Pemko dan Polisi Jangan Cuma Lips Service
Proyek Double Track KA di Sumut Mundur
Pejabat Sipil Berseragam Ala Militer Disoal
Bunga KUR Dipatok Sembilan Persen
Hal. 5
Hal. 9
Hal. 16
Hal. 4
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Rabu, 6 Januari 2016
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim)
Nomor 974 Tahun IV
Jokowi: Din Minimi Akan Diberi Amnesti Jakarta | Jurnal Asia Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam pembukaam rapat, Jokowi mengapresiasi kerja BIN, TNI, dan Polri dalam mengatasi kelompok Din Minimi di Aceh. “Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras BIN, TNI, Polri dalam selesaikan masalah Din Minimi di Aceh. Kita harapkan akan berlanjut ke Papua dan di Poso,” ujar Jokowi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (5/1). Menurut Jokowi, pendekatan hukum dan keamanan yang tegas bisa dilakukan dalam penanganan masalah HAM, tetapi aspek dialogis harus dikedepankan. Dia pun memerintahkan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memimpin koordinasi mengenai penanganan isu ini. Din Minimi diketahui telah menyerahkan diri dan meminta amnesti. Jokowi juga ingin soal amnesti ini dibahas secara komprehensif. “Proses pemberian amnesti, sejak awal, juga ke kepala BIN, akan kita berikan. Tapi juga kita lihat HAM dan produk hukum yang ada. Tapi intinya, akan diberikan amnesti,” ujar Jokowi. Bantah Tak Setuju Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan, bukan tak setuju dengan rencana pemberian amnesti terhadap mantan Pejuang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Nurdin bin Ismail atau Din Minimi. Namun, kepolisian menginginkan agar proses yang seharusnya dilalui. “Bukannya enggak setuju, tapi ada proses yang harus dipenuhi,” kata Badrodin Haiti, Selasa (5/1). Bersambung ke halaman 11
Indeks Saham Nama
Kurs Tengah %
4525,919
Shanghai
3,296.26 -242.92
-6.86
Nikkei 225
18,450.98 -582.73
-3.06
Hang Seng
21,327.12
-587.28
-2.68
EURO STOXX 3,177.35
-90.17
-2.76
S&P 500
-30.25
1.49
17,072.00 -269.00
1.55
Nasdaq
2,005.25
4,509.00
-67,090 -1,460
-78.75
1.72
Mata uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
Kurs 13,931.00 10,039.39 15,076.84 20,496.00 1,797.31 11,646.55 3,207.70 1,567.80 9,397.87 4,633.97 9,782.33
‘China Effect’ Ganjal Optimisme Jokowi
Jurnal Asia | Ant: Yudhi Mahatma
PEMBAHASAN HUKUM DAN HAM. Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin Rapat Terbatas membahas masalah Hukum dan HAM di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1). Presiden mengapresiasi kinerja BIN, TNI dan Polri dalam menyelesaikan masalah kelompok Din Minimi di Aceh, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, serta membahas radikalisme dan terorisme. ANTARA FOTO/
Tarif Normal Kembali Berlaku Pasca Lima Tahun Saat ini, pajak atas capital gain dikenakan tarif umum, yakni sebesar 5 persen. Sumber wartawan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang enggan disebut identitasnya mengatakan, keringanan pajak ini akan diberikan dalam kurun waktu tertentu. Batas waktu keringanan pajak adalah lima tahun dari dibentuknya kontrak investasi kolektif (KIK) atau special purpose company (SPC) penerbit DIRE berbentuk KIK. “Setelah lima tahun akan kembali diberlakukan tarif normal,” ujarnya, Selasa
(5/12). Pemberian fasilitas pajak terbatas ini diharapkan mampu mengembangkan produk DIRE sehingga bisa bersaing dengan produk inansial lain yang lebih mapan. Rencananya, ketentuan ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan khusus DIRE. Jadi, bukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.03/2015 yang direvisi melainkan akan diterbitkan PP baru. Hal ini dilakukan agar status
hukumnya pun lebih kuat. Menurut sumber lain di DJP, regulasi ini dikebut agar selesai cepat. “Ini sedang dikebut teman-teman di BKF (Badan Kebjiakan Fiskal), tapi infonya sudah naik ke menteri (keuangan),” jelas dia. Namun, hingga berita ini diturunkan, panggilan dan pesan singkat kepada Kepala BKF Suahasil Nazahara belum berbalas. Seperti diketahui, pada November 2015 lalu, Kementerian Keuangan menelurkan PMK Nomor 200/PMK.03/2015 tentang Bersambung ke halaman 11
Masyarakat Merugi karena Silpa Sumut Rp532 Miliar Program Proyek Pembangunan Minim Terealisasi
Jurnal Asia | Ariin
Penggalian proyek limbah di Kota Medan. Akibatnya jalan berlubang dan berdebu, seperti terpantau di kawasan Jalan Krakatau Ujung. Hingga saat ini, Silpa APBD yang tersisa begitu besar mencapai ratusan miliar rupiah, mengakibatkan minimnya realisasi proyek pembangunan, hingga masyarakat jadi merugi.
