Pemilik 161 Kg Sabu Lompat Apartemen Hal. 6
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
BNPT Waspada WNI Dideportasi
Kepala BIN: Natal dan Tahun Baru Aman
Yuan Masuk Cadangan Devisa
Hal. 11
Hal. 16
Hal. 7
+JurnalAsiaHarian
Sabtu, 5 Desember 2015
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 953 Tahun IV
Pekan Terakhir Pilkada
Indeks Saham Nama
Anggaran KPU dan Panwaslih Tersendat Medan | Jurnal Asia H-5 menjelang pelaksanaan Pilkada nasional pada Rabu, 9 Desember 2015, Pemprovsu menggelar Rapat koordinasi Persiapan akhir Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada, Jumat (4/12) di aula martabe lt. 2 kantor Gubsu. Rapat dipimpin oleh Plt Gubsu ini dihadiri Bupati/walikota, kPU dan Panwaslu dari 23 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada serantak se Sumut, Sekda Provsu Hasban Ritonga, anggota kPU dan Bawaslu Provinsi serta unsur Forkominda, Polda Sumut dan kodam I/BB. Rakor ini dimaksudkan memantapkan kesiapan penyelenggaraan Pilkada yang tinggal beberapa hari lagi. Plt Gubsu dalam sambutannya mengharapkan dengan rapat koordinasi yang dilaksanakan dapat ditemukan solusi dari kendalakendala dan permasalahan yang ada terkait persiapan pilkada serentak 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara. "Diharapkan semua pihak siap melaksanakan tugas masingmasing dan mari kita wujudkan pemilukada yang damai di Sumut," ujar Plt Gubsu. Informasi yang diperoleh desk
pilkada provinsi Sumatera Utara dan rilis dari kemeterian Dalam negeri, masih terdapat kendala yang berkaitan dengan pencairan anggaran untuk kebutuhan kPU dan Panitia Pengawasan Pemilihan di beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara. Plt Gubsu menyadari bahwa pembiayaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kewajiban masing-masing kepala daerah dan jumlah nominalnya relatif besar, oleh karenanya perlu kecermatan semua pihak. "Diharapkan apa yang telah disepakati antara pemerintah daerah dan penyelenggara dapat direalisasikan dengan tetap mempedomani ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," ujar Plt Gubsu. Plt Gubsu pada kesempatan tersebut juga mengharapkan dengan Rakor Persiapan Akhir Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada 23 kabupaten/kota akan diperoleh informasi guna dapat memetakan potensi permasalahan di masingmasing daerah terutama menjelang pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Hery Chaniago
KeTUA kPU Sumut, kapoldasu, Plt Gubernur Sumatera Utara, Pangdam I/BB, ketua Bawaslu Sumut melakukan rapat jelang Pilkada koordinasi pengawasan juga pengamanan di 23 kabupaten kota Sumut.
Paket Kebijakan Ke- VII
Urusan Investasi, PPh dan Tanah Dipermudah Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi yang ketujuh kalinya tahun ini. kali ini ada tiga sektor yang masuk dalam paket kebijakan teranyar, yaitu investasi, pajak penghasilan (PPh), dan pertanahan. Menteri koordinator Bidang Perekonomian Darmin nasution menjelaskan di bidang penanaman modal, pemerintah menambah jenis perizinan yang bisa diperoleh calon investor dalam tiga jam dari sebelumnya tiga izin menjadi delapan izin. Selain bisa mendapatkan secara instan izin prinsip investasi, nomor Pokok wajib Pajak (nPwP), dan izin Perseroan Terbatas (PT), calon investor kini bisa mengurus izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), Rencana Penggunaan Tenaga kerja Asing (RPTkA), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), dan nomor Induk kepabeanan (nIk). “Delapan izin itu tetap harus bisa diberikan dalam waktu tiga jam,” tegas Darmin di Istana
