World Bank Dukung Jokowi
Sumut Masuk Zona Merah Narkoba
Presiden Resmikan PLTU Pangkalan Susu
Hal. 17
Hal. 19
Hal. 5
Pelindo I Tolak Eksekusi Lahan Belawan Hal. 20 Indeks Saham Nama
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Tutup
(-/+)
Kurs Tengah %
IHSG
5141,137
54,710
1,080
SHANGHAI
4,480.46
38.81
0.87
NIKKEI 225 19,531.63
11.62
0.06
HANG SENG 28,123.82
9.18
0.03
EURO STOXX 3,652.46
36.87
1.02
S&P 500
2,113.00
11.50
0.55
DOWJONES 18,037.00
103.00
0.57
28.25
0.63
NASDAq
4,496.00
Mata uang
Kurs
AUD EUR GBP HKD JPY* MYR NOK NZD PGK SGD USD
10,186.99 14,565.30 19,726.83 1,679.67 10,841.81 3,655.03 1,711.07 9,798.97 4,839.09 9,779.59 13,021.00
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Selasa, 5 Mei 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 779 Tahun III
Tim Investigasi Kemendikbud Telusuri Temuan
Kunci Jawaban UN SMP Beredar Medan | Jurnal Asia Pelaksanaan ujian nasional (UN) 2015 tingkat SMP/ sederajat hari pertama, Senin (4/5), ternoda dengan beredarnya kunci jawaban dari sumber yang belum diketahui. Peristiwa tersebut terjadi di SMPN-1 Medan Jalan Bunga Asoka Medan.
Jurnal Asia | Hamdani
AByADI Siregar S.Sos, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, menunjukkan barang bukti bocoran jawaban soal ujian nasional di Kantor Perwakilan Sumut Medan, Senin (4/5). Bocoran tersebut berhasil ditemukan tim ombudsman di SMPN 1 Medan.
Kejagung Tangkap Eks Manajer PLTGU Belawan Jakarta | Jurnal Asia Tim Intelijen Kejaksaan Agung berhasil menangkap buronan terpidana kasus LTE Major Overhauls Gas Turbine 1.1 dan 1.2 Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap (PLTGU) Belawan, Sumut. Terpidana bernama Ermawan Arief Budiman yang merupakan mantan pejabat PLN itu, ditangkap usai salat magrib tadi. "Ditangkap di Masjid Baiturrahman Jl. Margasatwa Barat 9b, Cilandak, Jaksel beberapa saat setelah DPO menjalankan salat magrib," kata Kapuspen Kejagung Tony Spontana di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (4/5). Ermawan merupakan mantan Manager PT PLN KITSU Sektor Pembangkit Belawan TA 20052009. Berdasarkan Putusan MA No 362 K/PID.SUS/2015 tanggal 12 Februari tahun 2015, Ermawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan/ pekerjaan lame turbine pada pekerjaan life time extension (LTE) Mayor Overhauls Gas Turbine (GT12) di Sektor Pembangkit BelawanSumut tahun anggaran 20072008 dan TA 2009. "Dan menjatuhkan pidana selama 8 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 400 juta subsidair pidana kurungan selama 8 bulan," ujar Tony. Ermawan kabur saat akan ditahan sesuai penetapan Pengadilan Tinggi Medan nomor 311/Pid.Sus.K/2014/PT.Medan tanggal 6 Okto ber tahun 2014. Majelis hakim juga memperberat hukuman Ermawan menjadi 8 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan. Sebelumnya di Pengadilan tingkat pertama pada Kamis (24/7/2014), Ermawan dijatuhi hukuman pidana 3 tahun penjara. Sebelumnya Er mawan sempat ditahan di Rutan Tanjung Gusta tapi kemudian menjadi tahanan kota setelah mendapat penjaminan dari PLN. (dtc/ant)
Penemuan kunci jawaban itu hasil te muan Ombudsman RI, perwakilan Sumut saat melakukan pantauan pelak sanaan UN di sekolah tersebut. Kepala Om budsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar mengatakan, pihaknya menemukan kertas yang diduga kunci
jawaban dari SMPN 1 Medan, pada ruang an 11 terletak pada baris kiri gedung sekolah tersebut. “Kami temukan siswa sedang melihat kunci jawaban itu. Selanjutnya kami foto dan minta pengawas ruangan untuk meminta lembar jawaban tersebut dan ditemukan kunci jawaban sudah terselip di lembar jawaban,” kata Abyadi. Menurut Abyadi, temuan ini akan dilaporkan kepada Ombudsman pusat agar selanjutnya membahasnya dengan Kemenbuddikdasmen (Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah). Abyadi menduga adanya keterlibatan pihak sekolah, yang ditandai dengan bentuk kunci jawaban diketik rapi. Bah kan ditengarai kecurangan ini su dah terencana dengan baik. Untuk tiga hari sisa pelaksanaan UN, dia berharap seluruh
