PJ Walikota Medan Segera Bentuk Tim Reklame
204 Pengedar Narkoba di Medan Diringkus
Hal. 5
Hal. 8
Awas Beredar Materai Palsu
Formasi Penerimaan CPNS 2016 Dibuka Lagi
Hal. 9
Hal. 11 Indeks Saham Nama
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Kurs Tengah
(-/+)
%
IHSG
4608,445
75,360
1,660
SHAnGHAI
3,459.64
142.94
4.31
nIkkeI 225 18,926.91
243.67
1.30
HAnG SenG 23,053.57
485.14
2.15
eURO STOXX 3,472.68
30.00
0.87
2,109.79
5.74
0.27
DOwJOneS 17,918.15
89.39
0.50
nASDAq
17.98
0.35
S&P 500
harianjurnalasia
Tutup
5,145.13
Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,461.00 9,707.42 14,732.40 20,747.45 1,736.71 11,098.66 3,161.73 1,581.75 8,958.31 4,583.97 9,650.51
Dari berbagai sumber 22.00 wib
Kamis, 5 November 2015
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 927 Tahun IV
Pemerintah Luncurkan Layanan Tol Laut
Jurnal Asia | Ant: Didik Suhartono
PETugAS memandu proses bongkar muat kontainer kM Caraka Jaya niaga III-32 di Terminal Jamrud Selatan, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/11). kM Caraka Jaya niaga III-32 merupakan salah satu dari tiga kapal milik PT Pelayaran nasional Indonesia (Persero) yang dioperasionalkan perdana dalam program Tol Laut.
Kapal Wisata Asing Bebas Sandar di Belawan 18 pelabuhan. Ini turunan dari Perpres yang mengizinkan kapalkapal pesiar asing untuk berlayar ke Indonesia tentunya harus mengurus izin," kata Jonan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (4/11). Pada 18 pelabuhan yang ditetapkan itu, pemilik atau operator kapal yacht diberi kemu dahan dalam pengurusan kepabeanan, kekarantinaan, keimigrasian dan kepelabuhanan. Selama berada di perairan Indonesia kapal wisata asing itu diperbolehkan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan wisata dana mengikuti perlombaan di perairan. (Bersambung ke halaman 11)
Ia menjelaskan, sebetulnya telah ditetapkan enam trayek dalam keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor AL.108/6/2/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek Penyelenggaraan kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Tol Laut Tahun Anggaran 2015. Menurut ketentuan itu, besaran kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam pelaksanaan tol laut tersebut sebesar Rp257.907.959.000 dengan enam unit kapal. kementerian Perhubungan memberikan penugasan kepada PT Pelayaran nasional Indonesia (Persero) untuk melaksanakan program tersebut. "Dengan adanya pelaksanaan tol laut tersebut diharapkan ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat khususnya bagian Timur Indonesia dapat terlayani dengan kesetaraan harga barang di Indonesia Bagian Barat," kata Jonan. Menurut Jonan, angkutan barang terjadwal ke wilayah Ti-
mur bisa memberikan kepastian kepada pengusaha. "Selama ini datangnya kapal itu tidak pasti ada yang dua minggu empat kapal, jadi harga itu ditentukan berdasarkan datangnya kapal, gelombang tinggi dan sebagainya. Jadi dengan adanya freight-liner bisa memberikan kepastian kepada pengusaha," ujarnya. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Boedhi Setiadji mengatakan kontrak kewajiban pelayanan publik senilai Rp30 miliar untuk pengoperasian tol laut untuk periode 2 november hingga 31 Desember 2015. "Untuk pengiriman pertama 40 TeUs dari Pelabuhan Tanjung Priok dan 39 TeUs dari kementerian Perdagangan," kata dia. Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam sambutannya menyatakan keberadaan tol laut bisa menekan harga barang di wilayah Timur hingga 30 persen. "kami sangat mengapresiasi kerja sama antarkementerian ini, kami mendukung sepenuhnya," katanya. (ant)
Jokowi Restui Subsidi Listrik Dicabut
Dibuka untuk 18 Pelabuhan se-Indonesia Jakarta | Jurnal Asia Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, baru saja mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) 171 Tahun 2015 tentang tata cara pelayaran kapal wisata (yacht) asing di perairan Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan angka kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Guna mendukung rencana itu, Jonan membuka 18 pelabuhan untuk melayani kapal yacht asing. Pelabuhan-pelabuhan itu akan memberi kemudahan bagi kapal yacht asing yang bersandar untuk menurunkan wisatawan. "Sudah tanda tangan (Permen) kemarin yang pasti banyak ada
Jakarta | Jurnal Asia Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meluncurkan pelayanan angkutan barang lewat tol laut di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (4/11). Pada peluncuran perdana penyelenggara kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka pelaksanaan tol laut anggaran 2015, Jonan mengatakan pada tahap pertama dioperasikan tiga kapal untuk tiga trayek. kM. Caraka Jaya niaga III 32 melayani Trayek T-1 Tanjung Perak - Tual - Fak Fak - kaimana - Timika - kaimana - Fak Fak - Tual -Tanjung Perak. kM. Caraka Jaya niaga Ill - 22 beroperasi di Trayek T - 4 Tanjung Priok - Biak - Serui - nabire wasior - Manokwari - wasior- nabire - Serui - Blak - Tanjung Priok. Sementara kM. Caraka Jaya niaga III - 4 melayani Trayek T -6 Tanjung Priok - kijang - natuna kijang - Tanjung Priok. Jonan mengatakan subsidi untuk pengoperasian tiga kapal di tiga trayek Rp30 miliar.
