Hal. 5
Hal. 6
Hal. 11
Warga Mengeluh Jalan Denai Rusak Parah
Banjir Besar Landa Solok
KPK Usut Dirjen Pajak
Hal. 5
Hal. 7
Hal. 19
Peneror Bom DAAI TV Diciduk
Jalur Lintas Barat Aceh Putus
Harga Cabai Rawit di Medan Tembus Rp90.000/Kg
harianjurnalasia
@jurnalasiacom
+JurnalAsiaHarian
Jumat, 6 Januari 2017
HarianJurnalAsia
0852 9776 1000
info@jurnalasia.com
Nomor 1.274 Tahun V
jurnalasia.com
(061) 663 5 664
Rp3.000 (Luar Kota + Ongkos Kirim) Hari Ini Tarif STNK Naik
Harga Ranmor Terkerek
Jurnal Asia | Ant: Sigid Kurniawan
BeRJeJaL. Warga antre untuk memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Samsat, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (5/1). Warga memilih mengurus STNK dan BPKB lebih dini untuk menghindari penerapan tarif baru penerbitan dan pengurusan sebesar dua hingga tiga kali lipat dari tarif lama yang akan diterapkan serentak secara nasional mulai 6 Januari 2017.
Indeks Saham
Susul Biaya Listrik dan Surat Kendaraan
Nama
Tarif Air Tirtanadi Naik 30 Persen Medan | Jurnal asia Rakyat makin terjepit. Pasalnya, belum lagi tuntas soal kenaikan biaya urus kendaraan, malah PDaM Tirtanadi ikut-ikutan mengkatrol tarif air. kisaran biaya dipatok terkerek hingga 25 s/d 30 persen. Padahal banyak wilayah di kotamadya Medan, aliran air tersendat bahkan tak mengalir bila tak memakai pompa (dob). Warga rugi dua kali istilahnya. Bagaimana tidak, sudahlah air tak lancar dan harus memakai mesin pompa yang pastinya menambah tarif listrik. Biaya meteran air pun makin kencang dengan kenaikan dipatok Tirtanadi. Dari data dihimpun Jurnal Asia,
PDAM Tirtanadi pada awal 2017 akan menaikan tarif air berkisaran 25-30 persen demi untuk meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Kenaikan dilakukan karena sudah tiga tahun Tirtanadi tidak menaikkan tarif. “Kenaikan ini sesuai dengan per-
mendagri No.71 tahun 2016 yang mengharuskan adanya kenaikan tarif setiap tahunnya,” kata Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi Raharjo di sela pemaparan realisasi program tahun 2016 dan rencana bisnis tahun 2017 di Medan, Kamis (5/1). Menanggapi hal ini, masyarakat juga sangat menyesalkan kebijakan baru tersebut. Seperti diungkap Donna, warga Jalan Sentosa Baru kepada Jurnal Asia. “Inikan baru Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga baru saja habis uang banyak. Sekarang Tirtanadi malah ikut-ikutan menaikkan tarif. Tentu sangat memberatkan kami. Mending airnya lancar, tapi kenyataannya di
lapangan kalau air tak pakai pompa tak bisa mengalir. Rugi dua kalilah, kena listrik dan air yang kencang karena mesin,” jelas Donna. Padahal, lanjut Donna, PLN juga baru saja menaikkan tarif listrik untuk 900 VA dan urusan surat kendaraan demikian ikut terkerek juga. “Seharusnya Tirtanadi mem perbaiki layanan terlebih dahulu. Jangan cuma mau enaknya saja. Kualitas dan kuantitas air saja masih tak beres, sudah mau menaikkan tarif. Pikir dong kesusahan rakyat. Lama-lama warga bisa gantung diri. DPR juga harus bereaksi, ini malah enteng-enteng saja tak memberi solusi,” tegas Donna.