Medan | Jurnal Asia Tingginya angka sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA), dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara (Sumut) 2015 yakni Rp532 miliar, dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, program pembangunan yang sudah dicanangkan menjadi tak terealisasi. Walhasil warga pun tak merasakan manfaat dari program pemerintah. “Dengan banyaknya silpa ini maka realisasi pembangunan terkendala, dan ini merugikan masyarakat yang harusnya dapat menikmati langsung manfaat dari pembangunan tersebut,” ujar pengamat kebijakan anggaran pub lik di Sumut, Elfenda Ananda, Selasa (5/12). Di sisi lain, menurut Elfanda, jika serapan anggaran masih ada yang berkisar 75 persen, maka satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dijajaran Pemprov Sumut, patut dievaluasi. “Ini perlu dievaluasi, apakah tidak mampu mengelola anggaran atau memang ada kendala yang di hadapi,” ujarnya. Dia menilai, pimpinan SKPD terkait harus dipertanyakan kinerjanya dan bila
perlu dicopot dari jabatannya lantaran tidak mampu memimpin organisasinya. “Patut dipertanyakan kepala dinasnya. Kalau tidak mampu harus segera diganti dengan yang lebih mampu,” ujar Elfenda. Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Hasban Ritonga mengamini, bahwa ada terjadi silpa APBD Sumut 2015 senilai Rp532 miliar. Namun menurut Hasban belum tentu semua itu sisa anggaran untuk belanja pembangunan. “Bisa saja seperti belanja pegawai, perjalanan dinas yang nyatanya bisa terhemat dari situ. Selain itu juga pendapatan kita surplus pada tahun ini,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (5/12). Menurut Hasban, ke depan Pemprovsu mulai realistis dalam menyusun program pembangunan. Termasuk mengurangi porsi bantuan keuangan provinsi (BKP) ke kabupaten/kota. “Kita tidak mau me-markup pendapatan. Artinya sudah punya parameter mana belanja dan urusan wajib. Seperti halnya BKP yang kita kurangi,” sebut Hasban. Pelaksana Tugas Gubsu langsung melaksanakan rapat koordinasi (rakor) dengan para kepala SKPD dijajarannya, Bersambung ke halaman 11
Tarif Listrik Turun dan Gratis Tambah Daya Jakarta | Jurnal Asia Mulai 1 Januari 2016, tarif listrik turun. Untuk tegangan rendah diturunkan menjadi Rp 1.409,16/kilo Watt hour (kWh) dari sebelumnya Rp 1.509,38/kWh. Sementara untuk tegangan menengah diturunkan menjadi Rp 1.007,15 kWh dari sebelumnya Rp 1.104,73/ kWh. Sedangkan untuk tegangan tinggi diturunkan menjadi Rp 970,35/ kWh dari sebelumnya Rp 1.059,99/kWh.
(-/+)
IHSG
Dowjones
Pajak DIRE Dipangkas Lagi Jakarta | Jurnal Asia Pemerintah akan kembali memberikan fasilitas pajak, untuk produk dana investasi real estate (DIRE) berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK). Setelah menghapus pajak berganda, pemerintah baru mengenakan pajak penghasilan (PPh) inal sebesar 1 persen, atas keuntungan dari pengalihan harta alias capital gain untuk produk yang dikenal dengan nama Real Estate Investment Trusts (Reits).
Tutup
Pe n u r u n a n t a r i f l i s t r i k tersebut menguntungkan pelanggan. Dengan penurunan tarif listrik, otomatis besaran kWh yang diperoleh juga lebih tinggi dengan harga pembelian yang sama. Kepala Divisi Niaga Perusahaan Listrik Negara (PLN), Benny Marbun mencontohkan, dengan pembelian pulsa listrik sebesar Rp 100.000, semula besaran daya yang diperoleh hanya 62,5 kWh, setelah ada penurunan tarif listrik, daya yang didapat dengan Rp 100.000 mencapai 67,09 kWh. “Otomatis dapat listrik lebih banyak. Dengan uang Rp 100.000, awalnya dapat 62,5
kWh, sekarang bisa dapat lebih banyak jadi 67,09 kWh,” ujarnya, Selasa (5/1). Benny menyebutkan, p e r o l e h a n k e n a i k a n d a ya tersebut dengan asumsi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 6%. “Itu beli Rp 100.000 dapat 67,09 kWh dengan asumsi PPJ 6%. Jadi tergantung PPJ nya, beda-beda, di Jakarta untuk rumah tangga 4%,” sebut dia. Benny menambahkan, dengan penurunan tarif listrik m a s ya ra k a t d i u n t u n g k a n . Diharapkan bisa meringankan beban keuangan masyarakat. “Dapatnya jadi lebih banyak, Bersambung ke halaman 11
Jurnal Asia | Ant: M Agung Rajasa
ISI ULANG. Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan, Jakarta. PLN menurunkan tarif listrik pelanggan rumah tangga mulai 1 Januari 2016, menyusul pemberlakuan mekanisme penyesuaian tarif.