Kemiskinan Dipastikan Meningkat Jakarta | Jurnal Asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya merestui PT PLN (Persero) untuk mencabut subsidi listrik, dari 23,3 juta pelanggan berdaya 450-900 volt ampere (VA). Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pencabutan subsidi ini berpotensi mengerek inlasi, sehingga angka kemiskinan pun dipastikan bakal bertambah. Hal ini tertuang dari hasil rapat terbatas bersama menteri dan direksi PLn, Rabu (4/11) sore. namun keputusan tersebut mundur, dari sebelumnya 1 Januari 2016 menjadi Juni 2016. Awalnya, dalam 2 bulan PLn diberi waktu menyisir mana saja pelanggan yang termasuk 23,3 juta pelanggan tersebut. Sehingga mulai 1 Januari 2016, hanya rakyat miskin saja yang
boleh menikmati subsidi listrik. "Dalam 6 bulan harus selesai. karena kita harus terjun ke lapangan. Lihat satu persatu, betul-betul melihat keadaan mereka, rumah mereka bagaimana, keluarga mereka bagaimana," kata Menteri eSDM, Sudirman Said, usai rapat di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (4/11). Sudirman mengatakan, pemerintah dan PLn selaku pelaksana di lapangan saat ini sedang mencocokan data, mana saja keluarga miskin dan rentan miskin yang diberikan subsidi listrik oleh negara. "Rekonsiliasi data penyisiran data antara data pelanggan PLn dengan data TnP2k (Tim nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan), karena harus nyambung datanya, antara penduduk miskin dengan data pelanggan PLn," kata Sudirman. Dia menambahkan, saat ini data pelanggan PLn untuk golongan yang menikmati subsidi listrik terutama 450 dan 900 VA men capai 45 juta pelanggan, sementara keluarga miskin berdasarkan data TnP2k hanya ada 15 juta rumah tangga miskin dan rentan miskin di Indonesia. "Hal yang seperti ini harus
Jurnal Asia | Ant: widodo S. Jusuf
RATAS TARIF DASAR LISTRIK. Dirut PT PLn (Persero) Sofyan Basir (kanan) dan Menkeu Bambang Brodjonegoro (kiri) mengikuti rapat kabinet terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11). Rapat tersebut membahas soal tarif dasar listrik, rencana pemberian subsidi listrik bagi keluarga miskin dan usaha mikro, kecil dan menengah serta rekonsiliasi data pelanggan PLn berdaya 450 watt dan 900 watt agar subsidi tepat sasaran. direkonsiliasi. Oleh Presiden yakinkan dulu, datanya akurat baru pikirkan kebijakan. Jadi kita beri waktu sampai semester I-2016 untuk menyisir data supaya da-
tanya akurat," tutup Sudirman. Sementara itu, Presiden Joko widodo menegaskan kebijakan pemerintah dalam paket ekonomi yang lalu terkait potongan tarif
listrik bagi perusahaan sebesar 30 persen juga bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Yusran Uccang
WISATAWAN melintas di dekat kapal pesiar Dawn Princess saat berlabuh di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan. Menhub kini mengeluarkan aturan baru, kapal wisata asing boleh bersandar di Belawan dan 18 pelabuhan lainnya.
