Harian Jurnal Asia Edisi Selasa, 06 Desember 2016

Page 1

Hal. 3

Hal. 11

Hal. 16

KA Peti Kemas dari Sei Mangkei ke Belawan Diuji Coba

Jalan Tol Binjai-Medan Beroperasi 2017

Revisi UU Perbankan Dipastikan Molor

Hal. 8

Hal. 9

Hal. 19

Di Taput, Anak Bunuh Ayah Kandung

Polri Siap Ladeni Buni Yani di Praperadilan

Petani Bisa Untung Rp52 T Via Resi Gudang Online

harianjurnalasia

@jurnalasiacom

+JurnalAsiaHarian

Selasa, 6 Desember 2016

HarianJurnalAsia

0852 9776 1000

info@jurnalasia.com

jurnalasia.com

(061) 663 5 664

Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)

Nomor 1.250 Tahun V

Di Kejaksaan, Polisi dan KPK

Penyidikan Kasus Korupsi akan Online

Jurnal Asia | Ant: Haidz Mubarak

KAPOLRI DATANG KE KPK. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (kiri) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/12). Kedatangan Kapolri ke kantor KPK untuk berkoordinasi dalam sejumlah hal, salah satunya membahas e-SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan elektronik) kasus korupsi yang akan ditandangani bersama Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung.

Proyek Pengadaan Alutsista RI Rentan Korupsi KPK Harus Berani Selidiki Oknum TNI

Jakarta | Jurnal Asia Tiga lembaga penegak hukum di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merumuskan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan secara online atau disebut e-SPDP. Mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan secara online dilakukan dalam upaya mempercepat proses sidik tindak pidana korupsi (Tipikor). “Kami akan menerapkan E-SPDP terkait kasus Tipikor. Intinya kalau e-SPDP sudah jalan, Polri, KPK, Jaksa Agung bisa memonitor Tipikor di seluruh Indonesia,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantor KPK, Jakarta Selatan, Senin (5/12) sore. Dalam waktu dekat, kata Agus, tiga lembaga tersebut akan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk meresmikan E-SPDP. Namun Agus tidak menjelaskan secara detail kapan tepatnya SKB akan ditandatangani. Pada kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan pendapat serupa. Tito menjelaskan anggota Polri yang menyidik kasus korupsi tak perlu datang ke KPK untuk membawa berkas penyidikan dalam bentuk hardcopy atau cetak. Menurut Tito, undang-undang mewajibkan Polri dan kejaksaan yang menangani kasus korupsi harus melaporkan penyidikan Tipikor kepada KPK selaku lembaga supervisor. Dengan mekasnisme online, kata Tito, koordinasi antarlembaga penegak hukum akan lebih mudah direalisasikan. (Bersambung ke halaman 11) Indeks Saham Nama IHSG Shanghai Nikkei 225

Koordinator Indonesia Coruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, revisi beleid itu penting untuk memastikan penyimpangan penggunaan anggaran pertahanan diusut secara transparan. Adnan berkata, meskipun pengadilan militer beberapa kali menyidangkan perkara dugaan korupsi yang dilakukan perwira TNI, duduk

per kara kasus itu tidak pernah diungkap ke publik. “Masyarakat hanya tahu vonis saja, tapi tak tahu kapan penetapan tersangka, alat bukti, maupun proses pengadilannya,” ujar Adnan di Jakarta, Senin (5/12). UU Peradilan Militer, kata Adan, mem batasi ruang gerak KPK ke TNI. Menurutnya, sejak KPK berdiri

RUU CSR Tambah Beban Pengusaha Dinilai Akan Mematikan Sektor Usaha Rancangan Undang-Undang tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR), yang tengah dibahas oleh Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masuk dalam (Prolegnas) Prioritas tahun 2017, dinilai menambah beban pengusaha. Jurnal Asia | Ant: Nova Wahyudi

PROGRAM CSR Pertamina bekerjasama dengan Rumah Sakit Pertamedika Plaju melaksanakan program Clino Gigi lewat pemeriksaan klinik gigi bagi 525 anak SD.

