Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 05 Januari 2016

Page 1

Kemendag Tetapkan Harga Referensi CPO

97 PNS Pemprovsu Bolos Kerja

Survei KemenPANRB Bikin Gerah

OJK Tak Perlu Lunasi Pajak Rp1,3 Triliun

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 16

Hal. 3

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 5 Januari 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 973 Tahun IV

Harga Premium, Solar dan LPG 12 Kg Turun

Indeks Saham Nama

(-/+)

Kurs Tengah %

IHSG

4525,919

Shanghai

3,296.26 -242.92

-6.86

Nikkei 225

18,450.98 -582.73

-3.06

Hang Seng

21,327.12

-587.28

-2.68

EURO STOXX 3,177.35

-90.17

-2.76

S&P 500

-30.25

1.49

17,072.00 -269.00

1.55

Dowjones

Pungutan Dana Ketahanan Energi Ditunda

Tutup

Nasdaq

2,005.25

4,509.00

-67,090 -1,460

-78.75

1.72

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,898.00 10,026.04 15,102.28 20,455.10 1,792.87 11,606.35 3,214.17 1,571.43 9,397.14 4,621.61 9,758.48

Medan | Jurnal asia Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) resmi turun mulai hari ini. Tak cuma itu saja, nilai jual gas ukuran 12 Kilogram juga ikut dipangkas, sebesar rp5 ribuan pertabung. Sedangkan harga premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) rp7.050/liter, dan di luar Jamali rp6.950/liter. Untuk sementara, harga-harga tersebut mengikut keekonomian masyarakat, karena belum dipungut dana energi yang ditunda lantaran belum mendapat restu DPr.

Jurnal Asia | Hery Chaniago

Harga BBM TUrUN. Operator SPBU terlihat melakukan pengisian Bahan Bakar minyak (BBM) di SPBU Coco, Jalan Putri Hijau, Medan, Senin (4/1). Harga BBM Premium akan turun mulai tanggal 5 Januari 2016.

Pemerintah Bakal Pangkas Jumlah PNS 37,1 Persen Terlalu ‘Gemuk’ di Setiap Instansi Jakarta | Jurnal asia Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) Yuddy Chrisnandi mengatakan pemerintah akan memang kas jumlah aparatur sipil negara atau PNS dari saat ini 4,7 juta akan menjadi hanya 3,5 juta atau sebesar 37,1%. Pe r a m p i n g a n j u m l a h P N S tersebut guna menghemat belanja pegawai di Kementerian/Lembaga agar tidak lebih besar dari belanja pembangunan. “Jumlah aparatur sipil negara akan dikurangi dari 4,7 juta menjadi 3,5 juta saja. Jumlah lebih sedikit dengan beban kerja yang sama. Jadi akan lebih berat dan dibutuhkan orang-orang dengan kompetensi yang lebih,” kata Yuddy Chrisnandi ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (4/1). Yuddy tidak menjelaskan lebih lanjut kapan target pemerintah

mencapai angka jumlah PNS menjadi hanya 3,5 juta orang. Menurutnya, rata-rata anggaran belanja pegawai yang mencapai 42% masih terlalu gemuk. “Kita sedang melakukan kajian yang komprehensif, minggu ini kami sampaikan hasilnya. Kondisi saat ini pasti jumlah PNS sudah kelebihan,” tambah Yuddy. Menurut Yuddy, anggaran belanja pegawai semestinya tidak lebih besar dari belanja pembangunan. Perampingan jumlah PNS bisa mengurangi belanja pegawai untuk dialihkan ke belanja pembangunan yang lebih produktif. “Sekarang ibarat orang sesak nafas. Rata-rata 42% anggaran kementerian untuk belanja pegawai. Ada yang belanja pegawai 50% itu sudah lampu merah, masa lebih besar daripada belanja pembangunan,” tutup Yuddy. (dtc)

“Premium non Jamali dari Rp 7.300/liter turun menjadi Rp 6.950/liter. Sedangkan Premium di Jamali dari Rp7.400/liter turun jadi Rp7.050/liter,” kata Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto, di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Senin (4/1). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, dalam pesan singkatnya mengkoreksi harga solar yang diumumkan. “Harga solar Rp 5.650/liter. Harap dikoreksi,” tutup Wiratmaja. Dwi menambahkan, Pertamina

juga akan turunkan produk-produk yang lain. Seperti Pertalite turun Rp 350 dari Rp 8.250 ke Rp 7.900, Pertamax di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat turun dari Rp 8.650 jadi 8.500. Pertamax wilayah DI Yogyakarta turun dari Rp 8.750 jadi Rp 8.600. Harga Pertamax Jawa Timur turun dari Rp 8.750 jadi Rp 8.600, Pertamax plus DKI Jakarta turun dari Rp 9.650 ke Rp 9.400, Pertamina Dex di DKI Jakarta dari Rp 9.850 ke Rp 9.600, solar non PSO dari Rp 8.300 ke Rp 8.050. (Bersambung ke halaman 11)

