubsu ‘Terseret’ Dana Bansos Hari Ini Diperiksa Kejagung

Jurnal Asia | Ant: Andika wahyu

DirekTUr navigasi Penerbangan kemenhub novie Riyanto Raharjo (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan Direktur kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat kemenhub Muzaffar Ismail (kiri) dan Direktur Safety and Standard Air navigation (Airnav) wisnu Daryono (kanan) saat sosialisasi peraturan Menhub tentang pengoperasian pesawat tanpa awak (drone) di Jakarta, Selasa (4/8).

Drone Masuk Areal Bandara Didenda Rp1 Miliar Kemenhub Bentuk Aturan Sertiikasi Pengguna Jakarta | Jurnal Asia kementerian Perhubungan akan menambahkan aturan terhadap penggunaan pesawat tanpa awak atau dikenal drone. Penambahan peraturan tersebut seperti halnya sertiikasi pengguna drone dan model drone yang sesuai izin kemenhub. "Belum pernah ada insiden drone di Indonesia. kami akan membuat rencana, artinya kami akan membatasi penggunaan drone, habis itu kami akan mengatur bagaimana sertifikasi penggunanya, bagaimana aturan orang mengoperasikan, bagaimana ukuran drone itu besar atau kecil," ujar Direktur na vigasi Penerbangan, Dirjen Perhubungan Udara, kemenhub

novie Riyanto. Hal itu dia sampaikan di Sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan no kM 90/2015 Tentang Pengoperasian Pesawat Tan pa Awak (Drone), di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa (4/8). novie menjelaskan penambahan aturan tersebut akan diatur kemenhub pada bulan September 2015. Apabila peraturan baru telah di sahkan, maka setiap orang yang tidak memiliki sertifikasi atau izin tidak diperbolehkan mengoperasikan drone. "kalau dia nggak punya sertiikasi, dia nggak bisa mener­ bangkan. Akan ada sanksi administratif kepada penyelenggara apabila melanggar," terangnya. (Bersambung ke halaman 11)

Puluhan Siswa Darul Ilmi Murni Keracunan Makanan Medan | Jurnal Asia Puluhan siswa Perguruan Swasta Darul Ilmi Murni keracunan makanan yang dikonsumsi di sekolah, Selasa (4/8). Para siswa sekarang tengah mendapatkan perawatan intensif di Lantai II Rumah Sakit Madani. Dari pengamatan wartawan, puluhan siswa yang keracunan tersebut dibawa ke lantai II untuk mendapatkan perawatan intensif. Tak hanya itu, para siswa serta orangtua terlihat memasuki ber bagai ruang di antaranya ruang 2.6 dan 2.7. Seorang guru berbadan besar melarang awak media untuk mengambil gambar. Bahkan, ia menyatakan bahwa tidak ada masalah di sekolah. Para hanya alergi makanan, sehingga tidak perlu diberitakan. "Anda siapa mengambil gambar, apa maksudnya. Harus izin manajemen dulu, jangan seenak-

nya aja dong. Para siswa hanya alergi, jangan jadi layak dibuat pemberitaan. kamu jangan nyari sensasi saja dong. Cuma alergi makanan ini dan jumlahnya siswanya tidak banyak," ujarnya di Rumah Lantai II, Rumah Sakit Madani. Menurutnya, seluruh siswa yang mendapatkan perawatan intensif sekedar alergi makanan selepas makan siang di kantin sekolah. Apalagi, dari ratusan siswa yang makan di kantin, hanya puluhan siswa yang mendapatkan perawatan. "Tidak benar keracunan, barangkali hanya alergi makanan dan faktor cuaca juga. Dari ratusan siswa hanya puluhan kok yang dirawat. nanti juga sembuh karena tidak ada masalah yang urgen," katanya. (Bersambung ke halaman 11)

Jakarta | Jurnal Asia Wakil Gubernur sumatera Utara Tengku erry Nuradi bakal ikut terseret, dalam pusaran kasus dana bantuan sosial (bansos) Pemprovsu 20112013. Pasalnya hari ini, rabu (5/8), pasangan dari Gubsu Gatot Pujo Nugroho tersebut akan diperiksa kejaksaan Agung. sedangkan kPk belum berencana melakukan pemanggilan untuk melengkapi pemberkasan perkara.