kepresidenan, Jumat (4/12). Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Badan koordinasi Penanaman Modal (BkPM) Azhar Lubis menambahkan instansinya telah menyelesaikan pembahasan fasilitas booking tanah untuk keperluan investasi dengan kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dipimpin Menteri Ferry Mursyidan Baldan. nantinya tanah yang telah dibooking investor nantinya bisa mendapatkan keistimewaan khusus dalam memperpanjang Hak Guna Usaha (HGU). Investor yang telah melakukan booking tanah tak perlu lagi melakukan pengajuan HGU ulang jika ingin memperpanjang penggunaan tanah tersebut. “Jadi perizinan yang sebelumnya lama mengurusnya, sekarang dalam waktu tiga jam dikeluarkan dari pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) BkPM karena semua kementerian memiliki perwakilan di kantor kami. Investor kawasan industri yang datang, bisa dapat sembilan jenis izin itu hanya dalam tiga jam,” tegas Azhar. (ant/cnn)
“(Presiden) meminta supaya status pegawai negeri ini berlaku nasional. Jadi nggak ada lagi pegawai negeri daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PAn RB), Yuddy Chrisnandi di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (4/12) Landasan hukum disiapkan melalui Rancangan Peraturan Pe-
merintah (RPP) tentang manajemen aparatur sipil negara. Sebagai turunan dari undang-undang (UU) Aparatur Sipil negara (ASn). Yuddy menilai konsep ini akan sangat membantu standar penilaian secara nasional. Di mana juga akan berpengaruh terhadap penentuan gaji dan tunjangan pegawai serta kenaikan jabatan. “konsekuensinya itu sebagai pemersatu nasional kan. Terus kemudian penilaian. kinerja itu orientasinya bukan prosedur lagi tetapi hasil. Jadi setiap prom osi harus memperhatikan rekam jejak dan capaian dari setiap orang yang akan dipromosikan,” paparnya. Selain itu, PnS juga tidak akan menetap di satu daerah. Ada
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
4508,452 -28,930 -0,640
SHAnGHAI
3,524.99
-59.83
-1.67
nIkkeI 225 19,504.48 -435.42
-2.18
HAnG SenG 22,235.89 -181.12
-0.81
eURO STOXX 3,327.01
-16.33
-0.49
S&P 500
-29.89
1.44
DOwJOneS 17,477.67 -252.01
1.42
nASDAq
1.67
2,049.62
5,037.53
-85.70
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,833.00 10,137.52 15,090.43 20,920.36 1,784.84 11,278.90 3,278.76 1,625.23 9,239.76 4,641.49 9,901.59
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Ratusan Kios Pajak Delima Indrapura Terbakar Seorang Pedagang Meregang Nyawa
Jurnal Asia | Hery Chaniago
PAPArKAN UANg PAlSU. kapolsek Medan Helvetia kompol Ronny Bonic (kiri) memaparkan tangkapan uang palsu sebesar Rp6.250.000 di Polsek Helvetia, Medan, Jumat (4/12). Teshar Rianda sebagai tersangka berhasil dibekuk dari kediamannya, di Jalan kertas.
Kabur dari Jakarta, Dapat Order di Medan
Rp500 Juta Uang Palsu Dicetak untuk Pilkada Medan | Jurnal Asia Masyarakat diharap berhati-hati dengan peredaran uang palsu (upal) jelang Pilkada Medan. Pasalnya, Kamis (3/12) kemarin, Polsek Helvetia meringkus seorang tersangka pencetak duit abal-abal, yang sepintas lalu seperti asli tersebut sebanyak rp500 juta.