Tangani Gudang Korupsi di Daerah

Polri-KPK Bentuk Unit Reaksi Cepat Jakarta | Jurnal asia Pertemuan pimpinan Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/1) berbuah renca na kerja sama. Polri dan KPK se pakat untuk membentuk tim gabungan yang dinamakan "Unit Reaksi Cepat". "Kami (Polri dan KPK) akan bentuk Unit Reaksi Cepat. Ini semacam pilot project untuk menangani daerah-daerah yang banyak kasus

korupsinya," ujar Ketua KPK Agus Raharjo, usai pertemuan. Agus mengakui, kerja sama semacam ini sangat baik dalam penegakan hukum. Apalagi terkait pemberantasan tindak pidana korupsi yang memang membutuhkan ekstra tenaga. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, tim gabungan itu memiliki tugas memetakan modus korupsi

yang terjadi di pemerintah daerah. Tim tersebut kemudian mengkaji bagaimana cara memperbaiki sistem penganggaran agar modus seperti itu tidak digunakan kembali. Badrodin mencontohkan program bantuan sosial (Bansos) atau hibah yang kerap menjadi bancakan kepala daerah. Salah satunya yang terjadi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat Gatot Pudjo Nugroho memimpin. (Bersambung ke halaman 11)

Jadi Andalan Pajak 2016

Jokowi Arahkan Tax Amnesty dan Revaluasi Aset Jakarta | Jurnal asia Pemerintah tengah menyiapkan beberapa kebijakan terkait penerimaan pajak di 2016. Salah satu yang menjadi perhatian khusus adalah rencana pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty. Dalam sidang kabinet paripurna, Presiden Joko Widodo (Jokowi), menginginkan kebijakan tersebut dibahas secara komperhensif. Terutama penempatan dana-dana dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri. "Beliau mengarahkan, kalau sudah masuk sebagai cash, terus digu­n akan­ untuk­ ‎ i ndustri­ apa.­ Jadi kita juga menyiapkan untuk penempatan dana dan bagaimana mengoptimalkan untuk kepentingan publik," kata Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1) Dana tersebut diharapkan mampu untuk memutar roda perekonomian di dalam negeri. Sehingga target pertumbuhan 5,3% yang dipatok dalam APBN 2016 bisa tercapai. Sejalan dengan hal itu, pengangguran dan kemiskinan juga bisa semakin diperkecil. Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyoroti kebijakan revaluasi aset. Perusahaan yang sudah melakukan revaluasi, akan semakin kuat dari sisi modal. Sehingga bisa ditujukan untuk merealisasikan

program-program yang mendorong perekonomian. "Jadi setelah revaluasi, bagaimana bisa memanfaatkan dan optimalkan modalnya," kata Mardiasmo. Jadi andalan Pajak Realisasi penerimaan pajak tahun 2015 lalu gagal mencapai target. Catatan pemerintah menyebutkan, penerimaan pajak tahun 2015 hanya Rp 1.055 triliun, atau 81,5% dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294 triliun. Padahal, target penerimaan pajak dalam APBN 2015 sebesar Rp 1.360,1 triliun. Karena itu, pemerintah sedang menghitung ulang target penerimaan pajak yang lebih realistis untuk diajukan ke DPR dalam proses APBN-P 2016. Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, bisa dipastikan target penerimaan pajak akan berubah mengikuti realisasi penerimaan pajak 2015. Karena, realisasinya di bawah target maka target tahun 2016 juga mau tidak mau direvisi ke bawah. Namun, berapa pastinya pemerintah masih akan memperhitungkan per tumbuhan alamiah ditambah dengan upaya tambahan. Jika pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 4,7% ditambah inflasi 3,3% maka pertumbuhan pajak alamiahnya sebesar 8%. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal­Asia­|­Ant:­Haidz­Mubarak

LiMa Pimpinan KPK Agus Rahardjo (kiri bawah), Basaria Panjaitan (tengah bawah), Alexander Marwata (kanan bawah), Laode Muhammad Syarif (kanan atas) dan Saut Situmorang (kiri atas), menyambangi Mabes Polri untuk berkoordinasi terkait pemberantasan korupsi.