Medan | Jurnal asia Kenaikan biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) menuai kontroversi. Bagi industri otomotif, ini menjadi dilema yang memberatkan sebab akan terjadi kenaikan harga kendaraan namun bukan karena keputusan pihak merek melainkan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) tertanggal 6 Desember 2016. Kepala Cabang Auto2000 Cabang Medan Amplas Sutadi mengatakan, Peraturan Pemerintah terkait kenaikan tarif STNK pastinya akan berdampak kepada harga kendaraan. Namun hingga saat ini, pihaknya belum menaikkan harga jual unit di Auto2000. Menurutnya, kenaikan biaya pajak kendaraan yang ditetapkan pemerintah harus berdampak. Selain itu, sifatnya tidak lama karena kenaikan pajak sebenarnya terjadi setiap tahun dan sudah biasa. “Kita akan menyesuaikan harganya dan pasta diawalawal kostumer akan terkejut dan bakal menyesuaikanya. Ditambah lagi penjualan di dunia otomotif masih lesuh dengan ekonomi yang belum pulih,” katanya. Pihaknya berharap, meski harga disesuaikan diharapkan penjualan produknya tidak akan terganggu. Tahun lalu, katanya, market share Medan memang mengalami penurunan dan tahun ini diharapkan penjualannya minimal tetap sama dengan tahun lalu. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario mengatakan, pemerintahan saat ini sedang meningkatkan penerimaan pajak melalui program tax amnesty. Pemerintah juga berupaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta mengurangi subsidi. (Bersambung ke halaman 11)
Sementara itu, di lokasi ter pisah, Dirut PDAM Tirtanadi Sutedi me nyatakan kenaikan tarif ini yang akan diberlakukan tahun ini disesuaikan dengan Permendagri No.71 tahun 2016 tentang regulasi kenaikan tarif air. Kenaikan tarif air dilakukan berdasarkan tingkat inlasi selama tahun 2016. Selain itu, kenaikan juga dikare nakan mahalnya bahan baku untuk pemrosesan air bersih untuk disalurkan kepada para pelanggan. Apalagi dibandingkan pada beberapa kota besar lain, diantaranya Palembang, Balikpapan, Makassar apalagi Jakarta, maka tarif air minum Tirtanadi Sumut jauh lebih murah. (Bersambung ke halaman 11)
Tutup
(-/+)
%
IHSG
5325,504
24,320
0,460
Shanghai
3,165.41
6.62
0.21
Nikkei 225
-0.37
19,520.69
-73.47
Hang Seng 22,456.69
322.22
1.46
EURO STOXX 3,314.34
-3.18
-0.10 -0.23
S&P Dowjones Nasdaq
2,259.00
-5.25
19,832.00
-24.00
-0.12
4,920.50
-13.00
-0.26
Kurs Tengah Mata Kurs uang USD AUD EUR GBP HKD JPY MYR NOK NZD PGK SGD
13,370.00 9,742.74 14,066.60 16,488.58 1,723.99 11,479.37 2,979.40 1,558.63 9,340.30 4,212.12 9,290.22
Jurnal Asia | Ant: Puspa Perwitasari
Mulai Maret
Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai Kartu Combo
Jurnal Asia | Ant: Adeng Bustomi
PekeRJa menyusun gas berukuran tiga kilogram di salah satu gudang agen gas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengurangi subsidi untuk gas elpiji 3 kg secara bertahap mulai tahun ini.
Jakarta | Jurnal asia Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengisyaratkan pembelian tabung Liqueied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) bersubsidi 3 kilogram (kg) hanya bisa di lakukan dengan menggunakan kartu multifungsi yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Direktur Jenderal Migas Ke menterian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengungkapkan, ini merupakan implementasi dari pelaksanaan distribusi tertutup elpiji bersubsidi yang dijadwalkan pada tahun ini. Ia menjelaskan, nantinya setiap penerima kartu berhak menerima jatah tiga tabung per bulan. Sementara, pelaku usaha kecil dan menengah UKM) mendapatkan jatah sembilan tabung elpiji per bulan.
Namun demikian, kartu ini tak hanya digunakan untuk membeli elpiji, namun juga membeli kebutuhan pokok lain, seperti beras. “Untuk pembelian elpiji bersubsidi 3 kg, kami akan gunakan ske ma subsidi langsung dengan kartu yang diintegrasikan dengan Kemensos. Setiap keluarga yang berhak mendapatkan subsidi harus pakai kartu,” ujarnya, Kamis (5/1). Adapun, pembelian elpiji bersubsidi dengan menggunakan kartu ini akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, instansinya tengah memilih lokasi yang pertama kali bisa menggunakan kartu combo Kemensos untuk pembelian elpiji 3 kg. Salah satu indikator untuk pemilihan lokasi tersebut adalah distribusi kartu combo yang disebar Kemensos. Hingga kini, kartu combo