Adalah Teshar Rianda (32) tak berkutik saat disergap dari kediamannya, di Jalan kertas no.27, ke lurahan Sei Putih, kecamatan Medan Petisah. warga asal Jakarta tersebut akhirnya meringkuk dibalik jeruji besi. Dari tangan tersangka disita barang bukti pecahan upal Rp 50 Ribu berjumlah Rp1.050.000, dan lembaran kertas upal Rp50 Ribu belum terpotong berjumlah Rp5 Juta. Serta satu unit printer, laptop, kertas CORDE F4, lashdisk, yang dipakai untuk mencetak uang. “Menjelang Pilkada serentak, mengantisipasi peredaran upal, dan berdasarkan petunjuk pimpinan mengarahkan anggota untuk melakukan penyelidikan adanya
peredaran upal,” ujar kapolsek Helvetia kompol Ronni Boonic didampingi kanit Reskrim Polsek Helvetia AkP Hendrik Temaluru, Jumat (4/12) sore. Polisi awalnya melakukan monitoring, lalu mendeteksi adanya peredaran upal di kawasan Medan Petisah. Penyelidikan lebih dalam pun dilakukan dengan cara “Undercover Buy” atau menyaru sebagai pembeli. “Setelah diketahui identitas pencetak upal ini, lalu anggota memesan sebanyak Rp1 juta upal, dengan harga Rp 500 Ribu. Jadi Teshar menjual upalnya dengan harga separuh dari nominal uang asli,” kata Ronni. (Bersambung ke halaman 11)
Medan | Jurnal Asia kebakaran hebat menghanguskan ratusan kios yang menjual pakaian di Pajak Delima, Indrapura, Air Putih, kabupaten Batubara, Jumat (4/12) sekira pukul 03.30 wIB. Dalam peristiwa ini menelan seorang korban jiwa, yang terpanggang di dalam kiosnya. Informasi dikumpul, penyebab insiden diduga akibat korsleting arus pendek listrik PLn. Api pertama kali berasal dari kios Jimmy Tobing yang menjual pakaian. Adalah Ani Hutahuruk (53), warga Desa Tanah Tinggi, kecamatan Air Putih, kabupaten Batubara yang menjadi korbannya. Dia meregang nyawa setelah sekitar pukul 04.30 wIB mencoba masuk ke dalam Pajak Delima menuju kios untuk mengamankan barang dagangan berupa pakaian dan uang dari amuk si jago merah. Saat tiba di kios miliknya, Ani coba menerobos dengan keadaan pintu besi terbuka satu daun pintu yang sempit. Situasi semakin tak aman, hingga mendadak ia tertimpa broti runtuh dari bagian atap. ketika hendak diselamatkan, korban terjatuh dan warga kesulitan untuk menolong. Apalagi amuk si jago merah terus berkobar-kobar. Petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat terus berjibaku. Sekira pukul 06.00 wIB, enam mobil pemadam berhasil menjinakkan kobaran api. Setengah jam kemudian, korban pun dievakuasi dalam keadaan sudah gosong dan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah dibawa ke klinik Oloan menggunakan mobil Sat Lantas Polres Batubara. kapolres Batubara, AkBP Agung Suyono meninjau lokasi kebakaran. Jumat pagi sekira pukul 06.30 wIB, menyebut masih melakukan pemeriksaan terhadap penjaga malam yakni Abah dan Ilham. “Untuk penyebab pastinya masih diselidiki. Dua personel dari DVI sudah turun ke TkP. Lokasi juga sudah diberi Police Line (garis polisi). kemudian kami (Muspida setempat) juga sudah membentuk posko bertujuan untuk mengantisipasi penjarahan,” sebut Agung. (ial)
Atas Dugaan Politik Uang
PPATK Lapor Calon Kepala Daerah ke KPK Jakarta | Jurnal Asia Pusat Pelaporan dan Analisis Tran saksi keuangan telah memberikan Laporan Hasil Analisis (LHA) ke pada komisi Pemberantasan korupsi terkait praktik politik uang dalam Pilkada. Menurut wakil ketua PPATk Agus Santoso, praktik politik uang itu diduga dilakukan oleh sejumlah calon kepala daerah. kecurigaan itu berdasarkan adanya transaksi keuangan dalam jumlah besar, namun tidak jelas jenis transaksinya. "Jadi misal begini, ada orang mengirim ke mister X uang Rp 2 miliar. Tapi dalam hubungan apa ya, enggak dagang, enggak apa," kata Agus di Jakarta, Jumat (4/12). "nah terus dia mengumpulkan uang seperti itu di rekeningnya itu uangnya puluhan milyar. Tapi dari orang-orang yang mitra usaha bukan, apa bukan," tutur Agus.
Agus tidak bisa memastikan berapa jumlah calon kepala daerah yang dilaporkan ke kPk. Ia menambahkan, pihaknya menyerahkan kepada kPk untuk menyelidiki. namun, belum dapat diprediksi ke mana saja uang tersebut mengalir. Ini dikarenakan transaksi masih banyak yang menggunakan nama orang lain. "kalau di pencucian uang itu kan ngumpulin dana dari bangak orang. Jadi, many to one. One itu bukan satu, bisa juga berenteng ke beberapa orang, nanti dia sebar lagi," ujar Agus. Menurut Agus, indikasi praktik politik uang tersebut perlu diveriikasi terlebih dahulu. Sebab, yang dilihat oleh PPATk adalah pada tataran pihak yang memainkan dana. "Tapi dibagi ke mana saja, kita masih belum tahu membaginya ke mana. Yang jelas ada orang-orang ini
yang mengumpulkan dana yang diduga untuk money politik di Pilkada," kata Agus. Tak Pakai rekening Dana Kampanye wakil ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATk), Agus Santoso mengatakan, calon kepala daerah yang dana kampanyenya tidak ditempatkan pada reke ning dana kampanye harus dikenakan sanksi. Pasalnya, penyelewengan dana kampanye tidak dapat dipantau jika transaksi keuangan terkait pilkada tidak dilakukan melalui rekening tersebut. "Rekening dana kampanye tujuannya dibuka untuk pembiayaan dana kampanye. Jadi harus dipakai," ujar Agus usai menjadi pembicara dalam acara diskusi di Jakarta, Jumat (4/12). (Bersambung ke halaman 11)
Pemerintah akan Hapus Status PNS Daerah Pemerintah berencana meratakan standar Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Sehingga nantinya tidak ada lagi status PNS pusat maupun daerah.