pihak bisa lebih ketat mengawasi jalannya ujian. Padahal hasil UN sebenarnya tidak mempengaruhi kelulusan, namun tetap saja ada pihak berbuat curang. Kepala SMPN 1 Medan Syahril Harahap me lalui wakilnya, Adlan membantah adanya penemuan tersebut. Dia juga mengatakan, beberapa pejabat seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Syaiful Bahri juga hadir memantau pelaksanaan UN di sekolahnya. Menyikapi temuan kecurangan pelaksanaan UN di Sumut, tim pemantau terdiri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pen didikan dan Kebudayaan Nasional yakni Drs. HerryPriyadi, Tio Damanik, Tini Suhartini dan dari Badan Nasional Standard Pendidikan Dr.Teuku Ramli melakukan penelusuran kebenaran berita tersebut. Adapun hasil konirmasi sementara antara lain tim pemantau UN telah mela
kukan konfirmasi kebenaran kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, pengawas ruang ujian dan konirmasi secara lisan melalui handphone kepada Kepala Ombudsman perwakilan Sumut. Selain itu tim pemantau UN juga melakukan penelusuran kebenaran melalui dokumen, terkait kepada pelaksana UN SMPN 1 Medan yaitu berita acara pelaksanaan dan kelengkapan bahan UN, yang ditandatangani Drs. Ardiansyah dan Ferry, SE, S.Pd isinya menyatakan pelaksanaan ujian tersebut berjalan aman, tertib dan lancar. Kemudian surat pernyataan Kepala sekolah SMPN 1 Medan, menyatakan tidak ada kejadian melanggar peraturan dan perundangundangan yang berlaku, serta surat tertulis dari pengawas ruang ujian tentang kronologis kejadian. (Bersambung ke halaman 11)
Mulai Juni
Turis Jepang ke Indonesia Bebas Visa Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah Indonesia terus mening katkan hubungan Indonesia dan Jepang yang sudah terjadi selama puluhan tahun. Salah satu mempererat hubungan ter sebut adalah dengan membebaskan visa bagi warga negara Jepang yang ingin ting gal di Indonesia untuk sementara waktu. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui bahwa keadaan sekarang ini kurang adil bagi warga Jepang. Pasalnya, warga negara Indonesia (WNI) yang ingin ke Jepang sudah terbebas akan visa masuk dan segala macam, sedangkan Jepang sendiri hingga kini masih berbelit menyoal surat izin tinggal sementara atau bekerja di Indonesia. " Segera kita dapat melakukan bebas visa, karena orang Indonesia ke Jepang sudah bebas visa. Kita lagi dalam proses bebas visa. Maka itu kita janjikan ke me reka bulan Juni akan juga bebas visa," ujar JK, usai menerima kedatangan Parlemen Jepang dan Econonomic Reserach Ins titute for ASEAN and East Asia (ERIA), di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (4/5). Selanjutnya lanjut JK, Indonesia dan Jepang bakal terus meningkatkan hubungan kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hal ini dilakukan agar Jepang terus menanamkan investasinya di Indonesia untuk menumbuhkembangkan industri yang ada di bumi pertiwi. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Andika Wahyu
PRESIDEN TERIMA PARLEMEN JEPANG. Presiden Joko Widodo (kanan) menerima perwakilan Tim Parlemen Jepang di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/5). Pertemuan tersebut guna memperkuat kerja sama bilateral IndonesiaJepang.
Gerebek di Diskotik
Perwira Polri Diduga Terima Suap Rp5 Miliar Jurnal Asia | Ant: Wahyu Putro
MENDAGRI Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (tengah) dan Wamenkeu Mardiasmo (kanan) menyampaikan paparan sesi I Rapat Kerja Persiapan Pilkada Serentak 2015 yang diselenggarakan oleh Kemendagri di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5).