tersebut telah tersebar sebanyak 800 ribu lembar di 40 kota seluruh Indonesia. “Lokasi pertama sedang kami bahas. Sedang lihat lokasi mana yang paling siap. Kami intens berdiskusi dengan Kemensos,” tutur Wiratmaja. Wiratmaja menuturkan, saat ini, Kementerian ESDM tengah mengevaluasi pilot project (proyek percontohan) subsidi elpiji tertutup di Tarakan, Kalimantan Utara. Proyek ini sudah diuji coba sejak akhir tahun lalu. Jika sukses, maka pembelian tabung elpiji bersubsidi dengan skema langsung ini segera dimulai pada Maret atau April mendatang, sesuai dengan target awal Kementerian ESDM. (Bersambung ke halaman 11)
Pemerintah Hentikan Kirim Pembantu Borongan ke LN Tahun ini Pemerintah akan menuntaskan tahapan kebijakan penghentian pengiriman pekerja pembantu rumah tangga borongan (multitasking), atau yang dikenal dengan kebijakan Zero PLRT (Penata Laksana Rumah Tangga). Hal ini ditegaskan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Kamis (5/1). Inti dari kebijakan itu adalah tidak ada lagi TKI di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga yang mengerjakan semua pekerjaan alias
borongan. Ke depan, kata Hanif, TKI yang bekerja di luar negeri pada sektor domestik harus berdasarkan keahlian, serta dalam durasi jam kerja yang jelas. “TKI tetap boleh bekerja pada sektor domestik atau pada rumah tangga, namun dengan keahlian atau jabatan serta waktu kerja tertentu. Yang tidak boleh adalah multitasking. Ini yang oleh pe merintah disebut Zero PLRT. Pe rubahan dari TKI unskilled ke pekerja profesional. Kebijakan ini berlaku untuk semua negara,” lanjut Hanif. Sampai akhir 2016, kata Hanif, pemerintah terus melakukan negosiasi dengan negara-negara
tempat para TKI bekerja agar tercapai kesepatakan perjanjian kerja sama ketenagakerjaan yang baru. Di dalam kesepakatan baru tersebut, pemerintah Indonesia menghendaki agar ditetapkan jabatan-jabatan pekerjaan tertentu bagi TKI yang bekerja pada sektor domestik. Lantas, apakah TKI yang sekarang sedang bekerja di luar negeri harus pulang setelah kebijakan Zero PLRT berlaku, menurut MHD, mereka tidak perlu dipulangkan. Nantinya mereka tinggal menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut. “Tak perlu dipulangkan. Mereka tinggal menyesuaikan dengan kebijakan baru tersebut,” ujarnya. (Bersambung ke halaman 11)
Jurnal Asia | Ant: Dewi Fajriani
PuLuHaN pekerja rumah tangga (PRT) berunjuk rasa. Mereka mendesak pihak terkait untuk mengungkap dugaan penganiayaan yang kerap menimpa dalam lingkup kerja, terutama di luar negeri.
MeNkoPoLHukaM Wiranto (kiri) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) meninggalkan kantor Presiden usai menyampaikan keterangan pers terkait kerjasama militer Indonesia-Australia di Jakarta, Kamis (5/1).
Buntut Pelecehan Pancasila
Kerja Sama Pendidikan RI-Australia Distop Jakarta | Jurnal asia Menko Polhukam Wiranto menyebut insiden penghinaan lambang negara berimbas penghentian sementara kerja sama bidang pendidikan dengan Australia. Pendidikan pelatihan bahasa di markas militer Perth akan dilanjutkan setelah investigasi oleh militer Australia diselesaikan. Wiranto menyebut keputusan menghentikan sementara pusat pelatihan bahasa di satuan khusus angkatan bersenjata Australia itu diambil oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. “Ini dikarenakan terjadi kasus yang menyinggung kehormatan bangsa pada bulan November 2016 lalu,” kata Wiranto dalam jumpa pers bersama Menhan dan Menlu Retno LP Marsudi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/1). Namun, ditegaskan Wiranto, tidak ada kerja sama militer selain pendidikan bahasa yang dihentikan oleh TNI. Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia dipastikan tetap baik. “Penghentian kerja sama tersebut di atas haya bersifat sementara dan akan dilanjutkan kembali setelah pihak Australia telah melakukan langkah-langkah penyelesaian dari kasus yang terjadi,” kata Wiranto. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihak Australia memberikan sanksi bagi oknum perwira terkait dengan materi pembelajaran yang isinya menyinggung urusan internal Indonesia. Materi yang isinya menghina Pancasila serta menyinggung persoalan Papua dan PKI itu dicuplik dari koran dan media online oleh seorang perwira di Australia. Artikel inilah yang dijadikan materi pelajaran di sekolah Angkatan Darat Australia. “Mereka sudah minta maaf, sudah menghentikan jabatan kepala sekolahnya. Sudah ditindak secara tegas dan keras. Ini bukan kebijakan dari angkatan bersenjata mereka,” kata Ryamizard secara terpisah di kantor Kemhan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyesalkan hal ini. “Kita tahu kita menyesalkan adanya insiden ini dan Indonesia meminta supaya dilakukan investigasi secara menyeluruh,” kata Retno. (Bersambung ke halaman 11)