Tutup
peluang digeser dari satu daerah ke daerah lain , termasuk dari pusat. “Jadi dia pada jenjang tertentu, itu bisa mutasi ke berbagai wilayah,” tegas Yuddy. Pemerintah akan menetapkan sertiikasi untuk segala jabatan. Agar jabatan yang diisi oleh orang yang sesuai dengan kemampuannya. “Untuk jabatan-jabatan apa pun di pusat atau daerah itu tidak boleh asal taruh, itu harus orang yang memiliki sertiikasi jabatan. Seperti di daerah misalnya orang guru agama menjadi kepala dinas pendidikan. Yang gitu-gitu itu nggak bo leh. Jadi ke depan lembagalem baga pemerintah itu harus me nyelenggarakan sekolah atau kursus yang memberikan sertiikasi kedinasan,” jelasnya. (ant/dtf)
Jurnal Asia | Ant: widodo S. Jusuf
PreSIDeN Joko widodo (kedua kanan) didampingi wapres Jusuf kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di kantor kepresidenan, Jumat (4/12).
Jurnal Asia | Ist
KAPolreS Batubara turut hadir di lokasi kebakaran yang menghanguskan ratusan unit toko Pajak Delima, Indrapura, Jumat (4/12) dinihari.
Mulai 2016, Berlaku 3 Jenis SIM C Jakarta | Jurnal Asia wacana soal pembagian golongan pada surat izin mengemudi (SIM) C yang sempat digulirkan pihak korps Lalu Lintas (korlantas) Polri, Mei lalu, tampaknya bersifat serius. Seperti di negara-negara maju, biker yang ingin memiliki SIM C kelak digolongkan sesuai sepeda motor yang digunakan. SIM C tidak lagi berlaku secara umum untuk semua jenis sepeda motor. kombes Pol Unggul Sedyantoro, Analis kebijakan Madya Bidang Dikmas korlantas Polri, menjelaskan, peraturan tersebut sampai saat ini masih dalam tahap kajian. Akan tetapi, aturan tersebut ditargetkan sudah bisa diimplementasikan di Indonesia pada April 2016. "Sekarang kami sedang proses untuk menyiapkan infrastruktur, sarana, serta prasarananya. Target kami, triwulan 2016 atau paling telat April 2016," kata Unggul dalam acara Indonesia Road Safety Award (IRSA) 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, kamis (3/12). Unggul menjelaskan, nantinya SIM C terbagi menjadi tiga golongan, yakni C, C1, dan C2. SIM C berlaku untuk sepeda motor berkapasitas mesin di bawah 250 cc, C1 untuk 250 cc sampai 500 cc, sedangkan C2 khusus di atas 500 cc. Untuk itu, menurut dia, pengguna sepeda motor dengan kapasitas mesin besar atau di atas 250 cc secara otomatis harus membuat SIM C baru. "SIM yang mereka punya sekarang untuk sepeda motor di bawah 250 cc. Makanya, mekanismenya seperti apa, itu belum bisa kami jelaskan karena masih kami proses semuanya," ujarnya. Kapasitas mesin Unggul menuturkan, setelah peraturan ini berlaku, maka pengendara sepeda motor yang belum memiliki SIM akan diuji berdasarkan sepeda motor yang dimiliki. Bahkan, biaya tiap-tiap golongan SIM C juga akan berbeda. "Peraturan ini diberlakukan secara nasional. Biayanya berapa, belum tahu. Yang pasti, biayanya menyesuaikan dengan SIM," ujarnya. (kc)