Harian Jurnal Asia Edisi Rabu, 05 Oktober 2016

Page 1

Hal. 4

Hal. 9

Hal. 17

Pengungsi Desak Gubsu Tuntaskan Polemik Sinabung

Susi Tentang Pelurusan Sungai dan Reklamasi

Industri Tolak Cukai Plastik

Hal. 8

Hal. 11

Hal. 19

Lihat Suami Dimassa Istri Tewas

Masa Inap Barang di 4 Pelabuhan Utama Dipangkas

Harga Pangan Diprediksi Naik Mulai Akhir Oktober

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Rabu, 5 Oktober 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.197 Tahun V

Terima Suap Bandar Narkoba Rp2,5 Miliar

AKP Ichwan Lubis Didakwa 20 Tahun Medan | Jurnal asia Mantan Kepala Satuan reserse Narkoba Polres Belawan Sumatera Utara aKP Ichwan Lubis, didakwa 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (4/10). Ia dianggap terbukti menerima suap rp2,5 miliar dan terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang milik seorang bandar narkoba. Dalam dakwaan yang dibacakan JPU Yunitri Sagala, diketahui AKP Ichwan Lubis menjanjikan pe ­ ngurusan kasus yang melibatkan seorang bandar narkoba bernama Togiman. Dalam kesepakatannya, Togiman meminta agar dirinya tidak dikaitkan dengan kasus yang menimpa seorang bandar narkoba lain yang telah tertangkap oleh Badan nasional narkotika (BNN) Sumatera Utara. Persyaratan yang diminta AKP Ichwan Lubis, Togiman harus mem­ berikan uang senilai Rp2,5 miliar dan Togiman bersedia. “Tiga kali pembayaran yang dilakukan secara tunai oleh Ahin (rekan Togiman). Pertama secara tunai Rp2,3 miliar, Rp200 juta, dan Rp 50 juta,” kata Yunitri di hadapan majelis hakim. Atas perkara itu, terdakwa dikenakan pasal 137 huruf b No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua pasal 5 ayat 1 jo pasal 10 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU. Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sedangkan untuk

TPPU diancam 5 tahun penjara. Setelah mendengarkan dakwaan jaksa, Ichwan Lubis melalui kuasa hukumnya akan mengajukan nota keberatan dakwaan atau eksepsi, yang akan dibacakan pada sidang selanjutnya, pekan depan. Untuk diketahui, Dalam kasus ini, Ichwan Lubis, ditangkap oleh BNN Pusat pada 21 April 2016. Dia telah menyalahgunakan kewenangan sebagai aparat penegak hukum dan turut terlibat dalam jaringan narkoba Togiman alias Toge. Petugas BNN mencium AKP Ich­ wan Lubis menerima dana Rp2,5 miliar dari jaringan kelompok yang dikendalikan Togiman alias Toge dari Lembaga Pemasyarakatan Lubuk­ pakam. Pemberian uang dari hasil bisnis narkoba Togiman itu diduga untuk menutup kasus rekan Togiman yang juga sebagai bandar narkoba, Tjun Hin alias Achin yang ditangkap BNN karena terbukti membawa 46 ribu ekstasi, 20 kilogram sabu, dan enam ribu butir happy ive pada April 2016. (ant)

TNI Minta Punya Hak Politik Jakarta | Jurnal asia Panglima Tentara Nasional Indo­ nesia Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pendapatnya tentang pengembalian hak tentara dalam pemilihan umum tak bisa diartikan gamblang. Menurut dia, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya. "Saya katakan, kalau TNI (tidak bisa memilih) seperti warga asing saja, tapi saya paham karena kami

organisasi yang punya senjata," kata Gatot di depan kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (4/10). Menurut Gatot, masyarakat belum bisa menerima TNI yang dianggap mudah dominan dalam persaingan politik. "Dibayangkan kalau kampanye pakai senjata. Jadi belum siap, mungkin sepuluh tahun mendatang (bisa)." (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Muhammad Adimaja

WaKIL Presiden Jusuf Kalla (kiri) berjabat tangan dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kedua kiri) dalam rangka HUT TNI ke­71 yang jatuh pada 5 Oktober 2016

Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari

Mulai Akhir November

Jokowi Instruksi Harga Gas Industri USD6/Mmbtu Jakarta | Jurnal asia Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target kepada para menteri sektor ekonomi untuk menetapkan harga gas untuk industri menjadi di bawah USD6 per mmbtu, dari yang saat ini sekitar USD9,5 per mmbtu. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, Presiden Jokowi menugaskan Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera menyelesaikan selambat­lambatnya pada akhir November ini. “Dan harganya dari USD9,5 harus

di bawah USD6,” kata Pramono. Sementara itu, Menteri Perin­ dustrian (Menperin) Airlangga Hartarto memastikan, penerapan harga gas industri yang baru atau yang sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai berlaku pada awal Januari 2017. “Jadi berlaku efektif yang ditar­ getkan 1 Januari 2017 harga diha­ rapkan bisa di dapat,” kata Airlangga di Komplek Istana, Selasa (4/10). Airlangga menyebutkan, pemerintah telah mengidentiikasi 10 industri dan satu kawasan industri yang siap menerima harga gas di bawah USD6 per mmbtu. Industri tersebut seperti industri pupuk Petrokimia, industri

makanan minuman kemudian alas kaki, sarung tangan, industri Pulp and Paper dan industri berbasis baja, keramik juga. Alasannya, sambung Airlangga, utilisasi industri­industri tersebut belum mencapai 100 persen. Seperti industri baja kapasitasnya mecapai 10 juta tapi sekarang yang berproduksi hanya lima juta. “Nah ini kan sebetulnya nggak inline dengan semen yang sekarang Indonesia konsumsi 60 juta dan kalau semen 60 juta maka dia butuh besi beton 6 juta.tetapi Indonesia hanya produksi besi beton sekitar tiga setengah juta berarti sisanya diisi dengan impor. (Bersambung ke halaman 11)

PNS Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13 Jakarta | Jurnal asia Kementerian Keuangan meng­ anggarkan, pada 2017 mendatang, pegawai negeri sipil (PNS) tetap mendapatkan tunjangan hari raya (THR) serta gaji ke­13. Menurut Direktur Jenderal Anggaran As ­ kolani, pemerintah tetap akan menganggarkan THR pada tahun 2017 mendatang untuk PNS, TNI, dan Polri. Hanya saja, total anggaran belum dapat dipastikan karena masih berada dalam tahap pembahasan bersama badan anggaran. "Di 2017 tetap ada THR. Ada gaji ke­13 dan THR," tuturnya di ruang rapat Badan Anggaran, Jakarta, Selasa (4/12). Saat ini, hal tersebut masih dibahas. Namun, hampir dipastikan kebijakan THR tetap tidak mengalami perubahan dari tahun lalu. "Untuk THR tidak banyak perubahan. Sama seperti

tahun­tahun sebelumnya," tutupnya. Habis rp100 Triliun Selain itu, Kementerian Keuangan (kemenkeu) menyatakan Pemerintah setiap tahun harus membayarkan premi pensiun para pegawai negeri sipil (PNS), aparat TNI dan Polri sebesar Rp100 triliun. Dalam Rapat Kerja Panitia Kerja Badan Anggaran DPR bersama Pemerintah, Askolani mengatakan alokasi tersebut masuk dalam pagu belanja program khusus. "Itu dominan untuk pelunasan pensiun PNS, Polri dan TNI cukup tinggi mencapai Rp100 triliun per tahun," ujar Askolani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Askolani mengatakan kewajiban tersebut harus dibayarkan sebagai implementasi Undang­undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk aparatur negara.

Lebih jauh dirinya menjelaskan pagu anggaran transaksi khusus di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp108,05 triliun dari total belanja Non K/L yang dialokasikan Rp552 triliun. "Belanja Non K/L sebelumnya ditentukan kebijakan subsidi energi. Sejak 2015, kita melakukan penghematan subsidi BBM sehingga belanja non K/L turun di 2015 dibanding 2014," kata Askolani. Namun kondisi ini tidak ber­ langsung lama. Askolani mengaku, anggaran Non K/L kemudian mulai merangkak naik meskipun tidak setinggi di 2014. "Itu karena kita menganggarkan untuk pensiun aparatur negara yang bebannya signiikan setiap tahun," pungkas dia. (oz/mtv)

Waspadai Cyber Crime Incar Kelompok Lansia Kaspersky Lab dan B2B International mengungkapkan penjahat siber dewasa ini lebih dominan menargetkan kelompok lansia karena dinilai berperilaku tidak aman pada saat melakukan transaksi online sehingga seringkali ditipu oleh penjahat siber. Andrei Mochola, Head of Con­ sumer Business pada Kaspersky Lab mengemukakan ‎pola kebiasaan ke­ lompok lansia dalam menggunakan Internet didominasi oleh aktivitas belanja online dan melakukan tran­