“RUU CSR kami pastikan akan menambah beban berat pengusaha daerah,” ujar Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Teddy Karim, Senin (5/12). Beban berat itu, kata dia, disebabkan semakin banyaknya pos-pos pengenaan pajak yang ditetapkan pemerintah kepada para pengusaha. Padahal, disisi lain pemerintah belum optimal memberikan fasilitas dan pelayanan bagi dunia usaha. Hal itu, katanya, terlihat dari masih maraknya praktik pungutan liar yang kerap dilakukan oleh aparat pemerintah. Termasuk juga, praktik korupsi yang masih terjadi pada instansi pemerintah. “Dalam hal ini, selalu pengusaha yang dirugikan. Dan kini beban berat baru hendak ditambahkan lagi bagi pengusaha melalui RUU CSR itu. Makin ngeri,” ungkap Teddy. Menurut dia, penetapan tarif

CSR dalam RUU tersebut menjadi permasalahan serius bagi dunia u s a h a . Pa s a l nya , s e l a m a i n i pemberian CSR merupakan alokasi sukarela dan tidak wajib yang diberikan perusahaan. Skema yang ada, CSR diberikan setelah perusahaan mencapai titik keuntungan dan membayar semua kewajiban-kewajibannya, katanya. “Perlu juga dipertanyakan apakah CSR nantinya akan mengurangi beban pajak pengusaha secara over all atau keseluruhan, atau justru menjadi beban baru. Kalau menjadi beban baru, berarti tidak fair,” keluh Teddy. Parlemen, kata dia, mudah saja mengatakan bahwa beban CSR itu tidak memberatkan pengusaha. (Bersambung ke halaman 11)

Kurs Tengah %

22,350

3,204.71

-39.13

-1.21

18,274.99 -151.09

-0.82

-59.27

0,430

-0.26

EURO STOXX 503,042.08 +26.95

0.89

S&P

0.31

2,198.75

Dowjones

tahun 2003, komisi antikorupsi tidak pernah mengusut perkara patgulipat uang negara di badan militer. Lebih dari itu, Adnan mengatakan, berdasarkan survei indeks antikorupsi untuk sektor pertahanan yang dilakukan G20 dan Transparansi Internasional, Indonesia berada di peringkat yang buruk. (Bersambung ke halaman 11)

(-/+)

5268,308

Hang Seng 22,505.55

Nasdaq

Jakarta | Jurnal Asia Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah dan DPR, mengubah UU 32/1997 tentang Peradilan Militer. Targetnya, KPK memiliki dasar hukum untuk mengusut dugaan rasuah yang terjadi di TNI. Bahkan Indonesia dapat skala D di risiko korupsi tinggi dalam pengadaan alutsista.

Tutup

6.75

19,170.00

75.00

0.39

4,756.50

18.00

0.38

Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD

Kurs 13,516.00 10,039.03 14,269.53 17,124.10 1,742.74 11,894.25 3,037.65 1,593.66 9,557.85 4,276.24 9,477.60

Pengamanan Aksi GNPF Rp76 Miliar Kapolri Prediksi Aksi Susulan Pasca 212 Jakarta | Jurnal Asia Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian membeberkan besaran biaya yang dihabiskan dalam rangka pengamanan demo 4 November dan aksi 2 Desember 2016. Total biaya yang dikeluarkan untuk kedua aksi tersebut mencapai sekitar Rp 76 miliar. Dana sebesar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Polri 2016. “Biaya 411 (4 November) hampir Rp 33 miliar, untuk 212 itu Rp 43 miliar. Karena melibatkan jumlah personel yang cukup besar,” kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/12). Personel dikerahkan bukan hanya untuk pengamanan pada hari H, melainkan untuk mengantisipasi pergerakanpergerakan sebelum dan sesudah aksi. “Kalau enggak salah hampir dua minggu untuk satu kegiatan. Seminggu sebelum dan seminggu setelah hari H kami waspadai,” papar Tito. Tito tak menjamin aksi kemarin adalah yang terakhir. Sebab, tuntutan para peserta aksi adalah agar Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pelaku kasus dugaan penistaan agama dipenjara. Sehingga, Polri tak dapat menjamin apakah akan ada aksi serupa lainnya atau tidak. Namun, Tito menambahkan pihaknya telah mengajukan penambahan anggaran Rp95 miliar kepada Menteri Keuangan dan sudah disetujui. “Sehingga untuk kontingensi demo, dan lain-lain sampai akhir tahun kami masih punya anggaran,” ucap mantan Kapolda Metro Jaya itu. (Bersambung ke halaman 11)


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.