Jakarta | Jurnal Asia Tampaknya, pembukaan perdagangan saham pada awal 2016 oleh Presiden Joko Widodo tidak mampu melawan tekanan dari China. Indeks harga saham gabungan (IHSG) pun takluk dan terkulai. Presiden Jokowi yang mengenakan kain tenun berwarna hitam bermotif jingga dengan celana hitam tiba di PT Bursa Efek Indonesia pukul 08.45 WIB. Seperti sediakala, Presiden dijadwalkan untuk membuka perdagangan saham awal tahun, setelah di akhir 2015 ditutup oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Lantai bursa meriah. Direktur Utama BEI Tito Sulistio dan jajaran direksi sebagai tuan rumah, menyambut tetamu bak perayaan tahun baru. Presiden Jokowi datang membawa rombongan. Dia ditemani Menteri Koordi nator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, hingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Tepat pada pukul 09.00 WIB Jokowi menekan tombol pembukaan perdagangan saham. Dengan senyum khas yang selalu disunggingkan, Jokowi melanjutkan dengan pidato serta arahan. Jokowi mengakui, 2015 adalah tahun yang berat dan penuh tantangan bagi Indonesia. Perlambatan ekonomi dunia dan penaikan suku bunga oleh Federal Reserve menjadi tantangan tersendiri bagi pasar keuangan Tanah Air. Tetapi, saat banyak orang meragukan realisasi anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN), Jokowi melakukan pengecekan setiap hari kepada Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Berkat pantauan yang tiada henti itu, pada tahun lalu, pendapatan negara berhasil mencapai 84,7% atau Rp1.491 triliun, kemudian penerimaan pajak mencapai 83% atau Rp1.235,8 triliun, penerimaan nonpajak 93,8% atau Rp252,4 triliun, dan penerimaan hibah Rp53 triliun. Pada saat bersamaan, serapan belanja negara mencapai 91,2% hingga akhir tahun lalu. Ini capaian yang tidak terlalu buruk, sehingga presiden minta pelaku bisnis tidak lagi wait and see tahun ini. Jokowi pernah memerkirakan serapan anggaran antara 92%-93%, sedikit meleset menjadi Rp1.810 triliun. Angka realisasi anggaran itu memang tidak sedikit. Pasalnya, penerimaan dan belanja negara tersebut dicapai saat terjadi perlambatan ekonomi dunia. Bersambung ke halaman 11
Dampak BBM Turun
Kemhub Hitung Ulang Tarif Angkutan Umum Jakarta | Jurnal Asia Harga bahan bakar minyak (BBM) kembali diturunkan karena ditundanya pelaksanaan pungutan dana ketahanan energi. Harga solar sebagai BBM angkutan umum turun dari Rp 6.700 menjadi Rp 5.650. Kementerian Perhubungan (Kemhub) pun sedang melakukan penghitungan atas penyesuaian tarif angkutan umum karena adanya penurunan harga BBM. Tarif angkutan umum yang menjadi kewenangan Kemenhub adalah tarif untuk angkutan jalan antar-kota antar-provinsi (AKAP) dan angkutan penyeberangan. “Kami sampaikan, penghitungan (penurunan tarif) sedang berlangsung. Simulasi sudah dilakukan dengan berbagai asumsi,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Sugihardjo di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (5/1). Sementara itu, penyesuaian tarif angkutan kota dan antar-kota di dalam provinsi menjadi kewenangan gubernur. Begitu juga tarif angkutan di dalam kota atau kabupaten, hal itu menjadi tanggung jawab wali kota atau bupati. Menurut Sugihardjo, ada dua asumsi yang dijadikan pedoman penurunan tarif angkutan umum oleh Kemenhub, yakni turunnya harga BBM dan efek berantai kepada masyarakat. “Apabila selesai menghitung tarif, kami akan membuat surat kepada gubernur atau wali kota agar sesuai kewenangan melakukan penurunan tarif (penyesuaian) sehingga beban masyarakat terhadap transportasi berkurang. Uangnya bisa digunakan untuk sektor produktif dan untuk kehidupan sosial,” kata Sugihardjo. Biaya Logistik Harus Lebih Murah Penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) belum tentu diikuti dengan penurunan tarif angkutan barang. Sebab, penentuan tarifnya tidak ditentukan pemerintah, tetapi oleh pengusaha angkutan barang. Kementerian Perhubungan bahkan secara gamblang meminta para pengusaha menjadi contoh baik dengan menyesuaikan tarif. “Tarif (angkutan barang) tidak ditetapkan pemerintah, tetapi berdasarkan mekanisme pasar,” ujar Pelaksana Bersambung ke halaman 11