Jurnal Asia | Selamat Riadi

KorBaN bersama petugas meninjau ulang kejadian perampokan, di kawasan Kebun karet PTPN III Rambutan, Afdeling III Desa Sei Serimah, Tebing Tinggi.

Bandit Berseragam Polisi Rampok Manager SPBU Menyaru Razia, Kuras Rp400 Juta Tebingtinggi | Jurnal asia Aksi perampokan menimpa seorang menager SPBU No.142061107 Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban-Sergai. Adalah Andreas (48), warga Jalan Sudirman, Tebingtinggi dijarah kawanan bersenjata. Pengakuan kor ban, diantara tiga pelaku, satu diantaranya menggunakan seragam polisi. Mereka berhasil menggasak uang tunai Rp400 Juta yang rencananya akan disetor ke Bank BCA, di Jalan Sudirman-Tebingtinggi, Senin (4/1) siang sekira Jam 11.00 WIB. Menurut keterangan dihimpun Jurnal Asia, Andreas saat peristiwa mengendarai mobil BK 1319 LZ. Ia datang dari Desa Suka Damai (SPBU-red) membawa uang hasil penjualan BBM. Rencananya akan disetor ke bank tanpa pengawalan aparat keamanan. Namun setiba di kawasan Jalinsum Desa Paya Bagas-Kecamatan Tebingtinggi-Sergai, kendaraannya disetop oknum berseragam Polisi diduga kuat sebagai pelaku. Dengan cara melambaikan tangan, mobil kijang korban dipaksa berhenti lalu didatangi pelaku sembari menodongkan pistol. Tak cuma itu saja, pria ini lantas dipaksa turun dan tangannya langsung digari. Tak luput mulut serta wajah korban dilakban, selanjutnya dibawa ke kawasan kebun Karet milikn PTPN III Rambutan, tepatnya di Afdeling III Desa Sei Serimah, Kec. Tebingtinggi-Sergai. Dari pengakuan Andreas, setelah dipaksa ikut bersama kawanan bandit ini, tas sandang miliknya berisi duit ratusan juta rupiah dibawa kabur. Sedangkan korban dalam kondisi terikat ditinggal begitu saja bersama mobil di lokasi kejadian. Manager SPBU tersebut baru bisa lolos, pasca pekerja kebun melintas dan melihat kondisinya dalam keadaan tak berdaya. Usai insiden naas ini, Andreas pun menghubungi Apau (28), penduduk Jalan Veteran Kompleks Bengawan Indah-Tebingtinggi. Secara bersamasama mereka mendatangi Polsek Tebingtinggi, untuk membuat laporan pengaduan. Kapolsek Tebingtinggi, AKP Burju Siahaan melalui Kanit Reskrim Ipda W Silitonga membenarkan peristiwa perampokan tersebut. Hingga berita diturunkan, kejadian ini masih dalam penyelidikan aparat keamanan. (selamat riadi)

Warga Makin Miskin di Indonesia Bertambah Untuk Sumut Naik 10,53 Persen Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara (Sumut) pada September 2015 mencapai 1.508.140 orang atau 10,79 persen dari total penduduk Sumut. Penduduk miskin ini bertambah 44.470 orang bila dibandingkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang mencapai 1.462.670 orang (10,53 persen).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Wien Kusdiatmono mengatakan, berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), kondisi tersebut lebih buruk jika dibandingkan kondisi Maret 2015 yang jumlah penduduk miskinnya sebanyak 1.463.670 orang. Penambahan angka kemiskinan tertinggi terjadi di pedesaan dibandingkan perkotaan. “Pada kurun waktu sama, penduduk miskin di desa bertambah menjadi 780.380 orang pada September 2015 dari Maret 2015 sebesar 764.370 orang. Sedangkan di perkotaan, pertumbuhan penduduk miskin menjadi 727.760 orang dari 699.300 orang pada

Maret 2015,” katanya di Kantor BPS Medan, Senin (4/1). M e n i n g k a t nya j u m l a h d a n persentase penduduk miskin selama periode Maret-September 2 0 1 5 d i S u m u t d i p e r k i ra k a n berkaitan dengan beberapa faktor. Diantaranya, terjadinya inflasi selama Maret-September 2015 sebesar 3,29 persen. Kemudian, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan, yaitu dari 99,09 persen menjadi 98,19 persen. Selain itu, faktor lainnya angka pengangguran yang mengalami peningkatan dari 6,39 persen pada Februari 2015, menjadi 6,71 persen pada Agustus 2015. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi

SeoraNg warga menunjukan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) ketika akan mengambil dana tersebut, di Kantor Pos, Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara, kemarin.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 05 Januari 2016 by Harian Jurnal Asia - Medan - Issuu