Kader Partai Bersengketa Dilarang Ikut Pilkada Kapolri Sebut Aceh Rawan Konlik Jakarta | Jurnal Asia Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan kader partaipartai yang sedang mengalami sengketa kepengurusan dilarang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Menurut dia, pelarangan itu bertujuan menghindari polemik yang berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum. "Persoalannya, pilkada serentak pada Desember. Seharusnya sekarang ini ada peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang bagaimana menyikapi konlik kepengurusan tersebut," kata Laoly dalam rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Balai Kartini, Senin (4/5). "Pengurus yang sah adalah yang mengambil keputusan berkekuatan hukum tetap." Keputusan Kementerian Hukum dan HAM terhadap suatu kepengurusan partai, menurut dia, bisa dianulir oleh putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Namun, Laoly mengatakan, dalam soal sengketa kepengurusan, upaya memperoleh putusan tersebut hingga mencapai tahap inal dan mengikat harus melalui proses yang panjang. "Sebab nanti ada banding dan kasasi," ujarnya. "Setelah melalui tahapan itu, baru putusan inkracht dan partai berhak ikut serta dalam pilkada." Tanggapan Laoly dalam rapat koordinasi ini dikritik oleh beberapa kepala daerah dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir. Salah satunya Ketua DPRD Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Karel Bangko. (Bersambung ke halaman 11)
Jakarta | Jurnal Asia Seorang perwira menengah berpang kat Ajun Komisaris Besar yang bertugas di Direktorat Narkotika Badan Reserse Kriminal Polri diduga telah menerima suap dari seorang bandar narkoba. Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Kabareskrim Komisaris Jenderal Budi Waseso. Budi mengungkapkan saat ini status perwira menengah tersebut sedang didalami oleh satuan Pengamanan Internal Polri. Sayangnya, Budi pun enggan mengungkapkan siapa nama perwira menengah yang kabarnya
bertugas sebagai kepala unit V tersebut. "Itu baru dugaan. Dia merupakan hasil pengembangan kasus yang sedang diusut," kata Budi singkat saat ditemui di Bareskrim Polri, Senin sore (4/5). "Untuk kronologi itu Paminal yang lebih mengerti. Saat ini sedang didalami oleh Paminal," ujarnya menambahkan. Budi pun belum bisa bercerita banyak soal perkembangan kasus suap tersebut. Soal penahanan terhadap perwira tersebut pun Budi menyerahkan semua keputusan pada satuan Profesi dan Pengamanan Polri.
"Untuk siapanya nanti dulu ya karena belum bulat. Untuk penahanan nanti kita lihat dari Propam karena mereka yang punya kewenangan," kata Budi. Menurut informasi yang dikumpulkan, kejadian tangkap tangan terhadap perwira menengah tersebut terjadi sekitar dua pekan lalu di Bandung. Sebelumnya perwira tersebut melakukan penindakan di sebuah diskotik yang juga terletak di Bandung. Kabarnya pemilik diskotik tersebut e n g g a n d i t a n g k a p o l e h p e ny i d i k dan akhirnya memutuskan untuk
menyelesaikan masalah di tempat. Uang yang ditawarkan kepada perwira menengah tersebut pun cukup besar, yaitu sekitar Rp 5 miliar. Sang perwira menengah tersebut pun sudah sempat menerima uang sebesar Rp 3 miliar sebelum akhirnya diciduk saat mau melakukan transaksi Rp 2 miliar yang menjadi sisa perjanjian penyelesaian kasus. Sayangnya Direktur Tipid Narkotika Brigadir Jenderal Anjan Pramukha belum bisa dihubungi terkait dugaan suap yang diterima bawahannya tersebut. (cnn/dtc)
Ada ‘Diana’ di Nama Bayi Putri Kate-Pangeran William Pasangan Kate Middleton dan Pangeran William telah mengumumkan nama anak kedua mereka. Dilansir dari The Daily Record, putri kecil yang baru berusia dua hari itu dinamai Charlotte Elizabeth Diana. Sebelumnya, Pangeran William dan Kate pergi menghadap Ratu Elizabeth II–nenek sang Pangeran. Ia konon baru akan mengumumkan nama calon pewaris takhta urutan keempat itu setelah sang nenek menyetujuinya. Pengumuman nama ini disambut denting bel di West
minster Abbey, sementara tembakan penghormatan dilepaskan. Gelar lengkap sang putri kecil adalah Yang Mulia Putri Charlotte Elizabeth Diana dari Cambridge. Menurut The Daily Mail, nama ini dipilih untuk menghormati kakek, nenek, dan nenek buyutnya. Charlotte, bentuk feminin dari Charles, adalah bentuk penghormatan untuk sang kakek. Selain itu, adik Kate, Pippa Middleton, juga memiliki nama tengah serupa. Sementara Elizabeth, adalah nama ratu Inggris saat ini, Elizabeth II. Diana, adalah nama dari mendiang ibu Pangeran William. Setelah mengunjungi nenek buyutnya, pasangan ini akan membawa putri kecil mereka dan kakaknya, George, kembali ke kediaman mereka di Norfolk. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Int
KATE MIDDLEToN dan Pangeran William mengumumkan nama anak kedua mereka.