"kami akan periksa wagub Sumut. Tentu ada saksi lain. Tapi yang sudah disampaikan ke Puspenkum itu wagub Sumut," ujar kepala Pusat Penerangan Hukum kejagung, Tony Tribagus Spontana di kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Selasa (4/8). Tony menegaskan, pemeriksaan kasus dugaan korupsi di-

fokuskan pada pejabat terkait di pemprov Sumut. "Masih ke pejabat sana. Artinya bagaimana penggunaan anggaran bansos selama rentang 2011-2013. Ini untuk menentukan kerugian negaranya. Untuk menentukan modusnya, apakah dipergunakan tidak sesuai, diberikan pada yang tidak berhak, bahkan untuk dipakai sendiri,

bahkan fiktif. Fiktif itu telak sekali kalau terjadi gratiikasi," tegasnya. Terkait dengan permintaan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo nugroho yang ingin semua kasusnya ditangani kPk, Tony mengatakan, semua penegak hukum punya kewenangan menyelidiki dan menyidik kasus korupsi. (Bersambung ke halaman 11)

Resmi Tersangka Korupsi Proyek Dermaga Sabang

Bupati Bener Meriah Rugikan Negara Rp116 Miliar Jakarta | Jurnal Asia Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, Ruslan Abdul Gani ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang atau yang dikenal dengan istilah Dermaga Sabang tahun 2011 lantaran diduga merugikan negara senilai Rp 116 miliar. P e l a k s a n a Tu g a s wa k i l ketua komisi Pemberantasan korupsi (kPk) Johan Budi Sapto Pribowo menjelaskan kasus ini merupakan pengembangan dari kasus Dermaga Sabang yang telah menjerat dua terpidana lain, yakni Heru Sulaksono dan Ramadhan Ismy.

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

PelAksANA tugas (plt) pimpinan kPk Johan Budi menyampaikan keterangan pers tentang penetapan tersangka baru di Gedung kPk, Jakarta, Selasa (4/8).

"Setelah melakukan gelar perkara, disimpulkan penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan ada tipikor yang diduga dilakukan oleh RAG (Ruslan Abdul Gani)," kata Johan ketika jumpa pers di kantornya, Jakarta, Selasa (4/8). Johan menjelaskan, meski kini Ruslan menjabat sebagai bupati namun tindak pidana korupsi diduga dilakukan saat Ruslan menjabat sebagai kepala Badan Pengusahaan kawasan Sabang. "RAG melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo 55 Ayat 1 ke-1 kUHP jo 65 Ayat 1 kUHP," kata Johan. (Bersambung ke halaman 11)

MUI dan OJK Sepakat BPJS Kesehatan Tak Haram Otoritas Jasa keuangan (OJk) telah menyelesaikan pertemuannya dengan Majelis Ulama indonesia (MUi), Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJs) kesehatan, dan Dewan Jaminan sosial Nasional (DJsN). Hasilnya adalah BPJs kesehatan tak lagi haram. kepala eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank (IknB) OJk Firdaus Djaelani mengatakan, rapat dilakukan untuk memberikan kejelasan terhadap hukum penggunaan BPJS kesehatan yang selama ini dikabarkan haram. “Sebagaimana kita ketahui bersama, minggu lalu di media beredar

Jurnal Asia | Ant: Rosa Panggabean

kePAlA eksekutif Pengawas Industri keuangan non Bank (IknB) OJk Firdaus Djaelani (tengah) bersama Direktur Utama BPJS kesehatan Fahmi Idris (kiri) dan wakil ketua Dewan Pengurus Harian Dewan Syariah nasional MUI Jaih Mubarok (kanan) memberi keterangan pers usai pertemuan Direksi BPJS kesehatan, pengurus MUI, Dewan Jaminan Sosial nasional dan OJk di Gedung Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8).

berita-berita baik cetak maupun elektronik, banyak mengangkat isuisu BPJS kesehatan atas keluarnya ijtima ulama MUI seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Tegal, isu yang beredar sangat luas sekali, bahkan ada kosa kata menyeramkan, ada kata-kata haram padahal tidak kita temukan di ijtima’ kata-kata tersebut,” jelas Firdaus saat konferensi pers di Gedung Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8). Dia menjelaskan, fatwa soal haramnya BPJS kesehatan tersebut simpang-siur di khalayak luas. “Belum lagi banyak pihak berbicara yang kurang pas sehingga melebar. OJk tentu bersama-sama dengan pihak terkait membahas masalah ini agar bisa selesai. BPJS yang menyelenggarakan Jkn sebuah program yang baik sekali dari pemerintah untuk masalah kesehatan,” terang dia. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.