KPU Sumut:
Calon Kdh Tersangka Tak Bisa Dicoret Medan |Jurnal Asia komisi Pemilihan Umum (kPU) Provinsi Sumatera Utara memastikan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah (Pilkada), tidak serta merta dapat mencoret calon ke pala/wakil kepala daerah (kdh) yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, tidak ada ketentuan di Peraturan kPU (PkPU) yang mengatur secara jelas tentang hal ini. "ketentuan pencalonan tidak ada mengatur itu. Tentunya masih dalam konteks memenuhi syarat,"kata Anggota kPU Sumut divisi teknis Benget Silitonga, Rabu (4/11) sembari mengutarakan bahwa PkPU tidak ada mengatur bagaimana kPU dalam menyikapi penetapan status tersangka calon kdh yang sudah ditetapkan sebelum pemungutan suara. Diakuinya, PkPU hanya mengatur bila seorang calon kdh terpilih setelah terpilih di Pilkada
ke mudian menjadi tersangka. Untuk hal ini, yang dilakukan kPU adalah memberitahukan Menteri Dalam negeri dan Gubernur untuk mengambil sikap. "nah ini kan sebelum pemungutan suara ditetapkan tersangka, belum ada diatur. karena itu tentunya nanti akan kita kordinasikan ke kPU RI," terangnya. Sedangkan, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Aulia Andri menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus bisa menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dalam konteks ini, seorang calon kdh yang ditetapkan tersangka tidak bisa serta merta dicoret oleh kPU sebagai pasangan calon."Harus azas praduga tak bersalah dong. kan belum ada keputusan hukum tetap kalau masih tersangka, bisa saja nanti di pengadilan tidak terbukti bersalah,"katanya. (Bersambung ke halaman 11)
Bakal Ramai Anggota DPRDSU Berurusan dengan KPK Eddy Sofyan Pulang ke Siantar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus mendalami dan mengusut keterlibatan pihak lain, dalam kasus dugaan suap dari gubernur Sumatera utara (Sumut) nonaktif gatot Pujo Nugroho kepada DPRD Sumut. Tak cukup hanya menjerat lima anggota dan mantan anggota dewan, KPK masih mencari alat bukti untuk menjerat anggota DPRD lainnya yang terlibat dalam kasus ini.
Jurnal Asia | Ant: Irsan Mulyadi
PLT Gubernur Sumatera Utara Tengku erry nuradi (kiri) menjawab pertanyaan wartawan terkait penetapan status tersangka Pj walikota Pematang Siantar Eddy Syoian, di Medan, Sumatera Utara.
Termasuk keterlibatan istri dari Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dari Partai Golkar, evi Diana Sitorus yang juga istri dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumut, Tengku erry nuradi. Plt komisioner kPk, Indriyanto Seno Adji mengungkapkan suap yang diberikan Gatot kepada Anggota DPRD diduga dilakukan secara masif. Suap itu melibatkan uang dan tersangka yang banyak dan terkait sejumlah peristiwa penting di Pemprov Sumut. Untuk itu, Indriyanto menyatakan, penyidikan kasus ini tidak berhenti hanya dengan menetapkan Gatot dan lima anggota DPRD Sumut sebagai ter sangka. Dikatakan, kasus ini akan terus dikembangkan, termasuk terkait keterlibatan legislator Sumut lainnya. “kemungkinan ada pihak lain. Proses pnyidikan sedang berkembang,” tegas Indriyanto. Hal senada disampaikan Plt komisioner kPk lainnya, Johan Budi SP. Dikatakan, saat ini pihaknya masih mencari alat bukti untuk menjerat anggota DPRD Sumut lainnya yang diduga menerima suap dari Gatot.
“Ini bagian dari proses penyidikan dan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, apakah ditemukan bukti-bukti yang irm,” tegasnya. Eddy Sofyan Pulang ke Siantar Pasca ditetapkannya sebagai tersangka oleh kejaksaan Agung RI, terkait kasus dugaan korupsi dana hibah atau dana bantuan sosial Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013 pada Senin (2/11) kemarin, kaban kesbangpolinmas eddy Sofyan diketahui telah melapor kepada Plt Gubsu HT erry nuradi pada Selasa (3/11) malam kemarin. Dalam pertemuan tersebut, selain melapor status tersangkanya, eddy juga dikabarkan meminta petunjuk lebih lanjut ter kait status hukumnya tersebut pada Plt Gubsu. Hal ini diungkapkan kabiro Hukum Setdaprovsu Sulaiman Hasibuan. “Pak Plt kan pimpinan, makanya pak eddy menemuinya untuk meminta petunjuk. Saya hanya mendampingi pak erry, pertemuannya di Sumut inilah,” ujar Sulaiman, yang ditemui di lantai 9 kantor Gubsu, Rabu (4/11).
Sulaiman mengatakan, kondisi eddy Sofyan kemarin malam terlihat sehat dan tidak terlalu shock. Meski begitu raut wajahnya masih terlihat sedih. “kalau sedih pastilah, kita saja kalau mendengar kabar jatuhnya crane di Makkah juga sedih,” kata Sulaiman. Ditambahkannya, begitupun yang namanya pejabat tetap harus siap menghadapi segala re siko jabatan. Seperti pesan Plt Gubsu kepada eddy Sofyan, agar tidak melihat ke belakang melainkan lihat ke depan apa yang harus dilakukan. Dikatakan Sulaiman, Pemprovsu akan memberikan bantuan hukum untuk eddy Sofyan. Bantuan hukum dilakukan melalui BLH korpri Sumut bekerjasama dengan Peradi. “Tentunya untuk bantuan hukum akan kami fasilitasi. namun, hingga saat ini kita akan tetap melihat perkembangan proses hukumnya, ka rena secara resmi kita juga belum menerima surat penetapan tersangka eddy Sofyan dari kejagung, informasinya masih kita lihat bersama dari media,” jelas Sulaiman. (Bersambung ke halaman 11)