saksi perbankan yang selama ini dinilai tidak aman, sehingga kelom­ pok tersebut akhirnya menjadi target penjahat siber. Dia juga mengatakan sampai saat ini masih banyak lansia yang tidak memberikan keamanan tinggi pada devicenya, sebelum melakukan transaksi online perbankan. ”Sebagai contoh, mereka biasa­ nya menggunakan pengaturan pri­ vasi yang tinggi pada jejaring sosial namun tidak di browser bahkan lebih rendah dibanding kelompok usia lainnya antara 30% vs 38%,” tuturnya di Jakarta, Selasa (4/10). ‎ D ia juga mengatakan sampai saat ini masih ada sebanyak 94% lansia yang menggunakan email secara teratur dan sebesar 90% kelompok lansia tersebut melakukan

transaksi perbankan secara online tanpa melakukan pencegahan serangan penjahat siber dengan memberikan sistem keamanan yang tinggi pada device yang digunakan oleh para lansia. “Meskipun hasil penelitian ini telah dilaporkan, nyatanya hanya setengah dari kelompok usia ini atau sekitar 49% yang merasa khawatir tentang kerentanan mereka ketika membeli produk secara online dan sebesar 86% tidak percaya mereka adalah target bagi penjahat cyber,” katanya. Selain itu, Mochola juga men­ jelaskan kelompok lansia tersebut juga tidak pernah menggunakan fungsi keamanan dalam perangkat mereka seperti itur Find My Device yang tersedia pada seluruh perangkat. (Bersambung ke halaman 11)

Jurnal Asia | Ant: Septianda Perdana

BaraNg bukti kejahatan penipuan cyber crime. Dari hasil penelitian me­ nyebutkan usia lansia paling rentan menjadi korban tindak kriminal jenis ini.

raPaT PENETaPaN Harga gaS INDUSTrI. Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) saat memimpin rapat terbatas terkait penetapan harga gas industri di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10). Presiden menginstruksikan agar harga gas sektor industri diturunkan di kisaran 5­6 dolar Amerika/MMBTU. Indeks Saham Nama

Kurs Tengah

Tutup

(-/+)

%

IHSG

5472,317

8,400

0,150

Shanghai

3,004.70

6.22

0.21

Nikkei 225

16,735.65

136.98

0.83

Hang Seng 23,689.44

105.01

0.45

EURO STOXX 3,034.20

35.70

1.19

S&P

2,150.75

­2.50

­0.12

18,141.00

­15.00

­0.08

4,873.75

8.00

0.16

Dowjones Nasdaq

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 12,988.00 9,959.21 14,545.92 16,652.57 1,674.67 12,687.94 3,146.71 1,626.55 9,463.07 4,096.10 9,493.12

Badan Non Yudisial Tangani Kasus Tragedi 1965 Jakarta | Jurnal asia Pemerintah akhirnya memutuskan penyelesaian kasus tragedi 1965 melalui jalur non yudisial, alias tidak melalui pengadilan. Menindaklanjuti keputusan itu, pemerintah akan membentuk semacam wadah penyelesaian non yudisial “Non yudisial itu kan berarti kita tidak masuk pada wilayah peradilan kan, berarti masuk pada wilayah yang lebih soft. Artinya soft itu tidak menimbulkan konlik baru,” ucap Menko Polhukam Wiranto usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/10). “Kalau peradilan kan pada wilayah kalah dan menang, tapi kalau non yudisial kita menang dan menang. Win win solution, artinya bahwa masa lalu kita selesai dengan cara yang cukup arif, musyawarah mufakat dan itu ada wadahnya,” imbuhnya. Wiranto tak merinci kapan badan itu akan dibentuk dan siapa saja personalia yang akan dilibatkan dalam badan non yudisial tersebut. Mantan Panglima TNI itu hanya menyebut secepatnya. (Bersambung ke halaman 11)

Ada Hadiah Rp5 Miliar Tunai Bagi Pemda Jakarta | Jurnal asia Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dari bidang iskal, pengelolaan daerah dan ekonomi. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo menyampaikan pemberian penghargaan guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah, pengelolaan iskal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Kita ada dua alokasi untuk pemerintah daerah yang berkinerja baik. Pertama alokasi minimum yang berjumlah Rp 5 miliar dan alokasi kinerja yang diberikan berdasarkan kinerja,” ujar Boediarso saat rapat dengan panja anggaran DPR, Selasa (4/9). Untuk alokasi minimum, menurut Boediarso akan diberikan kepada pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua pemda yang dapat menyelesaikan tepat waktu peraturan daerah tentang APBD. “Kalau dua­ duanya terpenuhi Rp 5 miliar di tangan,” ungkapnya. Kedua terkait alokasi kinerja, itu akan diberikan sesuai dengan peringkat masing­masing. Ada 12 peringkat yang telah ditetapkan dari mulai yang memilki nilai DD­ sampai AA+. Namun yang akan diberikan alokasi kinerja yaitu yang memilki nilai di atas passing grade yaitu yang memiliki nilai DB. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.